K.P. SHK

Rakyat Dibuat Miskin Berkelanjutan

Pada pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh Alliance for Financial Inclusion (AFI) yang berlangsung di Jimbaran, Bali, 27 September 2010. Apakah maksud Presiden memerangi kemiskinan dengan langkah sistematis berkelanjutan?

Kenyataan selama ini, perang terhadap petani, perang terhadap masyarakat miskin pemungut rotan, masyarakat miskin yang hidup dalam dan sekitar hutan? Bukti, pembunuhan petani perempuan di Kuansing Riau yang memperjuangkan hak-haknya, penangkapan 2 petani dan aktivis di Banggai Sulteng, penangkapan 2 petani Kelompok Tani Anak Nagari Pasaman Barat Sumbar Agustus 2010, penangkapan 20 orang petani dan aktivis oleh Polda Bengkulu yang di barengi dengan pelecehan seksual
terhadap petani perempuan sekitar Juli 2010 di Desa Pring Baru Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma – Bengkulu (Sarekat Hijau Indonesia, 50 Tahun UU Pokok Agraria Ironi Nasib Petani, 24 September 2010).

Berikut ungkapan istri petani di Pasaman Barat “…..disana saya melihat suami saya dikurung di dalam sel. Saya sedih dan suami saya melihat ia menangis ketika ia berbicara dengan anaknya. Sekarang Pak Hakim, jagung saya 1½ ha semuanya sudah habis dimakan babi, tanaman semangka saya sudah mati, dan bibit cabe saya mati. Kira-kira berapa penghasilan suami anda? (kata kuasa hukum pemohon) Ndak tau wak do, tapi 2 kali seminggu suami saya memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- diluar belanja anakanak. Semenjak suami saya ditahan saya jadi sulit, harus ngutang sana sini. (WALHI 20/09/10, Rekam Sidang, Lagi-lagi Petani diculik Polisi)

Masyarakat pemungut rotan mereka ganti celana dalam saja susah, diungkap oleh Dinas Kehutanan Parimo tentang ekonomi masyarakat (KpSHK, 29/06/10). Bukannya melakukan pembebasan tarif dan kuota untuk ekspor rotan. Langkah pemerintah justru menyetop ekspor rotan, lagi-lagi langkah sistematis membunuh petani rotan berkelanjutan.

Sebanyak 19 perusahaan kelapa sawit di Pasaman Barat (Pasbar) tidak memperhatikan faktor lingkungan terutama Daerah Aliran Sungai (DAS), diungkap oleh PPH Dinas Kehutanan Pasaman Pasbar. Kemiskinan berkelanjutan masyarakat di lahan gambut dengan langkah ekpansi gila-gilaan perusahaan-perusahaan raksasa sawit, rakyat dibuat miskin berkelanjutan sampai anak cucu mereka.

Pemerintah suka miskin, sampai dengan memberi nama daerah Desa Suka Miskin, agar rakyatnya suka miskin. Inikah memerangi kemiskinan dengan langkah sistematis menurut Presiden ?

Praktek-praktek memerangi kemiskinan yang dirasakan masyrakat petani justru bertolak belakang dengan Sasaran Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals – MDGs) delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015.

Delapan tujuan tersebut meliputi (1) Kemiskinan dan Kelaparan, (2) Pendidikan Dasar, (3) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, (4) Menurunkan Kematian Anak, (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu Melahirkan, (6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular, (7) Memastikan Kelastarian Lingkungan Hidup, (8) Membangun Kemitraan Global Untuk Pembangunan.

Rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs (2015). Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016), tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

Kesejahteraan bagi rakyat, hanya sebatas jargon politik. Cap miskin bagi dusun rotan belum akan terhapus.

Leave a Reply

Lihat post lainnya