K.P. SHK

Perhutanan Sosial (PS) Potensi Pemenuhan NDC Indonesia dan FOLU NET SINK 2030

Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) menggelar diskusi yang bertema Perhutanan Sosial Potensi Pemenuhan NDC Indonesia dan Upaya Menyukseskan Folu Net Sink 2030 dengan topik spesifik “Hutan Karbon Produktif di Lahan Perhutanan Sosial yang Berpotensi Mendukung NDC”. Diskusi tersebut difasilitasi oleh Dr. Handian Purwawangsa – Direktur Pengembangan Masyarakat Agromaritim (Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim – IPB University). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kota Bogor pada hari tanggal 20 Juni, 2023.

Peserta diskusi tersebut berasal dari 19 lembaga swadaya masyarakat (NGOs/CSOs) yang beroperasi di sekitar Jabodetabek. Lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, antara lain: GAIA, INFID, TII, Kaeom Telapak, LEI, ICRAF, CIFOR, JKPP, Sawit Watch, Puter Indonesia, IPB, FKKM, FWI, FORCI, Burung Indonesia, DPMA, LATIN, dan SAMDHANA.

Mohammad Djauhari (KPSHK) menyampaikan sambutan dan tujuan dari kegiatan diskusi yang dilaksanakan di Bogor. 20 Juni 2023 (FOTO:KPSHK)

Diskusi ini perlu diselenggarakan karena menurut Moh. Djauhari (Direktur KPSHK), sejauh ini isu FOLU Net Sink itu relative tidak banyak diangkat oleh lembaga masyarakat sipil terutama lembaga nonpemerintah (LSM). Mungkin karena kesibukan dan kegiatan masing-masing lembaga tersebut. Selanjutnya Moh. Djauhari berpendapat bahwa FOLU Net Sink ini dari sisi target cukup bahkan sangat ambisius, mulai dari penurunan emisi dari 26% hingga meningkat menjadi 31%.

Untuk melengkapi FOLU Net Sink 2030, pemerintah Indonesia melalui KLHK menerbitkan kebijakan program perhutanan sosial (PS). PS dirancang dan dikembangkan untuk menerapkan dasar konseptual pembangunan berkelanjutan, yang layak secara ekonomi, dapat diterima secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis. Program PS difokuskan pada kawasan yang rawan deforestasi dan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Kawasan Perhutanan Sosial (PIAPS).

Program PS di Indonesia telah dirancang untuk mengatasi keseimbangan antara produktivitas pertanian dan kelestarian lingkungan, dengan tetap mempertimbangkan penerimaan sosial. Oleh karenanya, PS merupakan contoh nyata keterkaitan antara hutan dan pertanian dalam mengatasi perubahan iklim.

Terkait dengan pemanfaatan kawasan perhutanan sosial untuk mendukung NDC Indonesia, Dr. Handian Purwawangsa menyampaikan best practice tentang kegiatan carbon offset. Handian secara spesifik mengangkat topik “Hutan Karbon Produktif di Lahan PS yang Berpotensi Mendukung NDC”. Hutan karbon produktif adalah suatu terminologi yang dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana kita berbicara karbon. Konsep yang telah dikembangkan oleh IPB University untuk mendukung NDC tidak hanya sampai pada jenis-jenis pohon yang bernilai ekonomi tinggi (misalnya durian, alpukat, dan lain-lain). Tetapi digabungkan dengan membangun ekosistem bisnis dengan konsep terintegrasi dari mulai penanaman sampai pada pemasaran. Untuk mendukung NDC, ada beberapa yang bisa dikembangkan dengan melakukan penanaman yang difokuskan pada lahan-lahan terlantar dan lahan produktif sehingga bisa memberikan banyak manfaat seperti manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Handian selanjutnya memaparkan program yang sedang dijalankan oleh IPB University dalam rangka mendukung pencapaian target NDC Indonesia, yaitu program kerja sama dengan Astra International melalui program Astra Carbon Offsetting, dengan konsep “Hutan Karbon Produktif “. Hutan karbon produktif merupakan pemanfaatan kawasan hutan dan nonhutan melalui sistem agroforestri yang bertujuan untuk menghasilkan nilai lingkungan berupa penyerapan karbon dan nilai ekonomi melalui hasil panen produktif (seperti kopi dan buah-buahan bernilai tinggi).

Handian (IPB) sebagai pemantik diskusi menyampaikan materi dan argument pada diskusi. 20 Juni 2023. (FOTO:KPSHK)

Program tersebut merupakan program awal untuk role model kawasan hutan produktif dan zona karbon yang fokus pada sustainable development goals (SDGs) dan carbon offsetting. Untuk perluasan kawasan industri ekonomi hijau dilakukan dengan menerapkan konsep hutan karbon produktif pada kawasan tertentu, seperti yang dijalankan khususnya di Kabupaten Garut dan umumnya di Provinsi Jawa Barat.

Secara detil, Handian menjelaskan model penanaman hutan karbon produktif yang dilaksanakan melalui agroforestri melibatkan kombinasi pohon kehutanan dan tanaman produktif, seperti alpukat, durian, dan kopi, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan siklus hidup tanaman sekitar 20 tahun. Adapun sistem penanamannya adalah sebagai berikut: dalam satu hektare areal, jumlah tanaman terdiri: 80 tanaman kehutanan, 120 tanaman buah (alpukat, durian, dan lain-lain), 1.000 tanaman kopi. Secara persentase, 40% tanaman kehutanan, 60% tanaman buah.

Berikut adalah secara skematis keuntungan dari hutan karbon produktif:

Skema Keuntungan dari Hutan Karbon

Lebih jauh Handian memaparkan bahwa hal penting yang harus diperhitungkan dalam pengembangan program agroforestri, yaitu digitized business ecosystem, yang mengawinkan ekonomi, sosial, dan karbon sehingga pasarnya perlu dipersiapkan. Termasuk membangun ekosistem bisnis itu dari awal sebelum pelaksanaan program. Misalnya untuk program penanaman kopi, maka harus sudah menyiapkan gudang dan pasarnya, sebagaimana telah dilaksanakan di Kabupaten Garut melalui program kerja sama IPB University dan ASTRA International. 

Digitasi bisnis ekosistem yang telah dijalankan di Kabupaten Garut – Jawa Barat oleh IPB dan ASTRA

Dalam sesi tanya jawab, Handian juga menjelaskan bahwa sangat serasi ketika disandingkan antara agroforestri, kesiapan lahan, dan perhitungan karbon. Sebagai contoh misalnya di Lampung panen alpukat 400 juta dicampur dengan kopi. Terkait dengan lokasi PS, memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, yang penting dalam memilih lokasi harus mempertimbangkan ketersediaan sumber air, sehingga program agroforestri bisa dilaksanakan dan berhasil sesuai dengan harapan.

Dalam closing statement-nya, Moh. Djauhari (Direktur KpSHK) berharap bahwa lembaga-lembaga (NGOs) seperti LEI, INFID, CIFOR dapat berdiskusi kembali dengan tema-tema baru terkait dengan kebijakan perhutanan sosial (PS), yang implementasinya harus terus dikawal dan dikritisi, sehingga program PS benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat.

Penulis: Asyikin/Alma

Editor: Yudha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lihat post lainnya