Semangat NAWACITA Presiden Joko Widodo untuk mempercepat target Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta hektar yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Keutanan (KLHK) dengan menerbitkan P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, namun ternyata tidak didukung oleh beberapa propinsi di Indonesia dengan berbagai alasan.
Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Tahun 2015, menyebutkan bahwa Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 477.721 Ha dengan rincian sebagai berikut :
Untuk itu Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) bersama mitra lokal KONSEPSI di Mataram melalui kegiatan Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur dan Lombok Utara, pada program PSDABM (Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat) yang didukung oleh pemerintah Indonesia melalui pendanaan MCA-Indonesia, telah menyelenggarakan workshop di Mataram (21 s/d 22 Maret 2017), dihadiri dari unsur BAPPEDA NTB, Dinas LHK NTB, KPH Rinjani Barat, dan NGO-NGO di NTB pendukung perhutanan sosial.
Aftrinal Sya’af Lubis (Project Manager KpSHK) menyebutkan tujuan workshop untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah potensial PIAPS yang didampingi oleh NGO untuk didorong menjadi usulan baru Perhutanan Sosial di NTB. Peserta didampingi fasiliatator Sulistiyono bersama-sama mengidentifikasi wilayah-wilayah yang siap diusulkan untuk mendapatkan ijin PS, serta membangun strategi bersama antara NGO pendukung perluasan PS dengan pemerintah terkait di NTB.
Tampak hadir NGO-NGO pendukung perhutanan sosial NTB dari Lombok, Sumbawa, Bima dan Dompu, diantaranya KONSEPI, KOSLATA, LOH, Gema Alam, Mitra Samya, Samanta, LP2DPM-Dompu, dan Yayasan Bakti sebagai media di project MCA-Indonesia.
Hadir mewakili BAPPEDA NTB Kasubdit Perencanaan Wilayah Ir.Samsudin, S.Hut, MSi. menyampaikan rencana pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam program kehutanan. Serta dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir.Latif Yanti Wasitatun, M.Si, menyampaikan perkembangan dan dinamika Perhutanan Sosial di NTB.
Semangat perhutanan sosial belum secara jelas dimasukkan dalam RPJMD NTB. Namun menurut BAPPEDA NTB bahwa dalam RPJPD 2005 – 2025 untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain.
BAPPEDA NTB juga menjelaskan misi RPJMD 2013-2018 yaitu memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan terwujudnya sumber daya alam yang lestari, sosialisasi, rehabilitasi, reboisasi, regulasi dan konservasi sumber daya alam yang diarahkan pada Kawasan Geopark, Kawasan hutan, kawasan bantaran sungai, kawasan rawan bencana, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, KSP fungsi lindung dan konservasi serta berbagai sumber daya hayati, keanekaragaman hayati dan plasma nutfah sesuai RTRW Provinsi NTB.
#KM/KpSHK#
