Catatan Syam Asinar Radjam

Sejak tahun 2012, propinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Lumbung Energi Nasional. Wilayah ini merupakan penghasil batubara dan migas. Pemasok bahan bakar untuk pembangkit listrik di daerah lain. Tapi propinsi ini justru terkesan krisis energi. Terutama, energi listrik. Kondisi yang memperlihatkan negara dalam keadaan kurang tenaga seperti ini, beberapa desa tampaknya mesti mencari solusi sendiri dalam memenuhi kebutuhan energi listrik.

Desa Muara Siran, misalnya. Di sini listrik hanya tersedia pada malam hari. Menyala sejak pukul 5 sore, padam di pukul 7 pagi. Padahal perahu ponton lalu lalang mengangkut batubara melintasi sungai yang hanya beberapa langkah kaki dari rumah penduduk.

Bukan dari batubara, kebutuhan listrik masyarakat ini dipasok dari bangunan serupa gardu kecil di tepi sungai. Sebuah unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Kalau listrik tersedia dalam 24 jam, banyak kegiatan ekonomi yang bisa berkembang di sini,” ungkap Hairil, kepala Desa Muara Siran.

Desa Muara Siran hidup dari sektor perikanan air tawaran. Sebagian besar dari perikanan tangkap, sisanya budidaya dalam kerambah. Ketika datang musim hujan, hasil tangkapan ikan melimpah, tapi harga jual jatuh. Ikan lele alam dijual dengan harga Rp 5.000/kg. Sudah murah, sebagian terbuang percuma.

Menurut Hairil, pedagang pasar di pasar Samarinda hanya membeli ikan lele yang masih hidup. Ikan yang sudah mati mereka tolak. Terbuang saja. Selain dijual segar, masyarakat Muara Siran juga mengolah ikan. Dikeringkan di bawah matahari atau diasap jadi ikan salai. Jumlahnya masih terbatas. Cuaca di musim hujan menjadi kendala.

Kalau energi listrik cukup, tersedia sepanjang waktu, mungkin akan lain ceritanya. Sebuah industri skala kecil untuk pengolahan ikan dapat berdiri di sini. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Siran berpendapat, “Kalau listrik 24 jam, banyak bisa dilakukan. Misal, bikin abon lele. Pengeringan minyaknya bisa pakai mesin kecil. Tapi butuh listrik.”

Kebun Energi, Sebuah Rencana

Pada awalnya terjadi pertemuan tingkat kabupaten Kutai Kertanegara yang membahas pengembangan kehutanan masyarakat dan energi biomassa. Lalu, lahirlah gagasan pengembangan kebun energi di Muara Siran. Dari luas keseluruhan wilayah desa seluas 42. 213 hektar ini, rencana tata ruang dan wilayah desa ini mencadangkan sekitar 400 hektar lahan untuk kebun energi.

Areal kebun energi akan ditanami dengan jenis tanaman kayu energi yang cocok dengan ekosistem rawa gambut, relatif cepat dipanen, serta memberi kalor dan produksi tinggi. Kebun energi ini akan dipanen bergilir kemudian diolah menjadi pelet kayu untuk dijual ke pembangkit listrik yang akan memasang jaringan sampai ke desa Muara Siran.

PLTD_Mini_Muara _siran

Gagasan ini masih dalam tahap penyempurnaan menuju implementasi. Masih banyak tahapan yang perlu dilewati. mulai dari kepastian pasar biomassa atau produk olahan dalam bentuk pelet kayu yang dihasilkan, pemilihan jenis tanaman kayu dibudidayakan, permodalan, dan sistem pengelolaan usaha kelompok. Tapi yang pasti adalah dibutuhkan jaminan kepastian hak tenurial atas lahan gambut yang akan dijadikan kebun energi

Jalan masih panjang… # # #


Workshop Nasional Meningkatkan Komitmen Bersama “Mendorong Pendanaan Perubahan Iklim Melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan” (Century Park, Jakarta – 25 Agustus 2015).

Dalam rangka mendiskusikan pemikiran mengenai keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan jasa lingkungan dalam mendorong pembangunan hutan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bekerjasama dengan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) menyelenggarakan Workshop Nasional Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim dengan tema “Meningkatkan Komitmen Bersama (Pemerintah, Sektor Swasta Nasional, dan NGO) Dalam Pendanaan Perubahan Iklim melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan” Selasa, 25 Agustus 2015 di Jakarta.

Workshop dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin dan Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja.

Juga hadir sebagai narasumber adalah Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Direktorat Jenderal PPI, KLHK Achmad Gunawan Wicaksono dengan tema “Kebijakan Perubahan Iklim dan Peran Para Pihak dalam Perubahan Iklim” serta Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air BAPPENAS, Basah Hernowo dengan mengutarakan soal “Meningkatkan Sumber Pendanaan Perubahan Iklim (Lingkungan Hidup)”.

Narasumber lain adalah Mitra Hijau Andi Samya Nugraha, Koordinator Nasional Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) Moh.Djauhari, Forest Ecosystem Specialist Fauna and Flora Indonesia (FFI) Joseph Hutabarat, Presiden Direktur PT Rimba Makmur Utama (RMU) Dharsono Hartono, masisng-masing dengan tema “Pasar Karbon dan Potensinya”, “Skema Sertifikasi Plan Vivo dan Pilot Project Karbon Komunitas”, “Pengembangan Model REDD+ dan Distribusi Pembagian Manfaatnya”, dan “Pengembangan Model REDD+ dan Manfaat Ekonomi”.

Workshop Nasional ini dihadiri oleh lembaga pemerintah, BUMN dan Swasta, NGO dan Lembaga Riset, serta Komunitas dan Lembaga Komunitas Pelaku SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) di tingkat tapak yang merupakan aktor utama dan pendamping masyarakat di dalam dan sekitar hutan, tampak hadir diantaranya LTA (Lembaga Tumbuh Alami) dari Kerinci, ICS (Institution Conservation Society) dari Solok Selatan, KELOPAK dari Bengkulu, WATALA dari Lampung, KAIL (Konservasi Alam Indonesia Lestari) dari Jawa Timur, SD INPERS dari Jawa Timur, YAPPI (Yayasan Pemberdayaan Pemuda Indonesia) dari Sulawesi Tenggara, Perkumpulan Institut Menua Punjung (IMP) dari Kalimantan Barat, SAMPAN dari Kalimantan Barat, Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER-SHK) dari Kalimantan Tengah, LPMA (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Borneo Selatan) dari Kalimantan Selatan, dan BIOMA dari Kalimantan Timur.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan stock karbon hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan penanaman.

DPPI mengemukakan salah-satu dukungan yang penting dalam penurunan emisi adalah dukungan pendanaan. bahwa dukungan pendanaan menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca. Isu pendanaan ini mencakup isu tentang arsitektur kelembagaan intemasional, sumber dan bentuk mekanisme pendanaan termasuk membangun new market mechanism.

KpSHK-Workshop Nasional DPPI

Salah satu opsi dalam pendanaan perubahan iklim yaitu Payment for Environmental Services (PES), yang merupakan salah satu mekanisme bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memberikan kompensasi satu sama lain atas manfaat lingkungan yang dihasilkan. Melihat perkembangan pendanaan perubahan iklim, salah satu sumber pendanaan potensial adalah pendanaan dari sektor swasta dalam negeri. Sektor swasta domestik memiliki potensi yang cukup besar dan masih menyisakan ruang untuk dikembangkan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26% dari sumber domestik dan 41% dengan dukungan intemasional pada tahun 2020. Melihat perkembangan pendanaan perubahan iklim, Indonesia sebagai middle income country, harus mempersiapkan diri untuk tidak tergantung kepada keberadaan dana hibah. (inal)


Catatan Syam Asinar Radjam

Hidup di kawasan rawa, membuat masyarakat Muara Siran sangat adaptif dengan alam dan perubahan musim. Pada musim hujan, sebagian besar dari wilayah desa seluas 42.201 hektar ini tergenang air. Tak heran bila desa ini disebut desa di atas air. Tetapi aktifitas warga tetap berlangsung normal. Rumah panggung yang terhubung dengan jalan berupa jembatan dari kayu ulin membuat mobilitas warga tidak terganggu.

Musim hujan yang diikuti dengan banjir mungkin mencemaskan bagi kebanyakan orang, berkebalikan dengan masyarakat Desa Muara Siran. Mungkin tak banyak yang tahu bila musim hujan yang membuat desa mereka tergenang justru membawa berkah.

Supiyani, salah satu ketua RT di desa ini mengaku pernah kebingungan. Pasalnya, suatu kali datang bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Bantuan untuk korban banjir. Desanya memang sedang penuh tergenang air. Tapi itu bukan bencana dan tak ada korban. Hampir sepanjang tahun, sebagian besar wilayah Desa Muara Siran selalu tergenang air. Setahun sekali, pada saat datang musim hujan, saat itulah ikan tersedia berlimpah.

Pada musim hujan, air tinggi, desa tergenang, saatnya musim tangkap ikan bagi warga Muara Siran. Saatnya “panen raya” Ikan Biawan (Helostoma temminckii), Ikan Keli (Clarias betracus), dll.

Hairil, Kepala Desa Muara Siran, menceritakan pengalamannya ketika masih giat sebagai nelayan beberapa tahun silam. Pernah ia mesti bolak-balik dari desa ke Danau Siran, tempat jaring ikan dia pasang. Perahu sudah penuh dengan Ikan Biawan, tapi jaring belum semua diangkat.

“Sementara teman saya terus melanjutkan pekerjaan mengambil ikan dari jaring, saya pulang ke desa. Mengantarkan ikan yang sudah memenuhi perahu. Kemudian kembali lagi ke danau untuk mengambil sisa ikan di jaring. Hasilnya dapat satu perahu lagi.”

Ikan Biawan sebanyak dua perahu yang didapat Hairil dan rekannya hari itu kurang lebih 14 ton. Ikan dijual Rp 5.000 per kg. “Kami dapat 7 juta dalam sehari,” kenang Hairil.

Berkah ini datang dari kondisi alam Desa Muara Siran. Desa ini berada di antara dua ekosistem perairan yang besar. Pertama, Danau Siran yang menjadi hulu Sungai Siran. Kedua, Sungai Ancalong (Anak Sungai Mahakam) tempat Sungai Siran bermuara. Kondisi ini membuat kekayaan keragaman hayati cukup tinggi. Khususnya, biota perairan.

Ekosistem Danau Siran yang didominasi rawa gambut mempunyai kadar kemasaman tinggi (pH rendah) dibandingkan dengan ekosistem Sungai Ancalong. Pertemuan dua perairan ini menyebabkan Desa Muara siran melimpah dengan ikan. Ekosistem rawa gambut dan tepiannya merupakan tempat mencari makan (feeding ground), tempat pembesaran (nursery ground) bagi ikan.

Jpeg

Jpeg


“Selama hutan rawa gambut masih ada di Muara Siran, ikan masih akan terus melimpah,” kata Sabri, nelayan Muara Siran sambil menambatkan perahu ketika kami tiba di hutan tepi Danau Siran.

Tak heran bila kini pemerintahan dan masyarakat Muara Siran sibuk melakukan upaya merawat hutan rawa di desa mereka. ###


Catatan Syam Asinar Radjam

“Sakit mata seorangan, sakit mata penghidupan sekampungan,” tutur Supiyani, lelaki 60-an tahun, warga desa Muara Siran. Ucapannya bukan tanpa alasan.

Desa Muara Siran berada di wilayah kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 4 jam dari Samarinda sampai ibukota kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan perahu motor menghulu Sungai Mahakam berbelok ke Sungai Ancalong sampai muara sungai Siran, tempat desa ini berada.

Wilayah seluas 42.201 hektar ini dihuni oleh 369 keluarga. Jumlah penduduk saat ini sebanyak 1.356 jiwa. Sebagian besar warga hidup sebagai nelayan. Dengan wilayah yang hampir sepanjang tahun tergenang air, ikan tersedia seolah tak ada habisnya. Kawasan tangkap ikan berada di Sungai Ancalong, Sungai Siran, dan terutama Danau Siran yang berada dalam ekosistem hutan rawa gambut.

Ekosistem dan sistem hutan kerakyatan yang telah eksis didalamnya mendatangkan berkah bagi penduduk. Dari danau dan sungai, rata-rata sebanyak 8 ton ikan air tawar berhasil ditangkap setiap hari. Jenis ikan air tawar yang ditangkap antara lain, gabus, baung, lais, biawan, dan lele. Hasil tangkapan ikan melonjak di musim hujan. Terutama, ikan lele dan ikan biawan. Berton-ton ikan didapat sekali tangkap.

Para nelayan Muara Siran menggunakan alat tangkap tradisional. Rawai, tempirai, dan jenis perangkap tradisional lain. Penangkapan ikan dengan menggunakan racun maupun cara “setrum” terlarang bagi mereka.

Selain untuk konsumsi, ikan hasil tangkapan dijual dalam keadaan segar (basah) maupun diproses menjadi ikan kering dan ikan asap (salai). Produksi ikan dari desa ini semakin beragam dengan dimulainya kegiatan budidaya ikan mas dalam kerambah.

Kepala Desa Muara Siran, Hairil atau akrab dipanggil Pak Uhai, mengaku bahwa kegiatan ekonomi utama warganya adalah perikanan air tawar. “Bisa dibilang, hampir semua warga sini nelayan. Ada yang nelayan penuh, ada yang mencari ikan sembari menekuni profesi lain”, ujarnya. Sebelum menjabat kepala desa, Hairil juga bekerja sebagai nelayan.

Disadari, berkah alam yang dirasakan masyarakat Muara Siran seluas ini amat berkait dengan kelestarian ekosistem rawa gambut. Danau Muara Siran yang memiliki luas sekitar 750 hektar merupakan habitat bagi ikan untuk hidup dan berkembang biak. Kelestarian ikan di danau ini amat bergantung pada kelestarian hutan rawa gambut yang mengelilinginya.

Karena itu, Desa Muara Siran menolak tawaran masuknya investasi pembukaan kebun kelapa sawit yang mengubah bentang alam sekaligus berpotensi merusak kelestarian hutan rawa gambut. Menurutnya, bila hutan rawa gambut rusak maka persediaan ikan akan habis. Beberapa rawa di desa-desa tetangga telah dialihfungsikan untuk kebun sawit. Akibatnya para nelayan mesti mencari ikan sampai ke luar desa mereka, termasuk ke wilayah ke Muara Siran.

Pilihannya, masyarakat dan pemerintahan desa ini merancang tata ruang desa terkait pengelolaan sumber daya alam mereka. Termasuk mempertahankan kelestarian hutan rawa gambut yang ada. Sesuai rencana tata ruang dan tata wilayah, desa Muara Siran membagi wilayahnya menjadi beberapa zona pengelolaan sumber daya alam sesuai fungsinya. Pembagian zona tersebut meliputi (1) kawasan agroforestry, (2) cagar alam, (3) ekowisata gambut, (4) kebun energi, (5) perhutanan masyarakat, (6) pemanfaatan kayu, (7) pemukiman, (8) zona perlindungan inti, (9) zona pertanian semusim, (10) pusat pendidikan gambut, dan (11) zona rencana pengembangan pemukiman.

desa_muara_siran

“Rancangan ini sangat dibutuhkan untuk melindungi masa depan sumber penghidupan penduduk Muara Siran,” terang kepala desa Muara Siran. “Jangan sampai sumber perikanan, sumber kayu, wilayah pertanian, dan lain-lain beralih fungsi.

Ibarat tubuh manusia, bila ada organ yang terganggu fungsinya, maka secara keseluruhan tubuh akan merasa dampak. Demikian juga dengan ekosistem sebuah kawasan yang memiliki fungsi alam, sosial, dan ekonomi pada masyarakat di sekitarnya. Bila fungsi alamnya terganggu, dampak buruknya akan dirasakan masyarakat.

Benar apa yang dikatakan Supiyani. Sakit mata dirasakan per orangan, sakit sumber mata pencaharian dirasakan orang sekampung.”

# # #


KpSHK, Jakarta 03 Juli 2015

“Seperti Bayi Ajaib (PPI), begitu lahir langsung berlari, bukan lagi belajar berjalan”, demikian ujar Ibu Nur Masripatin selaku Dirjend PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) ketika membuka acara Seminar Nasional di Manggala (03/07/2015) dengan tema “Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia, Implementasi di Tingkat Nasional dan Persiapan Menuju COP 21 Paris”.

Penanganan perubahan iklim di tingkat internasional yang dibahas melalui kerangka kerja konvensi perubahan iklim (UNFCCC) dihasilkan melalui proses negosiasi dan bersifat mengikat kepada negara-negara yang meratifikasi konvensi termasuk Indonesia. Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional (Keputusan COP dll) memerlukan penterjemahan kedalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mengarus-utamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim. Efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan ‘measure’ di semua level (internasional, regional, nasional, dan sub-nasional). Di tingkat internasional terutama terkait dengan komitmen negara maju untuk mengurangi emisi dan komitmen untuk menyediakan dukungan finansial, teknologi dan peningkatan kapasitas kepada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara berkembang.

Dirjend PPI mengungkapkan bahwa Program Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia harus mempertimbangkan kesepakatan internasional, sejalan dengan kebijakan nasional dan diimplementasikan di semua level (dari pusat sampai ke tingkat tapak). Kenyataan ini menunjukan bahwa dalam program kerja pengendalian perubahan iklim di Indonesia harus komprehensif dan disusun dengan melibatkan berbagai pihak. Program kerja harus dapat sinergi dengan berbagai pihak sehingga dapat diberlakukan sebagai agenda bersama penanangan Perubahan Iklim di tingkat nasional dan sub nasional.

Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden no.16/2015 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja KLHK, telah memasukkan didalamnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Dari aspek substansi tugas dan fungsi, DJPPI merupakan penggabungan dari dua Kementerian dan dua Lembaga Pemerintah yang menangani Perubahan Iklim yaitu (Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, DNPI dan BPREDD+).

Dengan telah selesainya persidangan Badan bawahan UNFCCC (SBSTA, SBI, ADP) di Bonn yang diselenggarakan tanggal 1-11 juni 2015 dan semakin mendekatnya pelaksanaan COP-21 di Paris (30 November – 11 Desember 2015), maka persiapan yang intensif sudah diperlukan. Disamping itu, sebagai Unit Organisasi baru, DJPPI perlu segera menyusun program-program pengendalian perubahan iklim sesuai mandat PERPRES No. 16/2015 dan Permenhut No. 18/2015, dan guidance dari NAWACITA dan RPJMN 2015-2019, serta tuntutan pengendalian perubahan iklim yang efektif.

Menurut Nur Masripatin dengan pertimbangan kedua hal ini, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) sebagai National Focal Point (NFP) UNFCCC menyelenggarakan Seminar tersebut yang dihadiri beberapa NGO’s diantaranya WRI Indonesia dan Muayat Ali Muhsi selaku praktisi Pengelolaan Carbon Berbasis Masyarakat dari KpSHK.

Dirjend PPI dan KpSHK

KpSHK optimis target pemerintah menurunkan emisi 26% dari deforetasi dan degradasi hutan dan peningkatan cadangan karbon hutan tercapai diantaranya melalui perhutanan sosial yang sudah dicanangkan Dirjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan seluas 12,7 juta hektar yang berada pada wilayah SHK (SHK tersebar di 22 Provinsi, 134 Kabupaten, 600 Kecamatan dan 3.796 Desa dengan luas mencapai ±15.023.931,59 Ha) dimana komunitas pengelola hutan di dalam dan sekitar hutan mampu menurunkan emisi 50% dari target pemerintah tersebut ditambah komitmen para stakeholders lainnya menyediakan pasar imbal jasa lingkungan (Payment Environmental Service) nasional. (inal)


SHK Karst Kampung Merabu

Kampung Merabu di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, aktifitas ekonomi utama di kampung ini terdiri dari pertanian dan meramu hasil alam seperti sarang burung walet alam, mengambil madu hutan, beternak sapi, beternak unggas, menanam sayur-mayur, dll. Termasuk potensi ekonomi terkait keberadaan kampung ini dalam Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat.

Di Kampung Merabu, telah muncul sejumlah gagasan pengembangan ekonomi. Mulai dari pengembangan pertanian terpadu dengan peternakan hingga ke ekowisata serta gagasan kampung hijau. Untuk mewujudkan beberapa gagasan yang telah muncul di masyarakat dibutuhkan proses pendampingan, terutama terkait penguatan kelompok masyarakat.

Ekosistem Karts memiliki karakteristik khas dan kaya potensi alam. Kawasan ini menyimpan potensi sumber daya alam bernilai ekonomis, berupa sarang burung walet, potensi wisata alam, hasil hutan kayu maupun non-kayu, serta batuan mineral. Selain itu, kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, menjadi salah satu habitat penting orang utan dan sejumlah fauna endemik lain. Nilai penting lain dari kawasan ini, di dalamnya terdapat jejak peninggalan pra-sejarah yang terlihat dari lukisan tangan yang diperkirakan telah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi.

KPSHK bersama Bioma dan Kerima Puri merancang sebuah pelatihan pengembangan kelompok ekonomi dan pelatihan pengembangan mata pencaharian alternatif Kampung Merabu. Pelatihan ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan model kegiatan ekonomi bersama yang sejalan dengan proses dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan sebuah upaya untuk meminimalisir konflik pengelolaan sumber daya alam yang sekaligus menjawab kebutuhan ekonomi dan tanpa menambah tekanan terhadap kelestarian alam.

Penguatan basis ekonomi desa menjadi amat penting untuk mencegah kemiskinan di pedesaan. Secara sederhana, basis ekonomi desa adalah sumber pendapatan di desa. Adapun cara menguatkan basis ekonomi desa amat beragam. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelompok.

Tradisi dan semangat bekerjasama dalam kelompok bukanlah hal baru bagi masyarakat di Nusantara. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah terbiasa bekerjasama dengan semangat gotong-royong. Beragam kegiatan mulai dari kegiatan pertanian, membangun rumah, hingga pemeliharaan fasilitas bersama biasa dikerjakan bersama-sama.

Dalam kegiatan ekonomi di pedesaan, gotong royong dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas seperti pengelolaan tanah, musim tanam, panenan, dll. Dalam rangka mengorganisir kegiatan-kegiatan semacam ini kemudian bermunculan kelompok-kelompok musiman yang bersifat sementara dan biasanya berakhir seusai kegiatan bersama tersebut.

Semangat dan tradisi bekerja dalam kelompok yang bersifat sementara ini dapat dioptimalkan agar mempu memberi manfaat dalam pengelolaan basis ekonomi pedesaan secara berkelanjutan. Semangat dan tradisi tersebut merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan menjadi kelompok yang berkesinambungan. Kelompok masyarakat semacam ini dapat menjawab keterbatasan tenaga, waktu, modal, dan teknologi diperlukan dalam pengembangan ekonomi di desa-desa, serta mempermudah pencapaian tujuan ekonomi masyarakat.

Hal yang paling penting, kelompok masyarakat memiliki peran penting dalam ekonomi pedesaan. Pada dasarnya mereka mengenal segala potensi yang dimiliki desa yang dapat dikembangkan. Agar potensi ekonomi sebuah desa dapat terkelola secara optimal dan berkelanjutan diperlukan kelompok atau komunitas masyarakat yang telah terbangun dan mampu bekerja sama untuk kebutuhan bersama dalam jangka panjang. (inal/Syam)


KPSHK, 30/5/15.
Pembabatan hutan dalam rentang tahun 1998-2000 secara massal telah menyebabkan perubahan cukup drastis, dari hutan yang lebat menjadi lahan pertanian dan ladang. Pada tahun 2006, akibat guyuran hujan lebat selama dua hari dua malam menyebabkan bencana longsor dan banjir bandang di Desa Pakis, Panti, Suci, Kemiri, Glagahwero, Badean dan beberapa desa di sekitar Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro, Jember, Jawa Timur.

Alhasil, kejadian tanah longsor dan banjir telah menelan korban, rumah penduduk hancur, jalan rusak, jembatan putus, persawahan hancur dan instalasi air bersih lumpuh. Bencana banjir dan tanah longsor kembali terjadi memasuki tahun 2015 di kawasan kebun Sentool, Desa Suci meski tidak separah kejadian sebelumnya.

Kawasan Lereng Selatan Hyang Argopuro dilingkari dengan berbagai areal perkebunan milik swasta, koperasi TNI Angkatan Darat dan milik Pemerintah Daerah Jember. Beberapa perusahaan yang beroperasi di kawasan ini antara lain Perusahaan Daerah Perkebunan Kebun Ketajek I dan II, Perusahaan Daerah Perkebunan Kebun Manggisan, PTPN XII, PT.Perkebunan Jember Indonesia, PT.Dian Argopuro, PT.Yunawati Kaliduren, NV.Cultimij Toegoesari, dan PUSKOPAD A DAM V/Brawijaya.

Bukan rahasia lagi jika banyak laporan secara berulang-ulang menegaskan realitas kemiskinan petani dan konflik agraria di desa-desa pinggir hutan akibat proyek pengkaplingan usaha kehutanan dan perkebunan skala luas milik negara dan swasta. Menyempitnya lahan garapan di desa, aksi pendudukan perkebunan, penggarapan diam-diam hingga praktek sewa di areal Perhutani, adalah cara-cara keseharian para petani gurem untuk mendapatkan lahan di Dataran Tinggi Lereng Selatan Hyang Argopuro.

Setelah kejadian pembabatan hutan secara besar-besaran sejak tahun 1998, kondisi hutan Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro mengalami kerusakan yang parah. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat desa hutan. Untuk itu muncul tekad di antara petani hutan untuk menjaga kelestarian hutan. Langkah yang ditempuh adalah penghijauan kembali hutan yang rusak. Pada 2004, warga masyarakat desa Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro berinisiatif membentuk kelompok tani hutan bernama “Rengganis”.

Pada tahun 2005, Kelompok Tani Rengganis bekerjasama dengan Perhutani dengan memakai konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis. Keputusan membentuk LMDH merupakan sebuah langkah strategis untuk memastikan akses terhadap lahan garapan di areal hutan Perhutani.

LMDH Rengganis tetap berpegang teguh pada konsep pengelolaan hutan sebagai “rimba sosial”. Pembentukan kelompok tani hutan dan selanjutnya menjadi LMDH Rengganis telah memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggarap lahan.

Keberhasilan masyarakat mendapatkan akses penggarapan lahan di kawasan hutan (skema kemitraan) sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi dan memberikan rasa aman di tingkat rumah tangga petani Hyang Argopuro. Tidak berhenti pada mendapatkan akses garapan, pola budidaya kopi yang memperhatikan daya tahan Ekosistem Dataran Tinggi Hyang Argopuro terhadap bencana melalui sistem agroforestri terus dikembangkan oleh anggota LMDH Rengganis.

Degradasi lahan kini makin jarang terjadi, menunjukkan keadaan hutan yang dikelola Kelompok Tani RENGGANIS cukup baik. (Bambang-SD Inpers, Jember)


Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani JAKETRESI (Jaringan Kelompok Tani Rehabilitasi) dari Desa Curahnongko Kabupaten Jember dapat mengelola zona rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri.

Pola kemitraan ini dituangkan dalam MoU antara masyarakat dengan Pengelola TN Meru Betiri serta Pemerintah Desa, terkait dengan kegiatan masyarakat, dalam hal ini diwakili JAKETRESI dengan TN Meru Betiri tentang partisipasi masyarakat dalam konservasi, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, pelaksanaan rehabilitasi hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MoU ini diperkuat Surat Persetujuan Direktur Jenderal PHKA Tahun 1998 dan Surat Persetujuan Direktur Jenderal PHKA Tahun 1999 tentang kegiatan rehabilitai masyarakat. MoU terkait dengan kegiatan rehabilitasi masyarakat meliputi :
1. Masyarakat dapat mengolah lahan di zona rehabilitasi kawasan TN Meru Betiri.
2. Masyarakat diharuskan menanam tanaman pokok berupa tanaman asli (endemik) yang bermanfaat obat atau manfaat lainnya dari kawasan TN Meru Betiri yang disediakan oleh Balai TNMB dan secara swadaya.
3. Masyarakat boleh menanam tanaman tumpangsari di sela-sela tanaman pokok.
4. Tidak diperbolehkan/dilarang menanam tanaman perkebunan seperti : coklat, kopi, tembakau dll.
5. Hasil tanaman pokok berupa buah menjadi hak dari petani penggarap sedangkan pohonnya tidak boleh ditebang dan merupakan aset TNMB.
6. Status tanah adalah tanah negara yang tidak boleh dirubah menjadi hak milik ataupun status-status yang lain.
7. Masyarakat wajib membantu pengamanan kawasan TNMB yang dilakukan oleh petugas (POLHUT) dan Balai TNMB.

Masyarakat memperoleh hak kelola dengan jaminan bahwa zona rehabilitasi dikelola secara lestari dan masyarakat memperoleh manfaat jangka panjang secara berkelanjutan, obyek dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini juga meliputi pemanfaatan jasa lingkungan.

TN Meru Betiri merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Setidaknya tercatat 499 jenis kekayaan flora dengan 15 jenis diantaranya berstatus dilindungi, 239 jenis telah diketahui berkhasiat obat dan 77 Jenis diantaranya telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

TN Meru Betiri juga memiliki 217 jenis fauna dimana 25 jenis adalah mamalia, 18 jenis diantaranya adalah mamalia dilindungi, 8 jenis reptilia, 6 jenis diantaranya dilindungi serta 184 jenis burung dimana 68 jenis diantaranya dilindungi. Flora endemik Padmosari (Rafflesia zollingeriana) dan Macan Tutul (Panthera pardus), Banteng (Bos javanicus), Kijang (Muntiacus muntjak), Burung Merak (Pavo muticus), Penyu, serta jenis-jenis primata, dan aves lainnya merupakan flora fauna unik yang ada di TN Meru Betiri yang juga dikenal sebagai habitat terakhir Harimau Jawa (Panthera tigris Sondaica).

Terkait dengan pengelolaan TN Meru Betiri, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam menyatakan bahwa “Taman Nasional” adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Dalam Permenhut Nomor: P.56/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional disebutkan bahwa Zonasi Taman Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan zonasi TN Meru Betiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut dan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Tahun 2011 Tentang Zonasi Taman Nasional Meru Betiri, sistem zonasi atau pengaturan ruang dalam kawasan di TN Meru Betiri adalah sebagai Zona Inti, Zona Rimba, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan, Zona Rehabilitasi, Zona Tradisional, dan Zona Khusus.

Zona rehabilitasi adalah bagian dari Taman Nasional Meru Betiri yang karena mengalami kerusakan memerlukan kegiatan pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Zona rehabilitasi yang dikelola oleh petani Desa Curahnongko dengan luasan tertentu berbatasan dengan hutan primer, perkebunan, pemukiman, dan areal pertanian.

Hasil pemetaan dan inventarisasi tanaman tahun 2011, oleh KAIL (Konservasi Alam Indonesia Lestari) bersama JAKETRESI mencatat, di lahan rehabilitasi tersebut, terdapat 48 ribu pohon dengan 34 jenis pohon yang ditanam oleh masyarakat dengan sistem agroforestry, yakni mengkombinasikan antara tanaman tumpangsari dengan tanaman obat dan tanaman multiguna lainnya.

Tahun 2009, TN Meru Betiri menjadi lokasi Pilot Project Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) yang merupakan kerjasama antara Kementerian Kehutanan dengan International Tropical Timber Organization (ITTO). Baseline karbon TN Meru Betiri total sebesar 29.690.954,3 tCO2e.

Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan angota kelompok tani tersebut dimulai dari pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman kehutanan dan/atau tanaman tumpangsari. Aktivitas rehabilitasi hingga pemanenan, tidak hanya dilakukan kaum laki-laki. Perempuan Desa Curah Nongko pun aktif terlibat di dalamnya.

Kegiatan utama adalah melakukan rehabilitasi ekosistem dengan target 400 bibit per hektar di lahan kritis seluas 410 hektar. Kegiatan rehabilitasi ekosistem dilakukan dengan sistem agroforestri, yakni dengan memaduserasikan antara tanaman kehutanan yang memiliki nilai konservasi dan nilai ekonomi tinggi.

Tanaman-tanaman tersebut di antaranya; tanaman obat dan tanaman multi guna lainnya, seperti Kedawung (Parkia roxburghii), Kemiri (Aleurites moluccana), Pakem (Pangium edule Reinw. ex Blume), Joho (Terminalia bellirica), Petai (Parkia speciosa), Nangka (Artocarpus heterophyllus), Rambutan (Nephelium lappaceum), Maa (Mangifera indica), Durian (Durio zibethinus), Alpokat (Persea Gratissima Gaertn), Mlinjo (Gnetum gnemon), Kenitu (Chrysophyllum Cainito), Sirsak (Annona muricata), Pinang (Areca catechu) dsb.

Tanaman kehutanan yang dipilih dalam kegiatan rehabilitasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan keaslian jenis yang berasal dari kawasan TN Meru Betiri dan sekaligus mempertimbangkan usulan jenis tanaman dari masyarakat yang dapat diakomodir dalam ketentuan pengelolaan lahan rehabilitasi sebagai kawasan taman nasional.

Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dirancang bangun pada penguatan tata kelola hutan yang lestari, penguatan kelembagaan kolaborasi, pengembangan usaha ekonomi berdimensi konservasi terhadap hasil hutan non kayu, pembibitan pohon, inisiasi MEE (Medical, Ecotoursm & Education) serta pengembangan skema dana konservasi yang dapat mendukung bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. #Pendukung SHK#


Kemarin tanggal 22 April 2015 seluruh penggiat, pecinta, pemerhati lingkungan bersama masyarakat di seluruh penjuru dunia memperingati Hari Bumi, harapannya agar kita yang hidup di bumi ini sadar akan kewajibannya melindungi bumi yang ditempatinya, menjaga ekosistem tetap lestari, menjaga keanekaragaman hayati.

Jauh sebelum kita memperingati hari bumi, masyarakat lokal justru telah banyak berbuat untuk menyelamatkan ekosistem di bumi ini tetap lestari, contohnya saja masyarakat lokal di Desa Tebat Monok dan Kelilik di Kecamatan Kepahiang ini.

Desa Tebat Monok dan Desa Kelilik

Mayoritas masyarakat Desa Tebat Monok dan Desa Kelilik merupakan komunitas adat dari Suku Rejang Marga Jurukalang. Sehingga budaya Suku Rejang sangat mempengaruhi dan melekat pada kehidupan sosial-budaya pada masyarakat di dua desa ini.

Tata guna lahan (land use) Desa Tebat Monok dan Desa Kelilik saat ini tediri dari lima area peruntukan / pemanfaatan berdasarkan fungsi yakni area lindung berupa hutan, kebun, persawahan, pemukiman dan kawasan Sub-DAS Musi.

Kawasan lindung yang menjadi areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) di kedua desa merupakan daerah hulu sungai dari Sub-DAS Musi. Sehingga keberadaan Sub-DAS Musi sangat penting bagi warga di kedua desa mengingat sungai-sungai tersebut memasok sumber air bersih bagi warga dan untuk pengairan area persawahan mereka.

Jenis tanaman pokok yang dibudidayakan pada program HKm adalah tanaman Kemiri (Aleurites moluccana) dan Kopi. Selain itu, petani juga menanam Bambu disepanjang aliran sungai yang merupakan bagian dari Sub-DAS Musi.

Hasil pemetaan partisipatif Tahun 2012, luas Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang berada di Desa Tebat Monok dan Kelilik sekitar 576,26 Ha, sekitar 210,5 Ha merupakan areal kerja HKm (Hutan Kemasyarakatan) di kedua desa sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Kepahiang Tahun 2009 Tentang Pemberian IUPHKm Kepada Kelompok-Kelompok Tani pada Kecamatan Kepahiang, di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Dasar Pengakuan hak atas tanah masyarakat di Desa Tebat Monok dan Kelilik umumnya dipengaruhi oleh tatanan adat masyarakat Rejang atau lebih dikenal dengan istilah Wilayah Marga.

Berdasarkan tatanan adat, masyarakat membagi wilayah dua besaran, yaitu Hutan Marga (Utan/Imbo Mergo) sebagai wilayah perlindungan dan Tanah Ulayat Marga (Tanah Mergo) sebagai wilayah pemanfaatan atau budidaya. Selain itu, masyarakat Rejang membagi fungsi hutan ini menjadi 3 area/wilayah yaitu wilayah larangan (keramat), wilayah lindung dan wilayah cadangan.

Rehabilitasi Ekosistem

Meningkatkan perlindungan terhadap fungsi hutan lindung melalui kegiatan agroforestri disekitar wilayah AKHKm Desa Tebat Monok dan Kelilik. Kegiatan agroforestri berupa pemanfaatan dan pengelolaan budidaya tanaman kehutanan semusim non kayu yang memiliki nilai ekonomi dan konservasi tinggi.

Penggantian tanaman tegakan yang bernilai ekonomi tinggi secara bertahap dan terencana (planed deforestation). Kegiatan ini sangat diperlukan bagi kelompok petani pengelola HKm mengingat tanaman tegakan yang mereka tanam saat ini yakni Kemiri kurang memberikan nilai tambah ekonomi bagi pengelola HKm. Sejauh ini, kelompok petani pengelola HKm merencanakan akan menggantikan tanaman tegakan disela-sela tanaman Kopi dengan tanaman Pala yang bibitnya diperoleh dari Dinas Kehutanan.

Pengembangan Model Konservasi Berbasis Masyarakat

Pengembangan model konservasi ini diinisiasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kelompok pengelola HKm. Kegiatan ini lebih memfokuskan pada penjagaan dan perlindungan ekosistem kawasan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5. Selain itu, pemerintah desa akan memfasilitasi terbentuknya kelompok (Non HKm) untuk mendukung inisiatif patroli kawasan secara periodik untuk menjaga tegakan kawasan hutan.

Pembentukan kelompok Non HKm sangat dibutuhkan guna membuka ruang pelibatan warga yang belum tergabung dalam kelompok pengelola HKm. Untuk mendukung dan memperkuat rencana kegiatan konservasi berbasis masyarakat tersebut, pemerintah desa akan mendorong terbentuknya peraturan desa (Perdes) terkait pengelolaan kawasan lindung/konservasi warga.

Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Pelaku SHK

Mitra lokal KELOPAK Bengkulu akan melakukan peningkatan kapasitas pengetahuan pelaku SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) dalam peningkatan produktivitas lahan yang berkelanjutan, kegiatan berupa introduksi prinsip-prinsip Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya kopi maupun komoditas lain yang diusahakan warga di dalam areal HKm. Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah aksi degradasi dan deforestasi kawasan hutan akibat perluasan areal pertanian yang sangat ekstensif dan illegal logging.

Pelaku SHK Mandiri

Masyarakat lokal Tebat Monok dan Kelilik sebagai pelaku SHK yang mandiri maka untuk itu pengembangan agroforestri harus disesuaiakan rencana kerja kelompok yang disususun dalam Dokumen Rencana Umum dan Rencana Operasional Kelompok serta pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam harus dikonsultasikan dan mendapat masukan dari kelompok. Hal ini penting agar tanaman yang ditanam dapat memberikan manfaat ekonomi maupun ekologi bagi kelompok.

Promosi produk-produk hasil hutan non kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi ke pasar yang lebih luas. Membangun usaha-usaha ekonomi kelompok pengelola HKm untuk mendukung keberlanjutan fungsi lindung areal kerja HKm di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5.

Membentuk dan mengembangkan kapasitas lembaga permodalan bagi kelompok pengelola hutan HKm Desa Tebat Monok – Kelilik. Mendorong dialog dan diskusi multipihak antara masyarakat dengan permerintah daerah terkait arahan kebijakan pembangun daerah melalui Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa (RPJMDes).

#inal#


Hutan di wilayah Desa Hinas Kanan merupakan area tangkapan air dan sumber air yang digunakan untuk irigasi sawah, air bersih dan pencegahan bencana longsor. Hutan yang saat ini dikelola secara perijinan Hutan Desa oleh masyrakat berada di Kawasan Pegunungan Meratus.

Pegunungan Meratus merupakan kawasan berhutan yang bisa dikelompokkan ke dalam tipe hutan pegunungan rendah. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan beberapa vegetasi tegakan dominan seperti Meranti Putih, Meranti Merah, Agathis, Kanari, Nyatoh, Medang, Durian, Gerunggang, Kempas, dll.

 

Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) berupaya mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola hutan yang lestari, sehingga tercapai keadilan ekonomi dengan daya dukung ekologi wilayah Pegunungan Meratus.

SHK berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam melalui pengelolaan kelembagaan, unit usaha dan pengelolaan sumber daya manusia di Desa Hinas Kanan melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

Pemerintahan Desa Hinas Kanan menerbitkan Peraturan Desa tentang pembentukan LPHD untuk mengatur pelaksanaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu di wilayah Hutan Produksi yang dicanangkan menjadi Hutan Desa.

Sebagai respon terhadap penetapan Areal Kerja Hutan Desa (AKHD) di kawasan hutan produksi yang berada di Desa Hinas Kanan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Sebagai AKHD Hinas Kanan di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Sungai Hulu Tengah, Kalimantan Selatan.

Pembakal atau Kepala Desa Hinas Kanan telah membentuk kelompok-kelompok tani yang akan mengelola dan menjalankan pelaksanaan proyek Hutan Desa Hinas Kanan.

LPHD memiliki perencanaan untuk program rehabilitasi lahan dan hutan di AKHD Hinas Kanan dengan target 25 Ha untuk 25 orang anggota kelompok tani. Tipe hutan di AKHD bertipe Hutan Sekunder atau hutan yang tumbuh dari bekas tebangan.

 

Aktivitas rehabilitasi ekosistem ini berupa kegiatan penanaman jenis kayu dengan pola tanam dan pilihan jenis tanaman yang sesuai dan pernah pernah tumbuh di hutan yang menjadi Area Kerja HD. Kesuaian tanaman dan pola tanam dilakukann untuk menghindari dan mengurangi resiko kegagalan.

Beberapa jenis tanaman kayu yang dapat dikembangkan dengan Penanaman-Pemeliharaan-Pemungutan-Pemanenan-Pasca Panen selama 35 tahun sesuai dengan masa kelola Hutan Desa yaitu jenis kayu Mangaris, Sengon, Meranti, Ulin dan Sungkai.

Rehabilitasi ekosistem juga dilakukan dengan pola agroforestri dimana perencanaan, pemeliharaan dan perlindungan tanaman disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

Pola agroforestri ini sebagai upaya perlindungan hutan dengan mengedepankan komoditi yang memberikan peningkatan ekonomi masyarakat dan jasa lingkungan.