ELSAM (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat) dan Sawit Watch, menyelenggarakan diskusi terbatas mengenai Revisi Permentan 26/2007 soal “Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan” di Wisma PGI-Jakarta, Rabu 29 Mei 2013. Tampak hadir WALHI [Zenzi], Sawit Watch [Mario, Ronald, Saefuloh, Bondan, Fatilda], IHCS [Priadi], TUK Indonesia [Edi Sutrisno, Wiwin], PIL-Net [Iki Dulagin, Wahyu Wagiman, Andi Muttaqien, Judianto Simanjuntak], ELSAM [Indriaswati], KpSHK [Inal], YLBHI [Ridwan Bakar], HuMa [Malik], ICW [Emerson Yuntho], UKP4 [Lakso, Aldilla].

 

Revisi Permentan 26/2007

SHK vs Izin Sawit Oleh Negara

Wahyu Wagiman, SH. dari ELSAM  selaku Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan,  dalam pengantarnya menyebutkan  bahwa Revisi Permentan 26/2007 harus  dicermati, “Permentan ini dianggap salah satu penyebab maraknya konflik-konflik agraria” ujarnya. Berkaitan dengan perizinan, beliau menegaskan “Banyak penyalahgunaan oleh dirjendbun dan pengusaha-pengusaha perkebunan yang melanggar hak-hak  masyarakat” tambahnya. Beliau mencontohkan dimana banyak masyarakat  tidak pernah tahu akan adanya rencana pembukaan perkebunan di wilayahnya.

 

Mas Achmad Santosa dari Deputi VI UKP-PPP (UKP4, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), dalam presentasinya menyebutkan bahwa pada dua Permentan sebelumnya, (Kepmentan No.357/Kpts/HK.350/5/2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.107/KPTS-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan) telah diatur pembatasan kepemilikan lahan sebesar 20.000 hektar dalam satu propinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia untuk perusahaan/kelompok perusahaan.

“Permentan 26/2007 memiliki perbedaan dengan dua peraturan sebelumnya karena tidak lagi memberikan pembatasan penguasaan lahan untuk perkebunan pada kelompok perusahaan, melainkan hanya pada satu perusahaan saja”, tegas  Mas Ota panggilan rekan-rekan LSM.

“Hal ini berakibat pada akumulasi lahan di kelompok perusahaan tertentu, hal mana tidak sejalan dengan konsep kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan”, tambahnya.

Renstra Dirtjenbun 2010-2014, pengembangan 15 Komoditas (Karet, Sawit, Kakao, Kelapa, Jarak Pagar, Teh, Kopi, Jambu Mete, Lada, Cengkeh, Kapas, Tembakau, Tebu, Nilam & Kemiri Sunan).  Imam Syafei (Praktisi Perkebunan) menyebutkan “Perkembangan sawit tahun 2011 seluas 8,9 juta ha. Tahun 2012 telah melampaui target menjadi 9,3 juta ha dari target 8,5 juta ha. Hal ini menimbulkan konflik agraria, konflik terbesar di Kalteng di susul Sumut, Kaltim, Kalbar, dan Kalsel”.

Mas Ota, juga menyikapi soal penetapan sepihak atas status tanah (termasuk Kawasan Hutan) oleh Negara bahwa, banyak tanah yang dikuasai masyarakat adat/lokal yang “ditunjuk” sebagai kawasan hutan [33.000 desa berada di kawasan hutan], proses penetapan kawasan hutan lambat [baru 14,2 juta Ha /12% yang temu gelang], dll.  Contoh yang disebutkan dalam presentasi beliau adalah konflik Kesepuhan/adat Lebak-Banten dengan Pemerintah terkait perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, dan Konflik Pulau Padang terkait pemberian HTI pada PT.RAPP.

Diakuinya bahwa jumlah tanah masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan formal masih terbatas (proses sertifikasi belum tuntas), dan pengambilalihan tanah masyarakat oleh penjajah Belanda dan tidak adanya proses pengembalian atas tanah tersebut pasca kemerdekaan kerap menimbulkan masalah lanjutan hingga kini.

Mengenai permasalahan dalam pemberian izin dan hak, diidentifikasi adanya pemberian izin dan hak di tanah yang masih dimiliki dikuasai masyarakat, misalnya: izin kebun, tambang atau perumahan. Deputi UKP4 ini menyebutkan kasus Bima konflik antara masyarakat dengan PT.Newmont, sebagai contohnya.

Menurutnya, diperlukan suatu pengaturan yang lebih baik dan jelas mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban perusahaan dan pemberi izin. Dalam hal ini, sering ditemui permasalahan bahwa pemberian izin dilakukan tanpa memperhatikan kelengkapan syarat-syarat yang diatur di dalam Permentan 26/2007. Karenanya, diperlukan peran aktif pemerintah pusat untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum adminsitratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik. Diperlukan sanksi adminsitratif yang lebih ketat dengan dilengkapi mekanisme second-line administrative enforcement oleh Pemerintah Pusat. UKP4 memberikan rekomendasi bahwa ketentuan pembatalan perizinan dan pemberian sanksi oleh pemerintah pusat.

Dalam kesempatan diskusi Aftrinal Sya’af Lubis dari SHK Promoting Programe (KpSHK), menggambarkan semakin terkepungnya SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) oleh semakin mudahnya perusahaan perkebunan kelapa sawit mendapatkan izin. Inal (panggilannya) mencontohkan “Tembawang (kebun karet masyarakat) di Kalbar berada di tengah-tengah (engklave) perkebunan sawit, bukan karena kesadaran perusahaan untuk mempertahankan kearifan lokal, tapi semata karena belum ada kesepakatan harga tanah dengan pemilik tembawang”,  ujarnya.

Inal juga mempertanyakan kelemahan Dirtjenbun Kementerian Pertanian dalam penyusunan prinsip dan kriteria ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), prinsipISPO yang dianggap sesuai dengan keseimbangan PLANET, PEOPLE AND PROFIT yang lestari, padahal terlalu rendah pengawasannya dan nampaknya semata hanya syarat diatas kertas untuk meloloskan perusahaan dari tanggung jawabnya atas prinsip legalitas hukum, kriteria pengelolaan terbaik, prinsip pemantauan dan pengelolaan lingkungan, prinsip tanggung jawab terhadap pekerja, prinsip tanggung jawab sosial dan  komunitas, prinsip pemberdayaan masyarakat, dan prinsip keberlanjutan.

Ada perusahaan yang disebutnya “hamil duluan” bahkan melahirkan duluan, baru mengurus surat-surat nikah ibaratnya. Contoh perusahaan X belum bisa menunjukkan salinan atau copy sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) karena masih dalam proses pengajuan ke Bupati setempat (sampai 2013), sementara IUP (Izin Usaha Perkebunan) baru keluar tahun 2010 dan ijin lokasi tahun 2012, anehnya sekarang sejak awal 2013 perusahaan ini sudah panen TBS (tandan buah segar) kelapa sawit, padahal panen pasir (perdana) kelapa sawit minimal berumur 4-5 tahun. “Enak jadi pengusaha sawit, modal kertas sakti dari Jakarta bisa mengambil ribuan hektar tanah dan menguasai hutan masyarakat (akunya hutan negara), dan dengan uang dari (Bank) Negara pula”, celoteh inal.

Inal mengusulkan kepada UKP4 agar dibentuk kembali Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, tujuannya bukan hanya untuk menindak perusahaan yang tidak memenuhi legalitas, tapi juga untuk menjerat pejabat-pejabat pembuat peraturan ini yang memberikan peluang penyelewengan peraturan, karena proses pengadaan tanah / izin usaha untuk perusahaan perkebunan merupakan lahan basah bagi para pejabat di pusat dan daerah.

Presiden SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) Darto mneyebutkan “Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit terus dilanjutkan oleh pemerintah, target 20 juta ha pada tahun 2020 dengan produksi CPO 40 juta ton”.  Ini ekspansi besar-besaran dari sawit untuk terus menghabisi SHK-SHK yang masih ada sekarang.

Darto juga menggambarkan posisi tawar CPO indonesia dengan dunia luar, “Di Amerika ada standar CPO, bahwa CPO yang dihasilkan indonesia tidak bisa menurunkan emisi karbon, sehingga produk sawit indonesia tidak bisa masuk dalam klasifikasi ramah lingkungan”.

Diluar pro-kontra yang disebut black campaign, yang jelas SHK adalah praktek terbaik dalam pengelolaan hutan.

(Salam adil & lestari, Inal)

 

Permentan Pedoman Pemebrian Izin Usaha Perkebunan

SHKvs Izin Sawit Oleh Negara

 Revisi Permentan sumber konflik agraria

Revisi Permentan 26/2007 tidak sejalan dengan konsep kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

 Revisi Permentan 26/2007

SHK vs Izin Sawit. Tahun 2012 telah melampaui target menjadi 9,3 juta ha dari target 8,5 juta ha.

 SHK vs Sawit

SHK vs Sawit. Bentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

 SHK Vs Perkebunan Sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit terus dilanjutkan oleh pemerintah.

SHK vs Perkebunan Sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit terus dilanjutkan oleh pemerintah, target 20 juta ha pada tahun 2020.

  SHK vs Izin Sawit oleh Negara

SHK Vs Perkebunan. “Banyak penyalahgunaan oleh dirjendbun dan pengusaha-pengusaha perkebunan yang melanggar hak-hak masyarakat”.

 


WALHI: Stop Sementara Ekspor CPO Selama Konflik Tanah Perkebunan Belum Selesai

Kamis , 23 Februari 2012 16:46:43

Oleh : Dian Trihapsari

KBRN, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengungkapkan konflik yang terjadi akibat perebutan lahan yang berbuah tindakan kekerasan dengan penembakan, pembunuhan  dan pemenjaraan warga setempat, ternyata tidak mempengaruhi secara langsung jalannya produksi tandan buah sawit (TDS) dan distribusi CPO (Crude Palm Oil).

Padahal kekerasan yang diakibatkan dari konflik perkebunan sudah melibatkan petani, warga setempat, dan pekerja pabrik sawit.

Hal tersebut disampaikan oleh Mukri Friatna dari Eksekutif Nasional Walhi dalam jumpa pers yang berlangsung di kantornya hari ini, Kamis (23/2).

Menurutnya, sepanjang tahun 2011 lalu, nilai ekspor CPO dari Indonesia mencapai 16,5 juta ton atau meningkat 7,3 % dibandingkan dengan tahun 2010. Sementara itu, Koordinator Nasional Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Muhamad  Djauhari, yang juga turut hadir dalam jumpa pers hari ini mengatakan sudah seharusnya pemerintah menghentikan sementara ekspor CPO Indonesia, karena pemicu konflik petani di Indonesia disebabkan adanya ketidakjelasan lahan kelapa sawit untuk industri CPO dengan lahan masyarakat adat

“Meminta untuk semua pihak, pada pihak yang terkait, untuk stop sementara ekspor CPO Indonesia keluar. Alasan yang cukup mendasar sebenarnya, dari berbagai konflik yang ada di Indonesia, terutama konflik konversi hutan ke perkebunan kelapa sawit, itu sebenarnya beralaskan konflik tanah hutan. Catatan kami, KpSK, bahwa hampir 30 % klaim kawasan hutan yang diklaim oleh masyarakat atas kawasan hutan negara, itu sekarang dikonversi ke perkebunan sawit. Jadi kenapa kemudian muncul beberapa kasus-kasus kekerasan, HAM dan penembakan dan pemenjaraan itu sebenarnya berawal dari konflik klaim kawasan hutan, terutama yang dikonversi menjadi perkebunan sawit yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah,” jelas Muhammad Djauhari.

“Pemerintah sendiri menyadari bahwa 56 % kawasan hutan itu dalam kondisi konflik,” tegasnya kembali. (NGH/Dian Trihapsari/AKS)

(Editor : Agus K Supono)

Sumber :

Kantor Berita Radio Nasional

http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/10441


Siaran Pers, Jakarta, 23/02/12. Guna memajukan industri hilir kelapa sawit di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengembangan industri pengolahan CPO lewat dua skema yakni skema jangka menengah 2010-2014 dan skema jangka panjang 2015-2025, (Kementrian Perindustrian RI). Pada fase pembukaan skema jangka menengah, Pemerintah mencanangkan total ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya mencapai 16,4 miliar dolar AS (Rp 147,6 triliun kurs dolar 9 ribu rupiah, atau 10,4% dari total ekspor Indonesia senilai 157,7 miliar dolar AS). Dan sejalan fase pembukaan skema jangka menengah ini beberapa konflik kebun sawit yang merupakan perkembangan dari konflik kehutanan telah mewarnai perjalanannya.

Tindakan kekerasan yang berakhir dengan penembakan, pembunuhan dan pemenjaraan petani (warga setempat) di sekitar perkebunan sawit swasta dan BUMN oleh aparat penegak hukum, terjadi secara beruntun di berbagai wilayah dalam selang waktu yang rapat dan bersamaan. Konflik perkebunan kelapa sawit ini sebenarnya berakar dari konfllik konversi hutan (yang merupakan basis produksi masyarakat lokal atau adat), hampir 30% persen klaim kawasan hutan oleh masyarakat lokal atau adat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Mengacu pada Undang-undang RI No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan, hak pemenuhan atas kesejahteraan masyarakat wilayah perkebunan tertera pada Bab I ketentuan umum Pasal 4, perkebunan memiliki fungsi ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Terjadinya berbagai dampak konflik perkebunan kelapa sawit yaitu kekerasan, penembakan, pembunuhan dan pemenjaraan warga dan petani sekitar perkebunan sawit telah melenceng jauh dari tujuan pembangunan perkebunan sawit menurut UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang bertujuan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Produksi TBS dan Distribusi CPO Tak Terganggu
Meningkatnya (intensitas) kekerasan, penembakan, pembunuhan dan pemenjaraan warga dan petani di wilayah-wilayah konflik perkebunan sawit tidak berpengaruh secara langsung terhadap jalannya produksi TBS (tandan buah sawit) dan distribusi CPO (ekspor). Bahkan ada kecenderungan terjadi peningkatan produksi TBS dan distribusi CPO. Padahal kekerasan dari konflik perkebunan melibatkan petani, warga setempat, pekerja perusahaan dan perusahaan perkebunan (pabrik) sawit.

Gambaran produksi dan distribusi CPO hingga 2011 dapat dilihat di bawah ini:

Jumlah lahan sawit hitungan per hektar pada tahun 2010*
Petani Kecil            Perusahaan Negara         Perusahaan Swasta                 Jumlah
3, 314,663 Ha         616,575 Ha                        3, 893,385 Ha                          7,824,623 Ha

Capaian produksi/ton dalam hitungan pada tahun 2010*
Petani Kecil            Perusahaan Negara         Perusahaan Swasta                Jumlah
7,774,036 Ton        2,089,908 Ton                 9,980,957 Ton                        19,844,901 Ton

*sumber Dirjen Perkebunan RI

Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) mencatat nilai ekspor CPO Indonesia sepanjang tahun 2011 telah mencapai 16,5 juta ton dengan harga rata-rata 1, 125 dollar As per ton. Nilai ekspor ini terjadi peningkatan 7,3%, dengan harga mengalami kenaikan 24% dibanding pada tahun 2010.

Stop Ekspor CPO untuk Percepatan Penyelesaian Konflik
Kondisi perdagangan CPO yang baik, produksi-distribusi yang stabil dan meningkat, menjadi situasi yang tak adil terhadap semakin tingginya intensitas kekerasan di sektor hulu ekspor CPO, yang pada kenyataan dalam siatuasi penuh ketegangan dan konflik antar pelaku perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal (adat).

Sementara itu pasar ekspor yang secara sukarela menerapkan sistem sertifikasi CPO yang berkelanjutan dan lestari semisal yang diinisiasi parapihak di sektor perkebunan kelapa sawit seperti RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia Susatainable Palm Oil), tidak boleh tidak, perlu secara seksama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan anggotanya yang telah mendapatkan sertifikat Sustainable Palm Oil (SPO) terutama terkait dengan berbagai kekerasan sebagai dampak dari konflik sosial dan lingkungan di Indonesia. Dua lembaga pencetus sertifikasi SPO, RSPO dan ISPO, dalam kondisi konflik sosial dan lingkungan meninggi akhir-akhir ini terlihat abai.

Untuk itu perlu tindakan segera oleh parapihak mengambil langkah percepatan penyelesaian konflik perkebunan kelapa sawit dengan cara:
1. Pemerintah harus menyetop Ekspor CPO Indonesia sementara, sebagai upaya menjamin situasi keadilan sosial dan lingkungan untuk penyelesaian konflik konversi hutan untuk perkebunan sawit.

2. Pihak perusahaan kelapa sawit yang terkait dan menjadi aktor pelaku kejahatan lingkungan, HAM, harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. RSPO dan ISPO sebagai organisasi yang membangun sistim sertifikasi CPO berkelanjutan, sesuai dengan asas keadilan sosial lingkungan di ranah CPO, harus benar benar selektif dan memberikan sangsi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup.

Selesai.

Cp. :
Muhamad Djauhari (KpSHK) : 08176986945
Mukri Friatna (Walhi Eknas) : 081288244445


Cara penyelesaian sengketa berkembang secara seolah-olah sebuah kontemplasi. Tiba-tiba muncul menjadi sesuatu yang terpaksa populer. Padahal tidak demikian. FPIC (Free, Prior, Informed and Consent) yang sering disebut-sebut sebagai hak sekaligus cara penyelesaian konflik, saat ini menggema seolah obat mujarab tiada tandingannnya dalam konteks konflik perkebunan kelapa sawit.

Uji coba penerapan FPIC di beberapa tempat seperti yang menjadi tema pertemuan “Sharing Upaya-Upaya Menerapkan FPIC di Indonesia” yang dihadiri para pegiat LSM, masyarakat lokal dan masyarakat adat telah sedikit menurunkan pengalaman yang cukup beragam. Acara yang diselenggarakan oleh Scale Up, LSM di Riau yang bergelut dalam penyelesaian konflik perkebunan, dilaksanakan selama dua hari di Hotel Grand Zuri, Pekan Baru (10/10).

“Penerapan FPIC dalam penyelesaian konflik perkebunan seperti penerapan Hukum Jual Beli. Semua didasari MoU (Memorandum of Understanding), dan negosisasi terjadi di situ, ” jelas Ahmad Zazali, Direktur Scale Up, yang merupakan salah satu pelaksana uji coba nilai-nilai FPIC dalam penyelesaian konflik perkebunan di tiga lokasi di Riau.

Uji coba FPIC di Indonesia yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut menyangkut FPIC sebagai penyelesaian konflik perkebunan, pengenalan nilai-nilai FPIC dalam penyusunan standard minyak sawit berkelanjutan (P&C RSPO-Rountable for Sustainable Palm Oil), penerapan dalam penyiapan masyarakat tentang REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation).

Tujuan akhir pertemuan di Hotel Grand Zuri, Pekan Baru ini untuk mendapatkan posisi organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan masyarakat lokal tentang uji coba penerapan FPIC di sektor perkebunan dan REDD. Sehingga hasilnya akan dibawa ke pertemuan selanjutnya tentang Forest Dialogue yang saat tulisan ini diturunkan sudah berlangsung. 

Forest Dialogue dimana acara ini akan membahas FPIC antar para anggotanya yang terdiri dari perusahaan perkebunan global, investor, organisasi masyarakat sipil internasional-nasional. Tidak ada posisi yang ditawarkan sebagai hasil pertemuan berbagi pengalaman uji coba FPIC di Indonesia. FPIC secara metodologi baru diperkenalkan pada 2005 di Indonesia.

Petikan penting dari hasil uji coba FPIC dalam sengketa perkebunan sawit dari pengalaman Scale Up, Gemawan (LSM dari Kalbar), Setara (LSm dari Jambi), yang ketiganya menjadi narasumber, ternyata ada perbedaan mencolok. LSM pelaku uji coba FPIC yang ditunjuk atau menunjuk diri menjadi mediator (pemediasi) konflik perkebunan sawit terkena sindrom ‘mediator berpihak pada salah satu pihak’.

“Soal FPIC ini masuk perundingan mengacu ke pasar modal, ke IFC Bank Dunia. Mereka selalu main kata-kata. Padahal kami hanya tuntut hak waris tanah kami,” tambah salah seorang wakil masyarakat adat Bathin Sembilan tentang sengketa Suku Anak Dalam dengan PT. ACP-Jambi, perusahaan Group Wilmar.

Pernyataan masyarakat tersebut mengandung pesan, pengenalan FPIC kepada masyarakat (adat) terutama dalam beberapa uji FPIC di Indonesia harus memenuhi kaidah-kaidah FPIC yaitu bebas, tanpa paksaan, terinformasikan dengan baik sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat. Kalau tidak FPIC melampaui istilahnya, dan masyarakat hanya mengenal kata asing yang mudah diucapkan sulit ditebak maknanya. FPIC! (tJong).


“Buyuang ….! Pulanglah ke kampuang, makam ongku waang lah jadi sawit kiniko!”

Oleh : Aftrinal Sya’af Lubis, SP.*

Ketika Sawit Watch (SW) menyoroti ekpansi besar-besaran 500.000 ha perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat, saya teringat kampung halaman saya di Pasaman Barat. Jangan-jangan kebun nanas ongku saya di Hutanagodang sudah jadi sawit, saya tidak bisa lagi menikmati manisnya salak Tampus, tak dapat lagi menanti durian jatuh di Tamiang. Wisata Sungai di Hulu Bonda tak ada lagi. Jangan-jangan…kuburan kakek saya juga sudah di sulap jadi sawit. Tahun depan saya harus segera pulang kampung untuk menikmati ini semua, sebelum menyesal ini tinggal kenangan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini kelapa sawit menjadi tanaman primadona bagi warga Pasaman Barat. Saat ini luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat hampir mencapai 200.000 hektar berupa Perkebunan Besar Nasional, Perkebunan Besar Swasta Nasional, Perkebunan Rakyat dan Petani Pekebun. Tidak pernah dikaji dari dampak lingkungan yang ditimbulkan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Sebanyak 19 perusahaan kelapa sawit di Pasaman Barat (Pasbar) tidak memperhatikan faktor lingkungan terutama Daerah Aliran Sungai (DAS), diungkap oleh PPH Dinas Kehutanan Pasaman Pasbar.

Pemupukan kelapa sawit di Pasaman Barat menggunakan pupuk kimia yang meracuni lingkungan. Pupuk-pupuk tersebat sebagian besar diimpor dari Malaysia. Apabila luasan kebun kelapa sawit di Pasaman Barat 200.000 ha, maka pupuk yang diberikan ke dalam tanah sebanyak 100.000 ton/th, yang akan meracuni tanah dan perairan.

Kartodiharjo dan Sunaryo (1991) menyatakan bahwa “sejarah perkembangan perkebunan di negara berkembang termasuk indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian pertanian komersial yang bercorak kolonial. Sistem  yang  di bawa  oleh  pemerintah kolonial  atau yang  didirikan oleh korporasi  kapitalis  asing  itu  pada dasarnya  adalah sistem perkebunan eropa,  yang berbeda dengan sistem kebun (garden sistem) yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa pra-kolonial.

Dua model pengembangan perkebunan tersebut jelas terdapat perbedaan yang nyata. Istilah sistem kebun (garden sistem) sama dengan sistem hutan kerakyatan, wilayah kelola rakyat, atau istilah lokal yang mencerminkan tata kelola masyarakata adat/lokal diantaranya adalah parak di Sumatera. Sistem pertanian ini menyesuaiakan dengan kondisi alam, menunjukkan berbagai keanekaragaman tanaman.

Kebun-kebun Besar Kelapa Sawit, termasuk perkebunan yang dikembangkan dengan sifat komersial dan melayani pasar atau kebun besar. Identifikasi awal terhadap model pengembangan kebun besar dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda mengenalkan kopi di bumi priangan (Jawa barat). Hal ini terjadi sebelum masa liberal. Pada masa inilah sebenarnya sedang dilakukan semacam ‘pilot project’ bagaimana membuat sistem perkebunan besar untuk melayani pasar di Eropa.

Saat ini indonesia sebagai negara yang memiliki luas kebun kelapa sawit terluas di dunia, yakni 7,8 juta ha. Hal ini dilakukan dengan menkonversi hutan-hutan dan kebun-kebun rakyat menjadi perkebunan kelapa sawit.

Luas kebun kelapa sawit di Sumatera Barat tahun 2008 seluas 310.281 ha dan rencana ekspansi 500.000ha (Sumber : Sawit Wtch, 2009). Perkebunan kelapa sawit sebagai saalah satu penyebab utama penggundulan hutan di indonesia, yang telah menghancurkan habitat spesies langka, termasuk Orang Utan dan Harimau Sumatera. Mekanisem pembakaran, yang digunakan pada pembukaan lahan dan pengeringan gambut untuk selanjutnya ditanami sawit, menhasilkan jutaan ton karbondioksida (CO2) dan membuat indonesia menjadi peng-emisi CO2 terbesar ketiga di dunia.

Tidak hanya hutan indonesia yang terancam karena kelapa sawit. Diperkirakan sekitar 60-90 juta orang di indonesia yang menggantungkan kehidupan mereka pada hutan akan kehilangan tanah karena ekspansi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat tersebut telah mengelola tanah mereka dari generasi ke generasi, menanam tanaman pangan dan tanaman komersial, memanen bahan obat-obatan, dan memperoleh bahan bangunan dari hutan. Perkebunan kelapa sawit telah mentransformasikan tanah tersebut menjadi perkebunan monokultur, dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses transformasi tersebut sangat merugikan masyarakat.

Dampak Sosial Ekspansi Perkebunan Sawit

Kelompok yang paling mengalami eksploitasi akibat ekspansi perkebunan sawit adalah masyarakat adat yang hidup di dalam atau sekitar hutan. Menurut Sawit Watch sedikitnya 50 – 100.000 ha tanah dan kebun masyarakat adat ini digusur paksa oleh perusahaan kelapa sawit secara sepihak. Sebagian kecil korban gusuran akan mendapat ganti rugi tanam-tumbuh saja, sedangkan sebagian besar korban lainnya tidak mendapatkan kompensasi apapun. Sedikitnya 20 masyarakat adat setiap tahunnya mesti berurusan dengan aparat kepolisian dan berujung pada hukuman tindak pidana akibat melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak kelolanya.

Selain itu, petani plasma yang selalu dijadikan slogan sebagai mitra dari perusahaan kelapa sawit juga tak luput dari eksploitasi. Beragam model penghisapan yang dilakukan oleh perusahaan seperti penyerahan kebun kepada petani tidak tepat waktu, kualitas kebun plasma yang buruk dan tidak sesuai ukuran, jumlah utang dan bungan kredit yang dibebankan terlalu tinggi dan tidak transparan. Juga penyedian bibit, pupuk, pestisida dan lat-alat kerja lainnya dimonopoli oleh perusahaan induk atau mitranya, penentuan harga TBS secara sepihak oleh perusahaan induk, kenaikan jumlah beban kredit dan bunga utang untuk kebun replanting dan pola kemitraan baru dalam bentuk pengelolaan satu manajemen hanya akan semakin memiskinkan petani.

Dampak sosial lainnya adalah perampasan hak-hak kaum buruh di perkebunan kelapa sawit. Perlindungan dari kecelakaan kerja yang sangat minim, upah yang tidak layak, rentan terhadap segala bentuk pelecehan dan dari sekitar 3 juta orang buruh di kebun kelapa sawit saat ini 65% dari jumlah itu adalah buruh tanpa kontrak kerja.

Dampak Budaya

Kedatangan perkebunan kelapa sawit telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dan menghancurkan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal. Di beberapa kasus, lokasi-lokasi peninggalan kebudayaan yang cukup penting, termasuk makam nenek moyang, dihancurkan dan ditanam kelapa sawit. Aspek lain adalah kebudayaan masyarakat adat juga hilang.

Tradisi dan ritual yang telah menjadi bagian dari pratek pertanian didalam hutan Juga telah hilang, seringkali disebabkan oleh hilangnya sistus keramat yang telah dihancurkan. Akibatnya, Tradisi dan bahasa juga dilupakan. Kebudayaan masyarakat adat jarang sekali didokumentasikan secara tertulis dan apabila praktek kebudayaan tersebut  telah mati maka semua unsur penting kebudayaan telah musnah hilang tanpa bekas.

Manisnya sawit di Pasaman Barat melenakan masyarakat akan racunnya, apa lagi yang akan diwariskan kepada cucu kemenakan nanti ? ….

___________________________________________

Keterangan Literatur :

Sawit Watch (SW) adalah jaringan organisasi non-pemerintah dan individu yang prihatin dengan makin meluasnya areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan makin merebaknya konflik antara masyarakat dan kerusakan serta makin melajunya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh pembangunan perkebunan sawit skala besar di Indonesia dan persoalan lingkungan lainnya. Organisasi ini didirikan untuk menahan laju ekspansi perkebunan Sawit skala besar di Indonesia.

Alamat SW :

Jl. Taman Sempur Kaler No.1, Bogor, Jawa Barat 16154

Telepon : 0251-352171, Fax : 0251-352171, Hp : 0812-110-1016

Email : info@sawitwatch.org / rudy@sawitwatch.org

Website : www.sawitwatch.org, www.sawitwatch.or.id

Mitra Kerja dan Jaringan SW:

Indonesia : WALHI, ELSAM, KpSHK, Forest Watch Indonesia

Internasional : SSWC, AID Environment, FOE Internasional

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

Busuknya sektor pemerintah dan sektor swasta karena korupsi hanya melahirkan kemiskinan, kebodohan dan ketidakberdayaan rakyat banyak. Korupsi yang terjadi karena perselingkuhan kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi membuat semakin lebarnya jurang kesejahteraan. Karena itulah Indonesia Corruption Watch (ICW) percaya bahwa pemberantasan korupsi akan berjalan efektif jika ada pelibatan yang luas dari rakyat sebagai korbannya. ICW mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan bisnis.

LSM WAMPEL (Wadah Muda Peduli Lingkungan Pasaman Barat).

Jl. Bhinneka Tunggal Ika 7, Pasaman Baru Simpang Empat Pasaman Barat

Telp. 075365646, wampelmail@yahoo.com, http://www.lsmwampel.com

____________________________________________________________________________

*Aftrinal Sya’af Lubis, SP.

Putra dari M.Sya’af Lubis Sutan Dunia (alm.) bin Bagindo Rajo Mudo. Kenagarian Ujung Gading. Pasaman Barat.


Trend pembangunan berkelanjutan ke arah restorasi sumberdaya alam dan lingkungan. Kemudian semua orang membicarakan dan mengupayakan pembangunan yang harus disertai pemulihan lingkungan. Yang ikut trend ini termasuk penentu kebijakan di sektor sumberdaya alam yang dulu melakukan operasi pembangunan dengan konsep “babat dan keruk habis”.

Harian Kompas (14/4) menurunkan berita tentang adanya komitmen Kemenhut (Kementerian Kehutanan) via Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan untuk tidak melakukan pembukaan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) baru di rawa gambut. Alasan utamanya, Kemenhut membenarkan dugaan kalangan internasional bahwa rawa gambut Indonesia adalah sumber emisi karbon terbesar dunia –walau Kementerian Lingkungan Hidup belum tentu sepakat dengan ini, karena KLH masih mempermasalahkan soal data dasar yang digunakan.

PLG Gagal

Bicara peruntukkan dan pemanfaatan ekosistem rawa gambut, dari aspek keberhasilan pembangunan, banyak orang kemudian menyalahkan dan memberikan ‘cap gagal’ kepada proyek-proyek pembangunan sebelumnya. Semisal Proyek Lahan Gambut se-Juta Hektar (PLG), semua orang menyebut PLG gagal (tidak menutup kemungkinan proyek pertanian pangan di rawa gambut Papua juga akan mengalami hal sama di kemudian hari). Kegagalan PLG ini sangat beragam indikatornya bergantung kepada sudut pandang kelompok kepentingan. PLG menyebabkan kebakaran rawa gambut tahunan, memicu alih fungsi dan pemanfaatan lahan, dan memicu peningkatan konflik sosial, dan lain-lain.

Cap gagal bagi PLG dikaitkan dengan potensi ekosistem rawa gambutnya sebagai areal penurunan emisi karbon diokasida 26% hingga 2020 untuk Indonesia (dari sektor hutan-gambut) sesuai janji Presiden SBY kepada dunia internasional, restorasi rawa gambut menjadi semacam ‘penebusan dosa’ pembangunan. Walau hal ini mengandung kamuflase bila mengacu kepada target penurunan emisi hingga 41% hingga 2020, mitigasi perubahan iklim diarahkan ke soal peluang bantuan pendanaan dari luar. Kawasan PLG pun kemudian dijamah dan jadi perebutan para pihak untuk mendapatkan pendanaan mitigasi perubahan iklim melalui Reducing Emission from Deforestation and Degradation-REDD (+, ++) dan perdagangan karbon.

Areal dengan luas tidak kurang dari 1,5 juta hektar di Kalimantan Tengah tersebut secara beramai-ramai diukur kandungan dan daya serap karbonnya baik dengan pendekatan teknis maupun politis. Areal yang masih berstatus kawasan hutan negara itu layaknya areal ‘penambangan jasa lingkungan’ untuk mitigasi perubahan iklim. Dari 20-an proyek ujicoba mitigasi perubahan iklim, 4 di antaranya berada di Kalimantan Tengah. Sebagai proyek ujicoba tentu masih belum disebut sebagai cara tepat untuk pengurangan pelepasan emisi.

Pekatkan Racun

Cara mudah mengembalikan fungsi hidrologis gambut di beberapa proyek ujicoba mitigasi perubahan iklim di ekosistem gambut-PLG, yang sedang dipromosikan adalah dengan cara menambat kanal. Penambatan kanal-kanal PLG untuk mencegah pengeringan gambut yang secara alamiah, kondisi bawah permukaannya harus berair atau basah.

Cara tersebut juga tidak mudah untuk disebut sebagai cara tepat untuk pemulihan ekologi atau lingkungan di eksosistem rawa gambut PLG. Semua orang sangat mengetahui, akhir-akhir ini pengembangan perkebunan sawit di rawa gambut PLG membuncah, ini dipicu oleh Indonesia sebagai penghasil CPO nomor satu dunia dan munculnya kebijakan baru tentang budidaya kelapa sawit di rawa gambut. Pemeliharaan kebun sawit hingga usia mati berbuah (25 tahun) sarat dengan penggunaan pupuk dan pestisida. Tidak mungkin tidak, menambat kanal PLG justru menambah kepekatan racun (senyawa-senyawa karbon, sulfat dan nitrogen) dalam air gambut.

Lalu, semua kesimpang-siuran, tarik-menarik wacana hutan-gambut dengan perubahan iklim tersebut seolah-olah memperkuat pertanda ‘orang berebut gambut’ dengan menihilkan persoalan-persoalan sosial. Adakah mitigasi perubahan iklim dari sektor hutan-gambut peka pada perbaikan kondisi sosial-budaya orang rawa gambut? Ini yang membutuhkan perhatian (utamanya) Pemerintah, kemauan baik pemerintah. Karena dampak pembangun justru lebih tampak kesoal penurunan kualitas kehidupan sosial.


Sambil menggerus beras pengganti bedak bagi anak keduanya yang masih berumur kurang dari setahun di pangkuannya, Laurentina (24 tahun) menerangkan kegiatannya sebagai pengrajin rotan.

Menurut Laurentina, kerajinan yang berupa tas khas eknik setempat (dayak benuaq) berbahan anyaman rotan sudah lama dikembangkan di Kampung Eheng, Kecamatan Damai, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Bahkan tas-tas rotan itu kini cukup digemari para pendatang dari luar.

“Saya sudah lama buat anjat (tas khas etnik dayak -red). Dan sekarang tidak hanya itu, tas lain juga. Banyak yang pesan dari luar. Jadi tergantung pesanan,” terang Laurentina tentang kerajinan anjat rotan di warung sekaligus rumah sementaranya di pinggir jalan raya Damai-Eheng (23/3).

Tidak hanya keluarga Laurentina, keluarga lain pun mengembangkan kerajinan rotan. Selain sebagai daerah pariwisata alam, Eheng juga merupakan tempat dimana masyarakat adat setempat membudidayakan rotan.

“Rotan lekat dengan tradisi kami, orang dayak. Membuat anjat, tikar anyaman dan keranjang rotan sudah sejak jaman nenek moyang. Rotan tumbuh dimana-mana. Di depan rumah banyak,” timpal Fatma (45 tahun), salah satu Dewan Pengurus P3R (Persatuan Petani dan Pengrajin Rotan) saat menemani penulis ke Kampung Eheng.

Kutai Barat Penghasil Rotan

Rotan asalan dan kerajinan rotan di Sendawar, ibu kota kabupaten lama, sudah cukup terkenal di luar Kabupaten Kutai Barat. Di tahun-tahun sebelum 2000-an, sebelum maraknya pembangunan perkebunan sawit di Kutai Barat, rotan menjadi sektor andalan di Kutai Barat.

“Saya sudah sering bicara pada Pak Camat dan Pemerintah. Sawit jangan sampai masuk dua kilo meter ke kebun rotan masyarakat. Karena sawit akan mematikan rotan di Kutai Barat,” tutur Fatma dengan mimik yang berapi-api sebagai kekesalannya terhadap maraknya operasi perkebunan sawit di Kutai Barat.

“Anjat tujuh puluh lima ribu, takrau empat puluh lima ribu. Untuk bola takrau saat PON (Pekan Olah Raga Nasional) kemarin banyak pesanan dari Samarinda. Mereka bilang, bola rotan lebih awet dibanding bola dari plastik,” cerita Laurentina tentang harga jual dan ketertarikan pemesan kerajinan rotannya.

Rotan yang masa panennya dua hingga tiga tahun menyebabkan pemenuhan bahan kerajinan perlu disiapkan khusus. Pengrajin yang bukan sekaligus petani rotan, untuk mendapatkan rotan sega sebagai bahan anyaman biasanya membeli kepada petani rotan. Laurentina memilki kebun rotan, namun untuk kebutuhan bahan anyaman kerajinan di tahun ini terpaksa membeli ke petani lain. Dan beberapa rotan tertentu sudah jarang ditemukan karena beberapa petani banyak beralih menjadi buruh perkebunan sawit yang berada di sekitar Kampung Eheng hingga mengabaikan kebun rotannya.

“Rotan sega di kebun saat ini baru berumur muda. Sudah dipanen dua tahun lalu. Buat anyaman yang sekarang beli tiga bulan sekali ke tetangga, seratus potong dua puluh lima ribu. Apalagi sekarang, orang banyak kerja ke sawit,” ungkap Laurentina dalam memenuhi bahan baku rotan untuk kerajinannya.


Raffles (1826) membawa tumbuhan jenis palma (sekarang disebut tanaman sawit) dari hutan pedalaman Afrika. Jenis palma liar yang kini mempengaruhi ekonomi 5000-an lebih petani di Indonesia ini sebelum ditanam sebagai tanaman koleksi Kebun Raya Bogor, sudah berkembang menjadi tanaman budidaya perkebunan di Sumatera Utara oleh orang-orang Belgia (1811). Bahkan di masa Republik Indonesia Serikat (1950-an), sektor perkebunan sawit menjadi andalan Sumatera Tengah sebagai politik ekonomi berdikari.

Momok Perkebunan Sawit

Lepas dari catatan sejarah masa silam yang sedikit mengharumkan Sumatera tentang ekonomi berdikari tersebut, sejarah baru bercerita lain, pembukaan besar-besaran perkebunan sawit yang berindikasi kepada konversi kawasan hutan besar-besaran menyebabkan kebakaran terdahsyat di 1997 dengan laju deforestasi mencapai 3,8 juta ha/tahun. Dan tidak dapat dipkungkiri ada hampir 8 juta ha kebun sawit dalam kondisi produktif dengan target kapasitas terpasang mencapai 14 juta ha di dua wilayah besar yaitu Sumatera dan Kalimantan (6 juta ha diantaranya berada di ekosistem rawa gambut).

Kekhawatiran meluasnya konversi hutan menjadi perkebunan sawit, sudah lama dilontarkan berbagai pihak. Tanaman sawit yang rakus air, pembangunan pengairan (kanal) di lokasi-lokasi hutan gambut, penggurunan kawasan dan penggunaan pestisida-herbisida serta zat unorganik beracun lainnya telah pula menambah momok bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitarnya dan lingkungan hidup.

Di Riau sempat diberitakan gajah mati karena memakan tanaman sawit. Di Kalimantan Tengah, buruh semprot sawit sering keracunan pestisida. Dan banjir rutin di jalan utama yang menghubungkan beberapa kabupaten di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, karena wilayahnya tiada berhutan lagi. Semua contoh-contoh kejadian ini dampak meluasnya perkebunan sawit di beberapa wilayah.

Bahkan adanya dorongan minyak sawit sebagai salah satu BBN (bahan bakar nabati) terutama sebagai dampak energi alternatif bukan fosil (salah satunya komitmen Uni Eropa untuk memakai BBN dalam kebijakan energinya), juga menyuburkan investasi perkebunan sawit di Indonesia walau saat ini World Bank menghentikan sementara (moratorium) pinjaman atau kredit untuk sektor perkebunan di Indonesia. Dari 22,73 juta juta ha kawasan hutan yang dikonversi (Hutan Produksi Konversi) untuk non kehutanan, 10,74 juta ha untuk perkebunan sawit (Dephut, 2005).

Hutan Tanaman Sawit

Wahyudi Wardoyo (Litbang Departemen Kehutanan) dalam sebuah kesempatan menjelang UNFCCC Bali (2007) menyebutkan, salah satu bentuk pengelolaan kawasan hutan yang akan mendapat kompensasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam KTT Perubahan Iklim PBB via skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) adalah (HPK) Hutan Produksi Konversi untuk perkebunan sawit.

Sebelum adanya pernyataan tersebut, desas-desus sektor perkebunan sawit termasuk usaha kehutanan (baca: sawit komoditas kehutanan) bergulir di Indonesia tidak lama setelah Malaysia mendeklarasikan sawit termasuk tanaman budidaya kehutanan Negeri Jiran. Bertepatan dengan itu, produksi CPO (Crude Palm Oil) Indonesia mengalahkan Malaysia (walau yang mengenyam peringkat ini perusahaan sawit asal Malaysia, karena banyak perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia yang beroperasi di Indonesia).

Kementerian Kehutanan dibawah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri tentang perkebunan sawit termasuk areal kehutanan. Langkah ini dapat sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintan No.10 tahun 2010 tentang Tata Perubahan Fungsi dan Peruntukkan Kawasan hutan yang didalamnya mengatur ‘tukar-guling’ kawasan hutan dengan non-hutan (yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan) atas kepentingan negara.

Suatu keniscayaan politik kebijakan kehutanan akan merengkuh perkebunan sawit dalam pangkuan otoritas penguasa 70% daratan Indonesia, Kementerian Kehutanan. Tak ayal perkebunan sawit dengan dalih pendekatan keilmuan dan hukum akan menjadi Hutan Tanaman Sawit.


..seseorang (anggota masyarakat -red) tak dapat memegang teguh kebudayaannya, kalau dirinya tak hidup di kalangan kebudayaannya tersebut -Onghokham-

Kebudayaan adalah produk suatu bangsa. Suatu bangsa sebagai kesatuan sosial dari kelompok-kelompok masyarakat. Produk kebudayaan salah satunya budidaya sebagai hasil adaptasi masyarakat terhadap alam dan lingkungannya.

Budidaya masyarakat sangat erat dengan alam dan lingkungannya. Orang gunung, orang pesisir, orang laut adalah sebutan sosial bagi masyarakat tertentu karena mereka berdiam diri dan mencari penghidupan di kawasan alam yang berupa pegunungan, pesisir, maupun laut. Begitu pun dengan sebutan orang rawa gambut, yaitu sebutan sosial bagi masyarakat yang berdiam diri dan mencari penghidupan di kawasan rawa gambut.

Budidaya sebagai upaya adaptasi masyarakat terhadap alam dan lingkungannya sangat khas dan hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Kawasan rawa gambut meliputi 1/3 daratan di wilayah Indonesia, yang tersebar di 3 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua. Rawa gambut di 3 pulau tersebut, saat ini, diperkirakan masih seluas 22 juta ha, setelah mengalami berbagai peruntukkan dan pemanfaatan akibat pelaksanaan kebijakan kehutanan dan pertanian (menimbulkan kebakaran rawa gambut).

Di Sumatera Selatan, usaha budidaya yang dilakukan oleh orang rawa gambut di sektor pertanian berupa pertanian sonor, bekayu (mengolah sisa-sisa pohon jaman lampau yang terbenam di kedalaman 1-2 meter rawa gambut), memproduksi tikar dari rumput rawa (tikar purun) dan beternak kerbau dan sapi, serta bekaret (mengusahakan tanaman karet rakyat di gambut padat atau talang). Di Kalimantan Tengah, orang rawa gambut mengusahakan beje (budidaya ikan air rawa gambut), beternak kerbau dan sapi lepas, berkebunan karet di natai (pulau-pulau gambut), dan tempat mencari rotan untuk diolah menjadi bahan kerajinan.

Budidaya rawa gambut oleh masyarakat setempat (adat) tersebut kini terganggu. Bentuk peruntukkan dan pemanfaatan kawasan hutan yang berupa pembangunan hutan tanaman dan perkebunan kelapa sawit di kawasan rawa gambut Sumatera telah menggeser (mencaplok areal) budidaya khas setempat. Semisal beberapa kejadian sengketa di lapangan membuktikan hal tersebut.

Sebut saja konflik RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) dengan masyarakat Teluk Meranti di Semenanjung Kampar, Riau baru-baru ini. Konflik Sinar Mas Divisi Forestry dengan masyarakat Desa Riding, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, berkenaan dengan 10.000 ha lahan rawa gambut masyarakat yang diakuisisi sepihak oleh perusahaan. Sengketa 8.000 ha lahan rawa gambut antara masyarakat adat Melayu Riding Rambai di 4 desa di Kecamatan Lampam dengan PT. Persada Sawit Mas. Sengketa-sengketa ini menggerus budidaya setempat.

Sistem Hutan Rawa Gambut

Masyarakat lokal atau adat melakukan budidaya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya (subsisten) jauh sebelum adanya pelaksanaan pembangunan pertanian dan kehutanan komersil. Cara mengelola, memanfaatkan sumberdaya alam ini bagi masyarakat lokal (adat) dilakukan dalam skala luasan kecil. Dan yang menarik, pola yang terbentuk dalam kurun waktu panjang (turun-temurun) sistem kelola ini membentuk hutan (baca: sistem hutan) dimana dalam satu arealnya terdapat berbagai jenis tanaman.

Beberapa waktu lampau, saat pengembangan dan pembangunan kehutanan bertumpu kepada pengusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), di lokasi-lokasi yang terkena pembangunan keduanya (konflik peruntukkan) terdapat sistem hutan. Sebut saja semisal sistem hutan di Krui, Lampung Barat, masyarakat adat 16 marga membudidayakan tanaman damar untuk diambil getahnya. Sistem hutan di Krui ini disebut Repong Damar yang di dalamnya juga juga terdapat tanaman lain seperti tanaman kopi, tanaman duku, dan sayur-sayuran hutan.

Sistem hutan seperti Repong Damar tersebut hingga sekarang masih berlangsung. Sistem hutan di daerah lain yang serupa Repong Damar cukup beragam. Di Aceh dikenal dengan sebutan Kebun Kemiri, di Riau dengan sebutan Kebun Sagu, di Sumatera Barat dengan sebutan Parak, di Sulawesi Tengah dengan sebutan Lopolehe, di Papua dengan sebutan Seke dan lain-lain.

Sistem hutan di rawa gambut tidak jauh berbeda dengan yang dipraktikkan di kawasan lainnya. Di Amping Parak, Sumatera Barat, masyarakat adat mempraktikkan untuk tanaman sawit yang dipadu dengan tanaman palwija seperti jagung, sayur mayur, coklat dan kopi. Walau hal ini belum tentu tepat dengan kelestarian, karena yang menjadi persoalan saat ini tanaman sawit diduga sebagai tanaman rakus air dan tidak bisa dipadukan dengan tanaman lain, sistem hutan masih berlangsung di Sumatera Barat yang kini tidak lekang dari pengembangan sawit via budidaya oleh masyarakat adat.

Di Sumatera Selatan, khususnya di Ogan Komering Ilir, tanaman karet di lahan rawa gambut (khususnya di tanah gambut atau talang) juga ditanam secara sistem hutan. Dimana karet muda diselang seling dengan tanaman pisang, cabai, singkong, di dalam satu areal budidaya gambut.

Konflik Penguasaan Rawa Gambut

Tanah-tanah di Indonesia relatif berstatus tidak bertuan (tanah yang tidak dibebani hak atau tanah negara). Ini karena politik penguasaan lahan dan hutan. Departemen Kehutanan masih berpegang teguh kepada Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 tahun 1967 (sekarang UU No.41 tentang Kehutanan tahun 1999) dimana 71% daratan Indonesia adalah kawasan hutan.

Selain karena politik penguasaan lahan dan hutan oleh Departemen Kehutanan, pengaturan dan penataan agraria (termasuk distribusi tanah) belum sama sekali terjadi. Akibatnya berimplikasi kepada tidak adanya jaminan hak penguasaan dan pengelolaan bagi masyarakat yang memiliki klaim terhadap kawasan budidayanya.

Konflik klaim kawasan budidaya antara masyarakat lokal (adat) dengan pemerintah (negara) bermula dari dua hal tersebut. Fay (2004), menyebutkan 56% kawasan hutan coinside (tumpang tindih klaim) dengan kawasan budidaya masyarakat lokal (adat). Hal ini juga terjadi di kawasan budidaya rawa gambut.

Semisal yang dituturkan seorang kepala desa, Bunawas, di Desa Talang Nangka, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tanah-tanah di sini tidak bersurat, masyarakat mengelola lahan rawa gambut sudah turun-temurun (diwariskan-red), termasuk areal pemukiman.

Kondisi yang demikian, untuk beberapa pedesaan rawa gambut di Sumatera Selatan, Surat Penguasaan Hak (SPH) yang dikeluarkan oleh desa tidak berlaku dan jarang masyarakat mengajukan SPH.

Konflik penguasaan kawasan ini kemudian semakin tajam dan meningkat. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di beberapa kawasan rawa gambut mengalami konflik penguasaan antara masyarakat lokal (adat) dengan perusahaan pengembang. Di Kawasan Rawa Tripa di Aceh-Sumatera Utara, di Kawasan Danau Sentarum di Kalimantan Barat, di Kawasan Semenanjung Kampar di Riau, di Kawasan Rawa Gambut PLG (Pembangunan Lahan Gambut Satu Juta Hektar) di Kalimantan Tengah, perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman menggeser klaim masyarakat yang memiliki sistem hutan.

Konflik Budidaya

Menyimak apa yang disampaikan Onghokham (sejarawan Indonesia) di awal tulisan, “seseorang (anggota masyarakat -red) tak dapat memegang teguh kebudayaannya, kalau dirinya tak hidup di kalangan kebudayaannya tersebut”, tampaknya memberikan penegasan bagi antitesanya. Yaitu perubahan orientasi budidaya yang berkembang ke arah komersil semisal upaya-upaya pembangunan di sektor pertanian (budidaya perkebunan sawit skala besar) dan kehutanan (budidaya hutan tanaman industri) di Indonesia berbenturan dengan budidaya yang sudah berkembang di masyarakat lokal atau adat.

Konflik budidaya tersebut (tentu prosesnya bersamaan dengan asimilasinya) berjalan secara alami dan di beberapa tempat ada penekanan (penggeseran secara paksa). Sistem hutan di Sumatera Barat atau Parak saat ini tak lagi antara tanaman kopi, lada, tanaman pohon, dengan tanaman semusim atau palawija, melainkan “tumpang sari” (kebun campuran) antara tanaman sawit dengan palawija. Dari cerita dan penuturan masyarakat adat setempat hal demikian berlangsung sejak Sumatera Barat menjadi wilayah target PIR-Trans (program transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit) di tahun 1980-an.

Di tempat lain, semisal di OKI, sejak adanya konflik antara masyarakat adat Melayu Riding Rambai dengan PT. Persada Sawit Mas (PSM) tentang 8.000 ha lahan rawa gambut (saat ini sudah dikembalikan seluas 5.000 ha kepada masyarakat),  budidaya kelapa sawit menjadi bayang-bayang yang selalu menghantui budidaya tanaman karet yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat adat di sana sejak lama (dengan cara tumpang sari). Bahkan masa konflik yang memakan waktu 5 tahun, secara kejiwaan sosial masyarakat mendapat pilihan tetap membudidayakan karet atau sawit.


Musuh Bersama

Malaysia sudah lebih dulu menetapkan sawit sebagai tanaman kehutanan. Indonesia mungkin selanjutnya. Debat tentang sawit tanaman hutan sudah lama, sejak nilai ekspor minyak sawit mengalahkan ekspor kayu Indonesia. Pada 1998, Dephut (Departemen Kehutanan) melaporkan devisa negara dari produk hutan mencapai 3,39 milliar US dollar, sementara devisa dari produk perkebunan melebihinya yaitu sebesar 4,13 milliar US dollar.

Sejarah peruntukan dan pemanfaatan lahan di Indonesia memaparkan, areal perkebunan dan pertanian merupakan hasil konversi atau pelepasan dari kawasan hutan. Hal ini yang kemudian menempatkan Departemen Kehutanan adalah sentral dari politik peruntukan dan pemanfaatan lahan di Indonesia –dengan adanya otonomi, paduserasi antarsektor, dan keruangan Departemen Kehutanan merupakan musuh bersama dari sektor-sektor dan daerah, karena kebijakan penguasaan hutan dan lahan (kawasan hutan negara) absolut berada di bawah kewenangannya (UUPK No.5/1967, sekarang UUK No.41/1999).

Dalam satu pertemuan di Bogor yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian IPB (2008), Departemen Kehutanan dalam waktu 5 tahun terakhir sudah melepaskan 5,4 juta hektar kawasan hutan untuk perkebunan dan pertanian (termasuk program satu juta sawah padi di Papua), dan akan menarik kembali kawasan hutan yang dilepas sebelumnya yang menjadi areal perkebunan sawit yang ditelantarkan. Namun pada 2009, ditengarai Departemen Pertanian meminta pelepasan kawasan hutan yang berupa rawa gambut seluas 6,7 juta hektar yang ditandai dengan munculnya Peraturan Menteri Pertanian No.14 tahun 2009 tentang Pengembangan Budidaya Kelapa Sawit di Lahan Rawa Gambut.

Sebagai departemen yang berwenang melepas dan menarik kembali kawasan hutan negara yang sudah diperuntukkan bagi sektor perkebunan dan pertanian, Departemen Kehutanan adalah kunci peruntukan dan pemanfaatan hutan yang saat ini sedang mengusulkan rancangan peraturan pemerintah tentang peruntukkan dan pemanfaatan lahan –sosialisasinya sudah dilakukan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan dalam sebuah acara televisi nasional, yang menyebutkan usulan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tersebut sudah terkatung-katung selama 10 tahun.

Desas-desus yang bergulir saat ini, Menhut Hasan akan segera membuat surat keputusan tentang sawit termasuk komoditas kehutanan menjadi muara dari debat sawit tanaman kehutanan. Jika hal ini menjadi keniscayaan, tak urung hutan Indonesia menjadi hutan sawit. Padahal sawit sebagai tanaman industri yang dikembangkan jauh sebelum Hindia Belanda (1811) di Nusantara, tidak dimaksudkan untuk menggantikan hutan tropis yang ada di hampir seluruh daratan Indonesia. Dan Raffles (1826) sendiri yang memperkenal sawit sebagai tanaman budidaya, pastinya tidak bermaksud demikian, ini dibuktikan saat dirinya mampu membangun dan menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai wahana koleksi botani di Hindia Belanda (Indonesia kini).

Gusur Hutan

Departemen Kehutanan mengklaim seluruh kawasan hutan yang tidak dibebani hak adalah hutan negara. Hutan rakyat yang keberadaannya sudah lama, sudah disadari oleh semua pihak, bertumpang tindih dengan kawasan hutan negara. Beberapa kejadian konflik penguasaan dan pengelolaan kawasan telah menunjukkan hal itu. Bahkan Departemen Kehutanan sendiri (2004), kawasan hutan negara bertumpang tindih dengan klaim masyarakat lokal (adat) sebesar 56%.

Kondisi “tumpang tindih” tersebut menjadi kondusif bagi Departemen Kehutanan sebagai pemegang kendali politik peruntukkan dan pemanfaatan lahan dengan seneenaknya menetapkan peruntukan kawasan hutan yang bertumpang tindih tersbut untuk pertanian dan perkebunan. Selain karena, secara kebijakan-hukum Departemen Kehutanan memiliki kewenangan, secara teknis penataan tata batas hutan dengan non-hutan baru mencapai 13% dari seluruh kawasan hutan negara yang saat ini ditetapkan seluas 137,3 juta hektar. Artinya 87% kawasan hutan tidak dapat dicari bukti teknis peruntukan dan pemanfaatannya.

Hal yang demikian tidak salah bila disebutkan, kawasan hutan tumpang tindih  adalah kawasan hutan yang dikonversi atau dilepaskan untuk pembangunan pertanian dan perkebunan (khususnya sawit). Sawit Watch (2008) menyebutkan pengembangan dan perluasan sawit hingga 7,4 juta hektar telah menuai kejadian konflik dan kekerasan antara masyarakat lokal (adat) dengan perusahaan pengembang sawit pada 2005-2007 mencapai 300 lebih kejadian konflik. Dan KpSHK (2009) menyebutkan wilayah kelola rakyat yang berupa hutan rakyat bertumpang tindih dengan kawasan hutan negara mencapai 16,04 juta hektar (Hutan Rakyat). Tidak mungkin tidak kedua temuan tersebut (oleh Sawit Watch dan KpSHK) berada di lokasi atau kawasan yang sama, karena kedua lembaga tersebut menggunakan basis data yang sama.

Upaya Dephut yang mau menghutankan kawasan hutan negara dengan cara menetapkan sawit sebagai komoditas kehutanan berkonsekuensi ‘memastikan’ hutan sawit akan secara seporadis menggusur hutan (rakyat), mengacu kepada dua hasil amatan dua lembaga pemerhati hutan dan pemerhati konflik perkebunan tersebut di atas.