Untuk membudidayakan kelapa sawit dan akasia di atas lahan gambut, arealnya perlu dikeringkan terlebih dahulu. Gambut menjadi kering, menyusut dan menjadi padat, bahkan bongkor. Perubahan ini menyebabkan proses oksidasi bahan organik yang disimpan di dalam tanah meningkat dan emisi CO2 tinggi. Laporan dari PEACE memperkirakan bahwa pengeringan gambut berkontribusi sebesar 17% dari emisi nasional. Karena itu, menghentikan pengeringan gambut akan berkontribusi penting dalam pengurangan emisi nasional. Berbagai kegiatan lain di atas gambut yang dikeringkan, misalnya mengairi kembali areal yang dikeringkan, dapat membalikkan emisi dan menyerap karbon (Couwenberg dkk. 2009).

Pemanfaatan hutan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian sangat diperlukan. Dalam pengelolaan sumberdaya alam benang merah yang utama adalah mencegah timbulnya pengaruh negatif terhadap lingkungan dan mengusahakan kelestarian sumber daya alam agar bisa digunakan terus menerus untuk generasi yang akan datang (Salim, 1991).

Ragam pengelolaan lahan gambut oleh masyarakat telah ada cukup lama, seumur sejarah penguasaan manusia atas alam dan lingkungannya, berikut beberapa pemanfaatan rawa gambut sebagai sumber ekonomi untuk rakyat hasil temu-kenal KpSHK :

  1. Sonor. Kegiatan sonor di Desa Rambai telah dilakukan sejak tahun 60-an, kegiatan ini adalah penanaman padi yang memanfaatkan lahan gambut pada saat musim kemarau.Desa Rambai dan Perigi di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI-Sumsel, memiliki tradisi menanam padi di lahan gambut atau mereka sebut dengan bersonor. Dalam pengelolaannya sonor tidak menjadi tanaman tunggal, tapi juga diselingkan dengan tanaman palawija serta tetap menanam tanaman keras (buah – buahan).
  2. Handil. Pengelolaan kawasan rawa gambut ala masyarakat adat di kawasan bekas PLG di Kalimantan Tengah dengan cara handil yang sudah dilakukan sejak lama oleh nenek moyang masyarakat setempat. Handil adalah kegiatan membuat parit kecil selebar ukuran sampan kecil (biduk) yang biasa menjadi alat transportasi air masyarakat adat dayak. Pembuatan parit atau handil tersebut kemudian yang dikembangkan menjadi batas wilayah kelola antar masyarakat (bahkan dalam perkembangannya handil menjadi batas administrasi keadatan) di kawasan rawa gambut di Kalimantan Tengah.
  3. Bekayu. Pengertian orang melayu yang tinggal di kawasan rawa gambut OKI-Sumsel, aktifitas bekayu tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan lokal yang terbentuk secara turun temurun. Sedikit yang mengetahui bagaimana bekayu bisa muncul dan tetap ada dalam budaya oranga rawa gambut OKI. Bekayu adalah bentuk kerjasama antar anggota masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah dan ekonomi secara mikro.
  4. Bekayu, adalah aktifitas yang dilakukan secara kelompok untuk memperoleh bahan bangunan untuk rumah tinggal. Kayu yang dimaksud bukanlah pohon yang tegak di atas permukaan, melainkan kayu-kayu yang tumbang dan kemudian secara alami tertimbun dalam lapisan-lapisan bahan organik gambut. Kayu yang didapat sudah tertimbun selama puluhan tahun dalam pirit gambut.
  5. Rotan. Dari 118 KK atau sekitar 414 jiwa penduduk yang mendiami kampung Mancong (Kalimantan Timur), 97% (115 KK) adalah kelompok petani rotan yang membudidayakan rotan jenis pulut merah (Daemonorops crinita) di lahan milik Kampung. Wajar bila dalam sekali panen, masyarakat mancong bisa mendapatkan hasil sebanyak 20 ton rotan basah.
  6. Di Desa Tangkit Baru, Di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi – Jambi, yang sejak tahun 60-an telah menetap di kawasan lahan bergambut, telah mengelola lahan gambutnya dengan tanaman nenas serta tanaman keras (rambutan), dan saat ini masyarakat mengusahakan perikanan (patin) rawa gambut.
  7. Di Tebing Tinggi, Kabupaten Siak, Riau, sejak lama daerah ini menjadi penghasil sagu dimana masyarakat menanam tanaman sagu di lahan gambut mereka. Sagu dari daerah ini pemasok kebutuhan sagu Malaysia dan Singapura.

Pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan maupun asset pengalaman.

Pemberdayaan ekonomi lokal adalah bagaimana membangun kapasitas itu sendiri sehingga mereka mampu mengelola potensi-potensi yang dimilikinya secara optimal. Kapasitas dimaksud pada gilirannya merupakan fungsi dari dan ditentukan oleh tingkat akses masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan langsung dengan pengembangan kemampuan ekonomi mereka dan iklim yang kondusif dimana mereka bekerja, keterbatasan akses pada aspek-aspek perekonomian telah membatasi peluang mereka untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya.

Salah satu misi KpSHK adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan kelompok pelaku SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) berbasiskan sumber kekayaan yang mereka miliki. Tujuan jangka pendeknya adalah munculnya pelaku usaha di masyarakat lokal (dalam/sekitar hutan), dan terciptanya peluang pasar bagi pelaku SHK berbasiskan sumber kekayaan yang mereka miliki.

Perlu dilakukan diskusi tentang Ekonomi Lingkungan berbasiskan Sistem Hutan Kerakyatan di Rawa Gambut, dengan tujuan melihat kembali potensi dari ragam kelola lahan gambut masyarakat untuk tujuan ekonomi ekologi berkelanjutan, bukan pembatasan akses, dan bukan menjadikan kemiskinan justru berkelanjutan. Dan merefleksikan kembali misi KpSHK yaitu misi pemberdayaan ekonomi kerakyatan kelompok pelaku SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) berbasiskan sumber kekayaan yang mereka miliki.

Berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan hutan tanaman di atas lahan yang terdegradasi akan gagal mencapai pengurangan emisi tanpa adanya penegakan hukum, pemantauan dan pengamanan yang efektif untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal, adanya insentif bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lokal yang telah melestarikan hutan dan lahan gambut mereka, serta berbagai program dan kebijakan yang konsisten diberbagai sektor dan lembaga.

Dengan demikian, harapan anak dan cucu bangsa ini di masa depan akan semakin cerah, karena mereka tidak akan terwarisi berbagai masalah akibat perusakan lingkungan, namun mereka akan terwarisi suatu aset yang sangat berharga bagi umat manusia di masa datang.

Sebenarnya, bumi ini mampu untuk memenuhi
kebutuhan hidup semua manusia di dunia.
Tetapi, tidak akan pernah sanggup untuk memenuhi
keserakahan dari satu manusia saja…”
(Mahatma Gandhi)

Di dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama untuk bidang ilmu tanah, gambut dikenal dengan sebutan Histosols (Soil Survey Staff, 1999) atau yang populer disebut peat  (Andriesse, 1988). Penamaan gambut diambil dari nama Kecamatan Gambut, dekat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di kecamatan tersebut usaha pertanian pada lahan gambut dapat berhasil dengan baik untuk pertama kalinya, yaitu pada awal 1930an. Atas dasar itu para ahli ilmu tanah di indonesia sepakat untuk menggunakan istilah peat sebagai gambut.

Gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahan basah dengan sumberdaya hayati yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung sistem kehidupan (life supporting system). Pemanfaatan lahan gambut pada sektor pertanian, terutama pada subsektor perkebunan dan kehutanan, tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Namun pemanfaatan lahan gambut yang intensif sehingga mengakibatkan luasan hutan rawa gambut pada dua dekade terakhir terus mengalami penurunan yang tajam, kurang diikuti oleh pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut secara proporsional. Faktanya lahan gambut mempunyai sifat mudah rusak serta mempunyai daya dukung fisik yang sangat rendah. Pengembangan lahan gambut tidak terlepas dari kegiatan pengaturan tata air dan pengelolaan tanah yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Lahan gambut sebagai media tumbuh harus selalu mempunyai kandungan air di atas batas kritis dan bahan gambutnya harus selalu dipertahankan dalam keadaan stabil. Emisi carbon (C) dari lahan berbahan organik tinggi ini telah menjadi isu penting. Disamping upaya peningkatan produksi, pengurangan emisi-C dari lahan gambut harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan gambut ke depan (Sabiham, 2010).

Kearifan tradisional masyarakat Banjar dan Bugis dalam mengelola lahan gambut untuk pertanian di Pesisir Selatan dan Barat Kalimantan serta Pesisir Timur Sumatera dimulai dari pemilihan lahan, cara pembuatan saluran, mengatur tata air, mengolah tanah, menanam, sampai dengan cara panen, dilakukan dengan cara-cara tradisional dalam sistem handil.
Temu-kenal KpSHK atas ragam kelola kawasan rawa gambut oleh masyarakat terekam dalam waktu panjang semisal Handil. Pengelolaan kawasan rawa gambut ala masyarakat adat di kawasan bekas PLG di Kalimantan Tengah dengan cara handil yang sudah dilakukan sejak lama oleh nenek moyang masyarakat setempat. Handil adalah kegiatan membuat parit kecil selebar ukuran sampan kecil (biduk) yang biasa menjadi alat transportasi air masyarakat adat dayak. Pembuatan parit atau handil tersebut kemudian yang dikembangkan menjadi batas wilayah kelola antar masyarakat (bahkan dalam perkembangannya handil menjadi batas administrasi keadatan) di kawasan rawa gambut di Kalimantan Tengah.  di Desa Rambai dan Perigi di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI-Sumsel, memiliki tradisi menanam padi di lahan gambut atau mereka sebut dengan bersonor yang sudah dimulai sejak tahun 60-an. Dalam pengelolaannya sonor tidak menjadi tanaman tunggal, tapi juga diselingkan dengan tanaman palawija serta tetap menanam tanaman keras (buah–buahan). Di Desa Tangkit Baru, Di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi – Jambi, yang sejak tahun 60-an telah menetap di kawasan lahan bergambut, telah mengelola lahan gambutnya dengan tanaman nenas serta tanaman keras (rambutan), dan saat ini masyarakat mengusahakan perikanan (patin) rawa gambut. Di Tebing Tinggi, Kabupaten Siak, Riau, sejak lama daerah ini menjadi penghasil sagu dimana masyarakat menanam tanaman sagu di lahan gambut mereka. Sagu dari daerah ini pemasok kebutuhan sagu Malaysia dan Singapura.

Sistem Informasi Rawa Gambut (SIRG)

Merupakan sebuah sistem pengumpulan, pengelolaan dan distribusi data dan informasi berkaitan dengan wilayah hutan rawa gambut dengan ragam isu yang melingkupinya.

SIRG sebagai bangunan dasar untuk mendorong terjadinya produksi-distribusi informasi orang rawa gambut dengan segala persoalannya akan direplikasikan ke wilayah-wilayah rawa gambut lainnya, terutama untuk memotret potensi ekonomi lokal dari pengelolaan rawa gambut yang berkelanjutan dan demi memperoleh gambaran potensi-potensi pengurangan pelepasan emisi karbon demi tujuan mitigasi perubahan iklim secara partisipatif.

SIRG sebagai pintu masuk bagi pemberdayaan masyarakat lokal yang berada di kawasan rawa gambut akan didorong bagi penyiapan masyarakat untuk secara aktif merespon positif upaya adaptasi dan mitigasi bencana lingkungan karena adanya perubahan alih fungsi lahan dan hutan rawa gambut besar-besar dan massif untuk pembangunan perkebunan besar kelapa sawit, tambang, dan hutan tanaman industri.

Konsorsium Pendukung Sistem hutan Kerakyatan (KpSHK) telah melakukan aktivitas pembangunan  Sistem Informasi Rawa Gambut (SIRG) yang bertujuan untuk menjadikan informasi sebagai salah satu penggerak perubahan di masyarakat. Dalam struktur SIRG ini, pusat informasi  yang ada di masyarakat, berupa Rumah Informasi Masyarakat (RIM) yang berfungsi sebagai titik distribusi informasi baik kedalam maupun keluar.

Sebagai rakyat yang berdaulat, rakyat berhak atas informasi yang benar, berhak menerima dan berhak menolak pembangunan perkebunan besar kelapa sawit, tambang, dan hutan tanaman industri di wilayahnya.