“Dulu, uji wong perusahaan, cuman sawit yang pacak idup di lahan gambut!” kenang Muhammad

“Dulu, uji wong perusahaan, cuman sawit yang pacak idup di lahan gambut!” kenang Muhammad

Ada satu mitos yang biasanya mengiringi ekspansi perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. Mitos yang menyebutkan bahwa hanya kelapa sawit yang cocok untuk dibudidayakan di lahan tersebut. Ekspansi yang diiringi pencaplokan lahan milik masyarakat, berikut mitos yang dibawanya, berhasil dipatahkan para petani di tiga desa dalam kecamatan Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Perkebunan kelapa sawit skala besar memang “lapar tanah”. Tak heran jika lahan gambut yang terbentang di pesisir Sumatera Selatan tak luput dari incaran ekspansi. Padahal lahan gambut tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat setempat (adat) dari generasi ke generasi.

Secara tradisional lahan gambut merupakan lahan budidaya yang dikelola untuk bermacam peruntukan. Mulai dari lahan budidaya padi sonor, perikanan alam, sumber purun (sejenis rumput rawa) untuk produksi tikar, sumber kayu, hingga lahan penggembalaan kerbau dan sapi. Di bagian gambut padat atau talang, masyarakat membudidayakan karet dan aneka tanaman buah seperti durian dan duku.

Keberlanjutan budidaya di lahan gambut oleh masyarakat setempat di Kecamatan Pangkalan Lampam sempat terancam oleh pencaplokan lahan untuk perkebunan sawit. Sebagaimana yang terjadi atas lahan seluas 5.000 hektar milik petani di tiga desa Desa Rambai, Perigi, dan Air Rumbai.

Kawasan gambut tersebut sempat masuk ke dalam wilayah konsesi perkebunan milik PT. Persada Sawit Mas (PSM). Konflik atas tanah pun terjadi sejak tahun 2005. Setelah melakukan serangkaian aksi penolakan, pada tahun 2008, masyarakat di tiga desa tersebut berhasil memperoleh kembali lahan milik mereka.

Agar lahan tersebut tidak lagi menjadi incaran ekspansi sawit maupun investasi skala besar lain, para petani ketiga desa tersebut berusaha mengoptimalkan budidaya di atas lahan milik mereka. Selain untuk peningkatan ekonomi, optimalisasi lahan juga dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa budidaya di lahan gambut oleh masyarakat tak kalah produktif bila dibandingkan dengan investasi perkebunan.

Kini, di tiga desa tersebut beberapa inisiatif lokal yang muncul sebagai bagian dari penataan produksi di atas lahan gambut pasca konflik agraria yang mereka alami. Salah satunya adalah ujicoba budidaya ikan di kanal-kanal kecil yang mereka gali. Contoh lain adalah yang dilakukan beberapa petani di desa Rambai. Muhammad, salah satu tokoh petani setempat melakukan ujicoba menanam karet (Hevea brasiliensis) di rawa gambut yang tidak selalu terendam.

Dulu, uji wong perusahaan, cuman sawit yang pacak idup di lahan gambut!” kenang Muhammad.  “Dulu, kata orang perusahaan (PT. PSM), hanya kelapa sawit yang bisa hidup di lahan gambut.”

Pada saat bersamaan, Muhammad menyatakan ketidakpercayaannya pada anggapan tersebut. Karena itu dia bertekat mengujinya dengan tanaman budidaya lain yang telah mereka kenal tetapi selama ini hanya mereka budidayakan di atas lahan non-rawa (tegalan).

“Buktinyo, batang karet pacak idup bagus di lahan gambut,” katanya. Rasa puas atas keberhasilan ujicoba yang ia lakukan terlihat dari senyum lelaki yang sempat dipenjara karena konflik dengan perkebunan sawit  itu.

Cikal Hutan Karet di Rawa Gambut

Cikal Hutan Karet di Rawa Gambut

Ujicoba menanam karet di lahan gambut dilakukan Muhammad sejak tahun 2011. Ketika kami mengunjungi kebunnya, pohon karet di kebunnya sudah berusia 2 tahun. Mulai hijau dan menjadi cikal hutan yang berpadu dengan vegetasi rawa.

Keberhasilan Muhammad mengilhami warga desa Rambai. Satu per satu petani rawa gambut di desa itu mulai meniru jejak Muhammad.

#Catatan Syam Asinar Radjam

(Tim PP-SHK / Product Pengetahuan Sistem Hutan Kerakyatan)

 


“Pemerintah dan pengusaha sering mengatakan kepada saya rawa gambut itu ‘no man land’ tidak ada masyarakat disana, dan rawa gambut merupakan lahan terlantar” demikian diungkapkan Abdon Nababan dari Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN) dalam diskusi “Ekonomi Lingkungan Berbasiskan Sistem Hutan Kerakyatan di Rawa Gambut” yang diselenggarakan oleh KpSHK, Rabu/22 Desember 2010.

Ekonomi Lingkungan

Pengantar diskusi yang dipresentasikan oleh Program SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) – Rawa Gambut (Inal Lubis), menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan diskusi “Pengeringan rawa gambut oleh perkebunan sawit dan HTI berkontribusi meningkatkan emisi indonesia. Karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menghentikan ekpansi sawit dan HTI pada rawa gambut sangat penting. Sangat banyak model pengelolaan rawa gambut sebagai sumber ekonomi masyarakat, yang dilaksanakan oleh orang rawa gambut diantaranya sonor, handil, bekayu, budidaya rotan, perkebunan nenas (rakyat), dll.  dengan tetap memperhatikan kaidah kelestarian hutan rawa gambut. Atas penentangan terhadap Ekonomi Liberal maka perlu dilakukan diskusi tentang Ekonomi Lingkungan berbasiskan Sistem Hutan Kerakyatan di Rawa Gambut”.

Membaca Kawasan Lahan Basah

Ali Akbar dari WALHI Eknas dalam presentasinya dengan judul “Membaca Kawasan Lahan Basah”, menyatakan bahwa rawa gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahan basah. Juga menjelaskan keseimbangan, ekosistem seimbang adalah interaksi abiotic dan biotic community harmonis, makhluk yang satu tidak akan mendesak kehidupan makhluk yang lain. Stabilitas suatu ekosistem adalah sifat suatu sistem untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi perubahan tata lingkungan. Sedangkan Destabilisasi Ekosistem adalah peningkatan perubahan tak karuan sehingga mendatangkan ketakberaturan (randomness) dan peningkatan entropi (bagian energi yang tak dapat dipergunakan untuk melakukan kerja).

Data WALHI menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun lahan gambut di Pulau Sumatera telah menyusut 354.981 Ha. Kebakaran lahan gambut pada tahun 1997/1998 di Indonesia menghasilkan emisi karbon sebesar 2,6 milyar ton. Kandungan karbon lahan gambut di Sumatera pada tahun 1990 sekitar 22.283 juta ton, tahun 2002 tinggal 18.813 juta ton atau telah mengalami pelepasan sebanyak 3.47 milyar ton atau 15,5 % dari total karbon Pulau Sumatera.

“Tujuan Pembangunan adalah untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Mutu hidup rakyat adalah derajat dipenuhinya kebutuhan dasar.  Kebutuhan dasar salah satunya adalah kebutuhan untuk memilih keputusan menentukan nasib dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya” demikian ditegaskan oleh Ali Akbar.

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

Merupakan judul presentasi dari Sajogyo Institute (SAINS), oleh Muhammad Yusuf. Menjelaskan tentang HGU dan penggalan cerita dari Kalimantan Selatan, Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dan Desa Hayup, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong.

HGU relatif mudah diperoleh pelaku usaha dengan sejumlah modal tertentu. Berlawanan dengan perlakuan terhadap rakyat yang tanpa/sedikit sumberdaya. Penganaktirian terus terjadi. Sektor perkebunan sebagai tulang punggung penerimaan negara dan penyerap tenaga kerja. Sumberdaya lahan untuk HGU saat ini sebagian besar adalah hasil konversi hutan yang dianggap sebagai tanah milik (dikuasai oleh) negara. Apakah pemanfaatan tanah melalui proses pemberian HGU telah mampu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atau hanya menguntungkan bagi sekelompok golongan?

Telusur data SAINS menyatakan luas pengembangan karet per kabupaten tahun 2007, bahwa total penguasaan perkebunan karet rakyat mencapai 86,43% diikuti perkebunan negara sebesar 7,22% dan sisanya dikuasai oleh perkebunan swasta. Semetara luas pengembangan Kelapa Sawit per kabupaten tahun 2007 sebagian besar perkebunan sawit dikuasai oleh perkebunan swasta yang mencapai sekitar 80,02% dikuti oleh perkebunan rakyat (18,09%) dan selebihnya dikuasai perkebunan negara.

Apakah peningkatan kinerja (iklim) investasi di Kalimantan Selatan turut dibarengi oleh kepastian keberlanjutan nafkah dan peningkatan produktifitas rakyat? Apakah realisasi (laju) investasi yang masuk ke Kalimantan Selatan baik PMDN maupun PMA berjalan seiring dengan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja lokal?

Dibalik penurunan angka kemiskinan, kondisi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan dalam posisi yang relatif stagnan ditengah meningkatnya nilai investasi yang masuk. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 2,14% atau lebih kecil dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja yang mencapai 2,3% maka hal ini memungkinkan adanya penduduk usia kerja yang belum bekerja (pengangguran).

Bukannya menjadi cadangan tenaga kerja, mereka yang terlempar dari usaha pertanian karena tidak terserap industri kemudian menjadi apa yang disebut Marx sebagai relative surplus population. Mereka menjadi pengangguran yang terlempar dari pertanian, tak sanggup masuk ke lapisan tenaga kerja industrial, lalu terlunta-lunta di pedesaan dan perkotaan.

Daya serap  tenaga kerja di sektor pertanian menurun vs investasi sub sektor  perkebunan meningkat. Perkebunan rakyat lebih memiliki kehandalan dari sisi penyerapan tenaga kerja di pedesaan dibandingkan dengan perusahaan besar.

Jika dibedakan berdasarkan komoditas utama Karet dan Sawit maka pada perkebunan karet rakyat lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan perkebunan sawit yang dikelola rakyat. (Data informasi statistik sementara perkebunan tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan).

Sementara pada sektor pertambangan (Agustus 2007 s/d Agustus 2009), penyerapan tenaga kerja tidak menunjukkan perubahan yang signifikan atau stagnan (statis). Kondisi ini (stagnansi penyerapan tenaga kerja) sangat berbeda dengan laju pertumbuhan investasi dan kegiatan usaha di sektor pertambangan yang mengalami peningkatan.

Pilihan strategi pertumbuhan (trickle down effect) dengan titik berat pada pembangunan industri padat modal melalui kegiatan PMDN/PMA di sektor eksploitasi sumberdaya (perkebunan dan pertambangan) sampai sejauh ini belum mampu menunjukkan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja di tingkat lokal/wilayah atau belum mampu menjadi basis keberlanjutan nafkah bagi penduduk.

Namun dibalik kondisi ketidakmampuan aktivitas investasi (padat modal) baik PMDN maupun PMA dalam menyerap tenaga kerja masyarakat pedesaan, disisi yang lain, perkebunan rakyat justru masih menunjukkan kehandalannya dalam memastikan keberlanjutan penghidupan dan produktifitas masyarakat termasuk penyerapan tenaga kerja di pedesaan.

“Industri besar berbasis eksploitasi sumberdaya tidak menyisakan ruang berkembang bagi penduduk lokal kecuali sebagai buruh sehingga kebijakan non-integrasi lah yang dipilih. Membatasi ekspansi, memastikan Kepadatan Agraria cukup, dukungan dan perlindungan terhadap mata pencaharian penduduk lokal. Pada komoditas-komoditas ekspor dimana teknologi dan pasar tidak terjangkau oleh masyarakat, atau yang masuk pada pasar yang lebih luas, lebih baik mereka untuk tidak menanam hal yang sama” ungkap Yusuf.

Bicara Rawa Gambut atau Lahan Basah akan selalu beririsan antara ekosistem lainnya seperti sungai, sawah, hutan rawa (air tawar), hutan rawa gambut, dan lainnya. Konsep ekosistem, akan selalu ada tekanan dari manusia, kemampuan alam untuk pulih, dan sustainability. Kata kunci catatan diskusi menurut Rio Bertoni selaku moderator diskusi, adalah destabilisasi ekosistem, konservasi vs preserpasi, emisi karbon, dan ekonomi lingkungan ekonomi masyarakat lokal.

Mohammad Djauhari (KpSHK) menegaskan “Respon UU No.32 Thn 2009 (Pengelolaan Lingkungan Hidup), menunjukkan ekonomi berbasis pasar telah gagal!” Tambahnya “Sejak zaman Belanda, Handil ditetapkan sebagai batas administrasi kawasan. Pemanfaatan wilayah yang turun temurun beberapa generasi, menunjukkan juga keseimbangan rawa gambut tetap terjaga”.

Menurut Abdon Nababan (AMAN), bicara tentang level ekonomi mulai dari Ekonomi Lahan Basah, Ekonomi Kawasan, Ekonomi Nasional, Ekonomi Global antar bangsa. Sejarah ekonomi berkembang mulanya dari lahan basah, dapat dilihat dari sejarah perkembangan kampung. Membedakan fungsi lahan basah dalam model pengelolaan masyarakat adat, urban, dan pemerintah. Lahan basah dalam logika pemerintah adalah lahan terlantar. Karbon bagi pemerintah merupakan NTFP (Non Timber Forest Product), berapa kenaikan nilai lahan gambut? Seberapa jauh Rawa Gambut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat? Sejauh mana bisa mengoptimalkan kampanye? Buruh? Ekologikal service belum terukur. Hak masyarakat rawa gambut perlu diputuskan. “Pemerintah dan pengusaha mengatakan rawa gambut itu ‘no man land’ tidak ada masyarakat disana, dan rawa gambut merupakan lahan terlantar” ungkap Bang Abdon atas kampanye hitam pengusaha dan politik negatif pemerintah tentang rawa gambut.

“Intinya adalah penguasaan, penegasan Hak Kawasan. HPH Restorasi-Proyek Starling, 300 ribu hektar di Katingan ada interaksi masyarakat dengan Rawa Gambut (Klaim). Penegasan batas wilayah menjadi penting, yang menjadi penguasaan masyarakat lokal atas wilayahnya” tegas Kasmita Widodo (JKPP).

Kesimpulan

“Kesimpulan yang dapat ditarik, antara lain memperjelas status kawasan rawa gambut (klaim), kampanye masyarakat adat atas nilai ekonomi ekologi rawa gambut, memperjelas manfaat secara ekonomi bagi masyarakat lebih besar dari pada investasi asing/swasta, kompilasi data dan sistem kelola rawa gambut oleh masyarakat, dan masyarakat adat yang confidence” terang Rio Bertoni.

Banyak data, fakta dan informasi menegaskan bahwa rawa gambut, hutan lahan gambut bukan ‘no man land’ dan bukan pula lahan terlantar.

Diskusi akan dilanjutkan pada awal tahun 2011, dengan tema “Nasib Perempuan Pinggir Hutan dalam Pemberdayaan untuk Mengatasi Kemiskinan”, oleh Program RMU (Rattan Monitoring Unit) – KpSHK.


Rawa gambut, ekosistem khas Indonesia. Ada tiga pulau besar yang memiliki ekosistem rawa gambut, Yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Total kawasan dengan ekosistem rawa gambut di Indonesia mencapai 22,1 juta ha (sebelumnya 38, 3 juta ha). Pendekatan ekoregionalisme yang digembar-gemborkan KLH baru-baru ini sudah lama diterapkan dalam pembangunan kehutanan di Indonesia, terutama untuk kawasan hutan fungsi lindung dan konservasi. Dan celakanya KLH tidak memiliki tawaran baru untuk ujicoba ekoregionalisme, seperti yang dikutip media nasional, Menteri KLH Gusti Muhammad Hatta menganggap Heart of Borneo sebagai langkah uji coba pembangunan Indonesia berbasis ekoregionalisme (Kompas 11/11).

Dalam kancah teori ekoregionalisme memiliki pesaing konseptual, yaitu bioregionalisme. Pertarungan konseptual antara ekoregionalisme dengan bioregionalisme berbeda dari sisi manusia sebagai kunci utama peubah lingkungan. Pertarungan dua pendekatan ini menemukan titik buntu saat manusia dinisbikan sebagai bagian utama dari lingkungan. Harmoni dalam konsep ekoregionalisme, adanya penyetaraan manusia dengan species lainnya sebagai faktor penyimbang lingkungan. Namun manusia sebagai makhluk sosial yang selalu dinamis dinisbikan, bahkan tak jarang dalam kenyataan, kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada dalam kawasan hutan yang memiliki fungsi konservasi hutan dan alam dihengkangkan dari wilayah hidupnya.

Anti Sosial

Arti ekoregionalisme yang membedakan dengan bioregionalisme adalah 3 pendekatan utama yang dipakai. Ekoregionalime berbasis pendekatan biodiversitas dari flora dan fauna, kesamaan karakter geologis dan ekosistem ansih. Sementara bioregionalisme menekankan pada aspek gejala kesamaan budaya, kesamaan demografi dan kesamaan pengetahuan sosialnya.

Kembali kepada satu kawasan rawa gambut sebagai kawasan khas Indonesia dalam konteks pengelolaan berbasis ekosistem regional, harus memperhatikan dan mempertimbangkan kehidupan sosial, budaya manusia yang hidup dan bergantung terhadap kawasan tersebut. Tidak bisa tidak, pilihan Kementerian Lingkungan Hidup yang melakukan pendekatan pembangunan lingkungan hidup dengan pendekatan ekoregionalisme harus belajar dari Kementerian Kehutananan yang lebih dulu menerapkan konsep tersebut. 

Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan dan Taman Nasional Berbak di Jambi adalah dua model pengelolaan kawasan rawa gambut dengan konsep ekoregionalisme (baca: konservasi hutan dan alam) oleh Kementerian Kehutanan. Dua taman nasional ekosistem rawa gambut ini tidak pernah terdengar semakin bagus karena fungsi konservasinya sebagai hutan rawa gambut, namun lebih cenderung mengalami pengrusakan akibat konversi (illegal conversion) untuk Hutan Tanaman Industri dan perkebunan kelapa sawit (Wetlands International, 2001).

Dua pengelolaan ekosistem hutan rawa gambut yang berbasis ekoregionalisme  tersebut juga tidak menjadi gambaran bagus tentang sebuah pendekatan pro ekologi. Artinya ekoregionalisme yang anti sosial tidak signifikan sebagai pendekatan pengelolaan ekosistem regional sumberdaya hutan dan alam.

Pelik Kewenangan

Hingga saat ini baru 5 propinsi yang mendapatkan penetapan kesepakatan tataruang wilayah propinsi yaitu Bali, Sulawesi Selatan, Lampung, Bengkulu dan Yogyakarta. Banyak propinsi lainnya masih dalam proses penyelesaian. 

Kesepakatan dalam penataan ruang pusat-daerah yang secara substansial menempatkan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai metodologi komplementer penataan ruang (menurut UU No.26 tahun 20067 tentang Penataan Ruang), Kementerian LH seharusnya menggunakan konsep bioregionalisme karena penataan ruang sangat bersifat demografis, tidak dengan ekoregionalisme.

Sementara itu substansi kehutanan (hutan rawa gambut) dalam penataan ruang masih dalam kewenangan Kementerian Kehutanan (berdasarkan UU No.41 tahun 1999) dimana penetapan kawasan konservasi hutan dan alam mutlak oleh Menteri Kementerian Kehutanan. Hal ini yang berbenturan dengan Kementerian LH dalam hal teknis basis penentuan peta dasar penetapan tata ruang dan khususnya perdebatan definisi teknis ekosistem rawa gambut.

Pemberesan soal pelik kewenangan dalam tataruang dan tatakelola sumberdaya hutan dan rawa gambut seharusnya segera dilakukan oleh Pemerintah. Tanpa itu, semua akan berjalan seperti biasanya, carut marut karena tumpang tindih kewenangan dan kebijakan.


Untuk membudidayakan kelapa sawit dan akasia di atas lahan gambut, arealnya perlu dikeringkan terlebih dahulu. Gambut menjadi kering, menyusut dan menjadi padat, bahkan bongkor. Perubahan ini menyebabkan proses oksidasi bahan organik yang disimpan di dalam tanah meningkat dan emisi CO2 tinggi. Laporan dari PEACE memperkirakan bahwa pengeringan gambut berkontribusi sebesar 17% dari emisi nasional. Karena itu, menghentikan pengeringan gambut akan berkontribusi penting dalam pengurangan emisi nasional. Berbagai kegiatan lain di atas gambut yang dikeringkan, misalnya mengairi kembali areal yang dikeringkan, dapat membalikkan emisi dan menyerap karbon (Couwenberg dkk. 2009).

Pemanfaatan hutan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian sangat diperlukan. Dalam pengelolaan sumberdaya alam benang merah yang utama adalah mencegah timbulnya pengaruh negatif terhadap lingkungan dan mengusahakan kelestarian sumber daya alam agar bisa digunakan terus menerus untuk generasi yang akan datang (Salim, 1991).

Ragam pengelolaan lahan gambut oleh masyarakat telah ada cukup lama, seumur sejarah penguasaan manusia atas alam dan lingkungannya, berikut beberapa pemanfaatan rawa gambut sebagai sumber ekonomi untuk rakyat hasil temu-kenal KpSHK :

  1. Sonor. Kegiatan sonor di Desa Rambai telah dilakukan sejak tahun 60-an, kegiatan ini adalah penanaman padi yang memanfaatkan lahan gambut pada saat musim kemarau.Desa Rambai dan Perigi di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI-Sumsel, memiliki tradisi menanam padi di lahan gambut atau mereka sebut dengan bersonor. Dalam pengelolaannya sonor tidak menjadi tanaman tunggal, tapi juga diselingkan dengan tanaman palawija serta tetap menanam tanaman keras (buah – buahan).
  2. Handil. Pengelolaan kawasan rawa gambut ala masyarakat adat di kawasan bekas PLG di Kalimantan Tengah dengan cara handil yang sudah dilakukan sejak lama oleh nenek moyang masyarakat setempat. Handil adalah kegiatan membuat parit kecil selebar ukuran sampan kecil (biduk) yang biasa menjadi alat transportasi air masyarakat adat dayak. Pembuatan parit atau handil tersebut kemudian yang dikembangkan menjadi batas wilayah kelola antar masyarakat (bahkan dalam perkembangannya handil menjadi batas administrasi keadatan) di kawasan rawa gambut di Kalimantan Tengah.
  3. Bekayu. Pengertian orang melayu yang tinggal di kawasan rawa gambut OKI-Sumsel, aktifitas bekayu tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan lokal yang terbentuk secara turun temurun. Sedikit yang mengetahui bagaimana bekayu bisa muncul dan tetap ada dalam budaya oranga rawa gambut OKI. Bekayu adalah bentuk kerjasama antar anggota masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah dan ekonomi secara mikro.
  4. Bekayu, adalah aktifitas yang dilakukan secara kelompok untuk memperoleh bahan bangunan untuk rumah tinggal. Kayu yang dimaksud bukanlah pohon yang tegak di atas permukaan, melainkan kayu-kayu yang tumbang dan kemudian secara alami tertimbun dalam lapisan-lapisan bahan organik gambut. Kayu yang didapat sudah tertimbun selama puluhan tahun dalam pirit gambut.
  5. Rotan. Dari 118 KK atau sekitar 414 jiwa penduduk yang mendiami kampung Mancong (Kalimantan Timur), 97% (115 KK) adalah kelompok petani rotan yang membudidayakan rotan jenis pulut merah (Daemonorops crinita) di lahan milik Kampung. Wajar bila dalam sekali panen, masyarakat mancong bisa mendapatkan hasil sebanyak 20 ton rotan basah.
  6. Di Desa Tangkit Baru, Di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi – Jambi, yang sejak tahun 60-an telah menetap di kawasan lahan bergambut, telah mengelola lahan gambutnya dengan tanaman nenas serta tanaman keras (rambutan), dan saat ini masyarakat mengusahakan perikanan (patin) rawa gambut.
  7. Di Tebing Tinggi, Kabupaten Siak, Riau, sejak lama daerah ini menjadi penghasil sagu dimana masyarakat menanam tanaman sagu di lahan gambut mereka. Sagu dari daerah ini pemasok kebutuhan sagu Malaysia dan Singapura.

Pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan maupun asset pengalaman.

Pemberdayaan ekonomi lokal adalah bagaimana membangun kapasitas itu sendiri sehingga mereka mampu mengelola potensi-potensi yang dimilikinya secara optimal. Kapasitas dimaksud pada gilirannya merupakan fungsi dari dan ditentukan oleh tingkat akses masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan langsung dengan pengembangan kemampuan ekonomi mereka dan iklim yang kondusif dimana mereka bekerja, keterbatasan akses pada aspek-aspek perekonomian telah membatasi peluang mereka untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya.

Salah satu misi KpSHK adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan kelompok pelaku SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) berbasiskan sumber kekayaan yang mereka miliki. Tujuan jangka pendeknya adalah munculnya pelaku usaha di masyarakat lokal (dalam/sekitar hutan), dan terciptanya peluang pasar bagi pelaku SHK berbasiskan sumber kekayaan yang mereka miliki.

Perlu dilakukan diskusi tentang Ekonomi Lingkungan berbasiskan Sistem Hutan Kerakyatan di Rawa Gambut, dengan tujuan melihat kembali potensi dari ragam kelola lahan gambut masyarakat untuk tujuan ekonomi ekologi berkelanjutan, bukan pembatasan akses, dan bukan menjadikan kemiskinan justru berkelanjutan. Dan merefleksikan kembali misi KpSHK yaitu misi pemberdayaan ekonomi kerakyatan kelompok pelaku SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) berbasiskan sumber kekayaan yang mereka miliki.

Berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan hutan tanaman di atas lahan yang terdegradasi akan gagal mencapai pengurangan emisi tanpa adanya penegakan hukum, pemantauan dan pengamanan yang efektif untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal, adanya insentif bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lokal yang telah melestarikan hutan dan lahan gambut mereka, serta berbagai program dan kebijakan yang konsisten diberbagai sektor dan lembaga.

Dengan demikian, harapan anak dan cucu bangsa ini di masa depan akan semakin cerah, karena mereka tidak akan terwarisi berbagai masalah akibat perusakan lingkungan, namun mereka akan terwarisi suatu aset yang sangat berharga bagi umat manusia di masa datang.

Sebenarnya, bumi ini mampu untuk memenuhi
kebutuhan hidup semua manusia di dunia.
Tetapi, tidak akan pernah sanggup untuk memenuhi
keserakahan dari satu manusia saja…”
(Mahatma Gandhi)

Di dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama untuk bidang ilmu tanah, gambut dikenal dengan sebutan Histosols (Soil Survey Staff, 1999) atau yang populer disebut peat  (Andriesse, 1988). Penamaan gambut diambil dari nama Kecamatan Gambut, dekat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di kecamatan tersebut usaha pertanian pada lahan gambut dapat berhasil dengan baik untuk pertama kalinya, yaitu pada awal 1930an. Atas dasar itu para ahli ilmu tanah di indonesia sepakat untuk menggunakan istilah peat sebagai gambut.

Gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahan basah dengan sumberdaya hayati yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung sistem kehidupan (life supporting system). Pemanfaatan lahan gambut pada sektor pertanian, terutama pada subsektor perkebunan dan kehutanan, tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Namun pemanfaatan lahan gambut yang intensif sehingga mengakibatkan luasan hutan rawa gambut pada dua dekade terakhir terus mengalami penurunan yang tajam, kurang diikuti oleh pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut secara proporsional. Faktanya lahan gambut mempunyai sifat mudah rusak serta mempunyai daya dukung fisik yang sangat rendah. Pengembangan lahan gambut tidak terlepas dari kegiatan pengaturan tata air dan pengelolaan tanah yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Lahan gambut sebagai media tumbuh harus selalu mempunyai kandungan air di atas batas kritis dan bahan gambutnya harus selalu dipertahankan dalam keadaan stabil. Emisi carbon (C) dari lahan berbahan organik tinggi ini telah menjadi isu penting. Disamping upaya peningkatan produksi, pengurangan emisi-C dari lahan gambut harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan gambut ke depan (Sabiham, 2010).

Kearifan tradisional masyarakat Banjar dan Bugis dalam mengelola lahan gambut untuk pertanian di Pesisir Selatan dan Barat Kalimantan serta Pesisir Timur Sumatera dimulai dari pemilihan lahan, cara pembuatan saluran, mengatur tata air, mengolah tanah, menanam, sampai dengan cara panen, dilakukan dengan cara-cara tradisional dalam sistem handil.
Temu-kenal KpSHK atas ragam kelola kawasan rawa gambut oleh masyarakat terekam dalam waktu panjang semisal Handil. Pengelolaan kawasan rawa gambut ala masyarakat adat di kawasan bekas PLG di Kalimantan Tengah dengan cara handil yang sudah dilakukan sejak lama oleh nenek moyang masyarakat setempat. Handil adalah kegiatan membuat parit kecil selebar ukuran sampan kecil (biduk) yang biasa menjadi alat transportasi air masyarakat adat dayak. Pembuatan parit atau handil tersebut kemudian yang dikembangkan menjadi batas wilayah kelola antar masyarakat (bahkan dalam perkembangannya handil menjadi batas administrasi keadatan) di kawasan rawa gambut di Kalimantan Tengah.  di Desa Rambai dan Perigi di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI-Sumsel, memiliki tradisi menanam padi di lahan gambut atau mereka sebut dengan bersonor yang sudah dimulai sejak tahun 60-an. Dalam pengelolaannya sonor tidak menjadi tanaman tunggal, tapi juga diselingkan dengan tanaman palawija serta tetap menanam tanaman keras (buah–buahan). Di Desa Tangkit Baru, Di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi – Jambi, yang sejak tahun 60-an telah menetap di kawasan lahan bergambut, telah mengelola lahan gambutnya dengan tanaman nenas serta tanaman keras (rambutan), dan saat ini masyarakat mengusahakan perikanan (patin) rawa gambut. Di Tebing Tinggi, Kabupaten Siak, Riau, sejak lama daerah ini menjadi penghasil sagu dimana masyarakat menanam tanaman sagu di lahan gambut mereka. Sagu dari daerah ini pemasok kebutuhan sagu Malaysia dan Singapura.

Sistem Informasi Rawa Gambut (SIRG)

Merupakan sebuah sistem pengumpulan, pengelolaan dan distribusi data dan informasi berkaitan dengan wilayah hutan rawa gambut dengan ragam isu yang melingkupinya.

SIRG sebagai bangunan dasar untuk mendorong terjadinya produksi-distribusi informasi orang rawa gambut dengan segala persoalannya akan direplikasikan ke wilayah-wilayah rawa gambut lainnya, terutama untuk memotret potensi ekonomi lokal dari pengelolaan rawa gambut yang berkelanjutan dan demi memperoleh gambaran potensi-potensi pengurangan pelepasan emisi karbon demi tujuan mitigasi perubahan iklim secara partisipatif.

SIRG sebagai pintu masuk bagi pemberdayaan masyarakat lokal yang berada di kawasan rawa gambut akan didorong bagi penyiapan masyarakat untuk secara aktif merespon positif upaya adaptasi dan mitigasi bencana lingkungan karena adanya perubahan alih fungsi lahan dan hutan rawa gambut besar-besar dan massif untuk pembangunan perkebunan besar kelapa sawit, tambang, dan hutan tanaman industri.

Konsorsium Pendukung Sistem hutan Kerakyatan (KpSHK) telah melakukan aktivitas pembangunan  Sistem Informasi Rawa Gambut (SIRG) yang bertujuan untuk menjadikan informasi sebagai salah satu penggerak perubahan di masyarakat. Dalam struktur SIRG ini, pusat informasi  yang ada di masyarakat, berupa Rumah Informasi Masyarakat (RIM) yang berfungsi sebagai titik distribusi informasi baik kedalam maupun keluar.

Sebagai rakyat yang berdaulat, rakyat berhak atas informasi yang benar, berhak menerima dan berhak menolak pembangunan perkebunan besar kelapa sawit, tambang, dan hutan tanaman industri di wilayahnya.


Undang-Undang Hortikultura (UUH) disahkan DPR beberapa waktu lalu. Pengesahan UUH tersebut cacat, beberapa kementerian teknis tidak dilibatkan, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. DPR telah memfasilitasi hanya Kementerian Pertanian yang pengembangan masa datangnya ke subsektor perkebunan (monokulturisme).

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lahan serta peruntukan lahan hutan sedari dulu menjadi problematika utama di Indonesia. Walau selalu didengungkan kawasan hutan yang berhutan tinggal separuhnya (KpSHK memperkirakan hanya kawasan hutan fungsi konservasi dan fungsi lindung yang saat ini masih berhutan, sekitar 72 juta ha sisa hutan Indonesia), baik oleh Kementerian Kehutanan maupun oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sektor lainnya seolah tutup mata untuk bersama-sama berupaya melakukan perbaikan dan penyelamatan hutan (ekosistem) Indonesia.

Trend tutup mata ini sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Alih fungsi lahan hutan untuk pertanian sudah tidak memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan. Pada 2008, Kementerian Kehutanan (Direktorat Jenderal Planologi) akan segera mengambil alih kembali kawasan hutan yang dikonversi untuk lahan pertanian. Sekitar 5,4 juta hektar selama rentang 5 tahun hingga 2008, ada penelantaran hutan konversi pertanian (Ditjend Planologi, 2008).

Mari kita hitung! Pembukaan hutan untuk Program Sawit Perbatasan seluas 1,8 juta ha yang diprotes oleh banyak kalangan dari kelompok masyarakat sipil, kini tak jelas seberapa besar yang sudah ditanam tanaman sawit. Di Kalimantan Timur, cadangan penanaman tanaman sawit untuk 300.000 ha yang ditanam setelah pembersihan lahan (baca: pengambilan kayu), terbukti hanya 300 ha yang ditanami sawit, sisanya terlantar (Kompas, 2006).

Alih-alih belakangan, demi alasan pemanfaatan lahan terlantar Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2009 tentang Budidaya Kelapa Sawit di Rawa Gambut. Sejak ada komitmen Pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi GRK (gas rumah kaca) 26%-41% hingga 2020 dari pembakaran lahan gambut karena alih fungsi hutan rawa gambut menjadi lahan perkebunan sawit, peraturan ini ‘dihentikan sementara’ pelaksanaannya. Padahal sejak 2009, total pembukaan rawa gambut sudah mencapai 7 juta ha (dari berbagai sumber, 3 juta ha di Sumatera, 4 juta ha di Kalimantan).

UUH yang baru disahkan tersebut tak ayal mengincar kawasan hutan rawa gambut fungsi konservasi dan lindung yang selama ini menjadi habitat satwa langka dan dilindungi, sumber keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan ekonomi orang rawa gambut. Karena di dalam UUH, pendefinisian Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang bisa hidup dan tumbuh berkembang di semua jenis tanah dan lahan di seluruh daratan Indonesia.

Definisi Hortikultura dalam UUH mengabaikan kepentingan pembanguan berkelanjutan dimana pembangunan dunia saat ini harus mengacu kepada keseimbangan antara kepentingan ekonomi-sosial-lingkungan (baca: keseimbangan-keberlanjutan). Dan dalam sejarah pertanian Indonesia, masyarakat pertanian Indonesia bukan masyarakat pertanian hortikultura. Budidaya hortikultura adalah pertanian selingan (secondary agriculture).

KpSHK sebagai organisasi yang mendukung demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat pinggir hutan dengan sistem hutan kerakyatan menyatakan protes keras atas lahirnya UUH. Beberapa alasan protes:

  1. Undang-Undang Hortikultura akan mengambil alih pemanfaatan kawasan-kawasan hutan rawa gambut dari fungsi konservasi dan lindung untuk pengembangan pertanian komersial yang abai terhadap kepentingan sosial dan lingkungan hidup, yaitu keberlanjutan kehidupan dan kelestarian lingkungan.
  2. Undang-Undang Hortikultura akan menjadi jalan pelanggegangan sistem perkebunan yang abai terhadap keadilan sosial sedari diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda hingga Pembangunan Pertanian Swasembada Pangan di Orde Baru.
  3. Undang-Undang Hortikultura, adalah kebijakan pertanian yang sembrono yang telah melalaikan keterlibatan kementerian teknis yang sangat berwenang dalam penentuan pelaksanaan pembangunan Indonesia di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.
  4. Undang-Undang Hortikultura mengandung penyesatan dalam pendefinisian Hortikultura yang dapat hidup dan tumbuh di seluruh daratan Indonesia tanpa mempertimbangkan kekhasan tumbuhan dan satwa di setiap kawasan beradasarkan ekosistem alamiahnya.
  5. Undang-Undang Hortikultura tidak mempertimbangkan penyelamatan ekosistem rawa gambut (daratan) yang berfungsi untuk pencegahan perubahan iklim.

Info lebih lanjut hubungi di Sekretariat KpSHK (Aftrinal Lubis dan Mohammad Djauhari) di telp/fax: 0251 8380301, e-mail: kpshk@kpshk.org.


“Buyuang ….! Pulanglah ke kampuang, makam ongku waang lah jadi sawit kiniko!”

Oleh : Aftrinal Sya’af Lubis, SP.*

Ketika Sawit Watch (SW) menyoroti ekpansi besar-besaran 500.000 ha perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat, saya teringat kampung halaman saya di Pasaman Barat. Jangan-jangan kebun nanas ongku saya di Hutanagodang sudah jadi sawit, saya tidak bisa lagi menikmati manisnya salak Tampus, tak dapat lagi menanti durian jatuh di Tamiang. Wisata Sungai di Hulu Bonda tak ada lagi. Jangan-jangan…kuburan kakek saya juga sudah di sulap jadi sawit. Tahun depan saya harus segera pulang kampung untuk menikmati ini semua, sebelum menyesal ini tinggal kenangan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini kelapa sawit menjadi tanaman primadona bagi warga Pasaman Barat. Saat ini luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat hampir mencapai 200.000 hektar berupa Perkebunan Besar Nasional, Perkebunan Besar Swasta Nasional, Perkebunan Rakyat dan Petani Pekebun. Tidak pernah dikaji dari dampak lingkungan yang ditimbulkan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Sebanyak 19 perusahaan kelapa sawit di Pasaman Barat (Pasbar) tidak memperhatikan faktor lingkungan terutama Daerah Aliran Sungai (DAS), diungkap oleh PPH Dinas Kehutanan Pasaman Pasbar.

Pemupukan kelapa sawit di Pasaman Barat menggunakan pupuk kimia yang meracuni lingkungan. Pupuk-pupuk tersebat sebagian besar diimpor dari Malaysia. Apabila luasan kebun kelapa sawit di Pasaman Barat 200.000 ha, maka pupuk yang diberikan ke dalam tanah sebanyak 100.000 ton/th, yang akan meracuni tanah dan perairan.

Kartodiharjo dan Sunaryo (1991) menyatakan bahwa “sejarah perkembangan perkebunan di negara berkembang termasuk indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian pertanian komersial yang bercorak kolonial. Sistem  yang  di bawa  oleh  pemerintah kolonial  atau yang  didirikan oleh korporasi  kapitalis  asing  itu  pada dasarnya  adalah sistem perkebunan eropa,  yang berbeda dengan sistem kebun (garden sistem) yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa pra-kolonial.

Dua model pengembangan perkebunan tersebut jelas terdapat perbedaan yang nyata. Istilah sistem kebun (garden sistem) sama dengan sistem hutan kerakyatan, wilayah kelola rakyat, atau istilah lokal yang mencerminkan tata kelola masyarakata adat/lokal diantaranya adalah parak di Sumatera. Sistem pertanian ini menyesuaiakan dengan kondisi alam, menunjukkan berbagai keanekaragaman tanaman.

Kebun-kebun Besar Kelapa Sawit, termasuk perkebunan yang dikembangkan dengan sifat komersial dan melayani pasar atau kebun besar. Identifikasi awal terhadap model pengembangan kebun besar dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda mengenalkan kopi di bumi priangan (Jawa barat). Hal ini terjadi sebelum masa liberal. Pada masa inilah sebenarnya sedang dilakukan semacam ‘pilot project’ bagaimana membuat sistem perkebunan besar untuk melayani pasar di Eropa.

Saat ini indonesia sebagai negara yang memiliki luas kebun kelapa sawit terluas di dunia, yakni 7,8 juta ha. Hal ini dilakukan dengan menkonversi hutan-hutan dan kebun-kebun rakyat menjadi perkebunan kelapa sawit.

Luas kebun kelapa sawit di Sumatera Barat tahun 2008 seluas 310.281 ha dan rencana ekspansi 500.000ha (Sumber : Sawit Wtch, 2009). Perkebunan kelapa sawit sebagai saalah satu penyebab utama penggundulan hutan di indonesia, yang telah menghancurkan habitat spesies langka, termasuk Orang Utan dan Harimau Sumatera. Mekanisem pembakaran, yang digunakan pada pembukaan lahan dan pengeringan gambut untuk selanjutnya ditanami sawit, menhasilkan jutaan ton karbondioksida (CO2) dan membuat indonesia menjadi peng-emisi CO2 terbesar ketiga di dunia.

Tidak hanya hutan indonesia yang terancam karena kelapa sawit. Diperkirakan sekitar 60-90 juta orang di indonesia yang menggantungkan kehidupan mereka pada hutan akan kehilangan tanah karena ekspansi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat tersebut telah mengelola tanah mereka dari generasi ke generasi, menanam tanaman pangan dan tanaman komersial, memanen bahan obat-obatan, dan memperoleh bahan bangunan dari hutan. Perkebunan kelapa sawit telah mentransformasikan tanah tersebut menjadi perkebunan monokultur, dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses transformasi tersebut sangat merugikan masyarakat.

Dampak Sosial Ekspansi Perkebunan Sawit

Kelompok yang paling mengalami eksploitasi akibat ekspansi perkebunan sawit adalah masyarakat adat yang hidup di dalam atau sekitar hutan. Menurut Sawit Watch sedikitnya 50 – 100.000 ha tanah dan kebun masyarakat adat ini digusur paksa oleh perusahaan kelapa sawit secara sepihak. Sebagian kecil korban gusuran akan mendapat ganti rugi tanam-tumbuh saja, sedangkan sebagian besar korban lainnya tidak mendapatkan kompensasi apapun. Sedikitnya 20 masyarakat adat setiap tahunnya mesti berurusan dengan aparat kepolisian dan berujung pada hukuman tindak pidana akibat melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak kelolanya.

Selain itu, petani plasma yang selalu dijadikan slogan sebagai mitra dari perusahaan kelapa sawit juga tak luput dari eksploitasi. Beragam model penghisapan yang dilakukan oleh perusahaan seperti penyerahan kebun kepada petani tidak tepat waktu, kualitas kebun plasma yang buruk dan tidak sesuai ukuran, jumlah utang dan bungan kredit yang dibebankan terlalu tinggi dan tidak transparan. Juga penyedian bibit, pupuk, pestisida dan lat-alat kerja lainnya dimonopoli oleh perusahaan induk atau mitranya, penentuan harga TBS secara sepihak oleh perusahaan induk, kenaikan jumlah beban kredit dan bunga utang untuk kebun replanting dan pola kemitraan baru dalam bentuk pengelolaan satu manajemen hanya akan semakin memiskinkan petani.

Dampak sosial lainnya adalah perampasan hak-hak kaum buruh di perkebunan kelapa sawit. Perlindungan dari kecelakaan kerja yang sangat minim, upah yang tidak layak, rentan terhadap segala bentuk pelecehan dan dari sekitar 3 juta orang buruh di kebun kelapa sawit saat ini 65% dari jumlah itu adalah buruh tanpa kontrak kerja.

Dampak Budaya

Kedatangan perkebunan kelapa sawit telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dan menghancurkan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal. Di beberapa kasus, lokasi-lokasi peninggalan kebudayaan yang cukup penting, termasuk makam nenek moyang, dihancurkan dan ditanam kelapa sawit. Aspek lain adalah kebudayaan masyarakat adat juga hilang.

Tradisi dan ritual yang telah menjadi bagian dari pratek pertanian didalam hutan Juga telah hilang, seringkali disebabkan oleh hilangnya sistus keramat yang telah dihancurkan. Akibatnya, Tradisi dan bahasa juga dilupakan. Kebudayaan masyarakat adat jarang sekali didokumentasikan secara tertulis dan apabila praktek kebudayaan tersebut  telah mati maka semua unsur penting kebudayaan telah musnah hilang tanpa bekas.

Manisnya sawit di Pasaman Barat melenakan masyarakat akan racunnya, apa lagi yang akan diwariskan kepada cucu kemenakan nanti ? ….

___________________________________________

Keterangan Literatur :

Sawit Watch (SW) adalah jaringan organisasi non-pemerintah dan individu yang prihatin dengan makin meluasnya areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan makin merebaknya konflik antara masyarakat dan kerusakan serta makin melajunya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh pembangunan perkebunan sawit skala besar di Indonesia dan persoalan lingkungan lainnya. Organisasi ini didirikan untuk menahan laju ekspansi perkebunan Sawit skala besar di Indonesia.

Alamat SW :

Jl. Taman Sempur Kaler No.1, Bogor, Jawa Barat 16154

Telepon : 0251-352171, Fax : 0251-352171, Hp : 0812-110-1016

Email : info@sawitwatch.org / rudy@sawitwatch.org

Website : www.sawitwatch.org, www.sawitwatch.or.id

Mitra Kerja dan Jaringan SW:

Indonesia : WALHI, ELSAM, KpSHK, Forest Watch Indonesia

Internasional : SSWC, AID Environment, FOE Internasional

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

Busuknya sektor pemerintah dan sektor swasta karena korupsi hanya melahirkan kemiskinan, kebodohan dan ketidakberdayaan rakyat banyak. Korupsi yang terjadi karena perselingkuhan kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi membuat semakin lebarnya jurang kesejahteraan. Karena itulah Indonesia Corruption Watch (ICW) percaya bahwa pemberantasan korupsi akan berjalan efektif jika ada pelibatan yang luas dari rakyat sebagai korbannya. ICW mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan bisnis.

LSM WAMPEL (Wadah Muda Peduli Lingkungan Pasaman Barat).

Jl. Bhinneka Tunggal Ika 7, Pasaman Baru Simpang Empat Pasaman Barat

Telp. 075365646, wampelmail@yahoo.com, http://www.lsmwampel.com

____________________________________________________________________________

*Aftrinal Sya’af Lubis, SP.

Putra dari M.Sya’af Lubis Sutan Dunia (alm.) bin Bagindo Rajo Mudo. Kenagarian Ujung Gading. Pasaman Barat.


Surat Terbuka (12/5) KpSHK dan Orang Rawa Gambut. Pemberian penghargaan UNESCO tentang penyelamatan alam Riau melalui pembentukan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu seluas 178.722 hektar kepada Gubernur Riau M Rusli Zainal dan Sinar Mas bukan prestasi penyelamatan lingkungan hidup dan alam.

Sejarah peruntukkan dan alih fungsi hutan rawa gambut di Riau sangat mengenaskan. Dari 4 juta hektar hutan rawa gambut Riau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir justru telah dialihfungsikan menjadi areal perkebunan besar kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang jumlahnya mencapai 3 juta hektar. Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu adalah sisa kawasan hutan rawa gambut yang tidak mungkin lagi dikonversi bagi peruntukkan lain, karena kawasan tersebut merupakan hutan rawa gambut dalam dan merupakan wilayah dengan biodiversitas tinggi.

Salah satu alasan pemberian penghargaan UNESCO tersebut kepada Gubernur Riau dan Sinar Mas, karena Gubernur Riau sebagai kepala pemerintahan tertinggi di Riau mendukung pembentukan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yang diinisiasi oleh Sinar Mas yang memberikan areal produksinya seluas 72.255 hektar untuk kawasan tersebut.

Sebelum menjadi dilema publik, mana aktor penyelamat lingkungan dan mana aktor perusak lingkungan pemberian penghargaan UNESCO tersebut hendaknya dibatalkan demi keadilan sosial dan lingkungan.

UNESCO Harus Obyektif

Pemberian penghargaan apapun harus didasari oleh obyektivitas. Pemberian areal produksi Sinar Mas untuk Cagar Biosfer Giam Siak Kecil adalah kewajiban setiap perusahaan atau industri sektor kehutanan, apalagi demi kepentingan pelestarian dan keberlanjutan biodiversitas Indonesia.

Sinar Mas adalah perusahaan yang memiliki areal konsesi dan ijin operasi perkebunan besar sawit dan HTI di Riau. Dengan begitu tidak mungkin tidak Sinar Mas merupakan salah satu perusahaan yang melakukan konversi dari 4 juta hektar hutan rawa gambut di Riau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pemberian 72.255 areal produksi Sinar Mas untuk Cagar Biosfer Giam Siak Kecil sangat tidak imbang dengan dengan pengrusakan hutan rawa gambut karena konversi ke perkebunan besar sawit dan HTI oleh Sinar Mas, 3 juta hektar hutan rawa gambut di Riau salah satunya karena adanya operasi perkebunan sawit (Sinar Mas Group memiliki areal perkebunan besar sawit 159.072 hektar, Scale Up-2009) dan HTI (APP-Asia Pulp Paper memiliki ijin seluas 1.139.164, Scale Up-2009) hektar dari Sinar Mas.

Dampak lain konversi 3 juta hektar hutan rawa gambut di Riau yang sebagian ijin pembukaannya diajukan oleh Sinar Mas telah menimbulkan konflik sosial baik kekerasan maupun konflik tenurial dengan masyarakat lokal (adat) setempat. Konflik kekerasan dan tenurial tersebut hingga kini tidak terselesaikan.

Dua hal mendasar tersebut di atas hendaknya menjadi pertimbangan utama obyektivitas bagi UNESCO sebelum memberikan penghargaan penyelamatan alam melalui pembangunan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu kepada Gubernur Riau dan Sinar Mas. Bukan sebatas karena keberhasilan pembangunan Cagar Biosfer itu sendiri. Dan Pemerintah Propinsi Riau dan Sinar Mas (utamanya) seharusnya bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan rawa gambut di Riau karena alih fungsi ke perkebunan besar dan HTI selama ini.


Wilayah Kelola Rakyat, Hutan-Gambut Rendah Karbon

(Release Bersama KpSHK, Save Our Borneo, dan WALHI Eksekutif Daerah Kalteng)

Janji Pemerintah Indonesia kepada dunia untuk menurunkan 26% emisi karbon hingga 2020 sudah menyentuh ranah paling rawan pelepasan emisi dan konflik sumberdaya alam, yaitu hutan-gambut. Hampir 50% emisi karbon Indonesia berasal dari kebakaran hutan-lahan dan alihfungsi hutan-gambut untuk pembangunan. Dugaan ini diyakini parapihak akan menyebabkan Indonesia berada di posisi ketiga dunia sebagai negara pengemisi karbon terbesar. Dan 60% kawasan hutan-gambut tumpang tindih klaim antara masyarakat lokal (adat) dengan negara sejak diberlakukannya ‘kawasan hutan politik’ dari sejak jaman Kolonial Belanda (1870-an).

Kawasan hutan-gambut saat ini tinggal 137,3 juta ha atau setara dengan 70% luas daratan Indonesia. Kementerian Kehutanan mengakui 50% kawasan hutan-gambut sudah rusak dan tidak berhutan (bila hutan didefinisikan sebagai tegakan dari tumbuhan). Kawasan hutan yang berupa rawa gambut di seluruh Indonesia diperkirakan masih seluas 38 juta ha (terluas di Sumatera, Kalimantan dan Papua).

Hutan-gambut yang terbentang dari Sumatera hingga Papua sudah sejak lama menjadi ruang hidup masyarakat lokal (adat). Terbukti, praktik-praktik pemanfaatan hutan-gambut oleh masyarakat lokal (adat) masih berlangsung hingga sekarang dalam skala kecil dan berkelanjutan. Pemanfaatan hutan-gambut sebagai hutan sagu di Tebing Tinggi-Riau mampu menjadikan desa-desa di Tebing Tinggi pemasok sagu ke Malaysia dan Singapura secara berkelanjutan, sebagai kebun buah (durian, duku dan nanas) dengan pola parit di Tangkit Baru-Muaro Jambi, sebagai hutan-gambut karet dan tempat pengembalaan ternak di Ogan Komering Ilir-Sumatera Selatan, dan sebagai hutan-gambut karet (handil) di Kelawa-Kalimantan Tengah dan ragam kelola hutan-gambut lainnya oleh masyarakat.

Ragam kelola masyarakat atas hutan-gambut tersebut merupakan kawasan rendah pelepasan karbon (low carbon area) karena masyarakat mengelola hutan-gambut berdasarkan pengetahuan setempat dan menganut nilai-nilai tradisi (adat-istiadat yang berlaku) dan hanya mengambil manfaat dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK, semisal buah, getah, madu dari sarang lebah di pohon madu, hasil ternak dan lain-lain).

Segera Akui Daerah Rendah Karbon

  • Ada 16,7 juta ha wilayah kelola rakyat yang berupa hutan-gambut di seluruh Indonesia yang kini terancam oleh penyebab konflik tenurial dan sumberdaya hutan-gambut, yaitu pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Perkebunan Kelapa Sawit. Keterancaman 16,7 juta ha wilayah ini karena belum adanya penetapan status (pengakuan atau rekognisi) atas kawasan tersebut oleh Pemerintah baik hak pengelolaan maupun hak milik dari hutan-gambut yang diklaim masyarakat. Diproyeksikan hingga 2015 HTI yang ada dan rencana perluasannya akan mencapai 9 juta ha, dan perkebunan sawit 6,7 juta ha.
  • Tanpa kejelasan atau pengakuan Pemerintah bagi wilayah kelola rakyat tersebut, pembangunan HTI dan perkebunan kelapa sawit akan mengambil keuntungan dengan cara ‘memancing di air keruh’ seperti selama ini terjadi. Ketidakjelasan dan tidak adanya jaminan hak kelola dan milik atas hutan-gambut bagi klaim masyarakat, maka praktik tatakelola yang buruk, penyelewengan kewenangan dan pemberian ijin pengusahaan hutan-gambut (bad governance) akan terus berlangsung. Pemerintah sudah seharusnya segera mengeluarkan kebijakan untuk pengakuan daerah-daerah rendah karbon yang dikelola masyarakat di kawasan hutan-gambut, sekaligus menyetop perluasan HTI-perkebunan sawit.

Informasi lebih lanjut hubungi

KpSHK-Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan

Jl. Sutiragen V No.14, Indraprasta I, Bantarjati-Bogor, Jawa Barat-Indonesia 16153

Telp/Fax: +62-251 8380 301; E-mail: kpshk[at]kpshk.org

Release ini didukung oleh:

  1. KpSHK-Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan. cp: Moh. Djauhari (Koordinator Nasional KpSHK)
  2. Save Our Borneo: Palangkaraya, Kalimantan Tengah. mailto: info[at]saveourborneo.org – cp: Nordin
  3. Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah Jl. Virgo IV No 129 Komplek Amaco Palangkaraya – Kalimantan Tengah 73112 Telp. +62- 536 – 3229202 Faks. +62- 536 – 3238382 E-mail: kalteng[at]walhi.or.id – Web: www.walhikalteng.org – cp: Arie Rompas (Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalteng)
  4. WALHI Sumsel: jl. Sumatera no 771 RT 03/04 kel. 26 Ilir, Kec. Ilir Barat I Palembang 30136. t/f: 0711-361524 cp: Anwar Sadath (Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumsel)
  5. WALHI Jambi: Jl. T. Sulaiman Lorong Setiabudi No. 41 Rt 27/09 Kel. Tambak Sari – Jambi t/f :0741 26672 / 0741-25304 cp: Arif Munandar (Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi)
  6. WALHI Sumbar: Jl. Beringin III No. 9 Padang – Sumatera Barat, t/f : 0751-7054673, 7050883. cp: Khalid Saifullah (Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar)
  7. 37 Organisasi Anggota KpSHK
  8. Jaringan Hutan Adat Indonesia beserta 22 komunitas adat anggotanya di seluruh Indonesia.
  9. Orang Rawa Gambut se-Sumatera dan Kalimantan

Pertemuan lanjutan tentang HKm (Hutan Kemasyarakatan) di Balai Desa Pilang, Jambiren Raya, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (15/3), yang diselenggarakan YCI (Yayasan Cakrawala Indonesia) dan Pokker SHK (Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan) membahas beberapa hasil amatan kawasan yang dilakukan oleh para warga pengaju HKm di Desa Pilang.

Hasil-hasil amatan masyarakat tersebut salah satunya mengenai imbas peruntukkan kawasan rawa gambut untuk (PLG) Proyek Lahan Gambut se-Juta Hektar yang diselenggarakan pada 1995 bagi keseimbangan dan keberadaan hutan di Kalimantan Tengah. Temuan warga tersebut menyebutkan, PLG telah menimbulkan kerusakan hutan rawa gambut, memunculkan penebangan liar, pembukaan lahan, dan kebakaran gambut.

“Sejak kanal-kanal PLG ada, wilayah ini mudah terbakar. Dan setiap tahun begitu, “ ungkap Iber (60 th), tetua adat di Desa Pilang yang sudah bertahun-tahun menyerukan PLG sebagai perusak keseimbangan alam di Pulang Pisau, di kediamannya.

Kanal-kanal PLG yang membentang, melintasi dan bermuara ke beberapa sungai besar seperti Sungai Kahayan dan Sungai Kapuas menyebabkan kawasan rawa gambut mengering dan akibatnya setiap kemarau datang menimbulkan kebakaran di kawasan rawa gambut Pulang Pisau.

“Dulu rotan mudah ditemui di sekitar sini. Sejak PLG, kebun musnah, tanaman hutan musnah,” lanjut Iber menceritakan dampak pembangunan PLG bagi produksi masyarakat di Desa Pilang.

Saat ini Iber bersama warga lainnya sedang menyiapkan pengusulan areal HKm untuk 3 kelompok warga di desa yang letaknya persis di pinggir Sungai Kahayan dan pinggir Kanal PLG yang menuju ke arah Taman Nasional Sebangau.