Indonesia pengekspor rotan, ini sebuah keniscayaan. Indonesia melalui kebijakan buka-tutup ekspor rotan mentah mampu memenuhi 600.000 ton/tahun rotan dunia, dan ini dilakukan sejak 1979. Namun dibalik itu, gonjang-ganjing tentang stok rotan yang melimpah di tingkat petani, kelangkaan rotan mentah di tingkat pengumpul dan pengrajin, dan limbungnya industri manufaktur rotan nasional mewarnai dinamika sektor yang kurang diperhatikan pemerintah ini dalam setiap tahunnya.
Berebut Dagang
Sepuluh tahun lalu, sektor rotan menjadi rebutan para asosiasi pelakunya. ASMINDO (Asosiasi Meubel Indonesia), AMKRI (Asosiasi Meubel dan Kerajinan Indonesia), dan APRI (Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia) adalah asosiasi-asosiasi di sektor rotan yang berpengaruh. Kunci keberhasilan produksi meubel atau kerajinan rotan hingga ekspor rotan mentah bergantung dari ‘politik dagang’ dari ketiganya. Yang kemudian perebutan pengaruh dari ketiganya rontok saat Pemerintah menunjuk salah satu perusaahaan sebagai agen monopoli ekspor, yaitu PT. Sari Permindo Murni sesuai Surat Menteri Perdagangan RI No.110/1989 (SHK Kaltim, 2005).
Periode perebutan pengaruh di sektor tersebut di masa kini tak lagi bergema. Bahkan justru sebaliknya, berbagai asosiasi pengusaha rotan dan meubel mengeluh dan terancam gulung tikar. Rotan mentah mengalami kelangkaan di tingkat industri nasional. Padahal pasar internasional terhadap komoditas yang menjadi ‘perebutan komoditas’ antara sektor pertanian, kehutanan dan perdagangan-industri ini sangat potensial. Pada tahun 2009 diprediksikan nilai ekspor rotan akan naik sebesar 0,5 milliar US dollar.
Seperti biasanya pembukaan ekspor rotan mentah tidak memberikan peningkatan manfaat bagi para pelaku di sektor yang sudah lama dikembangkan di Indonesia ini. Tahun lalu, para pengrajin rotan di Cirebon berjanji akan boikot Pemilu 2009 jika Pemerintah masih memberlakukan Peraturan Pemerintah No.12 tentang Ekspor Bahan Mentah Rotan. Bahkan pengusaha industri kerajinan rotan pun menegaskan akan mengalami ‘gulung tikar’ jika PP tersebut tidak dicabut segera.
Yang ironi, sejak diberlakukan PP No.12/2005 tersebut petani rotan dan pengrajin lokal di Kalimantan mengalami surplus rotan dan tidak mampu diserap pasar. Ini sesuai dengan apa yang diutarakan salah satu ketua kelompok petani dan pengrajin rotan di Kedang Pahu, Kutai Barat, Fatma.
“Kami punya kelompok 3.000-an petani dan pengrajin. Rotan menumpuk. Kami tak tau memasarkannya,” ujar Fatma, Ketua P3R-Perkumpulan Petani dan Pengrajin Rotan, di Kedang Pahu, Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Rotan Berkelanjutan
Kutai Barat sebagai sentra produksi rotan budidaya seharusnya menjadi wilayah penyedia rotan yang berkesinambungan. Hal ini seperti yang diharapkan oleh salah satu produsen meubel internasional, IKEA, kepada salah satu kelompok petani dan pengrajin rotan di Kutai Barat.
P3R adalah salah satu kelompok petani dan pengrajin rotan yang dilirik IKEA. Dalam satu pertemuan yang diselenggarakan oleh SHK Kaltim, sebuah lsm yang bergerak dalam pemberdayaan dan pengembangan pelaku-produk rotan di Kalimantan Timur, IKEA melalui perwakilannya di Asia Tenggara, Anna E Nielson, sempat membicarakan kerjasama jangka panjang tentang jual-beli rotan dari petani dan pengrajin rotan P3R (SHK Kaltim, 2005). Harapan ke depannya dari pertemuan dan pembicaraan tersebut, IKEA menginginkan bahan baku meubel dan produknya berasal dari kebun rotan yang dikelola oleh petani secara lestari.
IKEA sendiri adalah produsen meubel berbahan baku dari komoditas kebun dan hutan (rotan) skala internasional yang memiliki toko tak kurang dari 202 toko di seluruh dunia dengan 32 unit industrinya berada di 9 negara.
Trend rotan yang berkelanjutan seperti keinginan semisal IKEA tersebut, saat ini bukan hal yang mustahil. Apalagi adanya tuntutan aturan pasar dunia bagi perusahaan-perusahaan yang produknya berbasis bahan baku dari komoditas hutan dan kebun dibebani tanggung jawab keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Dampak Ketidakpastian
Perdagangan komoditas apa pun di Indonesia selalu memunculkan ketidakpastian dan kesimpang-siuran, layaknya kondisi sosial-politik di Republik ini. Sektor rotan dalam dua dekade terakhir terombang-ambing oleh produk politik atau kebijakan (saat ini PP No.12/2005).
Kondisi tersebut membuncahkan kekisruhan pasar komoditas rotan dan kekacauan permintaan-penjualannya di tingkat ekspor. Satu sisi rotan Indonesia adalah gantungan dunia bagi konsumsi produk-produk meubel bukan kayu yang dapat mengurangi konsumsi kayu dari hutan alam Indonesia, sementara keluhan para pelaku dari petani hingga pelaku ekspornya bertubi-tubi seolah-olah rotan bukan sektor yang bisa mengangkat derajat ekonomi mereka.
ROTAN ?
PERATURAN TATANIAGA ROTAN PEMERINTAH TELAH MEMATIKAN MASA DEPAN ROTAN, DGN MEMPERSULIT PEMASARAN EKSPOR, PADAHAL :
1.POTENSI PRODUKSI 600.000TON/TAHUN,TERSERAP DLM NEGERI HANYA 50.000TON
2.KUOTA EKSPOR ROTAN DIKAITKAN WAJIB PASOK,MAU PASOK KPD SIAPA DI JAWA?
3.EKSPOR ROTAN ALAM HRS DIPOLES/KUPAS,PDHAL BANYAK JENIS ROTAN TDK BISA DIPOLES (ROTAN PULUT DLL) & BANYAK JENIS ROTAN TDK TEPAT DIPOLES BAHKAN JATUH HARGA JIKA DIPOLES (SEMAMBU,MANAO).
SEMESTINYA UBAH PERATURAN TATANIAGA ROTAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM GALAKKAN BUDIDAYA ROTAN, UTK APA DI BUDIDAYA KAN JIKA TIDAK PUNYA NILAI EKONOMIS?
Tidak banyak yg paham benar tentang rotan,termasuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sehingga peraturan yg dikeluarkan selalu tidak pas dan hanya menguntungkan pengusaha mebel namun merugikan masyarakat petani rotan di daerah, sekaligus mengorbankan komoditi rotan itu sendiri. Semestinya libatkan akademisi dan LSM.
SOAL ROTAN ? SDH BOSAN MENYAMPAIKAN KPD PEMERINTAH. MUNGKIN PERLU ADA GERAKAN REVOLUSI SEHINGGA KESENGSARAAN RAKYAT DIPEDALAMAN DI PERHATIKAN. MERDEKA ATAU MATI ????
Merdeka! Tentunya rotan rakyat masih menjadi penopang hidup masyarakat pinggir hutan. Semua kendala dan kekurangan dari upaya peningkatan ekonomi masyarakat pinggir hutan melalui sektor rotan rakyat menjadi beban tanggungjawab anak bangsa saat ini. Salam.