KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) bekerjasama dengan mitra lokal di 3 wilayah Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka sebagai anggota Konsorsium yaitu KONSEPSI, YAPPI-Sultra dan LaPAK Sultra tengah melaksanakan PSDABM (Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat) Lot.2 MCA-Indonesia. Berlokasi di 3 Desa (Desa Santong, Lombok Utara; Desa Sugian dan Desa Dara Kunci, Lombok Timur; serta Kelurahan Sakuli, Kolaka, Sultra).
Percepatan PS (Perhutanan Sosial) didukung oleh Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang PS dengan dua agenda besar yang menjadi sorotan utama terkait dengan pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan lestari berbasis masyarakat di wilayah kelola rakyat. Salah satu usulan wilayah yang telah mendapat ijin pemanfaatan dan pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan lokasi PSDABM yaitu Gapoktan Polluloa Sakuli, Kabupaten Kolaka melalui skema IUPHKm (Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan).
Dengan telah keluarnya ijin IUPHKm untuk wilayah Sakuli, Konsorsium KpSHK segera merespon dengan telah terlaksananya Seminar dan Workshop Percepatan Perhutanan Sosial Menjawab Perkembangan Percepatan Perhutanan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pinggir Hutan Di Sulawesi Tenggara, Kendari 27 s.d. 28 /09/2017. Acara tersebut dihadiri oleh IR. H. Rusbandriyo, MP (Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara), Dr LM. Alim Said,SE Msi (Kasubid SDA Bappeda Sultra), Hj.Ir. Hasnaati Marasi (Kabid Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Tenurial Kawasan Hutan), Ir. Erna Rosdiana, M.Si (Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial – KLHK), Ir. Karman , MM (Kepala Bidang Keuangan dan Umum, BLU Pusat P2H KLHK), Muhamad Syarif (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Bahtiar, S (Pemerintah Kab.Kolaka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan masyarakat petani hutan.
“Saya menyambut baik kegiatan ini untuk mendorong kegiatan Perhutanan Sosial perkembanganya bisa berjalan seperti di daerah lain, kita rencanakan dengan bagus. Banyak peluang untuk menuntaskan kemiskinan untuk masyarakat di pinggir hutan. Kebijakan kita dukung untuk menjadi tanggungjawab kita menurunkan penuntasan kemiskinan di pinggir dan di luar hutan”, ungkap IR. H. Rusbandriyo, MP.
Ir. Erna Rosdiana, M.Si Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial – KLHK menuturkan bahwa, “Masih ada kelemahan khususnya dari sisi kapasistas kelembagaan maupun kewirausahaan. Masih belum mencukupi untuk bisa mengakses pendanaan secara mandiri. Oleh karena itu dukungan fasilitasi dari pemerintah masih dibutuhkan terutama pendampingan secara teknis kepada kelembagaan masyarakat kepada pemegang ijin baik HTR dan HKm” .
Selain itu beliau berharap para peserta yang hadir memahami maksud perhutanan sosial bukan hanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat melainkan juga bertujuan untuk keadilan, penyelesaian konflik dan lainnya. Sekarang ada masalah jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,77 Jt, 10,2 juta orang miskin sekitar hutan setara dengan 36,73 % dari jumlah penduduk miskin di Indonesia, ketimpangan penguasaan lahan, miskin akses, konflik tenurial tinggi dan kontribusi PDB Nasional kurang dari 1 %.
Sementara itu Bahtiar (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kab. Kolaka) berharap pemerintah bersama masyarakat dapat mengekspos produk unggulan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan baik. Mengahadirkan gapoktan sebagai pemegang ijin sangat baik sekali sehingga peserta mendaptkan pemahaman bagaimana pengelolaan HKm yang selaras dengan kebijakan dearah dalam melakukan aktifitas pengelolan hutan di daerah dengan misi memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya.
Melalui seminar dan workshop tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan diantaranya untuk mengupdate perkembangan perluasan PS beserta strategi percepatannya, strategi pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Sulawesi Tenggara, sinergi dan sinkronisasi wilayah PS melalui plot peta PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) sebagai langkah dalam menambah lokasi PIAPS, baik yang sudah diusulkan maupun yang sedang proses pendampingan, serta adanya sinergi rencana usaha kelompok tani hutan dengan program prioritas pemerintah daerah.
#KpSHK/Aris#
