UNDP, Jakarta, 08/06/2016
Dialog Iklim UNDP yang bertajuk “Putting the Paris Agreement into Action” yang berkaitan dengan tindakan yang sedang berlangsung dan direncanakan untuk mengarusutamakan perubahan iklim ke dalam kebijakan, bertujuan untuk memberikan mitra pembangunan dengan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana Indonesia menangani target pengurangan emisi dengan cara yang lebih terintegrasi.

UNDP dalam surat undangannya kepada KPSHK menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk memberikan kepada para pemangku kepentingan perubahan iklim update yang jelas dan terdefinisi dengan baik tentang gambar strategis secara keseluruhan dan kebijakan berbasis sektor; dan bagaimana Pemerintah Indonesia akan menerjemahkan INDC (Intended Nationally Determined Contributions) dalam kebijakan, program dan peraturan perundang-undangan.

Satya Yudha, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR

Satya Yudha, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR

Selakau moderator Sarwono Kusumaatmadja (Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),  dan tampak hadir sebagai narasumber diantaranya Fahmudin Agus, Agricultural Research & Development (IAARD), Kementerian Pertanian dengan tema “Kontribusi sektor pertanian terhadap pencapaian INDC di Indonesia”. Farida, mewakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tema “Mempercepat pelaksanaan energi terbarukan: Sebuah update tentang kemajuan”. Kindy R.Syahrir, selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan tema Peran kebijakan fiskal dan keuangan dalam mempercepat penanganan perubahan iklim. Serta Satya Yudha, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR, soal “Dukungan parlemen untuk mengubah INDC ke dalam tindakan”

Kontribusi yang Diniatkan dan Ditetapkan secara Nasional (INDCs) yang dikomunikasikan semua negara menjelang COP21 menempatkan pengaturan kebijakan nasional dalam kerangka global untuk mendorong tindakan kolektif menuju masa depan yang rendah karbon.

INDC Indonesia mempertimbangkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% (atau 41% dengan dukungan internasional) pada tahun 2030. Didorong oleh pendekatan lanskap yang mencakup ekosistem darat, pesisir, dan laut, INDC Indonesia mengakui bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bersifat multi-sektoral dan membutuhkan pendekatan yang holistis dan terpadu.

Menyoroti praktik terbaik yang mengakui langkah signifikan dalam upaya multi-stakeholder untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia bermaksud untuk meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi yang inovatif oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan dukungan dari mitra pembangunan yang relevan.

INDC mengidentifikasi lima sektor penting untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2030, yaitu penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan; pertanian; energi (termasuk transportasi); proses industri dan penggunaan produk; dan limbah.
Berkaitan unsur penting pengarusutamaan agenda iklim kedalam perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan tata ruang dan proses penganggaran, Indonesia akan mencakup indikator perubahan iklim kunci dalam target program pembangunan, termasuk mempromosikan ketahanan iklim untuk pangan, air dan energi; dan meningkatkan manajemen sumber daya alam untuk meningkatkan ketahanan iklim dengan melindungi dan memulihkan ekosistem darat, laut dan pesisir.

Putting the Paris Agreement into Action

Putting the Paris Agreement into Action

 

Sebagai hasil dari proses konsultasi Indonesia untuk pengembangan INDC, keselarasan dengan kerangka kebijakan menyeluruh yang ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 jelas, dan memastikan inklusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Seperti yang dinyatakan dalam INDC bahwa “masa 2015-2019 akan meletakkan dasar untuk tujuan yang lebih ambisius melampaui 2020”.  #inal@kpshk#


Yayasan Perspektif Baru (YPB) bekerja sama dengan Kemitraan (Partnership) telah menggelar Diskusi Terbatas mengenai perkembangan pelaksanaan Moratorium Hutan, sebagai upaya membahas pelaksanaan moratorium izin jeda tebang selama ini serta untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan moratorium setahun ke depan, dengan judul diskusi “Menyelamatkan Hutan dan Mengurangi Emisi melalui Moratorium Hutan” di Jakarta (25/05/2016).

Indonesia genap telah 6 tahun melaksanakan kebijakan Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, melalui 3x perpanjangan Instruksi Presiden, terakhir Jokowi mengeluarkan inpres No.8 Tahun 2015 yang berlaku selama dua tahun hingga Mei 2017. Kebijakan tersebut yang dikenal dengan istilah Moratorium Hutan atau jeda tebang yang diharapkan dapat menjadi proses untuk menyelamatkan dan memperbaiki tata kelola hutan agar lebih transparan dan akuntabel.

Prita Laura dari Metro TV selaku moderarator melemparkan pertanyaan kepada narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Apa kesulitan utama dalam pelaksanaan moratorium hutan?” tanya Prita.

“Tidak ada yang sulit sebenarnya! Kalau pertanyaannya tadi kenapa masih ada keluar ijin baru? Itu bukan di wilayah moratorium”, jelas Yuyu Rahayu (Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK).

Norman Jiwan dari Transformasi untuk Keadilan (TuK Indonesia), mengkritisi “Moratorium memang bukan obat mujarab. Kami mendukung moratorium dalam perspektif tata kelola”.

Lanjutnya “Moratoriumnya terlalu sempit karena hanya pada hutan primer dan lahan gambut. Emisi terjadi karena pembukaan hutan dan konversi lahan. Moratorium tidak otomatis mengurangi emisi, sementara izin terus dikeluarkan dan emisi terus terjadi” kritik Norman.

Perspektif Baru dalam ToR yang disampaikan kepada KPSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) menuliskan juga bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam National Statement, yang diucapkan saat penandatangan Perjanjian Paris, menyampaikan bahwa kehutanan dan pemanfataan lahan adalah sektor yang paling signifikan dalam pengendalian perubahan iklim. Ini karena kawasan hutan luasnya mencapai 65% dari luas wilayah Negara Indonesia 187 juta km2.

 

Rakyat Menyelamatkan Hutan Indonesia

Rakyat Menyelamatkan Hutan Indonesia

KPSHK melalui gerakan “Rakyat Menyelamatkan Hutan” diantaranya inventarisasi yang telah dilakukan oleh anggota dan mitra lokal KPSHK sejak tahun 2000, dimana wilayah SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) tersebar di 22 Provinsi, 134 Kabupaten, 600 Kecamatan dan 3.796 Desa dengan luas mencapai ±15,023 juta Ha.

KPSHK bersama lembaga mitra lokal sejak 2013 terus mendorong proses penguatan tata kelola hutan di beberapa wilayah SHK diantaranya melalui skema Payment for Environmental Services (PES) dengan Sertifikasi Plan Vivo. Sistem sertifikasi hutan lestari berbasis PES untuk hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat yang lebih sederhana dan ramah terhadap pengetahuan komunitas.

Pemerintah diharapkan dalam pemenuhan penurunan emisi, mampu menciptakan program-program yang mengcover pembiayaan inisiatif-insiatif voluntary REDD+ Komunitas yang selama ini berbasis proyek semisal pelaksanaan Plan Vivo pada unit-unit SHK dan kebijakan yang mendorong “National interest on community REDD+”

Perspektif Baru menegaskan kembali bahwa moratorium merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, bahwa Indonesia merupakan satu dari 171 negara yang menandatangani Perjanjian Paris dan 13 negara yang langsung mendepositkan instrument ratifikasi. *inal@kpshk#


REDD+ INDONESIA DAY
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dengan dukungan Pemerintah Norwegia melalui UNDP REDD+ telah menyelenggarakan Seminar Nasional “Moving Indonesia REDD+ Forward : Resolving Challenges” – Seri II di Jakarta, pada 29 April 2016.

DPPI mengkomunikasikan status dan progress REDD+ di Indonesia, menuju implementasi secara penuh, berbagai hasil dari upaya yang telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun sub nasional, oleh berbagai pihak. DPPI berharap terkumpulkannya masukan dan gagasan mengenai langkah-langkah konkrit selanjutnya untuk mewujudnyatakan implementasi REDD+ Indonesia secara penuh, pre-2020 dan post-2020.

 

Moving Indonesia REDD+ Forward : Resolving Challenges

Moving Indonesia REDD+ Forward : Resolving Challenges

Progres REDD+ oleh inisiatif kelompok masyarakat
Mohammad Djauhari (Koordinator KpSHK) salah-satu narasumber dalam sesi seminar tersebut menyatakan “Potensi Carbon dari Unit SHK: 70-200 tonC/ha” dalam presentasinya “Mewujudkan 29% Penurunan Emisi Carbon Indonesia melalui REDD+ Komunitas”.

Menurutnya carbon hutan dari hutan-hutan masyarakat menjadi alternatif pengembangan ekonomi kerakyatan atau membangun Indonesia dari pinggiran serta sebagai usaha alternatif pengusahaan/pemanfaatan hasil hutan bukan kayu masyarakat atau jasa REDD+ Komunitas.

Melalui sertifikasi standard Plan Vivo pada Unit SHK (Sistem Hutan Kerakyatam) menjadi pemicu lahirnya sistem sertifikasi hutan lestari berbasis carbon hutan / PES (Payment for Ecosystem Services) di level nasional untuk hutan hutan yang dikelola masyarakat yang lebih sederhana “ramah terhadap pengetahuan komunitas”. Saat ini belum ada sistem sertifikasi carbon hutan nasional untuk perhutanan sosial atau hutan-hutan yang dikelola masyarakat.

 

Tantangan Plan Vivo pada Unit SHK
Bagaimana mencegah konversi hutan menjadi peruntukan lain yang mendorong peningkatan emisi carbon (deforestasi/degradasi)? Beberapa wilayah SHK (tembawang, simpuqn) berubah menjadi lahan perkebunan sawit dan tambang batubara, karena secara ekonomi lebih cepat mendatangkan uang (cash money) ungkap Djauhari.

Bagaimana mewujudkan sistem insentif dari mitigasi-adaptasi perubahan iklim dari sektor Perhutanan Sosial menjadi kenyataan bukan sekadar wacana? Skema REDD+ sebagai insentif dari ekonomi produksi sektor kehutanan dan pertanian masih berupa proyek ujicoba baik yang skala besar maupun skala komunitas.

“Dari tahap ujicoba ini seharusnya sudah menuju ke tahap yang lebih maju, ada program nasional yang mewadahi keberlanjutan proyek-proyek ujicoba tersebut, misal: skema karbon nusantara, program green village, dll” harap Djauhari.    #inal/KpSHK#

 

Rakyat Menyelamatkan Hutan

Rakyat Menyelamatkan Hutan


Pengelolaan Hutan Lestari merupakan bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pengelolaan hutan yang lestari.

Dalam melaksanakan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK Nomor 5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 dalam melakukan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan hak.

Tahun 2014 KLHK mengalokasikan peta indikasi arahan pemanfaatan hutan secara langsung dalam pengembangan perhutanan sosial seluas 11.441.860 Ha yang tersebar di 26 provinsi. Pada tahun 2015, mengeluarkan sebaran indikatif areal perhutanan sosial seluas 18.371.901,41 Ha yang tersebar di 28 Provinsi.

Hal yang menjadi pembahasan antara pemerintah dan CSO ialah dengan mengeluarkan sebaran Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12.766.586,47 Ha yang tersebar di 34 provinsi.

Kewenangan serta peluang masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan ini merupakan arahan dari PP No.3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang membuka keran melalui mekanisme perhutanan sosial.

Munculnya kelembagaan baru dalam mengelola kawasan hutan, khususnya kesatuan hidrologi gambut (KHG) melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan suatu peluang namun juga menambah kerancuan dalam pengembangan perhutanan sosial. Hal ini dikarenakan jumlah luasan KHG yang mencapai 26.477.720 Ha dan tersebar di 7 provinsi seluas 22.446.080 Ha belum diketahui dimana lokasinya dan juga, apakah masuk ke dalam suatu areal dalam usulan sebaran PIAPS.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak menyatakan bahwa sekelompok masyarakat, orang perorang maupun masyarakat hokum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak yang dapat difasilitasi oleh Pokja PPS maupun LSM.

Untuk itu, peluang gerakan SHK dalam mengajukan proses PIAPS sangat terbuka lebar, baik bagi pelaku SHK (komunitas) maupun pendamping SHK.

Nurhidayat Ari Moenir (Divisi Perhutanan Sosial KpSHK) mengatakan “Dengan kondisi ini, diperlukan suatu pembahasan bersama dalam menyusun strategi terkait kondisi terkini dalam melakukan pengawalan serta mengidentifikasi kembali sebaran usulan PIAPS yang telah dilakukan oleh pendukung gerakan SHK”.

Diskusi konsolidasi perdana di KpSHK (08/04/16) ini dihadiri rekan-rekan dari RMI, BRWA, FWI, LATIN, JKPP, PUTER dan KpSHK. Sementara Longgena Ginting (Greenpeace) berhalangan hadir karena sedang di Manila.

Markus Ratriyono (FWI) menghimbau kawan-kawan CSO di nasional terutama para kontributor awal PS seperti AMAN, JKPP dan KpSHK agar mendesak PSKL-KLHK untuk update secara resmi progress Perhutanan Sosial per April 2016.

Sementara ditingkat tapak untuk membantu kelompok menyusun dokumen usulan lokasi perhutanan sosial, Erizal (LATIN) menyarankan agar dibuatkan Panduan Penyusunan Dokumen Usulan PS.

#Ari/inal#

 

 


Raffles Brotestes Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, mengatakan, “Perlu adanya suatu kordinasi yang kuat antar lembaga untuk memutuskan siapa sebenarnya pihak yang berhak mengeluarkan jumlah titik panas, sehingga antisipasi penanggulangannya juga bisa segera dilakukan bila kita mendapati memang terdapat titik api di suatu daerah.” Demikian disebutkan dalam Siaran Pers KLHK dengan tema “Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencanakan Aksi Cepat Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan” (KLHK, 31/03/2016).

 

Siaran pers ini menyebutkan bahwa pada tahun 2015, Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berhasil memadamkan 11.240 ha kebakaran lahan dan hutan, berdasarkan estimasi KLH, peristiwa ini juga melepas 1,1 giga ton CO2 eqivalen ke udara. Pada tahun 2016 berdasarkan pantauan satelit NOAA18 dengan menggunakan tingkat signifikan dan kepercayaan sebesar 80%, data menunjukkan adanya penurunan jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari Januari-Maret 2016, dibandingkan pada bulan yang sama di tahun 2015.

 

Lanjutnya “Pada Februari 2015 misalnya hasil pantauan satelit NOAA mencatat ada 518 titik api, sementara tahun ini hanya 166 titik api,” ujar Raffles. Raffles juga menjelaskan, KLHK tengah mengembangkan aplikasi yang bisa diunduh oleh petugas pemantau kebakaran hutan dan lahan di daerah melalui telepon genggam (smartphone) mereka. Aplikasi ini memberi informasi secara langsung (real time) lokasi-lokasi dan kordinat daerah dengan titik panas (hot spot) yang tinggi. Bila setelah pemantauan lapangan petugas mendapati bahwa titik panas tersebut tidak berpotensi menjadi titik api, maka laporan tersebut dapat langsung dihapus (delete), secara langsung sistem ini akan membaca penghapusan informasi ini sebagai laporan bahwa titik tersebut aman dari kebakaran.

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Menurut siaran pers tersebut bahwa Dr. Indroyono Soesilo, yang turut hadir dalam diskusi ini menerangkan pihaknya bersama dengan tim dari Institut Teknologi Bandung, tengah mengembagkan alat berbentuk drone dan pesawat tanpa awak, yang dilengkapi kamera, untuk memantau dan mencitrakan gambar serta kordinat kebakaran hutan secara langsung (real time).

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Aftrinal Sya’af Lubis (Divisi Pengendalian Perubahan Iklim SHK) di KpSHK mengatakan “SAMPAN Kalimantan bisa jadi Ketua Tim Drone/WTA Karhutla KLHK. Kalau ITB baru mau mengembangkan, SAMPAN sudah lebih maju, mereka sudah memproduksi sendiri dan mengaplikasikannya tahun kemarin di Kalbar”.

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Fajri Nailus (Direktur Eksekutif SAMPAN Kalimantan) saat dihubungi menegaskan “SAMPAN Kalimantan siap untuk mengambil bagian dalam tim pemantauan KARHUTLA di KLHK memakai drone, kami punya infrastruktur dan tim”.

 

Foto pengembangan interkoneksi antara WTA / Drone dengan tekhnologi informasi berbasis hand phone bahkan media sosial oleh SAMPAN Kalimantan

Foto pengembangan interkoneksi antara WTA / Drone dengan tekhnologi informasi berbasis hand phone bahkan media sosial oleh SAMPAN Kalimantan

Saat ini SAMPAN juga sedang mengembangkan koneksi antara WTA / Drone dengan tekhnologi informasi berbasis hand phone ataupun media sosial.

#inal-KpSHK#

 

 

 


KpSHK_Yogyakarta, 01 Maret 2016. Dalam rangka pemulihan kondisi hutan Jawa, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa* menyerukan pada pemerintah untuk segera mencabut PP 72 tahun 2010 tentang perum Perhutani. Hal ini diutarakan langsung oleh Agus Budi Purwanto, Direktur Eksekutif ARuPA selaku vocal point KPH Jawa dalam acara “Konsolidasi KPH Jawa” yang mengangkat tema “Mengenali Kondisi, Menangkap Peluang” pada Selasa, 1 Maret 2016 di Yogyakarta.
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) yang bekerja sama dengan Samdhana Institute dan KPH Jawa, Agus, menyebutkan bahwa proses revisi PP No 72 tahun 2010 yang saat ini dilakukan di level pemerintah berlangsung secara tertutup dan tidak melibatkan petani dan masyarakat sipil.

“Dengan tertutupnya proses tersebut, hal ini diduga akan melanggengkan penguasaan hutan jawa oleh Perhutani, yang berpotensi bertentangan dengan Nawacita JKW-JK,” seru Agus.

Dalam bagian ke-8 Nawacita “berdaulat dalam bidang politik”, disebutkan komitmen “mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa”, yang dilaksanakan diantaranya melalui: “mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan melakukan fasilitasi, supervisi dan pendampingan”.

Jokowi-JK sendiri juga berencana “menyiapkan dan menjalankan regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan”, juga “memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN), dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa berjalan secara efektif”, serta “Menyiapkan dan menjalankan regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, KPH Jawa juga memandang, alih-alih melakukan revisi PP 72 tahun 2010, Pemerintah seharusnya menata ulang persoalan tata kuasa atas lahan hutan Jawa, mengingat dalam satu dekade terakhir ini banyak terdapat konflik lahan yang menimbulkan korban jiwa.

Dugaan pelanggaran HAM tersebut nampak dalam sejarah penguasaan hutan Jawa oleh Perhutani dan karakteristik kerja Perhutani, berdasarkan catatan LSM Arupa dan LBH Semarang, dalam kurun waktu 1998 – 2011 Perhutani telah menganiaya, mencederai, dan menembak setidak-tidaknya 108 warga desa sekitar hutan yang dianggap/diduga mencuri kayu atau merusak hutan, 34 diantaranya tewas tertembak atau dianiaya petugas keamanan hutan dan 74 lainnya luka-luka. Terdapat 64 kasus penganiayaan dan penembakan. Perhutani juga tak segan melakukan kriminalisasi terhadap warga yang dituduh mencuri kayu.

Selain itu, dalam catatan HuMa (2013), dari 72 konflik terbuka kehutanan yang terjadi di Indonesia, 41 (empat puluh satu) konflik hutan terjadi di Jawa yang nota bene diurus oleh Perum Perhutani.

Rekonfigurasi hutan Jawa, dengan demikian, diperlukan untuk melestarikan hutan guna memperbaiki keseimbangan ekologi Pulau Jawa, serta perluasan ruang kelola rakyat guna mengentaskan kemiskinan masyarakat desa hutan. Perubahan dilakukan terhadap beberapa aspek penting yaitu: Paradigma, Tata Kuasa, Tata Guna, dan Kebijakan.

Salah satu solusi untuk merekonfigurasi Hutan Jawa sendiri adalah mengembalikan tata kelola dan kuasanya kembali ke tangan rakyat. Hutan rakyat, khususnya hutan rakyat di Pulau Jawa dewasa ini telah menjadi sebuah fenomena sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang sangat luar biasa. Data Ditjen RLPS, Kementerian Kehutanan 2009 menyebutkan bahwa luas total hutan rakyat di seluruh Indonesia mencapai 3.589.343 ha, dimana 2,799,181 ha atau 77, 98% diantaranya terdapat di Pulau Jawa.

Berdasarkan data BPKH Wilayah XI tahun 2009, komposisi sebaran tersebut adalah: Jawa Barat dan Banten 1,2 juta ha, Jawa Tengah 747ribu ha, DIY 111 ribu ha, Jawa Timur 641 ribu ha. Sementara itu dari sisi sebaran berdasarkan daerah aliran sungai (DAS), sebaran hutan rakyat di Jawa adalah sebagai berikut: seluas 375.730 ha berada di bagian hilir DAS, seluas 1.010.192 ha berada di bagian tengah DAS, dan seluas 1.198.990 ha berada di bagian hulu DAS.

Persebaran hutan rakyat yang juga merata dari hulu sampai hilir tersebut, menunjukkan perannya dalam konservasi air yang tidak hanya untuk mengurangi laju limpasan, tetapi juga berperan dalam daerah tangkapan air untuk menjaga konservasi tanah dan menjadi penyangga terhadap bahaya abrasi, dan (bahkan) tsunami.

Secara sosial ekonomi, hutan rakyat di Jawa terbukti telah mampu menjadi salah satu katup solutif sekaligus penopang roda perekonomian rakyat pedesaan melalui kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan‐kebutuhan penting dan mendesak yang bersifat jangka panjang. Melalui sebuah terminologi kearifan lokal yang disebut dengan “tebang butuh”, masyarakat pemilik hutan rakyat mampu beradaptasi dengan tekanan ekonomi yang menghimpitnya. Sementara secara sosio‐kultural, hutan rakyat telah mampu menumbuhkan semangat menanam sekaligus kewirausahaan (entrepreneurship) berbasis kayu.

Produksi kayu bulat dari hutan rakyat di wilayah Jawa Madura, menurut Statistik Kehutanan tahun 2011 dan data Dinas Kehutanan Provinsi Lingkup Jawa Madura mencapai 4.690.684m3.77 Produksi kayu bulat dari hutan rakyat tersebut didominasi oleh jenis jati, sengon, mahoni, akasia, dan jenis campuran.78 Secara proporsional sebaran data produksi kayu bulat tersebut sebagai berikut: Banten 40.878m3, Jawa Barat 2.331.460m3, Jawa Tengah 952.199m3, DI Yogyakarta 238.180m3, dan Jawa Timur 1.127.931m3.

Terakhir, secara ekologis hutan rakyat telah mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui keberhasilan meningkatkan luasan tutupan lahan yang tentu akan membawa dampak positif bagi meningkatnya daya dukung lingkungan.

“Oleh karena itu, mandat pengelolaan kawasan hutan negara di Jawa kepada Perhutani sudah saatnya harus ditinjau ulang. Bukan sekedar merevisi, tetapi mencabut melalui kebijakan pengganti yang lebih paradigmatis berpihak pada kepentingan sosial dan ekologis!”pungkas Agus.

 

Kembalikan Hutan Jawa Ke Tangan Rakyat!!!

Kontak person:

Agus Budi Purwanto (Lembaga ARuPA) : 085643662166
Arip Yogiawan (LBH Bandung) : 081214194445
Andrianto (JPIK Jateng) : 085742743960
Bambang Teguh (SD INPERS) : 081336700332

 
Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa
Sekber: Karanganyar RT:10 RW:29 No. 201, Sinduadi Mlati Sleman Yogyarta 55284,
Tlp/Fax: (0274) 551571
Catatan Editor:

– Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa merupakan koalisi 38 organisasi masyarakat sipil di Jawa yang peduli pada upaya pemulihan hutan jawa. Dideklarasikan pada 17 januari 2012. Ke 38 Organisasi Masyarakat Sipil, yakni ARuPA, FKKM, FPPK, FPPKS, FWI, HuMa, Javlec, JPIK Jateng, Karsa, Kompleet, KpSHK, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Surabaya, Lidah Tani, LPH Yaphi, LPPSLH, Ortaja, Paguyuban Petani Turi, Paramitra, PPHJ, PPLH Mangkubumi, RMI, Rumah Aspirasi Budiman, SD INPERS, Sepkuba, SPP, SPPT, Stan Balong, Suphel, Telapak, Walhi DIY, Walhi Jabar, Yayasan Koling, Yayasan Sitas Desa, Yayasan Trukajaya, LBH Yogyakarta, dan Epistema.


KpSHK. Jakarta – Untuk menyelamatkan ekosistem rawa gambut 2 juta hektar langkah pertama kepala Badan Restorasi Gambut melantik Sekretaris dan Para Deputi, Jum’at 19/02/2016 di Sekretariat Negara.

Nazir Foead sebagai Kepala BRG telah melantik, Ir. Hartono Prawiraatmadja, M.Sc (Sekretaris), DR. Budi Satyawan Wardhana (Deputi Perencanaan dan Kerjasama), Alue Dohong, SE, M.Sc (Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan), DR. Myrna A. Safitri (Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan), dan DR. Haris Gunawan (Deputi Penelitian dan Pembangunan).

Pelantikan ini dihadiri Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta para tamu undangan diantaranya tampak hadir San Afri Awang, para wakil aktifis lingkungan hidup, para awak media, dll.

Foto KpSHK - Kepala BRG Nazir Foead

Foto KpSHK – Kepala BRG Nazir Foead

Nazir Foead berharap percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Berdasarkan Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, BRG wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan seluas kurang lebih 2.000.000 (dua juta) hektar” jelas Nazir Foead kepada para deputi dan sekretaris BRG.

BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Foto KpSHK - Ucapan Selamat kepada Myrna Safitri dari Para Pendukungnya

Foto KpSHK – Ucapan Selamat kepada Myrna Safitri dari Para Pendukungnya

Perpres tersebut menjelaskan bahwa prioritas perencanaan dan pelaksanaan dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.
#inal-KpSHK#


Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), 2015.

Belum adanya penerangan listrik dari pemerintah (PLN) di kampung-kampung di sekitar hutan, termasuk di Kampung Meragun tempat Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Beganak tinggal, membuat masyarakat kreatif menciptakan penerangan, diantaranya menggunakan pembangkit diesel namun ini berbiaya sangat mahal apalagi jika harga BBM terus naik.

Sementara Kampung Meragun ini memiliki potensi sumber energi terbarukan yang cukup besar, yaitu ketersediaan air yang melimpah untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dari Air Terjun Riam Kemokak di Hulu Sungai Meragun dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Naning.

Kepala Desa Meragun mengatakan bahwa masyarakat Kampung Meragun tidak mampu untuk membeli listrik pribadi (diesel), maka dengan dibangunnya PLTMH ini taraf ekonomi masyarakat bisa meningkat, dan dalam rekomendasinya Camat Nanga Taman mengatakan bahwa demi keamanan lingkungan dan kenyamanan belajar anak maka penerangan listrik diperlukan, kemudian dengan adanya listrik, berbagai aktivitas dapat dilaksanakan, misalnya untuk meningkatkan kualitas SDM demi kesejahteraan masyarakat.

IMP (Institut Menua Punjung) sebagai mitra lokal KpSHK di Sekadau dan implementor Plan Vivo di HKm Beganak, Saban Setiawan Direktur IMP menjelaskan bahwa IMP juga telah berpengalaman dalam fasilitasi pengembangan energi alternatif dari Sumber Daya Air Sungai Segak pada Tahun 2013.

Airan Air dari Bendungan Air Terjun Riam Kemokak Menuju Turbin dan Generator. Proses Mikro Hidro Merubah Energi Air Menjadi Energi Listrik. (KpSHK, 16/12/15)

Airan Air dari Bendungan Air Terjun Riam Kemokak Menuju Turbin dan Generator. Proses Mikro Hidro Merubah Energi Air Menjadi Energi Listrik. (KpSHK, 16/12/15)

Sesuai dengan PIN (Project Idea Note) yang sudah ditulis dan didaftarkan oleh KpSHK dan IMP ke lembaga Sertifikasi Plan Vivo, dan sesuai Surat Keputusan Bupati Sekadau Tahun 2012 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Hutan Lindung Gunung Naning atas nama Kelompok Beganak seluas ± 2.375 Ha di Kampung Meragun Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Standar Plan Vivo adalah kerangka sertifikasi bagi proyek yang mendukung kelompok tani hutan yang mengusung perbaikan pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan, melalui pengembangan jasa ekosistem.

Secara etnis Kelompok HKm Beganak berasal dari Suku Dayak Taman sebagai penduduk asli, mereka telah melakukan pembibitan dan penanaman Tengkawang (50.000 bibit) untuk perlindungan areal Sungai Meragun dan Sungai Taman, Gaharu (25.000 bibit), dan Durian (25.000 Bibit). Upaya pencegahan deforestasi, mereka telah memasang papan peringatan dan sosialisasi untuk menjaga dan tidak merusak hutan, membuat pondok penjagaan di jalan masuk menuju Hutan Lindung Gunung Naning, membuat patok tapal batas, dan melakukan patroli.

Kelompok HKm Beganak secara mandiri bersama 174 anggotanya pada Tahun 2014 telah mengusulkan kepada Pemda Sekadau untuk pembangunan PLTMH ini sebagai energi listrik alternatif di wilayah Kampung Meragun.

Ketua HKm Beganak Agus Aswandi di Hutan Lindung Gunung Naning, Kampung Meragun, Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. (KpSHK, 16/12/15)

Ketua HKm Beganak Agus Aswandi di Hutan Lindung Gunung Naning, Kampung Meragun, Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. (KpSHK, 16/12/15)

Saat ditemui KpSHK di rumahnya di Kampung Meragun yang sekaligus menjadi tempat Sekretariat HKm Beganak, Ketua HKm Agus Aswandi mengatakan “Ini hasil dari kerja keras HKm, pada tahun 2015 PLTMH Riam Kemokak telah dibangun atas bantuan APBD” senyumnya lebar.

Hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan dengan semangat gotong-royong kelompok tani hutan dan bantuan biaya dari APBD pembangkit listrik ini telah selesai dibangun, ketika KpSHK mengunjungi Bendungan Riam Kemokak (16/12/2015), didampingi Ketua HKm Beganak, nampak pekerjaan finishing akhir dan perawatan PLTMH diantaranya pengecatan pipa-pipa air sedang berlangsung.

Wagiman Anggota Tim Teknis Pembangunan PLTMH Air Terjun Riam Kemokak. (KpSHK, 16/12/15)

Wagiman Anggota Tim Teknis Pembangunan PLTMH Air Terjun Riam Kemokak. (KpSHK, 16/12/15)

PLTMH Air Terjun Riam Kemokak yang memiliki lebar 20 meter dan ketingiian 15 meter ini menurut Wagiman selaku Tim Teknis Pembangunan PLTMH memiliki kapasitas 60.000 watt dan telah menerangi 174 rumah warga Kampung Meragun.

Habis gelap terbitlah terang, dengan energi terbarukan kini seluruh rumah masyarakat Suku Dayak Taman di Kampung Meragun terang-benderang menyambut tahun baru 2016. #(inal@kpshk)#


Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lokasi bagi kegiatan pengimplementasian Program Carbon Fund berbasis lanskap yang didanai oleh World Bank.

Tim Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan para pihak terkait dari Kalimantan Timur diantaranya Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur (DDPI Kaltim) telah melakukan Penyusunan Dokumen Emission Reduction Program Idea Note (ER-PIN).

Selanjutnya, sebelum diserahkan kepada pihak World Bank pada bulan Desember yang akan datang, dokumen tersebut terlebih dahulu dikomunikasikan secara lebih luas kepada berbagai pihak terkait melalui “Komunikasi Publik Proses Penyusunan Emision Reduction-Program Idea Note (ERPIN) dalam kerangka FCPF Carbon Fund”, pada 19 November 2015 di Hotel Grand Jatra, Balikpapan. Kalimantan Timur.

Salah satu mekanisme yang dapat diujicobakan adalah Carbon Fund dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).  FCPF merupakan kemitraan global yang difokuskan untuk mendorong pengurangan emisi CO2 dari Skema REDD+.

FCPF membangun dua mekanisme pendanaan yang terpisah namun saling melengkapi yaitu Readines Fund (Dana Kesiapan) dan Carbon Fund (Dana Karbon). Readiness Fund dirancang untuk mendukung negara-negara yang berpartisipasi dalam pengembangan strategi dan kebijakan REDD+, tingkat emisi referensi, pengukuran, pelaporan, dan sistem verifikasi (atau biasa disebut MRV) dan kapasitas kelembagaan untuk mengelola REDD+, termasuk perlindungan lingkungan dan sosial.

“Tujuan utama CF bukan perdagangan karbon nya, tetapi skema insentif untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus menyelamatkan hutan”, jelas Dr.Zahrul Muttaqun selaku Ketua Tim Penyusunan ERPIN Kaltim.

“Semakin besar kita menjanjikan pengurangan emisi, semakin besar komitmen kita menjaga hutan” demikian sambutan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian LHK (P3SEKPI) Dr.Bambang Triharmono.

Sambutan lain oleh Prof. Dr Daddy Ruhiyat, Ketua Harian DDPI Kaltim, bahwa Kalimantan Timur telah mempublikasikan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon ‘Low Carbon Growth Strategy’ “2010 kami telah mendeklarasikan ‘Kaltim Hijau’ sebagai jaminan jangka penjang fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.

Para pihak yang hadir dalam komunikasi publik tersebut diantaranya dari Jajaran KLHK Kaltim, BLH Kaltim, Tim FCPF, P3SEKPI, Bank Dunia, Jajaran Pemprov Kaltim, DDPI Kaltim, Pokja REDD+ Kaltim, Perwakilan Universitas Mulawarman, AMAN Kaltim, Nurani Perempuan, Yayasan BIOMA, Yayasan BUMI, Kawal Borneo, Serumpun, Kepala Adat Wehea, KpSHK, GCF, WWF, TNC, dan GIZ.

Selain pertanyaan mengenai MRV (Measuring, Reporting and Verification) serta pelibatan masyarakat yang belum secara jelas diatur dalam dokumen ERPIN. Pertanyaan senada disampaikan oleh BIOMA, KpSHK, dan AMAN Kaltim mengenai masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai pengelola hutan di Kaltim karena tidak disebutkan secara rinci dan jelas sebagai penerima manfaat pertama dari program tersebut. (inal)


“Model Integrasi Pendekatan Sosial-Ekonomi-Lingkungan dalam Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat” demikian tema diskusi yang diselenggarakan oleh KpSHK di Rumah Kopi Ranin Bogor (24/10/15).

Sambil menikmati racikan biji kopi pilihan, maka diskusi mengalir dengan hangat, tampak hadir jaringan NGO Nasional diantaranya WALHI, AMAN, RMI, dll.

Hadir para narasumber dalam diskusi tersebut adalah Nani Saptariani (UNORCID) yang menjelaskan soal Perspektif Gender dan Bias Feminisme dalam Praktik Tatakelola Hutan Berbasis Masyarakat. Nesti Handayani (FEM IPB) berbicara mengenai Added Value dari Usaha Ekonomi Petani Hutan dan Pengembangan Pasar Alternatif. Prof. Armansyah Tambunan (FATETA IPB) dan M.Ridwan (CER Indonesia) mengangkat tema Penurunan Emisi Carbon dan Pengembangan Potensi Renewable Energy di Pedesaan Pinggir Hutan.

Menurut Nani Saptariani (UNORCID-Gender Specialist) bawha tata kelola hutan dan tata ijin dengan perspektif gender dintaranya harus menempatkan berbagai kelompok perempuan dan warga marjinal sebagai aktor/subyek penting.

“Proses pengambilan keputusan dalam tata kelola hutan di tingkat pembuat kebijakan (lembaga eksekutif dan legislatif) harus dilakukan melalui proses yang terbuka/transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, dan melibatkan wakil para pihak yang terkait, termasuk perempuan dan warga marjinal lainnya” jelas Nani.

Menurut Moh.Djauhari (Koordinator KpSHK), diskusi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan penerapan dari pendekatan sosial-ekonomi-lingkungan dalam memajukan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat; dan untuk menemukan hal-hal prinsipil yang dapat dijadikan dasar integrasi dari pendekatan sosial-ekonomi-lingkungan secara teknis-metodologis yang dapat memperbaiki praktik pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.

Bahwa hampir 30 tahun terakhir parapihak yang bergelut di sektor pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat telah melahirkan berbagai pendekatan (model/cara) dalam melaksanakan program-programnya. Sebut saja semisal FPIC (free, prior, informed and consent), perspektif gender/keseimbangan gender, pembangunan berbasis resiko bencana, inventarisasi hutan partisipatif, pemetaan partisipatif, penurunan tingkat kemiskinan, sertifikasi penurunan emisi carbon hutan, identifkasi potensi hasil hutan bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP), resolusi konflik dan banyak lagi lainnya yang dari semua itu dapat dikategorikan secara umum demi terlaksananya “demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam”.

Banyaknya berbagai pendekatan di sektor pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat tersebut pada pelaksanaannya terkadang bersifat parsial atau terpisah-pisah sesuai dengan tensi utama dari program (yang biasanya terkait dengan politik pendanaan program). Dan tidak bisa dipungkiri juga dapat terjadi kontraproduktif antar pendekatan-pendekatan tersebut. Contoh konkrit terjadinya benturan dari pendekatan-pendekatan tersebut adalah FPIC sebagai pendekatan penyelesaian konflik masyarakat adat dengan perusahaan pemegang ijin usaha kehutanan/kebun berbenturan dengan FPIC sebagai syarat pelaksanaan sertifikasi produk atau manajemen pengelolaan hutan dan kebun.

Pemetaan partisipatif yang dilaksanakan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bersama masyarakat lokal/adat dalam upaya penyediaan bukti klaim mayarakat lokal/adat atas wilayahnya ditolak secara metodologis oleh Pemerintah, sehingga peta-peta partisipatif tidak mendapatkan pengakuan hukum atau sebagai bukti sah atas klaim wilayah masyarakat. Beberapa perusahaan perkebunan sawit yang mendapat sertifikasi sustainable palm oil (ISPO/RSPO) dalam praktiknya masih melakukan pengrusakan sungai dan pembakaran hutan.

PSDABM-IPB-KpSHK

KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) yang berdiri sejak 1997 dalam menjalankan programnya (Demokratisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat) secara bersama dengan anggota dan mitranya menerapkan “Sembilan Prinsip Sistem Hutan Kerakyatan”.

Sembilan prinsip tersebut diantaranya Prinsip (1) Pelaku utama pengelola adalah rakyat (masyarakat local/adat) secara bersama. Prinsip (7) Sistem ekonomi ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama; Prinsip (9) Mengedepankan kesetaraan social dan gender dalam melakukan pengelolaan SHK.

#inal#