Surat untuk Presiden
Jakarta, 12 Januari 2012
Kepada Yth.Presiden RI
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Di Jakarta
Dengan Hormat,
Kami dari “Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia”, persatuan 77 (tujuh puluh tujuh) organisasi yang terdiri dari organisasi Petani, Buruh, Masyarakat Adat, Perempuan, Pemuda Mahasiswa, Perangkat Pemerintahan Desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Kami memandang penting untuk mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk membentuk KOMISI PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA dalam kerangka pelaksanaan Reforma Agraria yang dipimpin langsung oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Selaku Presiden Republik Indonesia. Adapun dasar pertimbangannya, kami melihat dan mengalami sendiri berbagai konflik Agraria.
Akhir-akhir ini kekerasan dalam konflik agraria eskalasinya terus meningkat. Puncak dari kekerasan tersebut adalah pembunuhan terhadap rakyat yang terlibat dalam sengketa dan konflik agraria.
Konflik setidaknya disebabkan tidak terselesaikannya masalah utama agraria. Dimana masalah utama agraria (tanah, air, dan kekayaan alam) adalah konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan sedikit orang bermodal dan korporasi besar. Sisi lain puluhan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah.
Perlu kami tegaskan lagi bahwa akar konflik agraria sesungguhnya karena adanya ketimpangan pemilikan, penguasaan dan penggunaan atas tanah dan kekayaan tanpa ada upaya untuk merombaknya.
Ketidakadilan agraria dan konflik agraria harus segera diselesaikan agar tidak semakin mendalam menjadi persoalan sosial lainnya. Penyelesaian konflik agraria bukan sekedar untuk mengakhiri kekerasan supaya tidak berulang, tetapi lebih jauh adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikianlah pandangan dari kami.
Hormat Kami, Perwakilan Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia,
Agustiana, Henry Saragih, Idham Arsyad, Rahmat Ajiguna, Abdon Nababan, Berry N Furqon.
Anggota Sekber :
Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Tani Nusantara (ASTANU), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Serikat Hijau Indonesia (SHI), Petani Mandiri, Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ), Serikat Petani Merdeka (Setam- Cilacap), Rumah Tani Indonesia (RTI), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Pekerja Tekstil Buana Groups (SPTBG), Sawit Watch, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), HuMA, RACA, Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Pusaka Indonesia, Bina Desa, Institute Hijau Indonesia, JKPP, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, KONTRAS, IMPARSIAL, IHCS, ELSAM, IGJ, Parade Nusantara, Koalisi Anti Utang (KAU), Petisi 28, ANBTI, REPDEM, LIMA, Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formada NTT), Front Mahasiswa Nasional (FMN), PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Front Aksi Mahasiswa (FAM Indonesia), LSADI, SRMI, Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Gabungan Serikat Buruh Independent (GSBI), Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI-Tangerang), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), , KPO- PRP, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (PERGERAKAN), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Komite Serikat Nasional (KSN), INDIES, SBTPI, Gesburi, Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ), GMPI, SBTNI, Punk Jaya, PPMI,Perempuan Mahardika, SPTBG, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konferderasi Serikat Nasional (KSN), Indonesian Corruption Watch (ICW).
Note :
- Surat ini diserahkan langsung ke istana oleh Perwakilan Sekber saat aksi demo 12-01-12.
- Surat dilengkapi lampiran : USULAN PEMBENTUKAN KOMISI PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA KEPADA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Kronologis Aksi Sekretariat Bersama
Pemulihan Hak Rakyat Indonesia
12 Januari 2012
| Waktu (WIB) | Kejadian |
| 07.30 | Massa disiapkan oleh masing-masing pimpinan organisasi di dalam areal Masjid Istiqlal
*sedikit tertunda karena kedatangan perlengkapan yang agak terlambat |
| 08.30 | Pengkondisian di depan masjid istiqlal berjalan lancer. Orasi pembuka oleh Korlap |
| 09.00 | Massa bergerak menuju Mahkamah Agung (MA) |
| 09.20 | Tiba di depan MA, utusan massa (pimpinan-pimpinan lembaga) masuk menemui pimpinan MA |
| 09.30 | Setelah melalui proses negosiasi, para utusan dipersilakan masuk (diperbolehkan hanya 10 orang saja)
Para utusan yang masuk terdiri dari pimpinan SPI, WALHI, KAU, IHCS, FPBJ, SW dan 2 orang buruh PT. Siliwangi
|
| 09.30 | Setelah menunggu selama + 10 menit, utusan massa ditemui oleh Panitera Muda bidang Perdata (Suroso Ono).
Utusan menyampaikan tuntutan kepada MA agar dalam menjalankan kewenangannya mampu mengakomodir kepentingan kaum buruh dan tani. Agar MA tidak bertindak sebagai institusi yang mudah dibeli oleh pemilik modal. Tanggapan MA à akan ditampung dulu. |
| 10.15 | Para utusan kembali bergabung dengan massa aksi dan bergerak menuju istana
Di Jl. Merdeka Selatan massa dihadang pihak keamanan dengan memasang pagar berduri. Massa dilarang melewati depan istana Negara. Sempat terjadi dorong-dorongan |
| 11.00 | Pihak istana setuju 50 perwakilan massa masuk ke istana menyerahkan berkas protes. |
| 11.20 | Para utusan memilih menyerahkan dokumen kepada utusan istana di depan istana Negara tidak di dalam. |
| 11.30 | Massa melanjutkan bergerak, menuju DPR RI.
Sempat berhenti sejenak di depan istana untuk berorasi dan melakukan konferensi pers |
| 12.00 | Pemberangkatan massa menuju DPR menggunakan bus dan kendaraan lainnya dilakukan di patung kuda kencana. |
| 13.30 | Tiba di DPR dilanjutkan pengkondisian massa |
| 13.50 | Orasi sejumlah organisasi dimulai.
Massa menolak orasi anggota DPR (Akbar Faisol, Teguh Juwarno, Malik Haramain, Budiman Sudjatmiko) dengan teriakan, “turun”, “bohong” dan lain sebagainya. Orasi dilanjutkan oleh organisasi-organisasi anggota sekber lainnya. |
| 14.30 | Massa menggoyang pagar DPR (mobil komando berusaha mencegah, beberapa perangkat aksi juga begitu. |
| 14.35 | Pagar DPR berhasil dirobohkan, dan massa mulai merangsek masuk ke halaman DPR. Perangkat aksi masih coba mencegah |
| 14.45 | Polisi menembakkan water canon baik ke arah massa yang merangsek masuk maupun ke kerumunan massa yang ada persis di depan gerbang gedung DPR RI. |
| 14.55 | Massa mulai bisa dikondisikan dan diminta berbaris di belakang mobil komando walaupun sebagian massa (mayoritas mahasiswa dan pemuda) masih belum bisa. |
| 14.58 | 2 orang negosiator menemui polisi, mendapatkan info bahwa tidak ada yang ditangkap |
| 15.15 | Watercanon dan polisi mundur |
| 15.28 | 8 orang tim lobby masuk memastikan ada yang ditangkap atau tidak |
| 15.35 | Info dari tim lobby bahwa ada yang tertangkap, 1 orang dari SPP (Wawan) |
| 15.38 | Massa berusaha blokir Tol. Dimotori oleh para anggota FKPN dari Banten. |
| 15.50 | Massa kembali mendorong pagar DPR |
| 15.32 | Massa dapat dikendalikan |
| 15.58 | Anggota sekber yang tertangkap sudah didampingi tim pengacara |
| 14.00 | Orasi dilanjutkan. Massa terkendali |
| 18.00 | Perwakilan massa yang keluar dan berorasi
-hasil negosiasi, 34 anggota DPR dan 5 anggota DPD menandatangani kesediaan Pansus Agraria -anggota yang sempat diamankan sudah dibebaskan. -massa dibubarkan dengan tertib. |
