Moratorium hutan didesak berbasis capaian
Senin, 21 Mei 2012
Jakarta (ANTARA News) – Sebanyak 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperkuat serta memfokuskan kembali tujuan perlindungan hutan dengan menerapkan Moratorium Hutan Berbasis Capaian.
“Jika memang Presiden bersungguh-sungguh ingin melindungi hutan, maka pelaksanaan INPRES No.10/2011 selama setahun ini menunjukkan kebalikannya, karena sampai saat ini INPRES tersebut hanya sedikit sekali memberikan perlindungan tambahan terhadap hutan dan lahan gambut serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal,” kata Bernadinus Steni, manajer program HuMA, salah satu LSM yang bergabung dalam koalisi, di Jakarta, Senin.
Senada dengan Bernadinus, perwakilan dari Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi berpendapat pencapaian INPRES No. 10/2011 baru di permukaan yakni harmonisasi peta dan data–yang selama ini menjadi sumber tumpang tindih dari konsesi berbagai sektor seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah daerah.
“Hal baik yang terjadi (dari INPRES ini adalah) diharmonisasikannya data-data tersebut. Namun masalah tumpang lain tindih tidak hanya terjadi antar konsesi, tetapi juga tumpang tindih antara lahan masyarakat dengan konsensi,”katanya.
Pemerintah juga harus menyelesaikan masalah-masalah sosial sebagai upaya menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat.
Dari catatan PIPIB I (November 2011), sebanyak 5,6 juta hektar hutan primer dan lahan gambut dikeluarkan dari wilayah moratorium karena berbagai alasan.
Data ini menunjukkan bahwa wilayah moratorium hanya melindungi wilayah konservasi dan hutan lindung yang sebenarnya sudah dilindungi.
Sejumlah LSM yang berkoalisi antara lain WALHI, HuMa, Bank Information Center (BIC), Sawit Watch, KpSHK, FWI, Civil Society Forum Indonesia, ICEL, Rumah AMAN, Indonesia Community Mapping Network (JKPP), Solidaritas Perempuan, dan Greenpeace.
(M047)
Editor: Ella Syafputri
Sumber : Antaranews.com
http://www.antaranews.com/berita/311689/moratorium-hutan-didesak-berbasis-capaian
