Pulihkan Layanan Hutan Alam Jabar

Pers Reales WALHI Jawa Barat

Pulihkan Layanan Hutan Alam Jawa Barat…!!!

Berdasarkan SK Menhut 195/Kpts-II/2003 luas kawasan hutan di Jawa Barat mencapai + 816.603 ha, dimana, Hutan Konservasi + 132.180 ha, Hutan Lindung + 291.306 ha, Hutan Produksi + 393.117 ha). Jumlah yang dikelola Perhutani mencapai 684.423 Ha (Hutan Lindung dan Hutan produksi) atau mencapai 84% sedangkan hanya sekitar 16 % hutan konservasi yang berada di pengelolaan UPT Nasional dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat.

Dari luasan ini, Jawa Barat hanya memiliki prosentase sekitar 18,2 % luas kawasan hutan dari total wilayah Jawa Barat yang mencapai sekitar 4, 4 Juta Ha. Padahal UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengharuskan bahwa kawasan hutan harus memenuhi 30% dari total wilayahnya. Artinya bahwa Jawa Barat berada dalam kondisi kritis dari sisi luasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan dan layanan alam.

Situasi kritis ini juga semakin diperparah dengan kondisi kualitas dan kuantitas lahan kritis Jawa Barat yang mencapai sekitar 40%-50% dari total luasan hutan. Hampir sekitar 445.000an lahan hutan di Jawa Barat mengalami kerusakan hingga berada dalam kondisi kritis. WALHI Jawa Barat menilai dan memeriksa, kerusakan hutan terbesar terjadi di kawasan produksi, lindung yang di kelola Perhutani, dan bahkan meluas hinga ke kawasan konservasi yang dikelola oleh UPT kementerian kehutanan dan dinas kehutanan Jawa Barat seperti taman nasional, cagar alam, wisata alam, suaka alam margasatwa dan sebagian kecil yang dimiliki masyarakat

Kerusakan inilah yang berdampak pada layanan hutan alam untuk menyangga kehidupan sekitar 43 Juta manusia di Jawa Barat semakin berkurang dan daya dukung lingkungan pun semakin kecil. Artinya masyarakat Jawa Barat berada dalam ancaman bencana ekologis, rawan air, pangan dan energi.

Indikator semakin melemahnya atau berkurangnya layanan alam (hutan) terhadap manusia atau masyarakat di Jawa Barat diantaranya:

1. Jawa Barat saat ini memiliki krisis ekosistem dan keanekaragaman hayati yang semakin meningkat. Kondisi ini ditandai dengan semakin punahnya beberapa keanekaragaman endemik di Jawa Barat terutama di hutan-hutan monokultur/sejenis yang dikelola oleh Perhutani baik di dataran tinggi maupun rendah seperti kawasan pesisir pantai.
2. Krisis ketersediaan kualitas dan kuantitas air di Jawa Barat terutama di musim kemarau. Sekitar 14 kabupaten/Kota di Jawa Barat terancam krisis air dan pangan saat kemarau.
3. Bencana banjir dan longor di musim penghujan yang semakin meluas di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tercatat sekitar 14 kabupaten/Kota di sekitar 137 Kecamatan terancam banjir dan longsor.
4. Menurunya kualitas daerah aliran sungai, waduk dan situ sebagai reservoar air alami di Jawa Barat. Saat kemarau, DAS, waduk dan situ berada dalam kondisi kritis dan memprihatinkan.

Berdasarkan kajian dan laporan yang dilakukan oleh WALHI Jawa Barat, penyebab terjadinya kerusakan hutan diantaranya:

1. Penebangan pohon di kawasan kelola perhutani yang terus menerus berlangsung, sementara laju atau tingkat rehabilitasi dan restorasi hutan yang dilakukan PT Perhutani sangat lambat.
2. Alih fungsi kawasan hutan menjadi pertambangan, pariwisata, kebun. WALHI mencatat ratusan jenis berupa KSO dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah mengubah fungsi hutan menjadi pertambangan dan pariwisata dll.
3. Rendahnya akses kuasa masyarakat hutan untuk mengelola kawasan hutan secara total yang saat ini hampir 84% dikuasi Perhutani. Pengelolaan hutan oleh Perhutani hanya mengakibatkan konflik/sengketa hutan yang terus berlanjut dan konsepsi pengelolaan hutan hanya menguntungkan pihak Perhutani. Beragam program seperti PHBM, Gerhan dan GRLK pun tidak akan berhasil jika akses kawasan hutan kepada masyarakat sekitar hutan tidak diberikan secara adil.
4. Rendahnya pelibatan dan partisipasi masyarakat setempat oleh para pengambil kebijakan kehutanan dalam agenda pemulihan ekosistem hutan baik dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfataan ekologi hutan di Jawa Barat. Selama ini, pemangku kebijakan pusat dan daerah hanya menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagi objek bukan sebagai subjek. Sehingga agenda perlindungan, pengawetan dan pemanfataan dipastikan gagal.
5. Konsepsi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah dan perhutani memiliki kecendrungan jauh dengan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya leluhur yang menempatkan hutan sebagai sumber kehidupan, tidak semata-mata sumber ekonomi belaka. Dengan demikian, beragam program rehabilitasi dengan anggaran yang besar akan menuai hasil yang sia-sia.

Berkaitan dengan fakta ini, maka WALHI Jawa Barat dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia bertemakan Hutan Sebagai Penyangga Kehidupan menyatakan sikap:

1. Pemerintah gagal memenuhi syarat ekologis kawasan hutan mencapai 30 % dari total wilayah Jawa Barat yang telah ditentukan. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah dan Perhutani telah gagal melakukan pengelolaan hutan dan menjalankan fungsi hutan.
2. Mendesak Pemerintah (Pusat dan Daerah) melakukan evaluasi dan kajian mendalam berkaitan dengan kinerja PT Perhutani Unit III Jawa Barat dalam mengelola sebagian besar kawasan Hutan di Jawa Barat. WALHI Jawa Barat memandang Bahwa PT Perhutani telah gagal dengan mengelola dan menjaga keberlangsungan layanan alam hutan sehingga patut dipertimbangkan untuk dibubarkan.
3. Pemerintah sebaiknya membangun konsepsi pengelolaan hutan kemasyarakatan yang lebih partisipatif. Sejatinya pemerintah melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan agenda pemulihan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem-ekologi hutan dalam kerangka bangunan hutan kemasyarakatan.
4. Mengajak organisasi dan kelompok tani sekitar hutan membangun konsepsi tanding hutan kemasyarakatan di Jawa Barat di atas pilar dan pijakan keadilan ekologi, ekonomi, sosial, nilai-nilai kearifan budaya leluhur/karuhun dan keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar hutan.
5. Mengajak semua pihak dan elemen masyarakat sipil, akademisi, kalangan pendidikan, kelompok agama, kelompok budaya dan kelompok adat membangun gerakan solidaritas pemulihan hutan Jawa Barat secara kolektif untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan layanan hutan alam sebagai penyangga kehidupan masyarakat di Jawa Barat.

Bandung, 5 Mei 2011

WALHI JAWA BARAT

 

 

Dadan Ramdan

Direktur

Kontak : 082116759688