Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lokasi bagi kegiatan pengimplementasian Program Carbon Fund berbasis lanskap yang didanai oleh World Bank.

Tim Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan para pihak terkait dari Kalimantan Timur diantaranya Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur (DDPI Kaltim) telah melakukan Penyusunan Dokumen Emission Reduction Program Idea Note (ER-PIN).

Selanjutnya, sebelum diserahkan kepada pihak World Bank pada bulan Desember yang akan datang, dokumen tersebut terlebih dahulu dikomunikasikan secara lebih luas kepada berbagai pihak terkait melalui “Komunikasi Publik Proses Penyusunan Emision Reduction-Program Idea Note (ERPIN) dalam kerangka FCPF Carbon Fund”, pada 19 November 2015 di Hotel Grand Jatra, Balikpapan. Kalimantan Timur.

Salah satu mekanisme yang dapat diujicobakan adalah Carbon Fund dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).  FCPF merupakan kemitraan global yang difokuskan untuk mendorong pengurangan emisi CO2 dari Skema REDD+.

FCPF membangun dua mekanisme pendanaan yang terpisah namun saling melengkapi yaitu Readines Fund (Dana Kesiapan) dan Carbon Fund (Dana Karbon). Readiness Fund dirancang untuk mendukung negara-negara yang berpartisipasi dalam pengembangan strategi dan kebijakan REDD+, tingkat emisi referensi, pengukuran, pelaporan, dan sistem verifikasi (atau biasa disebut MRV) dan kapasitas kelembagaan untuk mengelola REDD+, termasuk perlindungan lingkungan dan sosial.

“Tujuan utama CF bukan perdagangan karbon nya, tetapi skema insentif untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus menyelamatkan hutan”, jelas Dr.Zahrul Muttaqun selaku Ketua Tim Penyusunan ERPIN Kaltim.

“Semakin besar kita menjanjikan pengurangan emisi, semakin besar komitmen kita menjaga hutan” demikian sambutan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian LHK (P3SEKPI) Dr.Bambang Triharmono.

Sambutan lain oleh Prof. Dr Daddy Ruhiyat, Ketua Harian DDPI Kaltim, bahwa Kalimantan Timur telah mempublikasikan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon ‘Low Carbon Growth Strategy’ “2010 kami telah mendeklarasikan ‘Kaltim Hijau’ sebagai jaminan jangka penjang fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.

Para pihak yang hadir dalam komunikasi publik tersebut diantaranya dari Jajaran KLHK Kaltim, BLH Kaltim, Tim FCPF, P3SEKPI, Bank Dunia, Jajaran Pemprov Kaltim, DDPI Kaltim, Pokja REDD+ Kaltim, Perwakilan Universitas Mulawarman, AMAN Kaltim, Nurani Perempuan, Yayasan BIOMA, Yayasan BUMI, Kawal Borneo, Serumpun, Kepala Adat Wehea, KpSHK, GCF, WWF, TNC, dan GIZ.

Selain pertanyaan mengenai MRV (Measuring, Reporting and Verification) serta pelibatan masyarakat yang belum secara jelas diatur dalam dokumen ERPIN. Pertanyaan senada disampaikan oleh BIOMA, KpSHK, dan AMAN Kaltim mengenai masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai pengelola hutan di Kaltim karena tidak disebutkan secara rinci dan jelas sebagai penerima manfaat pertama dari program tersebut. (inal)


“Model Integrasi Pendekatan Sosial-Ekonomi-Lingkungan dalam Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat” demikian tema diskusi yang diselenggarakan oleh KpSHK di Rumah Kopi Ranin Bogor (24/10/15).

Sambil menikmati racikan biji kopi pilihan, maka diskusi mengalir dengan hangat, tampak hadir jaringan NGO Nasional diantaranya WALHI, AMAN, RMI, dll.

Hadir para narasumber dalam diskusi tersebut adalah Nani Saptariani (UNORCID) yang menjelaskan soal Perspektif Gender dan Bias Feminisme dalam Praktik Tatakelola Hutan Berbasis Masyarakat. Nesti Handayani (FEM IPB) berbicara mengenai Added Value dari Usaha Ekonomi Petani Hutan dan Pengembangan Pasar Alternatif. Prof. Armansyah Tambunan (FATETA IPB) dan M.Ridwan (CER Indonesia) mengangkat tema Penurunan Emisi Carbon dan Pengembangan Potensi Renewable Energy di Pedesaan Pinggir Hutan.

Menurut Nani Saptariani (UNORCID-Gender Specialist) bawha tata kelola hutan dan tata ijin dengan perspektif gender dintaranya harus menempatkan berbagai kelompok perempuan dan warga marjinal sebagai aktor/subyek penting.

“Proses pengambilan keputusan dalam tata kelola hutan di tingkat pembuat kebijakan (lembaga eksekutif dan legislatif) harus dilakukan melalui proses yang terbuka/transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, dan melibatkan wakil para pihak yang terkait, termasuk perempuan dan warga marjinal lainnya” jelas Nani.

Menurut Moh.Djauhari (Koordinator KpSHK), diskusi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan penerapan dari pendekatan sosial-ekonomi-lingkungan dalam memajukan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat; dan untuk menemukan hal-hal prinsipil yang dapat dijadikan dasar integrasi dari pendekatan sosial-ekonomi-lingkungan secara teknis-metodologis yang dapat memperbaiki praktik pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.

Bahwa hampir 30 tahun terakhir parapihak yang bergelut di sektor pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat telah melahirkan berbagai pendekatan (model/cara) dalam melaksanakan program-programnya. Sebut saja semisal FPIC (free, prior, informed and consent), perspektif gender/keseimbangan gender, pembangunan berbasis resiko bencana, inventarisasi hutan partisipatif, pemetaan partisipatif, penurunan tingkat kemiskinan, sertifikasi penurunan emisi carbon hutan, identifkasi potensi hasil hutan bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP), resolusi konflik dan banyak lagi lainnya yang dari semua itu dapat dikategorikan secara umum demi terlaksananya “demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam”.

Banyaknya berbagai pendekatan di sektor pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat tersebut pada pelaksanaannya terkadang bersifat parsial atau terpisah-pisah sesuai dengan tensi utama dari program (yang biasanya terkait dengan politik pendanaan program). Dan tidak bisa dipungkiri juga dapat terjadi kontraproduktif antar pendekatan-pendekatan tersebut. Contoh konkrit terjadinya benturan dari pendekatan-pendekatan tersebut adalah FPIC sebagai pendekatan penyelesaian konflik masyarakat adat dengan perusahaan pemegang ijin usaha kehutanan/kebun berbenturan dengan FPIC sebagai syarat pelaksanaan sertifikasi produk atau manajemen pengelolaan hutan dan kebun.

Pemetaan partisipatif yang dilaksanakan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bersama masyarakat lokal/adat dalam upaya penyediaan bukti klaim mayarakat lokal/adat atas wilayahnya ditolak secara metodologis oleh Pemerintah, sehingga peta-peta partisipatif tidak mendapatkan pengakuan hukum atau sebagai bukti sah atas klaim wilayah masyarakat. Beberapa perusahaan perkebunan sawit yang mendapat sertifikasi sustainable palm oil (ISPO/RSPO) dalam praktiknya masih melakukan pengrusakan sungai dan pembakaran hutan.

PSDABM-IPB-KpSHK

KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) yang berdiri sejak 1997 dalam menjalankan programnya (Demokratisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat) secara bersama dengan anggota dan mitranya menerapkan “Sembilan Prinsip Sistem Hutan Kerakyatan”.

Sembilan prinsip tersebut diantaranya Prinsip (1) Pelaku utama pengelola adalah rakyat (masyarakat local/adat) secara bersama. Prinsip (7) Sistem ekonomi ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama; Prinsip (9) Mengedepankan kesetaraan social dan gender dalam melakukan pengelolaan SHK.

#inal#


Bukan berarti belum “moved on” bila setelah 55 tahun kita masih mempercakapkan Undang-Undang Pokok Pembaruan Agraria (UUPA 1960). Sebab, meski rezim pemerintahan Republik Indonesia telah berganti berulang kali, undang-undang ini tak kunjung dilaksanakan sejak diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Hari lahir UUPA kemudian diperingati sebagai Hari Tani Nasional, tetapi reforma agraria yang diamanatkan undang-undang ini tak pernah kesampaian.

Pemerintahan Jokowi – JK saat ini merencanakan pelaksanaan reforma agraria. Bentuknya “bagi-bagi tanah” melalui beberapa skema. Pertama, pemberian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dengan target seluas 12,7 juta hektar (minimal). Kedua, redistribusi lahan (Tanah Objek Reforma Agraria/TORA) seluas 9 juta hektar dimana 4,1 juta hektar berasal dari kawasan hutan. Rencana ini termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Berpegangan pada RPJMN ini, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSKL KLHK) bersama organisasi masyarakat sipil, organisasi pendamping masyarakat adat, serta para pelaku sistem hutan kerakyatan telah melakukan proses padu serasi data geospasial untuk menemukan prioritas areal indikatif Perhutanan Sosial atau lazim disebut Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS).

Telah berlangsung sejumlah konsolidasi data para pihak dalam rangka pelaksanaan RPJMN tersebut. Direktorat di lingkungan KLHK bersama Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) telah memperkuat data sebaran wilayah SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) di kawasan hutan negara, bersama Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) telah menguatkan jumlah wilayah kelola rakyat yang telah dipetakan secara partisipatif, dan bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menguatkan data klaim wilayah adat yang telah diregistrasi terdapat sebaran lokasi wilayah yang berpotensi sebagai areal Perhutanan Sosial (HKm, HD, HTR, Hutan Hak, Hutan Rakyat, dan pola kemitraan).

Namun di tengah proses tersebut timbul pertanyaan pokok terkait bagaimana upaya/strategi mencapai target Perhutanan Sosial 12,7 juta hektar di tingkat tapak?

Secara keorganisasian KpSHK lahir sebagai organisasi jaringan masyarakat sipil atau organisasi non pemerintah yang dimandatkan untuk mendorong demokratisasi pengelolaan hutan oleh masyarakat di Indonesia maka adanya peluang perluasan pengakuan hak pengelolaan wilayah SHK oleh masyarakat melalui akses perijinan Perhutanan Sosial seperti hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan hak (adat), hutan tanaman rakyat (HTR), dan pola kemitraan adalah menjadi perhatian penting KpSHK bersama anggota dan mitra kerjanya untuk mewujudkan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat seluas-luas untuk lima tahun ke depan. Sejalan dengan keinginan baik Pemerintah sesuai RPJMN 2015-2019 tentang bagaimana mewujudkan target perluasan Perhutanan Sosial hingga 12,7 juta ha, maka KpSHK merespon positif dengan diawali bekerjasama dengan Ditjend PSKL, BRWA dan JKPP untuk verifikasi dokumen peta dan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan.

Verifikasi dokumen peta antar para pihak membutuhkan langkah konkret lanjutan berupa verifikasi lapangan dan penyusunan agenda-agenda perluasan kepastian hukum wilayah SHK, wilayah kelola rakyat dan wilayah adat di dalam kawasan hutan. Untuk itu KpSHK (anggota dan mitra) menawarkan peran berkontribusi terhadap kebutuhan mewujudkan kepastian hukum hak pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dan Hutan Hak (Adat).

Sudah tentu muatan reforma agraria yang dijanjikan dalam RPJMN 2015 – 2019 ini belum mewakili semangat UUPA 1960 secara utuh serta masih bersifat sektoral. Meski demikian, tetap perlu pengawalan agar tidak terhenti di tingkat percakapan tetapi ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret menjawab pertanyaan pokok dan perencanaan aksi di tingkat tapak. Sehingga, perluasan pengakuan hak pengelolaan wilayah SHK oleh masyarakat dan perlindungan sepenuhnya kepada para petani hutan dapat terwujud. (Syamar)


Kebakaran hutan berbeda dengan siklus haid. Siklus haid adalah proses alami yang memang harus terjadi secara berkala dan bermanfaat bagi stabilisasi kesehatan. Sementara, kebakaran hutan bukanlah sebuah siklus alami yang mesti terjadi rutin. Alih-alih memberi manfaat, kebakaran hutan yang kemudian diikuti bencana kabut asap justru berakibat buruk terhadap berbagai aspek. Mulai dari kerusakan lingkungan hingga kesehatan manusia.

Kurang lebih selama dua dekade terakhir, perkara kebakaran hutan (dan lahan) di Indonesia menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Selalu berulang dan terus membesar. Upaya penanggulangan hanya berputar-putar pada cara teknis memadamkan api. Seolah-olah, dua dekade menghadapi kebakaran hutan berlalu tanpa melahirkan pembelajaran berarti.

Akibatnya, kabut asap menjadi bencana tahunan. Tahun ini ini sebanyak diperkirakan 25,6 juta jiwa terpapar asap. Kurang lebih 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan. Belum termasuk penduduk negeri tetangga seperti Singapura. Di propinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, bandara ditutup dan sekolah diliburkan selama musim kabut asap pekat.

Direktur Bina Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno, menyebutkan bahwa 80% areal kebakaran berada di luar kawasan hutan. Sejumlah temuan selama ini, termasuk citra landsat keluaran NOAA tahun 2015, menguatkan pernyataan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan terjadi skala besar terjadi di areal konsesi perusahaan. Baik perusahaan sawit maupun perusahaan pengelola hutan.

Di sisi lain, ada sejumlah masyarakat adat di Indonesia yang menerapkan pengendalian kebakaran hutan dengan pengetahuan tradisional tapi terbukti efektif. Sistem hutan kerakyatan terbukti mampu menjaga hutan dari kebakaran. Sayangnya, keberhasilan ini sering tak dianggap.

Dalam pandangan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mesti melampaui hal-hal teknis. Penanggulangan kebakaran hutan mesti dimulai dari merombak penataan wilayah kehutanan. Baik dalam hal tata kuasa maupun tata kelola hutan. Penataan wilayah kehutanan mesti memberi ruang bagi perluasan sistem hutan kerakyatan. Membuka sebesar mungkin ruang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pada gilirannya akan memberi kontribusi pada pencegahan kebakaran hutan.

Selain itu, tindakan konkrit perlu dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan yang telah terjadi. Perusahaan-perusahaan yang terbukti membakar lahan atau membiarkan kebakaran terjadi di arealnya, mesti dicabut izinnya. Pemilik perusahaan juga mesti diganjar hukuman.

Perombakan tata kuasa dan tata kelola kehutanan menjadi prasyarat penting untuk memutus siklus tahunan kebakaran hutan di Indonesia. Sebab, pada dasarnya siklus kebakaran hutan bukan ulah alam. Semata-mata kegagalan pengelolaan. (Syamar)


Sudah saatnya fokus mitigasi perubahan iklim ke depan adalah memperbesar kontribusi kelompok-kelompok petani dan masyarakat pedesaan dalam pengurangan emisi. Para petani dan masyarakat pedesaan di negara berkembang telah banyak mempraktikkan pengelolaan alam secara lestari. Beberapa di antaranya bahkan berhasil memulihkan ekosistem lokal dan melindungi keanekaragaman hayati. Jasa meningkatkan kualitas dan kuantititas jasa lingkungan, patut diganjar dengan pembayaran jasa lingkungan atau Payments for Ecosystem Services (PES).

Pembayaran jasa lingkungan tentu saja membutuhkan mekanisme sertifikasi atau penjaminan dengan standar khusus. Salah satunya, Standard Plan Vivo. Standar ini diharapkan juga mampu memungkinkan komunitas petani dan masyarakat pedesaan di negara berkembang untuk mendapatkan diversifikasi sumber pendapatan melalui kegiatan pemulihan ekosistem lokal, peningkatan penyerapan emisi karbon, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) memilih Standard Plan Vivo untuk diimplentasikan pada unit-unit Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) di wilayah kerja KpSHK dan mitra. Tepatnya di 16 lokasi di 12 Kabupaten di Indonesia. Pemilihan atas standar ini didasarkan atas kesesuaian antara prinsip-prinsip SHK dan standard Plan Vivo.

Kenapa Plan Vivo?

Prinsip-prinsip yang ada pada Standard Plan Vivo sesuai dengan prinsip-prinsip di Hutan Kemasyarakatan, yaitu:

  1. Dikelola oleh masyarakat (skala kecil).
  2. Perlindungan dan perbaikan ekosistem (hutan/bentang alam). Relevan dengan upaya reduksi emisi.
  3. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis jasa lingkungan hutan. Relevan dengan reduksi kemiskinan masyarakat di wilayah hutan.
  4. Sustainable Forest Management (SFM).

Keempat prinsip di atas selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan sebagaimana dipraktikkan oleh banyak masyarakat di Indonesia secara tradisional. Prinsip-prinsip yang sama di sini adalah:

  1. Pelaku utamanya rakyat atau masyarakat. Plan Vivo menjadi standar yang memungkinkan wilayah kelola masyarakat berkontribusi terhadap reduksi emisi dalam konteks perubahan iklim.
  2. Skala produksi hutan yang dikelola masyarakat dibatasi kelestarian-keberlanjutan. Secara filosofis, pembangunan kehutanan tidak berakibat merusak.
  3. Keanekaragaman hayati menjadi dasar pola budidaya/pemanfaatan hutan, baik pelaku budaya maupun pemanfaatan lainnya.
  4. Pro-perkembangan pengetahuan/teknologi. Sistem Hutan Kerakyatan tidak berhenti mengembangkan teknologi dan pengetahuan. Di dalam standar Plan Vivo terdapat tata-cara perhitungan karbon hutan. Dalam pengembangan SHK masyarakat dapat dipandu untuk memahami penghitungan karbon dalam tujuan berkontribusi dalam mengurangi karbon.

Implementasi Kontribusi Masyarakat

Mengacu pada Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2007 tentang Tata Guna Hutan, SHK merupakan salah satu model unit pengelolaan hutan. KpSHK mengidentikasi tipologi implementasi Plan Vivo di dalam unit SHK sesuai izin unit pengusahaan atau pengelolaan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan identifikasi didapat 5 tipologi unit SHK, yaitu:

  1. SHK di Hutan Kemasyarakatan (HKm);
  2. SHK di Hutan Desa (HD);
  3. SHK yang dikelola kemitraan, misalnya PHBM dengan Perhutani;
  4. SHK di Hutan (Hak) Adat;
  5. SHK di Hutan Hak/Rakyat (masih baru).

Sebagai standar sertifikasi, Plan Vivo memiliki 3 syarat utama untuk dapat diimplementasikan di suatu unit SHK. Ketiga syarat utama tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Ada area kelola hutan.
  2. Ada unit pengelola, yaitu masyarakat.
  3. Status penguasaan lahan, perlu legalitas dan kepastian.

Hingga saat ini, KpSHK telah melakukan tahapan awal untuk implementasi Pland Vivo di unit SHK. Ada 16 wilayah calon unit PIN (Project Idea Note) Plan Vivo – SHK yang disiapkan. Total luas wilayah yang didaftarkan ke Plan Vivo antara 200 hingga 60.000 hektar. Wilayah-wilayah ini tersebar di 4 pulau besar di Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tipologi unit SHK ini pun beragam.

Secara rinci unit SHK yang dipilih untuk implementasi Plan Vivo adalah sebagai berikut:

  1. Sumatera: Hutan Hak Adat-Kerinci (Jambi), HKM-Kepahiyang (Bengkulu), Hutan Ulayat-Solok Selatan (Sumatera Barat), dan HKM-Lampung Barat (Lampung).
  2. Kalimantan: SHK Taman Gambut Muara Siran-Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), HKM-Sekadau (Kalimantan Barat), Hutan Desa Padang Tikar-Kubu Raya (Kalimantan Barat), Hutan Adat Danau Sentarum-Putussibau (Kalimantan Barat), Hutan Desa-Hinas Kanan (Kalimantan Selatan), dan Hutan Desa-Pulang Pisau (kalimantan Tengah).
  3. Sulawesi: SHK HKm Temporombu-Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).
  4. Jawa: SHK PHBM-Hyang Argopuro-Jember (Jawa Timur) dan PHBM-TN. Merubetiri Jember (Jawa Timur)

Program ini menjadi penting mengingat janji Republik Indonesia berjanji kepada dunia Internasional untuk mengurangi emisi sebesar 26% tanpa bantuan dari luar. Untuk memenuhi target yang dijanjikan itu perlu dilakukan penyisiran terhadap semua perhutanan sosial dan perhutanan adat yang belum mendapat pengakuan (negara).

  • Melalui proyek implementasi Plan Vivo di unit SHK ini, KpSHK membawa beberapa misi. Yaitu;
    SHK berkontribusi atas 26% penurunan emisi dunia.
  • Menggunakan Plan Vivo sebagai alat untuk mendorong pengakuan wilayah-wilayah yang dikelola oleh masyarakat yang belum mendapat jaminan hukum.
  • Mendorong pemanfataan jasa lingkungan dari hutan masyarakat (mitigasi perubahan iklim skala kecil) sebagai tambahan/alternatif pendapatan bagi masyarakat di sekitar hutan. Maka pemerintah juga mesti mendorong BUMN maupun perusahaan swasta nasional yang memiliki kewajiban penurunan emisi untuk menerapkan pembayaran jasa lingkungan atau PES Payment Environmental Services (PES) pada wilayah-wilayah yang sudah mendapat sertifikat Plan Vivo.

Hal yang tak kalah penting, melalui proyek ini menjadi titik berpijak awal untuk fokus pada upaya untuk memungkinkan kontribusi masyarakat dalam pengurangan emisi skala kecil. ###
——————————————————————–

[disarikan dari materi presentasi “Implementasi Plan Vivo di Unit SHK” oleh Mohammad Djauhari (Koordinator Eksekutif Nasional KpSHK) dalam Workshop Nasional “Meningkatkan Komitmen Bersama Mendorong Pendanaan Perubahan Iklim Melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan”, Jakarta, 25 Agustus 2015.


Catatan Syam Asinar Radjam

Sejak tahun 2012, propinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Lumbung Energi Nasional. Wilayah ini merupakan penghasil batubara dan migas. Pemasok bahan bakar untuk pembangkit listrik di daerah lain. Tapi propinsi ini justru terkesan krisis energi. Terutama, energi listrik. Kondisi yang memperlihatkan negara dalam keadaan kurang tenaga seperti ini, beberapa desa tampaknya mesti mencari solusi sendiri dalam memenuhi kebutuhan energi listrik.

Desa Muara Siran, misalnya. Di sini listrik hanya tersedia pada malam hari. Menyala sejak pukul 5 sore, padam di pukul 7 pagi. Padahal perahu ponton lalu lalang mengangkut batubara melintasi sungai yang hanya beberapa langkah kaki dari rumah penduduk.

Bukan dari batubara, kebutuhan listrik masyarakat ini dipasok dari bangunan serupa gardu kecil di tepi sungai. Sebuah unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Kalau listrik tersedia dalam 24 jam, banyak kegiatan ekonomi yang bisa berkembang di sini,” ungkap Hairil, kepala Desa Muara Siran.

Desa Muara Siran hidup dari sektor perikanan air tawaran. Sebagian besar dari perikanan tangkap, sisanya budidaya dalam kerambah. Ketika datang musim hujan, hasil tangkapan ikan melimpah, tapi harga jual jatuh. Ikan lele alam dijual dengan harga Rp 5.000/kg. Sudah murah, sebagian terbuang percuma.

Menurut Hairil, pedagang pasar di pasar Samarinda hanya membeli ikan lele yang masih hidup. Ikan yang sudah mati mereka tolak. Terbuang saja. Selain dijual segar, masyarakat Muara Siran juga mengolah ikan. Dikeringkan di bawah matahari atau diasap jadi ikan salai. Jumlahnya masih terbatas. Cuaca di musim hujan menjadi kendala.

Kalau energi listrik cukup, tersedia sepanjang waktu, mungkin akan lain ceritanya. Sebuah industri skala kecil untuk pengolahan ikan dapat berdiri di sini. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Siran berpendapat, “Kalau listrik 24 jam, banyak bisa dilakukan. Misal, bikin abon lele. Pengeringan minyaknya bisa pakai mesin kecil. Tapi butuh listrik.”

Kebun Energi, Sebuah Rencana

Pada awalnya terjadi pertemuan tingkat kabupaten Kutai Kertanegara yang membahas pengembangan kehutanan masyarakat dan energi biomassa. Lalu, lahirlah gagasan pengembangan kebun energi di Muara Siran. Dari luas keseluruhan wilayah desa seluas 42. 213 hektar ini, rencana tata ruang dan wilayah desa ini mencadangkan sekitar 400 hektar lahan untuk kebun energi.

Areal kebun energi akan ditanami dengan jenis tanaman kayu energi yang cocok dengan ekosistem rawa gambut, relatif cepat dipanen, serta memberi kalor dan produksi tinggi. Kebun energi ini akan dipanen bergilir kemudian diolah menjadi pelet kayu untuk dijual ke pembangkit listrik yang akan memasang jaringan sampai ke desa Muara Siran.

PLTD_Mini_Muara _siran

Gagasan ini masih dalam tahap penyempurnaan menuju implementasi. Masih banyak tahapan yang perlu dilewati. mulai dari kepastian pasar biomassa atau produk olahan dalam bentuk pelet kayu yang dihasilkan, pemilihan jenis tanaman kayu dibudidayakan, permodalan, dan sistem pengelolaan usaha kelompok. Tapi yang pasti adalah dibutuhkan jaminan kepastian hak tenurial atas lahan gambut yang akan dijadikan kebun energi

Jalan masih panjang… # # #


Workshop Nasional Meningkatkan Komitmen Bersama “Mendorong Pendanaan Perubahan Iklim Melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan” (Century Park, Jakarta – 25 Agustus 2015).

Dalam rangka mendiskusikan pemikiran mengenai keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan jasa lingkungan dalam mendorong pembangunan hutan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bekerjasama dengan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) menyelenggarakan Workshop Nasional Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim dengan tema “Meningkatkan Komitmen Bersama (Pemerintah, Sektor Swasta Nasional, dan NGO) Dalam Pendanaan Perubahan Iklim melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan” Selasa, 25 Agustus 2015 di Jakarta.

Workshop dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin dan Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja.

Juga hadir sebagai narasumber adalah Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Direktorat Jenderal PPI, KLHK Achmad Gunawan Wicaksono dengan tema “Kebijakan Perubahan Iklim dan Peran Para Pihak dalam Perubahan Iklim” serta Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air BAPPENAS, Basah Hernowo dengan mengutarakan soal “Meningkatkan Sumber Pendanaan Perubahan Iklim (Lingkungan Hidup)”.

Narasumber lain adalah Mitra Hijau Andi Samya Nugraha, Koordinator Nasional Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) Moh.Djauhari, Forest Ecosystem Specialist Fauna and Flora Indonesia (FFI) Joseph Hutabarat, Presiden Direktur PT Rimba Makmur Utama (RMU) Dharsono Hartono, masisng-masing dengan tema “Pasar Karbon dan Potensinya”, “Skema Sertifikasi Plan Vivo dan Pilot Project Karbon Komunitas”, “Pengembangan Model REDD+ dan Distribusi Pembagian Manfaatnya”, dan “Pengembangan Model REDD+ dan Manfaat Ekonomi”.

Workshop Nasional ini dihadiri oleh lembaga pemerintah, BUMN dan Swasta, NGO dan Lembaga Riset, serta Komunitas dan Lembaga Komunitas Pelaku SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) di tingkat tapak yang merupakan aktor utama dan pendamping masyarakat di dalam dan sekitar hutan, tampak hadir diantaranya LTA (Lembaga Tumbuh Alami) dari Kerinci, ICS (Institution Conservation Society) dari Solok Selatan, KELOPAK dari Bengkulu, WATALA dari Lampung, KAIL (Konservasi Alam Indonesia Lestari) dari Jawa Timur, SD INPERS dari Jawa Timur, YAPPI (Yayasan Pemberdayaan Pemuda Indonesia) dari Sulawesi Tenggara, Perkumpulan Institut Menua Punjung (IMP) dari Kalimantan Barat, SAMPAN dari Kalimantan Barat, Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER-SHK) dari Kalimantan Tengah, LPMA (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Borneo Selatan) dari Kalimantan Selatan, dan BIOMA dari Kalimantan Timur.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan stock karbon hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan penanaman.

DPPI mengemukakan salah-satu dukungan yang penting dalam penurunan emisi adalah dukungan pendanaan. bahwa dukungan pendanaan menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca. Isu pendanaan ini mencakup isu tentang arsitektur kelembagaan intemasional, sumber dan bentuk mekanisme pendanaan termasuk membangun new market mechanism.

KpSHK-Workshop Nasional DPPI

Salah satu opsi dalam pendanaan perubahan iklim yaitu Payment for Environmental Services (PES), yang merupakan salah satu mekanisme bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memberikan kompensasi satu sama lain atas manfaat lingkungan yang dihasilkan. Melihat perkembangan pendanaan perubahan iklim, salah satu sumber pendanaan potensial adalah pendanaan dari sektor swasta dalam negeri. Sektor swasta domestik memiliki potensi yang cukup besar dan masih menyisakan ruang untuk dikembangkan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26% dari sumber domestik dan 41% dengan dukungan intemasional pada tahun 2020. Melihat perkembangan pendanaan perubahan iklim, Indonesia sebagai middle income country, harus mempersiapkan diri untuk tidak tergantung kepada keberadaan dana hibah. (inal)


Catatan Syam Asinar Radjam

Hidup di kawasan rawa, membuat masyarakat Muara Siran sangat adaptif dengan alam dan perubahan musim. Pada musim hujan, sebagian besar dari wilayah desa seluas 42.201 hektar ini tergenang air. Tak heran bila desa ini disebut desa di atas air. Tetapi aktifitas warga tetap berlangsung normal. Rumah panggung yang terhubung dengan jalan berupa jembatan dari kayu ulin membuat mobilitas warga tidak terganggu.

Musim hujan yang diikuti dengan banjir mungkin mencemaskan bagi kebanyakan orang, berkebalikan dengan masyarakat Desa Muara Siran. Mungkin tak banyak yang tahu bila musim hujan yang membuat desa mereka tergenang justru membawa berkah.

Supiyani, salah satu ketua RT di desa ini mengaku pernah kebingungan. Pasalnya, suatu kali datang bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Bantuan untuk korban banjir. Desanya memang sedang penuh tergenang air. Tapi itu bukan bencana dan tak ada korban. Hampir sepanjang tahun, sebagian besar wilayah Desa Muara Siran selalu tergenang air. Setahun sekali, pada saat datang musim hujan, saat itulah ikan tersedia berlimpah.

Pada musim hujan, air tinggi, desa tergenang, saatnya musim tangkap ikan bagi warga Muara Siran. Saatnya “panen raya” Ikan Biawan (Helostoma temminckii), Ikan Keli (Clarias betracus), dll.

Hairil, Kepala Desa Muara Siran, menceritakan pengalamannya ketika masih giat sebagai nelayan beberapa tahun silam. Pernah ia mesti bolak-balik dari desa ke Danau Siran, tempat jaring ikan dia pasang. Perahu sudah penuh dengan Ikan Biawan, tapi jaring belum semua diangkat.

“Sementara teman saya terus melanjutkan pekerjaan mengambil ikan dari jaring, saya pulang ke desa. Mengantarkan ikan yang sudah memenuhi perahu. Kemudian kembali lagi ke danau untuk mengambil sisa ikan di jaring. Hasilnya dapat satu perahu lagi.”

Ikan Biawan sebanyak dua perahu yang didapat Hairil dan rekannya hari itu kurang lebih 14 ton. Ikan dijual Rp 5.000 per kg. “Kami dapat 7 juta dalam sehari,” kenang Hairil.

Berkah ini datang dari kondisi alam Desa Muara Siran. Desa ini berada di antara dua ekosistem perairan yang besar. Pertama, Danau Siran yang menjadi hulu Sungai Siran. Kedua, Sungai Ancalong (Anak Sungai Mahakam) tempat Sungai Siran bermuara. Kondisi ini membuat kekayaan keragaman hayati cukup tinggi. Khususnya, biota perairan.

Ekosistem Danau Siran yang didominasi rawa gambut mempunyai kadar kemasaman tinggi (pH rendah) dibandingkan dengan ekosistem Sungai Ancalong. Pertemuan dua perairan ini menyebabkan Desa Muara siran melimpah dengan ikan. Ekosistem rawa gambut dan tepiannya merupakan tempat mencari makan (feeding ground), tempat pembesaran (nursery ground) bagi ikan.

Jpeg

Jpeg


“Selama hutan rawa gambut masih ada di Muara Siran, ikan masih akan terus melimpah,” kata Sabri, nelayan Muara Siran sambil menambatkan perahu ketika kami tiba di hutan tepi Danau Siran.

Tak heran bila kini pemerintahan dan masyarakat Muara Siran sibuk melakukan upaya merawat hutan rawa di desa mereka. ###


Catatan Syam Asinar Radjam

“Sakit mata seorangan, sakit mata penghidupan sekampungan,” tutur Supiyani, lelaki 60-an tahun, warga desa Muara Siran. Ucapannya bukan tanpa alasan.

Desa Muara Siran berada di wilayah kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 4 jam dari Samarinda sampai ibukota kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan perahu motor menghulu Sungai Mahakam berbelok ke Sungai Ancalong sampai muara sungai Siran, tempat desa ini berada.

Wilayah seluas 42.201 hektar ini dihuni oleh 369 keluarga. Jumlah penduduk saat ini sebanyak 1.356 jiwa. Sebagian besar warga hidup sebagai nelayan. Dengan wilayah yang hampir sepanjang tahun tergenang air, ikan tersedia seolah tak ada habisnya. Kawasan tangkap ikan berada di Sungai Ancalong, Sungai Siran, dan terutama Danau Siran yang berada dalam ekosistem hutan rawa gambut.

Ekosistem dan sistem hutan kerakyatan yang telah eksis didalamnya mendatangkan berkah bagi penduduk. Dari danau dan sungai, rata-rata sebanyak 8 ton ikan air tawar berhasil ditangkap setiap hari. Jenis ikan air tawar yang ditangkap antara lain, gabus, baung, lais, biawan, dan lele. Hasil tangkapan ikan melonjak di musim hujan. Terutama, ikan lele dan ikan biawan. Berton-ton ikan didapat sekali tangkap.

Para nelayan Muara Siran menggunakan alat tangkap tradisional. Rawai, tempirai, dan jenis perangkap tradisional lain. Penangkapan ikan dengan menggunakan racun maupun cara “setrum” terlarang bagi mereka.

Selain untuk konsumsi, ikan hasil tangkapan dijual dalam keadaan segar (basah) maupun diproses menjadi ikan kering dan ikan asap (salai). Produksi ikan dari desa ini semakin beragam dengan dimulainya kegiatan budidaya ikan mas dalam kerambah.

Kepala Desa Muara Siran, Hairil atau akrab dipanggil Pak Uhai, mengaku bahwa kegiatan ekonomi utama warganya adalah perikanan air tawar. “Bisa dibilang, hampir semua warga sini nelayan. Ada yang nelayan penuh, ada yang mencari ikan sembari menekuni profesi lain”, ujarnya. Sebelum menjabat kepala desa, Hairil juga bekerja sebagai nelayan.

Disadari, berkah alam yang dirasakan masyarakat Muara Siran seluas ini amat berkait dengan kelestarian ekosistem rawa gambut. Danau Muara Siran yang memiliki luas sekitar 750 hektar merupakan habitat bagi ikan untuk hidup dan berkembang biak. Kelestarian ikan di danau ini amat bergantung pada kelestarian hutan rawa gambut yang mengelilinginya.

Karena itu, Desa Muara Siran menolak tawaran masuknya investasi pembukaan kebun kelapa sawit yang mengubah bentang alam sekaligus berpotensi merusak kelestarian hutan rawa gambut. Menurutnya, bila hutan rawa gambut rusak maka persediaan ikan akan habis. Beberapa rawa di desa-desa tetangga telah dialihfungsikan untuk kebun sawit. Akibatnya para nelayan mesti mencari ikan sampai ke luar desa mereka, termasuk ke wilayah ke Muara Siran.

Pilihannya, masyarakat dan pemerintahan desa ini merancang tata ruang desa terkait pengelolaan sumber daya alam mereka. Termasuk mempertahankan kelestarian hutan rawa gambut yang ada. Sesuai rencana tata ruang dan tata wilayah, desa Muara Siran membagi wilayahnya menjadi beberapa zona pengelolaan sumber daya alam sesuai fungsinya. Pembagian zona tersebut meliputi (1) kawasan agroforestry, (2) cagar alam, (3) ekowisata gambut, (4) kebun energi, (5) perhutanan masyarakat, (6) pemanfaatan kayu, (7) pemukiman, (8) zona perlindungan inti, (9) zona pertanian semusim, (10) pusat pendidikan gambut, dan (11) zona rencana pengembangan pemukiman.

desa_muara_siran

“Rancangan ini sangat dibutuhkan untuk melindungi masa depan sumber penghidupan penduduk Muara Siran,” terang kepala desa Muara Siran. “Jangan sampai sumber perikanan, sumber kayu, wilayah pertanian, dan lain-lain beralih fungsi.

Ibarat tubuh manusia, bila ada organ yang terganggu fungsinya, maka secara keseluruhan tubuh akan merasa dampak. Demikian juga dengan ekosistem sebuah kawasan yang memiliki fungsi alam, sosial, dan ekonomi pada masyarakat di sekitarnya. Bila fungsi alamnya terganggu, dampak buruknya akan dirasakan masyarakat.

Benar apa yang dikatakan Supiyani. Sakit mata dirasakan per orangan, sakit sumber mata pencaharian dirasakan orang sekampung.”

# # #


KpSHK, Jakarta 03 Juli 2015

“Seperti Bayi Ajaib (PPI), begitu lahir langsung berlari, bukan lagi belajar berjalan”, demikian ujar Ibu Nur Masripatin selaku Dirjend PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) ketika membuka acara Seminar Nasional di Manggala (03/07/2015) dengan tema “Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia, Implementasi di Tingkat Nasional dan Persiapan Menuju COP 21 Paris”.

Penanganan perubahan iklim di tingkat internasional yang dibahas melalui kerangka kerja konvensi perubahan iklim (UNFCCC) dihasilkan melalui proses negosiasi dan bersifat mengikat kepada negara-negara yang meratifikasi konvensi termasuk Indonesia. Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional (Keputusan COP dll) memerlukan penterjemahan kedalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mengarus-utamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim. Efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan ‘measure’ di semua level (internasional, regional, nasional, dan sub-nasional). Di tingkat internasional terutama terkait dengan komitmen negara maju untuk mengurangi emisi dan komitmen untuk menyediakan dukungan finansial, teknologi dan peningkatan kapasitas kepada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara berkembang.

Dirjend PPI mengungkapkan bahwa Program Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia harus mempertimbangkan kesepakatan internasional, sejalan dengan kebijakan nasional dan diimplementasikan di semua level (dari pusat sampai ke tingkat tapak). Kenyataan ini menunjukan bahwa dalam program kerja pengendalian perubahan iklim di Indonesia harus komprehensif dan disusun dengan melibatkan berbagai pihak. Program kerja harus dapat sinergi dengan berbagai pihak sehingga dapat diberlakukan sebagai agenda bersama penanangan Perubahan Iklim di tingkat nasional dan sub nasional.

Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden no.16/2015 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja KLHK, telah memasukkan didalamnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Dari aspek substansi tugas dan fungsi, DJPPI merupakan penggabungan dari dua Kementerian dan dua Lembaga Pemerintah yang menangani Perubahan Iklim yaitu (Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, DNPI dan BPREDD+).

Dengan telah selesainya persidangan Badan bawahan UNFCCC (SBSTA, SBI, ADP) di Bonn yang diselenggarakan tanggal 1-11 juni 2015 dan semakin mendekatnya pelaksanaan COP-21 di Paris (30 November – 11 Desember 2015), maka persiapan yang intensif sudah diperlukan. Disamping itu, sebagai Unit Organisasi baru, DJPPI perlu segera menyusun program-program pengendalian perubahan iklim sesuai mandat PERPRES No. 16/2015 dan Permenhut No. 18/2015, dan guidance dari NAWACITA dan RPJMN 2015-2019, serta tuntutan pengendalian perubahan iklim yang efektif.

Menurut Nur Masripatin dengan pertimbangan kedua hal ini, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) sebagai National Focal Point (NFP) UNFCCC menyelenggarakan Seminar tersebut yang dihadiri beberapa NGO’s diantaranya WRI Indonesia dan Muayat Ali Muhsi selaku praktisi Pengelolaan Carbon Berbasis Masyarakat dari KpSHK.

Dirjend PPI dan KpSHK

KpSHK optimis target pemerintah menurunkan emisi 26% dari deforetasi dan degradasi hutan dan peningkatan cadangan karbon hutan tercapai diantaranya melalui perhutanan sosial yang sudah dicanangkan Dirjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan seluas 12,7 juta hektar yang berada pada wilayah SHK (SHK tersebar di 22 Provinsi, 134 Kabupaten, 600 Kecamatan dan 3.796 Desa dengan luas mencapai ±15.023.931,59 Ha) dimana komunitas pengelola hutan di dalam dan sekitar hutan mampu menurunkan emisi 50% dari target pemerintah tersebut ditambah komitmen para stakeholders lainnya menyediakan pasar imbal jasa lingkungan (Payment Environmental Service) nasional. (inal)