Hutan di Jawa yang dikuasai Perhutani tidak kurang dari 4 juta hektar. Walau di beberapa wilayah operasi (divisi) Perhutani telah berubah menjadi lahan kritis dan tidak berproduksi. Keberadaan hutan Perhutani hingga saat ini hampir tidak disentuh oleh isu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dari sektor hutan-gambut. Padahal 4 juta hektar hutan cukup signifikan untuk memenuhi penurunan 26% emisi Indonesia sesuai janji Presiden SBY kepada dunia internasional, Indonesia tanpa dukungan luar mampu melakukan penurunan emisi hingga 26% sampai 2020.
Enam puluh persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Jika dunia menyepakati penghitungan dari pelepasan karbon per kapita, penduduk di Jawa akan memiliki beban tanggung jawab pengurangan emisi lebih besar dibanding penduduk di luar Jawa. Dan jawabannya, tidak boleh lagi ada penebangan (moratorium) kayu hutan, dan hanya boleh dimanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK)-nya.
PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang dikembangkan Perhutani sebagai upaya peningkatan ekonomi bagi masyarakat miskin (pesanggem) di sekitar areal Perhutani dan menurunan ketegangan (konflik) antara Perhutani-Masyarakat Desa berjalan tidak sebagaimana mestinya. Karena dugaan besar, Perhutani dengan PHBM hanya ingin mendapatkan tenaga murah untuk penanaman jati atau jenis kayu lainnya di lahan-lahan produksinya, sementara mitra PHBM atau pesanggem hanya mendapatkan 10-15% dari hasil kayunya setelah 25-30 tahun kemudian. PHBM hanya fokus kepada bisnis utama Perhutani yaitu produksi kayu.
Bisnis Kayu Ajaib
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan, syarat utamanya adalah bagaimana pelaksanaan pembangunan kehutanan bernilai manfaat untuk pemenuhan kebutuhan masa kini dan dapat dinikmati di masa datang.
Selama Hutan Jawa diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan kayu nasional dan internasional, pemenuhan kebutuhan bagi kehidupan masa depan (simpanan hutan, biodiversitas, dll) tidak akan pernah tercapai. Buktinya kondisi yang tidak bisa dipungkiri adalah pemenuhan kayu nasional dan dunia pada 2009 masih dipasok sebanyak 75% kayu dari hutan alam (termasuk dari hutan alam yang dikelola Perhutani).
Selain itu, hampir 20 tahun terakhir Perhutani mengelola bisnis dengan ajaib, di 2003 ada dugaan kuat Perhutani di mata publik merugi (diduga kuat menuju pailit) dari sisi bisnis, namun Perhutani mengelak dan bahkan masih dapat keuntungan karena masih mampu membiayai kebutuhan operasional seperti gaji pegawai dan lain-lainnya. Perusahaan yang menerapkan manajemen kehutanan Jerman ini merugi tapi terlihat untung. Pada 2003 di pasar Eropa kayu Perhutani ditolak pembeli karena beberapa kasus kekerasan terhadap petani sekitar arealnya.
Persoalan governance masih menjadi pokok yang tak terbenahkan dalam pengelolaan hutan di Jawa oleh Perhutani. Hingga tahun ini kejadian konflik dan kekerasan oleh Perhutani kepada petani sekitar pehutani atau pesanggem mencapai 300-an kejadian konflik kekerasan.
HKM dan Hutan Desa untuk Jawa
RLPS-Kemenhut (Direktorat Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial-Kementerian Kehutanan) untuk tahun ini menargetkan pelaksanaan HKM dan Hutan Desa seluas 500.000 hektar dan didorong selaras dengan mitigasi perubahan iklim (REDD+) di sektor kehutanan. Namun dari beberapa informasi publik Kemenhut, program ini diorientasikan untuk kawasan-kawasan hutan di luar Jawa semisal Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Sementara itu target pencapaian HKM (Hutan Kemasyarakatan) dan Hutan Desa pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya Pemerintah hanya mampu 50.000 ha dari yang ditargetkan yaitu 400.000 ha di 2009 dari tahun pelaksanaan 2007 (walau areal-areal yang diusulkan model-model perhutanan sosial dari tahun 1980-an).
Untuk itu seharusnya, Pemerintah mulai mencoba mendengarkan desakan kelompok-kelompok lain seperti kelompok lingkungan hidup atau masyarakat sipil yang menyerukan rehabilitasi atau pemulihan hutan dan lingkungan hidup di Jawa. Areal Perhutani sebagai kawasan hutan negara seharus tidak haram untuk penerapan dan penunjukkan HKM dan Hutan Desa atau inisiatif-inisiatif perhutanan sosial lainnya kontek mitigasi perubahan iklim. Adakah Pemerintah dapat menyulap hutan Perhutani untuk perhutanan sosial dengan tujuan mitigasi perubahan iklim? Mari kita tunggu, Kemenhut mengalihkan fokus ke Jawa!
