Pengelolaan Hutan Lestari merupakan bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pengelolaan hutan yang lestari.

Dalam melaksanakan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK Nomor 5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 dalam melakukan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan hak.

Tahun 2014 KLHK mengalokasikan peta indikasi arahan pemanfaatan hutan secara langsung dalam pengembangan perhutanan sosial seluas 11.441.860 Ha yang tersebar di 26 provinsi. Pada tahun 2015, mengeluarkan sebaran indikatif areal perhutanan sosial seluas 18.371.901,41 Ha yang tersebar di 28 Provinsi.

Hal yang menjadi pembahasan antara pemerintah dan CSO ialah dengan mengeluarkan sebaran Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12.766.586,47 Ha yang tersebar di 34 provinsi.

Kewenangan serta peluang masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan ini merupakan arahan dari PP No.3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang membuka keran melalui mekanisme perhutanan sosial.

Munculnya kelembagaan baru dalam mengelola kawasan hutan, khususnya kesatuan hidrologi gambut (KHG) melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan suatu peluang namun juga menambah kerancuan dalam pengembangan perhutanan sosial. Hal ini dikarenakan jumlah luasan KHG yang mencapai 26.477.720 Ha dan tersebar di 7 provinsi seluas 22.446.080 Ha belum diketahui dimana lokasinya dan juga, apakah masuk ke dalam suatu areal dalam usulan sebaran PIAPS.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak menyatakan bahwa sekelompok masyarakat, orang perorang maupun masyarakat hokum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak yang dapat difasilitasi oleh Pokja PPS maupun LSM.

Untuk itu, peluang gerakan SHK dalam mengajukan proses PIAPS sangat terbuka lebar, baik bagi pelaku SHK (komunitas) maupun pendamping SHK.

Nurhidayat Ari Moenir (Divisi Perhutanan Sosial KpSHK) mengatakan “Dengan kondisi ini, diperlukan suatu pembahasan bersama dalam menyusun strategi terkait kondisi terkini dalam melakukan pengawalan serta mengidentifikasi kembali sebaran usulan PIAPS yang telah dilakukan oleh pendukung gerakan SHK”.

Diskusi konsolidasi perdana di KpSHK (08/04/16) ini dihadiri rekan-rekan dari RMI, BRWA, FWI, LATIN, JKPP, PUTER dan KpSHK. Sementara Longgena Ginting (Greenpeace) berhalangan hadir karena sedang di Manila.

Markus Ratriyono (FWI) menghimbau kawan-kawan CSO di nasional terutama para kontributor awal PS seperti AMAN, JKPP dan KpSHK agar mendesak PSKL-KLHK untuk update secara resmi progress Perhutanan Sosial per April 2016.

Sementara ditingkat tapak untuk membantu kelompok menyusun dokumen usulan lokasi perhutanan sosial, Erizal (LATIN) menyarankan agar dibuatkan Panduan Penyusunan Dokumen Usulan PS.

#Ari/inal#

 

 


Ditengah perdebatan memaknai restorasi gambut, faktanya ekosistem lahan gambut terus mengalami ancaman pengrusakan dalam satu dekade terakhir. Setidaknya sekitar 2 juta ha lahan gambut mengalami kerusakan akibat perubahan fungsi eskosistem dan kebakaran beberapa waktu lalu. Kejadian memperihatinkan ini sudah sepantasnya disebut sebagai bencana ekologi.

 
Berdasarkan data sistem informasi rawa gambut (SIRGA) KpSHK di Propinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tercatat wilayah SHK Gambut tersebar di 1.738 desa, 204 kecamatan dan 36 kabupaten dengan luasan total mencapai 9,2 juta Ha. Dari data sebaran SHK Gambut tersebut, realitasnya penduduk di desa-desa sekitar gambut terus mengalami ancaman akibat pembangunan dan perluasan industri ekstraktif berbasis lahan.

 

Rakyat Menyelamatkan Gambut. Hutan Rawa Gambut Padang Tikar. Foto KpSHK

Rakyat Menyelamatkan Gambut. Hutan Rawa Gambut Padang Tikar. Foto KpSHK

 

People, Planet and Profit sebagai semboyan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang pada prakteknya justru menyebabkan kondisi sebaliknya, pemiskinan, bencana ekologi dan penyingkiran komunitas dari lahan gambut. Sementara upaya penegakan hukum untuk keadilan lingkungan harus menelan pil pahit. Bahkan di era demokratisasi dan keterbukaan informasi, perampasan ruang hidup dan pengrusakan ekosistem gambut justru terjadi melalui produk-produk kebijakan dan dilindungi oleh praktek hukum itu sendiri.

 
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusan menangani kerusakan gambut salah satunya membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagaimana tertuang dalam PP No. 1 Tahun 2016. BRG berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya restorasi gambut seluas 2 juta Ha di Propinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua sampai dengan 2020. Namun muncul pertanyaan, kemana arah restorasi gambut? Dan yang terpenting, dimana menempatkan posisi rakyat dalam proses restorasi gambut?

 

Rakyat Menyelamatkan Gambut. Hutan Rawa Gambut Muara Siran. Foto KpSHK

Rakyat Menyelamatkan Gambut. Hutan Rawa Gambut Muara Siran. Foto KpSHK

Moeh.Yusuf (Manager Knowledge Management KpSHK) menjelaskan “Model pengelolaan rawa gambut berbasis komunitas diyakini merupakan salah satu jalan menyelamatkan ekosistem gambut dari kehancuran akibat praktek pembangunan pro pertumbuhan”.


KpSHK_Yogyakarta, 01 Maret 2016. Dalam rangka pemulihan kondisi hutan Jawa, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa* menyerukan pada pemerintah untuk segera mencabut PP 72 tahun 2010 tentang perum Perhutani. Hal ini diutarakan langsung oleh Agus Budi Purwanto, Direktur Eksekutif ARuPA selaku vocal point KPH Jawa dalam acara “Konsolidasi KPH Jawa” yang mengangkat tema “Mengenali Kondisi, Menangkap Peluang” pada Selasa, 1 Maret 2016 di Yogyakarta.
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) yang bekerja sama dengan Samdhana Institute dan KPH Jawa, Agus, menyebutkan bahwa proses revisi PP No 72 tahun 2010 yang saat ini dilakukan di level pemerintah berlangsung secara tertutup dan tidak melibatkan petani dan masyarakat sipil.

“Dengan tertutupnya proses tersebut, hal ini diduga akan melanggengkan penguasaan hutan jawa oleh Perhutani, yang berpotensi bertentangan dengan Nawacita JKW-JK,” seru Agus.

Dalam bagian ke-8 Nawacita “berdaulat dalam bidang politik”, disebutkan komitmen “mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa”, yang dilaksanakan diantaranya melalui: “mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan melakukan fasilitasi, supervisi dan pendampingan”.

Jokowi-JK sendiri juga berencana “menyiapkan dan menjalankan regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan”, juga “memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN), dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa berjalan secara efektif”, serta “Menyiapkan dan menjalankan regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, KPH Jawa juga memandang, alih-alih melakukan revisi PP 72 tahun 2010, Pemerintah seharusnya menata ulang persoalan tata kuasa atas lahan hutan Jawa, mengingat dalam satu dekade terakhir ini banyak terdapat konflik lahan yang menimbulkan korban jiwa.

Dugaan pelanggaran HAM tersebut nampak dalam sejarah penguasaan hutan Jawa oleh Perhutani dan karakteristik kerja Perhutani, berdasarkan catatan LSM Arupa dan LBH Semarang, dalam kurun waktu 1998 – 2011 Perhutani telah menganiaya, mencederai, dan menembak setidak-tidaknya 108 warga desa sekitar hutan yang dianggap/diduga mencuri kayu atau merusak hutan, 34 diantaranya tewas tertembak atau dianiaya petugas keamanan hutan dan 74 lainnya luka-luka. Terdapat 64 kasus penganiayaan dan penembakan. Perhutani juga tak segan melakukan kriminalisasi terhadap warga yang dituduh mencuri kayu.

Selain itu, dalam catatan HuMa (2013), dari 72 konflik terbuka kehutanan yang terjadi di Indonesia, 41 (empat puluh satu) konflik hutan terjadi di Jawa yang nota bene diurus oleh Perum Perhutani.

Rekonfigurasi hutan Jawa, dengan demikian, diperlukan untuk melestarikan hutan guna memperbaiki keseimbangan ekologi Pulau Jawa, serta perluasan ruang kelola rakyat guna mengentaskan kemiskinan masyarakat desa hutan. Perubahan dilakukan terhadap beberapa aspek penting yaitu: Paradigma, Tata Kuasa, Tata Guna, dan Kebijakan.

Salah satu solusi untuk merekonfigurasi Hutan Jawa sendiri adalah mengembalikan tata kelola dan kuasanya kembali ke tangan rakyat. Hutan rakyat, khususnya hutan rakyat di Pulau Jawa dewasa ini telah menjadi sebuah fenomena sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang sangat luar biasa. Data Ditjen RLPS, Kementerian Kehutanan 2009 menyebutkan bahwa luas total hutan rakyat di seluruh Indonesia mencapai 3.589.343 ha, dimana 2,799,181 ha atau 77, 98% diantaranya terdapat di Pulau Jawa.

Berdasarkan data BPKH Wilayah XI tahun 2009, komposisi sebaran tersebut adalah: Jawa Barat dan Banten 1,2 juta ha, Jawa Tengah 747ribu ha, DIY 111 ribu ha, Jawa Timur 641 ribu ha. Sementara itu dari sisi sebaran berdasarkan daerah aliran sungai (DAS), sebaran hutan rakyat di Jawa adalah sebagai berikut: seluas 375.730 ha berada di bagian hilir DAS, seluas 1.010.192 ha berada di bagian tengah DAS, dan seluas 1.198.990 ha berada di bagian hulu DAS.

Persebaran hutan rakyat yang juga merata dari hulu sampai hilir tersebut, menunjukkan perannya dalam konservasi air yang tidak hanya untuk mengurangi laju limpasan, tetapi juga berperan dalam daerah tangkapan air untuk menjaga konservasi tanah dan menjadi penyangga terhadap bahaya abrasi, dan (bahkan) tsunami.

Secara sosial ekonomi, hutan rakyat di Jawa terbukti telah mampu menjadi salah satu katup solutif sekaligus penopang roda perekonomian rakyat pedesaan melalui kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan‐kebutuhan penting dan mendesak yang bersifat jangka panjang. Melalui sebuah terminologi kearifan lokal yang disebut dengan “tebang butuh”, masyarakat pemilik hutan rakyat mampu beradaptasi dengan tekanan ekonomi yang menghimpitnya. Sementara secara sosio‐kultural, hutan rakyat telah mampu menumbuhkan semangat menanam sekaligus kewirausahaan (entrepreneurship) berbasis kayu.

Produksi kayu bulat dari hutan rakyat di wilayah Jawa Madura, menurut Statistik Kehutanan tahun 2011 dan data Dinas Kehutanan Provinsi Lingkup Jawa Madura mencapai 4.690.684m3.77 Produksi kayu bulat dari hutan rakyat tersebut didominasi oleh jenis jati, sengon, mahoni, akasia, dan jenis campuran.78 Secara proporsional sebaran data produksi kayu bulat tersebut sebagai berikut: Banten 40.878m3, Jawa Barat 2.331.460m3, Jawa Tengah 952.199m3, DI Yogyakarta 238.180m3, dan Jawa Timur 1.127.931m3.

Terakhir, secara ekologis hutan rakyat telah mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui keberhasilan meningkatkan luasan tutupan lahan yang tentu akan membawa dampak positif bagi meningkatnya daya dukung lingkungan.

“Oleh karena itu, mandat pengelolaan kawasan hutan negara di Jawa kepada Perhutani sudah saatnya harus ditinjau ulang. Bukan sekedar merevisi, tetapi mencabut melalui kebijakan pengganti yang lebih paradigmatis berpihak pada kepentingan sosial dan ekologis!”pungkas Agus.

 

Kembalikan Hutan Jawa Ke Tangan Rakyat!!!

Kontak person:

Agus Budi Purwanto (Lembaga ARuPA) : 085643662166
Arip Yogiawan (LBH Bandung) : 081214194445
Andrianto (JPIK Jateng) : 085742743960
Bambang Teguh (SD INPERS) : 081336700332

 
Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa
Sekber: Karanganyar RT:10 RW:29 No. 201, Sinduadi Mlati Sleman Yogyarta 55284,
Tlp/Fax: (0274) 551571
Catatan Editor:

– Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa merupakan koalisi 38 organisasi masyarakat sipil di Jawa yang peduli pada upaya pemulihan hutan jawa. Dideklarasikan pada 17 januari 2012. Ke 38 Organisasi Masyarakat Sipil, yakni ARuPA, FKKM, FPPK, FPPKS, FWI, HuMa, Javlec, JPIK Jateng, Karsa, Kompleet, KpSHK, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Surabaya, Lidah Tani, LPH Yaphi, LPPSLH, Ortaja, Paguyuban Petani Turi, Paramitra, PPHJ, PPLH Mangkubumi, RMI, Rumah Aspirasi Budiman, SD INPERS, Sepkuba, SPP, SPPT, Stan Balong, Suphel, Telapak, Walhi DIY, Walhi Jabar, Yayasan Koling, Yayasan Sitas Desa, Yayasan Trukajaya, LBH Yogyakarta, dan Epistema.


KpSHK. Jakarta – Untuk menyelamatkan ekosistem rawa gambut 2 juta hektar langkah pertama kepala Badan Restorasi Gambut melantik Sekretaris dan Para Deputi, Jum’at 19/02/2016 di Sekretariat Negara.

Nazir Foead sebagai Kepala BRG telah melantik, Ir. Hartono Prawiraatmadja, M.Sc (Sekretaris), DR. Budi Satyawan Wardhana (Deputi Perencanaan dan Kerjasama), Alue Dohong, SE, M.Sc (Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan), DR. Myrna A. Safitri (Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan), dan DR. Haris Gunawan (Deputi Penelitian dan Pembangunan).

Pelantikan ini dihadiri Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta para tamu undangan diantaranya tampak hadir San Afri Awang, para wakil aktifis lingkungan hidup, para awak media, dll.

Foto KpSHK - Kepala BRG Nazir Foead

Foto KpSHK – Kepala BRG Nazir Foead

Nazir Foead berharap percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Berdasarkan Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, BRG wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan seluas kurang lebih 2.000.000 (dua juta) hektar” jelas Nazir Foead kepada para deputi dan sekretaris BRG.

BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Foto KpSHK - Ucapan Selamat kepada Myrna Safitri dari Para Pendukungnya

Foto KpSHK – Ucapan Selamat kepada Myrna Safitri dari Para Pendukungnya

Perpres tersebut menjelaskan bahwa prioritas perencanaan dan pelaksanaan dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.
#inal-KpSHK#


Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lokasi bagi kegiatan pengimplementasian Program Carbon Fund berbasis lanskap yang didanai oleh World Bank.

Tim Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan para pihak terkait dari Kalimantan Timur diantaranya Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur (DDPI Kaltim) telah melakukan Penyusunan Dokumen Emission Reduction Program Idea Note (ER-PIN).

Selanjutnya, sebelum diserahkan kepada pihak World Bank pada bulan Desember yang akan datang, dokumen tersebut terlebih dahulu dikomunikasikan secara lebih luas kepada berbagai pihak terkait melalui “Komunikasi Publik Proses Penyusunan Emision Reduction-Program Idea Note (ERPIN) dalam kerangka FCPF Carbon Fund”, pada 19 November 2015 di Hotel Grand Jatra, Balikpapan. Kalimantan Timur.

Salah satu mekanisme yang dapat diujicobakan adalah Carbon Fund dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).  FCPF merupakan kemitraan global yang difokuskan untuk mendorong pengurangan emisi CO2 dari Skema REDD+.

FCPF membangun dua mekanisme pendanaan yang terpisah namun saling melengkapi yaitu Readines Fund (Dana Kesiapan) dan Carbon Fund (Dana Karbon). Readiness Fund dirancang untuk mendukung negara-negara yang berpartisipasi dalam pengembangan strategi dan kebijakan REDD+, tingkat emisi referensi, pengukuran, pelaporan, dan sistem verifikasi (atau biasa disebut MRV) dan kapasitas kelembagaan untuk mengelola REDD+, termasuk perlindungan lingkungan dan sosial.

“Tujuan utama CF bukan perdagangan karbon nya, tetapi skema insentif untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus menyelamatkan hutan”, jelas Dr.Zahrul Muttaqun selaku Ketua Tim Penyusunan ERPIN Kaltim.

“Semakin besar kita menjanjikan pengurangan emisi, semakin besar komitmen kita menjaga hutan” demikian sambutan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian LHK (P3SEKPI) Dr.Bambang Triharmono.

Sambutan lain oleh Prof. Dr Daddy Ruhiyat, Ketua Harian DDPI Kaltim, bahwa Kalimantan Timur telah mempublikasikan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon ‘Low Carbon Growth Strategy’ “2010 kami telah mendeklarasikan ‘Kaltim Hijau’ sebagai jaminan jangka penjang fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.

Para pihak yang hadir dalam komunikasi publik tersebut diantaranya dari Jajaran KLHK Kaltim, BLH Kaltim, Tim FCPF, P3SEKPI, Bank Dunia, Jajaran Pemprov Kaltim, DDPI Kaltim, Pokja REDD+ Kaltim, Perwakilan Universitas Mulawarman, AMAN Kaltim, Nurani Perempuan, Yayasan BIOMA, Yayasan BUMI, Kawal Borneo, Serumpun, Kepala Adat Wehea, KpSHK, GCF, WWF, TNC, dan GIZ.

Selain pertanyaan mengenai MRV (Measuring, Reporting and Verification) serta pelibatan masyarakat yang belum secara jelas diatur dalam dokumen ERPIN. Pertanyaan senada disampaikan oleh BIOMA, KpSHK, dan AMAN Kaltim mengenai masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai pengelola hutan di Kaltim karena tidak disebutkan secara rinci dan jelas sebagai penerima manfaat pertama dari program tersebut. (inal)


“Model Integrasi Pendekatan Sosial-Ekonomi-Lingkungan dalam Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat” demikian tema diskusi yang diselenggarakan oleh KpSHK di Rumah Kopi Ranin Bogor (24/10/15).

Sambil menikmati racikan biji kopi pilihan, maka diskusi mengalir dengan hangat, tampak hadir jaringan NGO Nasional diantaranya WALHI, AMAN, RMI, dll.

Hadir para narasumber dalam diskusi tersebut adalah Nani Saptariani (UNORCID) yang menjelaskan soal Perspektif Gender dan Bias Feminisme dalam Praktik Tatakelola Hutan Berbasis Masyarakat. Nesti Handayani (FEM IPB) berbicara mengenai Added Value dari Usaha Ekonomi Petani Hutan dan Pengembangan Pasar Alternatif. Prof. Armansyah Tambunan (FATETA IPB) dan M.Ridwan (CER Indonesia) mengangkat tema Penurunan Emisi Carbon dan Pengembangan Potensi Renewable Energy di Pedesaan Pinggir Hutan.

Menurut Nani Saptariani (UNORCID-Gender Specialist) bawha tata kelola hutan dan tata ijin dengan perspektif gender dintaranya harus menempatkan berbagai kelompok perempuan dan warga marjinal sebagai aktor/subyek penting.

“Proses pengambilan keputusan dalam tata kelola hutan di tingkat pembuat kebijakan (lembaga eksekutif dan legislatif) harus dilakukan melalui proses yang terbuka/transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, dan melibatkan wakil para pihak yang terkait, termasuk perempuan dan warga marjinal lainnya” jelas Nani.

Menurut Moh.Djauhari (Koordinator KpSHK), diskusi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan penerapan dari pendekatan sosial-ekonomi-lingkungan dalam memajukan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat; dan untuk menemukan hal-hal prinsipil yang dapat dijadikan dasar integrasi dari pendekatan sosial-ekonomi-lingkungan secara teknis-metodologis yang dapat memperbaiki praktik pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.

Bahwa hampir 30 tahun terakhir parapihak yang bergelut di sektor pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat telah melahirkan berbagai pendekatan (model/cara) dalam melaksanakan program-programnya. Sebut saja semisal FPIC (free, prior, informed and consent), perspektif gender/keseimbangan gender, pembangunan berbasis resiko bencana, inventarisasi hutan partisipatif, pemetaan partisipatif, penurunan tingkat kemiskinan, sertifikasi penurunan emisi carbon hutan, identifkasi potensi hasil hutan bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP), resolusi konflik dan banyak lagi lainnya yang dari semua itu dapat dikategorikan secara umum demi terlaksananya “demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam”.

Banyaknya berbagai pendekatan di sektor pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat tersebut pada pelaksanaannya terkadang bersifat parsial atau terpisah-pisah sesuai dengan tensi utama dari program (yang biasanya terkait dengan politik pendanaan program). Dan tidak bisa dipungkiri juga dapat terjadi kontraproduktif antar pendekatan-pendekatan tersebut. Contoh konkrit terjadinya benturan dari pendekatan-pendekatan tersebut adalah FPIC sebagai pendekatan penyelesaian konflik masyarakat adat dengan perusahaan pemegang ijin usaha kehutanan/kebun berbenturan dengan FPIC sebagai syarat pelaksanaan sertifikasi produk atau manajemen pengelolaan hutan dan kebun.

Pemetaan partisipatif yang dilaksanakan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bersama masyarakat lokal/adat dalam upaya penyediaan bukti klaim mayarakat lokal/adat atas wilayahnya ditolak secara metodologis oleh Pemerintah, sehingga peta-peta partisipatif tidak mendapatkan pengakuan hukum atau sebagai bukti sah atas klaim wilayah masyarakat. Beberapa perusahaan perkebunan sawit yang mendapat sertifikasi sustainable palm oil (ISPO/RSPO) dalam praktiknya masih melakukan pengrusakan sungai dan pembakaran hutan.

PSDABM-IPB-KpSHK

KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) yang berdiri sejak 1997 dalam menjalankan programnya (Demokratisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat) secara bersama dengan anggota dan mitranya menerapkan “Sembilan Prinsip Sistem Hutan Kerakyatan”.

Sembilan prinsip tersebut diantaranya Prinsip (1) Pelaku utama pengelola adalah rakyat (masyarakat local/adat) secara bersama. Prinsip (7) Sistem ekonomi ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama; Prinsip (9) Mengedepankan kesetaraan social dan gender dalam melakukan pengelolaan SHK.

#inal#


Bukan berarti belum “moved on” bila setelah 55 tahun kita masih mempercakapkan Undang-Undang Pokok Pembaruan Agraria (UUPA 1960). Sebab, meski rezim pemerintahan Republik Indonesia telah berganti berulang kali, undang-undang ini tak kunjung dilaksanakan sejak diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Hari lahir UUPA kemudian diperingati sebagai Hari Tani Nasional, tetapi reforma agraria yang diamanatkan undang-undang ini tak pernah kesampaian.

Pemerintahan Jokowi – JK saat ini merencanakan pelaksanaan reforma agraria. Bentuknya “bagi-bagi tanah” melalui beberapa skema. Pertama, pemberian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dengan target seluas 12,7 juta hektar (minimal). Kedua, redistribusi lahan (Tanah Objek Reforma Agraria/TORA) seluas 9 juta hektar dimana 4,1 juta hektar berasal dari kawasan hutan. Rencana ini termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Berpegangan pada RPJMN ini, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSKL KLHK) bersama organisasi masyarakat sipil, organisasi pendamping masyarakat adat, serta para pelaku sistem hutan kerakyatan telah melakukan proses padu serasi data geospasial untuk menemukan prioritas areal indikatif Perhutanan Sosial atau lazim disebut Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS).

Telah berlangsung sejumlah konsolidasi data para pihak dalam rangka pelaksanaan RPJMN tersebut. Direktorat di lingkungan KLHK bersama Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) telah memperkuat data sebaran wilayah SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) di kawasan hutan negara, bersama Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) telah menguatkan jumlah wilayah kelola rakyat yang telah dipetakan secara partisipatif, dan bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menguatkan data klaim wilayah adat yang telah diregistrasi terdapat sebaran lokasi wilayah yang berpotensi sebagai areal Perhutanan Sosial (HKm, HD, HTR, Hutan Hak, Hutan Rakyat, dan pola kemitraan).

Namun di tengah proses tersebut timbul pertanyaan pokok terkait bagaimana upaya/strategi mencapai target Perhutanan Sosial 12,7 juta hektar di tingkat tapak?

Secara keorganisasian KpSHK lahir sebagai organisasi jaringan masyarakat sipil atau organisasi non pemerintah yang dimandatkan untuk mendorong demokratisasi pengelolaan hutan oleh masyarakat di Indonesia maka adanya peluang perluasan pengakuan hak pengelolaan wilayah SHK oleh masyarakat melalui akses perijinan Perhutanan Sosial seperti hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan hak (adat), hutan tanaman rakyat (HTR), dan pola kemitraan adalah menjadi perhatian penting KpSHK bersama anggota dan mitra kerjanya untuk mewujudkan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat seluas-luas untuk lima tahun ke depan. Sejalan dengan keinginan baik Pemerintah sesuai RPJMN 2015-2019 tentang bagaimana mewujudkan target perluasan Perhutanan Sosial hingga 12,7 juta ha, maka KpSHK merespon positif dengan diawali bekerjasama dengan Ditjend PSKL, BRWA dan JKPP untuk verifikasi dokumen peta dan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan.

Verifikasi dokumen peta antar para pihak membutuhkan langkah konkret lanjutan berupa verifikasi lapangan dan penyusunan agenda-agenda perluasan kepastian hukum wilayah SHK, wilayah kelola rakyat dan wilayah adat di dalam kawasan hutan. Untuk itu KpSHK (anggota dan mitra) menawarkan peran berkontribusi terhadap kebutuhan mewujudkan kepastian hukum hak pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dan Hutan Hak (Adat).

Sudah tentu muatan reforma agraria yang dijanjikan dalam RPJMN 2015 – 2019 ini belum mewakili semangat UUPA 1960 secara utuh serta masih bersifat sektoral. Meski demikian, tetap perlu pengawalan agar tidak terhenti di tingkat percakapan tetapi ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret menjawab pertanyaan pokok dan perencanaan aksi di tingkat tapak. Sehingga, perluasan pengakuan hak pengelolaan wilayah SHK oleh masyarakat dan perlindungan sepenuhnya kepada para petani hutan dapat terwujud. (Syamar)


Kebakaran hutan berbeda dengan siklus haid. Siklus haid adalah proses alami yang memang harus terjadi secara berkala dan bermanfaat bagi stabilisasi kesehatan. Sementara, kebakaran hutan bukanlah sebuah siklus alami yang mesti terjadi rutin. Alih-alih memberi manfaat, kebakaran hutan yang kemudian diikuti bencana kabut asap justru berakibat buruk terhadap berbagai aspek. Mulai dari kerusakan lingkungan hingga kesehatan manusia.

Kurang lebih selama dua dekade terakhir, perkara kebakaran hutan (dan lahan) di Indonesia menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Selalu berulang dan terus membesar. Upaya penanggulangan hanya berputar-putar pada cara teknis memadamkan api. Seolah-olah, dua dekade menghadapi kebakaran hutan berlalu tanpa melahirkan pembelajaran berarti.

Akibatnya, kabut asap menjadi bencana tahunan. Tahun ini ini sebanyak diperkirakan 25,6 juta jiwa terpapar asap. Kurang lebih 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan. Belum termasuk penduduk negeri tetangga seperti Singapura. Di propinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, bandara ditutup dan sekolah diliburkan selama musim kabut asap pekat.

Direktur Bina Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno, menyebutkan bahwa 80% areal kebakaran berada di luar kawasan hutan. Sejumlah temuan selama ini, termasuk citra landsat keluaran NOAA tahun 2015, menguatkan pernyataan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan terjadi skala besar terjadi di areal konsesi perusahaan. Baik perusahaan sawit maupun perusahaan pengelola hutan.

Di sisi lain, ada sejumlah masyarakat adat di Indonesia yang menerapkan pengendalian kebakaran hutan dengan pengetahuan tradisional tapi terbukti efektif. Sistem hutan kerakyatan terbukti mampu menjaga hutan dari kebakaran. Sayangnya, keberhasilan ini sering tak dianggap.

Dalam pandangan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mesti melampaui hal-hal teknis. Penanggulangan kebakaran hutan mesti dimulai dari merombak penataan wilayah kehutanan. Baik dalam hal tata kuasa maupun tata kelola hutan. Penataan wilayah kehutanan mesti memberi ruang bagi perluasan sistem hutan kerakyatan. Membuka sebesar mungkin ruang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pada gilirannya akan memberi kontribusi pada pencegahan kebakaran hutan.

Selain itu, tindakan konkrit perlu dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan yang telah terjadi. Perusahaan-perusahaan yang terbukti membakar lahan atau membiarkan kebakaran terjadi di arealnya, mesti dicabut izinnya. Pemilik perusahaan juga mesti diganjar hukuman.

Perombakan tata kuasa dan tata kelola kehutanan menjadi prasyarat penting untuk memutus siklus tahunan kebakaran hutan di Indonesia. Sebab, pada dasarnya siklus kebakaran hutan bukan ulah alam. Semata-mata kegagalan pengelolaan. (Syamar)


Sudah saatnya fokus mitigasi perubahan iklim ke depan adalah memperbesar kontribusi kelompok-kelompok petani dan masyarakat pedesaan dalam pengurangan emisi. Para petani dan masyarakat pedesaan di negara berkembang telah banyak mempraktikkan pengelolaan alam secara lestari. Beberapa di antaranya bahkan berhasil memulihkan ekosistem lokal dan melindungi keanekaragaman hayati. Jasa meningkatkan kualitas dan kuantititas jasa lingkungan, patut diganjar dengan pembayaran jasa lingkungan atau Payments for Ecosystem Services (PES).

Pembayaran jasa lingkungan tentu saja membutuhkan mekanisme sertifikasi atau penjaminan dengan standar khusus. Salah satunya, Standard Plan Vivo. Standar ini diharapkan juga mampu memungkinkan komunitas petani dan masyarakat pedesaan di negara berkembang untuk mendapatkan diversifikasi sumber pendapatan melalui kegiatan pemulihan ekosistem lokal, peningkatan penyerapan emisi karbon, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) memilih Standard Plan Vivo untuk diimplentasikan pada unit-unit Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) di wilayah kerja KpSHK dan mitra. Tepatnya di 16 lokasi di 12 Kabupaten di Indonesia. Pemilihan atas standar ini didasarkan atas kesesuaian antara prinsip-prinsip SHK dan standard Plan Vivo.

Kenapa Plan Vivo?

Prinsip-prinsip yang ada pada Standard Plan Vivo sesuai dengan prinsip-prinsip di Hutan Kemasyarakatan, yaitu:

  1. Dikelola oleh masyarakat (skala kecil).
  2. Perlindungan dan perbaikan ekosistem (hutan/bentang alam). Relevan dengan upaya reduksi emisi.
  3. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis jasa lingkungan hutan. Relevan dengan reduksi kemiskinan masyarakat di wilayah hutan.
  4. Sustainable Forest Management (SFM).

Keempat prinsip di atas selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan sebagaimana dipraktikkan oleh banyak masyarakat di Indonesia secara tradisional. Prinsip-prinsip yang sama di sini adalah:

  1. Pelaku utamanya rakyat atau masyarakat. Plan Vivo menjadi standar yang memungkinkan wilayah kelola masyarakat berkontribusi terhadap reduksi emisi dalam konteks perubahan iklim.
  2. Skala produksi hutan yang dikelola masyarakat dibatasi kelestarian-keberlanjutan. Secara filosofis, pembangunan kehutanan tidak berakibat merusak.
  3. Keanekaragaman hayati menjadi dasar pola budidaya/pemanfaatan hutan, baik pelaku budaya maupun pemanfaatan lainnya.
  4. Pro-perkembangan pengetahuan/teknologi. Sistem Hutan Kerakyatan tidak berhenti mengembangkan teknologi dan pengetahuan. Di dalam standar Plan Vivo terdapat tata-cara perhitungan karbon hutan. Dalam pengembangan SHK masyarakat dapat dipandu untuk memahami penghitungan karbon dalam tujuan berkontribusi dalam mengurangi karbon.

Implementasi Kontribusi Masyarakat

Mengacu pada Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2007 tentang Tata Guna Hutan, SHK merupakan salah satu model unit pengelolaan hutan. KpSHK mengidentikasi tipologi implementasi Plan Vivo di dalam unit SHK sesuai izin unit pengusahaan atau pengelolaan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan identifikasi didapat 5 tipologi unit SHK, yaitu:

  1. SHK di Hutan Kemasyarakatan (HKm);
  2. SHK di Hutan Desa (HD);
  3. SHK yang dikelola kemitraan, misalnya PHBM dengan Perhutani;
  4. SHK di Hutan (Hak) Adat;
  5. SHK di Hutan Hak/Rakyat (masih baru).

Sebagai standar sertifikasi, Plan Vivo memiliki 3 syarat utama untuk dapat diimplementasikan di suatu unit SHK. Ketiga syarat utama tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Ada area kelola hutan.
  2. Ada unit pengelola, yaitu masyarakat.
  3. Status penguasaan lahan, perlu legalitas dan kepastian.

Hingga saat ini, KpSHK telah melakukan tahapan awal untuk implementasi Pland Vivo di unit SHK. Ada 16 wilayah calon unit PIN (Project Idea Note) Plan Vivo – SHK yang disiapkan. Total luas wilayah yang didaftarkan ke Plan Vivo antara 200 hingga 60.000 hektar. Wilayah-wilayah ini tersebar di 4 pulau besar di Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tipologi unit SHK ini pun beragam.

Secara rinci unit SHK yang dipilih untuk implementasi Plan Vivo adalah sebagai berikut:

  1. Sumatera: Hutan Hak Adat-Kerinci (Jambi), HKM-Kepahiyang (Bengkulu), Hutan Ulayat-Solok Selatan (Sumatera Barat), dan HKM-Lampung Barat (Lampung).
  2. Kalimantan: SHK Taman Gambut Muara Siran-Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), HKM-Sekadau (Kalimantan Barat), Hutan Desa Padang Tikar-Kubu Raya (Kalimantan Barat), Hutan Adat Danau Sentarum-Putussibau (Kalimantan Barat), Hutan Desa-Hinas Kanan (Kalimantan Selatan), dan Hutan Desa-Pulang Pisau (kalimantan Tengah).
  3. Sulawesi: SHK HKm Temporombu-Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).
  4. Jawa: SHK PHBM-Hyang Argopuro-Jember (Jawa Timur) dan PHBM-TN. Merubetiri Jember (Jawa Timur)

Program ini menjadi penting mengingat janji Republik Indonesia berjanji kepada dunia Internasional untuk mengurangi emisi sebesar 26% tanpa bantuan dari luar. Untuk memenuhi target yang dijanjikan itu perlu dilakukan penyisiran terhadap semua perhutanan sosial dan perhutanan adat yang belum mendapat pengakuan (negara).

  • Melalui proyek implementasi Plan Vivo di unit SHK ini, KpSHK membawa beberapa misi. Yaitu;
    SHK berkontribusi atas 26% penurunan emisi dunia.
  • Menggunakan Plan Vivo sebagai alat untuk mendorong pengakuan wilayah-wilayah yang dikelola oleh masyarakat yang belum mendapat jaminan hukum.
  • Mendorong pemanfataan jasa lingkungan dari hutan masyarakat (mitigasi perubahan iklim skala kecil) sebagai tambahan/alternatif pendapatan bagi masyarakat di sekitar hutan. Maka pemerintah juga mesti mendorong BUMN maupun perusahaan swasta nasional yang memiliki kewajiban penurunan emisi untuk menerapkan pembayaran jasa lingkungan atau PES Payment Environmental Services (PES) pada wilayah-wilayah yang sudah mendapat sertifikat Plan Vivo.

Hal yang tak kalah penting, melalui proyek ini menjadi titik berpijak awal untuk fokus pada upaya untuk memungkinkan kontribusi masyarakat dalam pengurangan emisi skala kecil. ###
——————————————————————–

[disarikan dari materi presentasi “Implementasi Plan Vivo di Unit SHK” oleh Mohammad Djauhari (Koordinator Eksekutif Nasional KpSHK) dalam Workshop Nasional “Meningkatkan Komitmen Bersama Mendorong Pendanaan Perubahan Iklim Melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan”, Jakarta, 25 Agustus 2015.


Catatan Syam Asinar Radjam

Sejak tahun 2012, propinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Lumbung Energi Nasional. Wilayah ini merupakan penghasil batubara dan migas. Pemasok bahan bakar untuk pembangkit listrik di daerah lain. Tapi propinsi ini justru terkesan krisis energi. Terutama, energi listrik. Kondisi yang memperlihatkan negara dalam keadaan kurang tenaga seperti ini, beberapa desa tampaknya mesti mencari solusi sendiri dalam memenuhi kebutuhan energi listrik.

Desa Muara Siran, misalnya. Di sini listrik hanya tersedia pada malam hari. Menyala sejak pukul 5 sore, padam di pukul 7 pagi. Padahal perahu ponton lalu lalang mengangkut batubara melintasi sungai yang hanya beberapa langkah kaki dari rumah penduduk.

Bukan dari batubara, kebutuhan listrik masyarakat ini dipasok dari bangunan serupa gardu kecil di tepi sungai. Sebuah unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Kalau listrik tersedia dalam 24 jam, banyak kegiatan ekonomi yang bisa berkembang di sini,” ungkap Hairil, kepala Desa Muara Siran.

Desa Muara Siran hidup dari sektor perikanan air tawaran. Sebagian besar dari perikanan tangkap, sisanya budidaya dalam kerambah. Ketika datang musim hujan, hasil tangkapan ikan melimpah, tapi harga jual jatuh. Ikan lele alam dijual dengan harga Rp 5.000/kg. Sudah murah, sebagian terbuang percuma.

Menurut Hairil, pedagang pasar di pasar Samarinda hanya membeli ikan lele yang masih hidup. Ikan yang sudah mati mereka tolak. Terbuang saja. Selain dijual segar, masyarakat Muara Siran juga mengolah ikan. Dikeringkan di bawah matahari atau diasap jadi ikan salai. Jumlahnya masih terbatas. Cuaca di musim hujan menjadi kendala.

Kalau energi listrik cukup, tersedia sepanjang waktu, mungkin akan lain ceritanya. Sebuah industri skala kecil untuk pengolahan ikan dapat berdiri di sini. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Siran berpendapat, “Kalau listrik 24 jam, banyak bisa dilakukan. Misal, bikin abon lele. Pengeringan minyaknya bisa pakai mesin kecil. Tapi butuh listrik.”

Kebun Energi, Sebuah Rencana

Pada awalnya terjadi pertemuan tingkat kabupaten Kutai Kertanegara yang membahas pengembangan kehutanan masyarakat dan energi biomassa. Lalu, lahirlah gagasan pengembangan kebun energi di Muara Siran. Dari luas keseluruhan wilayah desa seluas 42. 213 hektar ini, rencana tata ruang dan wilayah desa ini mencadangkan sekitar 400 hektar lahan untuk kebun energi.

Areal kebun energi akan ditanami dengan jenis tanaman kayu energi yang cocok dengan ekosistem rawa gambut, relatif cepat dipanen, serta memberi kalor dan produksi tinggi. Kebun energi ini akan dipanen bergilir kemudian diolah menjadi pelet kayu untuk dijual ke pembangkit listrik yang akan memasang jaringan sampai ke desa Muara Siran.

PLTD_Mini_Muara _siran

Gagasan ini masih dalam tahap penyempurnaan menuju implementasi. Masih banyak tahapan yang perlu dilewati. mulai dari kepastian pasar biomassa atau produk olahan dalam bentuk pelet kayu yang dihasilkan, pemilihan jenis tanaman kayu dibudidayakan, permodalan, dan sistem pengelolaan usaha kelompok. Tapi yang pasti adalah dibutuhkan jaminan kepastian hak tenurial atas lahan gambut yang akan dijadikan kebun energi

Jalan masih panjang… # # #