KpSHK, Jakarta 03 Juli 2015

“Seperti Bayi Ajaib (PPI), begitu lahir langsung berlari, bukan lagi belajar berjalan”, demikian ujar Ibu Nur Masripatin selaku Dirjend PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) ketika membuka acara Seminar Nasional di Manggala (03/07/2015) dengan tema “Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia, Implementasi di Tingkat Nasional dan Persiapan Menuju COP 21 Paris”.

Penanganan perubahan iklim di tingkat internasional yang dibahas melalui kerangka kerja konvensi perubahan iklim (UNFCCC) dihasilkan melalui proses negosiasi dan bersifat mengikat kepada negara-negara yang meratifikasi konvensi termasuk Indonesia. Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional (Keputusan COP dll) memerlukan penterjemahan kedalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mengarus-utamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim. Efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan ‘measure’ di semua level (internasional, regional, nasional, dan sub-nasional). Di tingkat internasional terutama terkait dengan komitmen negara maju untuk mengurangi emisi dan komitmen untuk menyediakan dukungan finansial, teknologi dan peningkatan kapasitas kepada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara berkembang.

Dirjend PPI mengungkapkan bahwa Program Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia harus mempertimbangkan kesepakatan internasional, sejalan dengan kebijakan nasional dan diimplementasikan di semua level (dari pusat sampai ke tingkat tapak). Kenyataan ini menunjukan bahwa dalam program kerja pengendalian perubahan iklim di Indonesia harus komprehensif dan disusun dengan melibatkan berbagai pihak. Program kerja harus dapat sinergi dengan berbagai pihak sehingga dapat diberlakukan sebagai agenda bersama penanangan Perubahan Iklim di tingkat nasional dan sub nasional.

Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden no.16/2015 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja KLHK, telah memasukkan didalamnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Dari aspek substansi tugas dan fungsi, DJPPI merupakan penggabungan dari dua Kementerian dan dua Lembaga Pemerintah yang menangani Perubahan Iklim yaitu (Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, DNPI dan BPREDD+).

Dengan telah selesainya persidangan Badan bawahan UNFCCC (SBSTA, SBI, ADP) di Bonn yang diselenggarakan tanggal 1-11 juni 2015 dan semakin mendekatnya pelaksanaan COP-21 di Paris (30 November – 11 Desember 2015), maka persiapan yang intensif sudah diperlukan. Disamping itu, sebagai Unit Organisasi baru, DJPPI perlu segera menyusun program-program pengendalian perubahan iklim sesuai mandat PERPRES No. 16/2015 dan Permenhut No. 18/2015, dan guidance dari NAWACITA dan RPJMN 2015-2019, serta tuntutan pengendalian perubahan iklim yang efektif.

Menurut Nur Masripatin dengan pertimbangan kedua hal ini, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) sebagai National Focal Point (NFP) UNFCCC menyelenggarakan Seminar tersebut yang dihadiri beberapa NGO’s diantaranya WRI Indonesia dan Muayat Ali Muhsi selaku praktisi Pengelolaan Carbon Berbasis Masyarakat dari KpSHK.

Dirjend PPI dan KpSHK

KpSHK optimis target pemerintah menurunkan emisi 26% dari deforetasi dan degradasi hutan dan peningkatan cadangan karbon hutan tercapai diantaranya melalui perhutanan sosial yang sudah dicanangkan Dirjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan seluas 12,7 juta hektar yang berada pada wilayah SHK (SHK tersebar di 22 Provinsi, 134 Kabupaten, 600 Kecamatan dan 3.796 Desa dengan luas mencapai ±15.023.931,59 Ha) dimana komunitas pengelola hutan di dalam dan sekitar hutan mampu menurunkan emisi 50% dari target pemerintah tersebut ditambah komitmen para stakeholders lainnya menyediakan pasar imbal jasa lingkungan (Payment Environmental Service) nasional. (inal)


SHK Karst Kampung Merabu

Kampung Merabu di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, aktifitas ekonomi utama di kampung ini terdiri dari pertanian dan meramu hasil alam seperti sarang burung walet alam, mengambil madu hutan, beternak sapi, beternak unggas, menanam sayur-mayur, dll. Termasuk potensi ekonomi terkait keberadaan kampung ini dalam Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat.

Di Kampung Merabu, telah muncul sejumlah gagasan pengembangan ekonomi. Mulai dari pengembangan pertanian terpadu dengan peternakan hingga ke ekowisata serta gagasan kampung hijau. Untuk mewujudkan beberapa gagasan yang telah muncul di masyarakat dibutuhkan proses pendampingan, terutama terkait penguatan kelompok masyarakat.

Ekosistem Karts memiliki karakteristik khas dan kaya potensi alam. Kawasan ini menyimpan potensi sumber daya alam bernilai ekonomis, berupa sarang burung walet, potensi wisata alam, hasil hutan kayu maupun non-kayu, serta batuan mineral. Selain itu, kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, menjadi salah satu habitat penting orang utan dan sejumlah fauna endemik lain. Nilai penting lain dari kawasan ini, di dalamnya terdapat jejak peninggalan pra-sejarah yang terlihat dari lukisan tangan yang diperkirakan telah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi.

KPSHK bersama Bioma dan Kerima Puri merancang sebuah pelatihan pengembangan kelompok ekonomi dan pelatihan pengembangan mata pencaharian alternatif Kampung Merabu. Pelatihan ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan model kegiatan ekonomi bersama yang sejalan dengan proses dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan sebuah upaya untuk meminimalisir konflik pengelolaan sumber daya alam yang sekaligus menjawab kebutuhan ekonomi dan tanpa menambah tekanan terhadap kelestarian alam.

Penguatan basis ekonomi desa menjadi amat penting untuk mencegah kemiskinan di pedesaan. Secara sederhana, basis ekonomi desa adalah sumber pendapatan di desa. Adapun cara menguatkan basis ekonomi desa amat beragam. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelompok.

Tradisi dan semangat bekerjasama dalam kelompok bukanlah hal baru bagi masyarakat di Nusantara. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah terbiasa bekerjasama dengan semangat gotong-royong. Beragam kegiatan mulai dari kegiatan pertanian, membangun rumah, hingga pemeliharaan fasilitas bersama biasa dikerjakan bersama-sama.

Dalam kegiatan ekonomi di pedesaan, gotong royong dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas seperti pengelolaan tanah, musim tanam, panenan, dll. Dalam rangka mengorganisir kegiatan-kegiatan semacam ini kemudian bermunculan kelompok-kelompok musiman yang bersifat sementara dan biasanya berakhir seusai kegiatan bersama tersebut.

Semangat dan tradisi bekerja dalam kelompok yang bersifat sementara ini dapat dioptimalkan agar mempu memberi manfaat dalam pengelolaan basis ekonomi pedesaan secara berkelanjutan. Semangat dan tradisi tersebut merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan menjadi kelompok yang berkesinambungan. Kelompok masyarakat semacam ini dapat menjawab keterbatasan tenaga, waktu, modal, dan teknologi diperlukan dalam pengembangan ekonomi di desa-desa, serta mempermudah pencapaian tujuan ekonomi masyarakat.

Hal yang paling penting, kelompok masyarakat memiliki peran penting dalam ekonomi pedesaan. Pada dasarnya mereka mengenal segala potensi yang dimiliki desa yang dapat dikembangkan. Agar potensi ekonomi sebuah desa dapat terkelola secara optimal dan berkelanjutan diperlukan kelompok atau komunitas masyarakat yang telah terbangun dan mampu bekerja sama untuk kebutuhan bersama dalam jangka panjang. (inal/Syam)


KPSHK, 30/5/15.
Pembabatan hutan dalam rentang tahun 1998-2000 secara massal telah menyebabkan perubahan cukup drastis, dari hutan yang lebat menjadi lahan pertanian dan ladang. Pada tahun 2006, akibat guyuran hujan lebat selama dua hari dua malam menyebabkan bencana longsor dan banjir bandang di Desa Pakis, Panti, Suci, Kemiri, Glagahwero, Badean dan beberapa desa di sekitar Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro, Jember, Jawa Timur.

Alhasil, kejadian tanah longsor dan banjir telah menelan korban, rumah penduduk hancur, jalan rusak, jembatan putus, persawahan hancur dan instalasi air bersih lumpuh. Bencana banjir dan tanah longsor kembali terjadi memasuki tahun 2015 di kawasan kebun Sentool, Desa Suci meski tidak separah kejadian sebelumnya.

Kawasan Lereng Selatan Hyang Argopuro dilingkari dengan berbagai areal perkebunan milik swasta, koperasi TNI Angkatan Darat dan milik Pemerintah Daerah Jember. Beberapa perusahaan yang beroperasi di kawasan ini antara lain Perusahaan Daerah Perkebunan Kebun Ketajek I dan II, Perusahaan Daerah Perkebunan Kebun Manggisan, PTPN XII, PT.Perkebunan Jember Indonesia, PT.Dian Argopuro, PT.Yunawati Kaliduren, NV.Cultimij Toegoesari, dan PUSKOPAD A DAM V/Brawijaya.

Bukan rahasia lagi jika banyak laporan secara berulang-ulang menegaskan realitas kemiskinan petani dan konflik agraria di desa-desa pinggir hutan akibat proyek pengkaplingan usaha kehutanan dan perkebunan skala luas milik negara dan swasta. Menyempitnya lahan garapan di desa, aksi pendudukan perkebunan, penggarapan diam-diam hingga praktek sewa di areal Perhutani, adalah cara-cara keseharian para petani gurem untuk mendapatkan lahan di Dataran Tinggi Lereng Selatan Hyang Argopuro.

Setelah kejadian pembabatan hutan secara besar-besaran sejak tahun 1998, kondisi hutan Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro mengalami kerusakan yang parah. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat desa hutan. Untuk itu muncul tekad di antara petani hutan untuk menjaga kelestarian hutan. Langkah yang ditempuh adalah penghijauan kembali hutan yang rusak. Pada 2004, warga masyarakat desa Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro berinisiatif membentuk kelompok tani hutan bernama “Rengganis”.

Pada tahun 2005, Kelompok Tani Rengganis bekerjasama dengan Perhutani dengan memakai konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis. Keputusan membentuk LMDH merupakan sebuah langkah strategis untuk memastikan akses terhadap lahan garapan di areal hutan Perhutani.

LMDH Rengganis tetap berpegang teguh pada konsep pengelolaan hutan sebagai “rimba sosial”. Pembentukan kelompok tani hutan dan selanjutnya menjadi LMDH Rengganis telah memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggarap lahan.

Keberhasilan masyarakat mendapatkan akses penggarapan lahan di kawasan hutan (skema kemitraan) sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi dan memberikan rasa aman di tingkat rumah tangga petani Hyang Argopuro. Tidak berhenti pada mendapatkan akses garapan, pola budidaya kopi yang memperhatikan daya tahan Ekosistem Dataran Tinggi Hyang Argopuro terhadap bencana melalui sistem agroforestri terus dikembangkan oleh anggota LMDH Rengganis.

Degradasi lahan kini makin jarang terjadi, menunjukkan keadaan hutan yang dikelola Kelompok Tani RENGGANIS cukup baik. (Bambang-SD Inpers, Jember)


Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani JAKETRESI (Jaringan Kelompok Tani Rehabilitasi) dari Desa Curahnongko Kabupaten Jember dapat mengelola zona rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri.

Pola kemitraan ini dituangkan dalam MoU antara masyarakat dengan Pengelola TN Meru Betiri serta Pemerintah Desa, terkait dengan kegiatan masyarakat, dalam hal ini diwakili JAKETRESI dengan TN Meru Betiri tentang partisipasi masyarakat dalam konservasi, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, pelaksanaan rehabilitasi hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MoU ini diperkuat Surat Persetujuan Direktur Jenderal PHKA Tahun 1998 dan Surat Persetujuan Direktur Jenderal PHKA Tahun 1999 tentang kegiatan rehabilitai masyarakat. MoU terkait dengan kegiatan rehabilitasi masyarakat meliputi :
1. Masyarakat dapat mengolah lahan di zona rehabilitasi kawasan TN Meru Betiri.
2. Masyarakat diharuskan menanam tanaman pokok berupa tanaman asli (endemik) yang bermanfaat obat atau manfaat lainnya dari kawasan TN Meru Betiri yang disediakan oleh Balai TNMB dan secara swadaya.
3. Masyarakat boleh menanam tanaman tumpangsari di sela-sela tanaman pokok.
4. Tidak diperbolehkan/dilarang menanam tanaman perkebunan seperti : coklat, kopi, tembakau dll.
5. Hasil tanaman pokok berupa buah menjadi hak dari petani penggarap sedangkan pohonnya tidak boleh ditebang dan merupakan aset TNMB.
6. Status tanah adalah tanah negara yang tidak boleh dirubah menjadi hak milik ataupun status-status yang lain.
7. Masyarakat wajib membantu pengamanan kawasan TNMB yang dilakukan oleh petugas (POLHUT) dan Balai TNMB.

Masyarakat memperoleh hak kelola dengan jaminan bahwa zona rehabilitasi dikelola secara lestari dan masyarakat memperoleh manfaat jangka panjang secara berkelanjutan, obyek dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini juga meliputi pemanfaatan jasa lingkungan.

TN Meru Betiri merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Setidaknya tercatat 499 jenis kekayaan flora dengan 15 jenis diantaranya berstatus dilindungi, 239 jenis telah diketahui berkhasiat obat dan 77 Jenis diantaranya telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

TN Meru Betiri juga memiliki 217 jenis fauna dimana 25 jenis adalah mamalia, 18 jenis diantaranya adalah mamalia dilindungi, 8 jenis reptilia, 6 jenis diantaranya dilindungi serta 184 jenis burung dimana 68 jenis diantaranya dilindungi. Flora endemik Padmosari (Rafflesia zollingeriana) dan Macan Tutul (Panthera pardus), Banteng (Bos javanicus), Kijang (Muntiacus muntjak), Burung Merak (Pavo muticus), Penyu, serta jenis-jenis primata, dan aves lainnya merupakan flora fauna unik yang ada di TN Meru Betiri yang juga dikenal sebagai habitat terakhir Harimau Jawa (Panthera tigris Sondaica).

Terkait dengan pengelolaan TN Meru Betiri, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam menyatakan bahwa “Taman Nasional” adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Dalam Permenhut Nomor: P.56/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional disebutkan bahwa Zonasi Taman Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan zonasi TN Meru Betiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut dan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Tahun 2011 Tentang Zonasi Taman Nasional Meru Betiri, sistem zonasi atau pengaturan ruang dalam kawasan di TN Meru Betiri adalah sebagai Zona Inti, Zona Rimba, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan, Zona Rehabilitasi, Zona Tradisional, dan Zona Khusus.

Zona rehabilitasi adalah bagian dari Taman Nasional Meru Betiri yang karena mengalami kerusakan memerlukan kegiatan pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Zona rehabilitasi yang dikelola oleh petani Desa Curahnongko dengan luasan tertentu berbatasan dengan hutan primer, perkebunan, pemukiman, dan areal pertanian.

Hasil pemetaan dan inventarisasi tanaman tahun 2011, oleh KAIL (Konservasi Alam Indonesia Lestari) bersama JAKETRESI mencatat, di lahan rehabilitasi tersebut, terdapat 48 ribu pohon dengan 34 jenis pohon yang ditanam oleh masyarakat dengan sistem agroforestry, yakni mengkombinasikan antara tanaman tumpangsari dengan tanaman obat dan tanaman multiguna lainnya.

Tahun 2009, TN Meru Betiri menjadi lokasi Pilot Project Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) yang merupakan kerjasama antara Kementerian Kehutanan dengan International Tropical Timber Organization (ITTO). Baseline karbon TN Meru Betiri total sebesar 29.690.954,3 tCO2e.

Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan angota kelompok tani tersebut dimulai dari pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman kehutanan dan/atau tanaman tumpangsari. Aktivitas rehabilitasi hingga pemanenan, tidak hanya dilakukan kaum laki-laki. Perempuan Desa Curah Nongko pun aktif terlibat di dalamnya.

Kegiatan utama adalah melakukan rehabilitasi ekosistem dengan target 400 bibit per hektar di lahan kritis seluas 410 hektar. Kegiatan rehabilitasi ekosistem dilakukan dengan sistem agroforestri, yakni dengan memaduserasikan antara tanaman kehutanan yang memiliki nilai konservasi dan nilai ekonomi tinggi.

Tanaman-tanaman tersebut di antaranya; tanaman obat dan tanaman multi guna lainnya, seperti Kedawung (Parkia roxburghii), Kemiri (Aleurites moluccana), Pakem (Pangium edule Reinw. ex Blume), Joho (Terminalia bellirica), Petai (Parkia speciosa), Nangka (Artocarpus heterophyllus), Rambutan (Nephelium lappaceum), Maa (Mangifera indica), Durian (Durio zibethinus), Alpokat (Persea Gratissima Gaertn), Mlinjo (Gnetum gnemon), Kenitu (Chrysophyllum Cainito), Sirsak (Annona muricata), Pinang (Areca catechu) dsb.

Tanaman kehutanan yang dipilih dalam kegiatan rehabilitasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan keaslian jenis yang berasal dari kawasan TN Meru Betiri dan sekaligus mempertimbangkan usulan jenis tanaman dari masyarakat yang dapat diakomodir dalam ketentuan pengelolaan lahan rehabilitasi sebagai kawasan taman nasional.

Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dirancang bangun pada penguatan tata kelola hutan yang lestari, penguatan kelembagaan kolaborasi, pengembangan usaha ekonomi berdimensi konservasi terhadap hasil hutan non kayu, pembibitan pohon, inisiasi MEE (Medical, Ecotoursm & Education) serta pengembangan skema dana konservasi yang dapat mendukung bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. #Pendukung SHK#


Kemarin tanggal 22 April 2015 seluruh penggiat, pecinta, pemerhati lingkungan bersama masyarakat di seluruh penjuru dunia memperingati Hari Bumi, harapannya agar kita yang hidup di bumi ini sadar akan kewajibannya melindungi bumi yang ditempatinya, menjaga ekosistem tetap lestari, menjaga keanekaragaman hayati.

Jauh sebelum kita memperingati hari bumi, masyarakat lokal justru telah banyak berbuat untuk menyelamatkan ekosistem di bumi ini tetap lestari, contohnya saja masyarakat lokal di Desa Tebat Monok dan Kelilik di Kecamatan Kepahiang ini.

Desa Tebat Monok dan Desa Kelilik

Mayoritas masyarakat Desa Tebat Monok dan Desa Kelilik merupakan komunitas adat dari Suku Rejang Marga Jurukalang. Sehingga budaya Suku Rejang sangat mempengaruhi dan melekat pada kehidupan sosial-budaya pada masyarakat di dua desa ini.

Tata guna lahan (land use) Desa Tebat Monok dan Desa Kelilik saat ini tediri dari lima area peruntukan / pemanfaatan berdasarkan fungsi yakni area lindung berupa hutan, kebun, persawahan, pemukiman dan kawasan Sub-DAS Musi.

Kawasan lindung yang menjadi areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) di kedua desa merupakan daerah hulu sungai dari Sub-DAS Musi. Sehingga keberadaan Sub-DAS Musi sangat penting bagi warga di kedua desa mengingat sungai-sungai tersebut memasok sumber air bersih bagi warga dan untuk pengairan area persawahan mereka.

Jenis tanaman pokok yang dibudidayakan pada program HKm adalah tanaman Kemiri (Aleurites moluccana) dan Kopi. Selain itu, petani juga menanam Bambu disepanjang aliran sungai yang merupakan bagian dari Sub-DAS Musi.

Hasil pemetaan partisipatif Tahun 2012, luas Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang berada di Desa Tebat Monok dan Kelilik sekitar 576,26 Ha, sekitar 210,5 Ha merupakan areal kerja HKm (Hutan Kemasyarakatan) di kedua desa sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Kepahiang Tahun 2009 Tentang Pemberian IUPHKm Kepada Kelompok-Kelompok Tani pada Kecamatan Kepahiang, di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Dasar Pengakuan hak atas tanah masyarakat di Desa Tebat Monok dan Kelilik umumnya dipengaruhi oleh tatanan adat masyarakat Rejang atau lebih dikenal dengan istilah Wilayah Marga.

Berdasarkan tatanan adat, masyarakat membagi wilayah dua besaran, yaitu Hutan Marga (Utan/Imbo Mergo) sebagai wilayah perlindungan dan Tanah Ulayat Marga (Tanah Mergo) sebagai wilayah pemanfaatan atau budidaya. Selain itu, masyarakat Rejang membagi fungsi hutan ini menjadi 3 area/wilayah yaitu wilayah larangan (keramat), wilayah lindung dan wilayah cadangan.

Rehabilitasi Ekosistem

Meningkatkan perlindungan terhadap fungsi hutan lindung melalui kegiatan agroforestri disekitar wilayah AKHKm Desa Tebat Monok dan Kelilik. Kegiatan agroforestri berupa pemanfaatan dan pengelolaan budidaya tanaman kehutanan semusim non kayu yang memiliki nilai ekonomi dan konservasi tinggi.

Penggantian tanaman tegakan yang bernilai ekonomi tinggi secara bertahap dan terencana (planed deforestation). Kegiatan ini sangat diperlukan bagi kelompok petani pengelola HKm mengingat tanaman tegakan yang mereka tanam saat ini yakni Kemiri kurang memberikan nilai tambah ekonomi bagi pengelola HKm. Sejauh ini, kelompok petani pengelola HKm merencanakan akan menggantikan tanaman tegakan disela-sela tanaman Kopi dengan tanaman Pala yang bibitnya diperoleh dari Dinas Kehutanan.

Pengembangan Model Konservasi Berbasis Masyarakat

Pengembangan model konservasi ini diinisiasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kelompok pengelola HKm. Kegiatan ini lebih memfokuskan pada penjagaan dan perlindungan ekosistem kawasan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5. Selain itu, pemerintah desa akan memfasilitasi terbentuknya kelompok (Non HKm) untuk mendukung inisiatif patroli kawasan secara periodik untuk menjaga tegakan kawasan hutan.

Pembentukan kelompok Non HKm sangat dibutuhkan guna membuka ruang pelibatan warga yang belum tergabung dalam kelompok pengelola HKm. Untuk mendukung dan memperkuat rencana kegiatan konservasi berbasis masyarakat tersebut, pemerintah desa akan mendorong terbentuknya peraturan desa (Perdes) terkait pengelolaan kawasan lindung/konservasi warga.

Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Pelaku SHK

Mitra lokal KELOPAK Bengkulu akan melakukan peningkatan kapasitas pengetahuan pelaku SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) dalam peningkatan produktivitas lahan yang berkelanjutan, kegiatan berupa introduksi prinsip-prinsip Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya kopi maupun komoditas lain yang diusahakan warga di dalam areal HKm. Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah aksi degradasi dan deforestasi kawasan hutan akibat perluasan areal pertanian yang sangat ekstensif dan illegal logging.

Pelaku SHK Mandiri

Masyarakat lokal Tebat Monok dan Kelilik sebagai pelaku SHK yang mandiri maka untuk itu pengembangan agroforestri harus disesuaiakan rencana kerja kelompok yang disususun dalam Dokumen Rencana Umum dan Rencana Operasional Kelompok serta pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam harus dikonsultasikan dan mendapat masukan dari kelompok. Hal ini penting agar tanaman yang ditanam dapat memberikan manfaat ekonomi maupun ekologi bagi kelompok.

Promosi produk-produk hasil hutan non kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi ke pasar yang lebih luas. Membangun usaha-usaha ekonomi kelompok pengelola HKm untuk mendukung keberlanjutan fungsi lindung areal kerja HKm di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5.

Membentuk dan mengembangkan kapasitas lembaga permodalan bagi kelompok pengelola hutan HKm Desa Tebat Monok – Kelilik. Mendorong dialog dan diskusi multipihak antara masyarakat dengan permerintah daerah terkait arahan kebijakan pembangun daerah melalui Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa (RPJMDes).

#inal#


Hutan di wilayah Desa Hinas Kanan merupakan area tangkapan air dan sumber air yang digunakan untuk irigasi sawah, air bersih dan pencegahan bencana longsor. Hutan yang saat ini dikelola secara perijinan Hutan Desa oleh masyrakat berada di Kawasan Pegunungan Meratus.

Pegunungan Meratus merupakan kawasan berhutan yang bisa dikelompokkan ke dalam tipe hutan pegunungan rendah. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan beberapa vegetasi tegakan dominan seperti Meranti Putih, Meranti Merah, Agathis, Kanari, Nyatoh, Medang, Durian, Gerunggang, Kempas, dll.

 

Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) berupaya mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola hutan yang lestari, sehingga tercapai keadilan ekonomi dengan daya dukung ekologi wilayah Pegunungan Meratus.

SHK berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam melalui pengelolaan kelembagaan, unit usaha dan pengelolaan sumber daya manusia di Desa Hinas Kanan melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

Pemerintahan Desa Hinas Kanan menerbitkan Peraturan Desa tentang pembentukan LPHD untuk mengatur pelaksanaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu di wilayah Hutan Produksi yang dicanangkan menjadi Hutan Desa.

Sebagai respon terhadap penetapan Areal Kerja Hutan Desa (AKHD) di kawasan hutan produksi yang berada di Desa Hinas Kanan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Sebagai AKHD Hinas Kanan di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Sungai Hulu Tengah, Kalimantan Selatan.

Pembakal atau Kepala Desa Hinas Kanan telah membentuk kelompok-kelompok tani yang akan mengelola dan menjalankan pelaksanaan proyek Hutan Desa Hinas Kanan.

LPHD memiliki perencanaan untuk program rehabilitasi lahan dan hutan di AKHD Hinas Kanan dengan target 25 Ha untuk 25 orang anggota kelompok tani. Tipe hutan di AKHD bertipe Hutan Sekunder atau hutan yang tumbuh dari bekas tebangan.

 

Aktivitas rehabilitasi ekosistem ini berupa kegiatan penanaman jenis kayu dengan pola tanam dan pilihan jenis tanaman yang sesuai dan pernah pernah tumbuh di hutan yang menjadi Area Kerja HD. Kesuaian tanaman dan pola tanam dilakukann untuk menghindari dan mengurangi resiko kegagalan.

Beberapa jenis tanaman kayu yang dapat dikembangkan dengan Penanaman-Pemeliharaan-Pemungutan-Pemanenan-Pasca Panen selama 35 tahun sesuai dengan masa kelola Hutan Desa yaitu jenis kayu Mangaris, Sengon, Meranti, Ulin dan Sungkai.

Rehabilitasi ekosistem juga dilakukan dengan pola agroforestri dimana perencanaan, pemeliharaan dan perlindungan tanaman disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

Pola agroforestri ini sebagai upaya perlindungan hutan dengan mengedepankan komoditi yang memberikan peningkatan ekonomi masyarakat dan jasa lingkungan.


Padang Tikar di Muara Sungai Kapuas. Foto KpSHK

Padang Tikar di Muara Sungai Kapuas. Foto KpSHK

Bentang Pesisir Padang Tikar di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Lokasi Padang Tikar berada di muara Sungai Kapuas yang didominasi oleh tutupan vegetasi hutan mangrove, kemudian rawa gambut dan hutan sekunder lahan kering.

Jenis pohon/kayu yang berada di hutan gambut diantaranya meranti (shorea spp), jelutung (dyera sp), mentangor (callophyllum), dan lain sebagainya. Sedangkan jenis non kayu seperti Rotan, Asam Maram, Bakung, Kandes Nipah, dan lainnya.

Jenis-jenis satwa yang terdapat di hutan gambut antara lain Babi Hutan, Rusa, Beruang Madu, Harimau Dahan, Buaya, Pelanduk, Bekantan. Berbagai jenis burung seperti Enggang Gading, Walet, Punai, dan Gagak.

Hutan mangrove Batu Ampar formasinya berupa anyaman akar-akaran dari Avecennia, Sonneratia, Rhizophora, Bruguiera, Rhizophora, dan Nypa. Formasi tersebut membuat species flora dan fauna berkembang biak dengan baik.

Sebagai wilayah yang merupakan hamparan dari Bentang Pesisir Padang TIkar, wilayah desa merupakan dataran rendah yang didominasi oleh keberadaan hutan mangrove dan hutan rawa gambut.

Masyarakat sejak puluhan tahun lamanya telah mengelola dan memanfaatkan hutan mangrove dan hutan rawa gambut untuk terus bertahan hidup. Mangrove sebagai benteng penahan abrasi dan intrusi air laut sehingga keberadaan masyarakat tetap terjaga. Sedangkan hutan rawa gambut sebagai penyedia air tawar bagi masyarakat.

Namun saat ini, keberadaan hutan mangrove dan gambut sedang berada dalam keterancaman diakibatkan oleh alih fungsi hutan-lahan untuk industri berbasis hutan dan lahan, aktfitas ekonomi masyarakat dan bencana abrasi.

Mata pencaharian utama masyarakat umumnya (90 %) sebagai nelayan sekaligus sebagai petani. Pembagian kerja dalam rumah tangga berjalan secara alami dengan tradisi yang sudah berjalan dari generasi ke genarasi.

Suami sebagai kepala keluarga mencari nafkah ke laut dengan menggunakan kapal kecil yang dilengkapi alat tangkap ikan seperti rambai, jaring dan jermal. Sedangkan para ibu mengumpulkan kepah, kepiting, siput di sekitar hutan mangrove.

Sementara usaha di darat bercocok tanam padi yang hasilnya dikonsumsi sendiri. Bagi penduduk yang memliki tanah cukup luas kecenderungannya membudidayakan tanaman/pohon kelapa dan buahnya diolah menjadi kopra. Di kawasan hutan sekunder lahan kering sebagian masyarakat mengumpulkan madu hutan dan rotan.

Komitmen pengelolaan SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) masing-masing kelompok tersebut mengarah kepada pemanfaatan jasa lingkungan dan mengembangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari hasil hutan mangrove dan hutan rawa gambut.

Hutan rawa gambut dengan potensi keanekaragaman hayati didalamnya menunjang kawasan ini berpotensi pada ekowisata. Hutan Rawa gambut juga merupakan cadangan menyimpan air tawar yang dimanfaatkan tidak hanya bagi kelompok melainkan seluruh masyarakat menggunakan air tawar ini untuk menunjang pertanian, mandi dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

KpSHK (Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) bersama Perkumpulan SAMPAN Kalimantan sebagai mitra lokal dan LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) di Bentang Pesisir Padang Tikar akan melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pelestarian dan optimalisasi jasa lingkungan Bentang Pesisir Padang Tikar sebagai bagian dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

Pencegahan laju deforestasi. Pencegahan konversi ekosistem atau degradasi dengan menata tutupan hutan dan lahan gambut serta hutan mangrove dengan membuat koridor pengamatan habitat (flora-fauna) dan sebagai jalur pariwisata dalam mengamati ekosistem perairan, dengan menambah tutupan hutan dengan melakukan pengayaan tanaman di areal kritis hutan mangrove dan hutan gambut.

Mempertahankan tutupan vegetasi hutan mangrove dan mengembangkan budidaya kepiting, udang serta jenis ikan lainnya. Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.

Tutupan Vegetasi. Padang Tikar. Foto KpSHK

Tutupan Vegetasi. Padang Tikar. Foto KpSHK

Rehabilitasi Ekosistem, melalui pengelolaan pemanfaatan lahan terpadu dengan menata rawa gambut dan sekitarnya sebagai pasokan sumber air tawar masyarakat padang tikar. Membangun buffer zone dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk menjaga hutan mangrove dan hutan rawa gambut. #Ari, Koko, Inal#


Bagian (1)
Sistem Handel Suku Ngaju

Handel sebagai sistem pengairan & jalur transportasi Suku Ngaju. Foto KpSHK
Hutan gambut di lokasi Areal Kerja Hutan Desa (AKHD) di Kecamatan Kahayan Hilir ini terdegradasi sejak adanya pelaksanaan proyek Pemerintah yaitu “Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar (PLG)” pada tahun 1996 di Kabupaten Kapuas dengan membuka kanal primer dan kanal sekunder. Sejak proyek ini berjalan, kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau mulai berdampak buruk terhadap ekosistem hutan gambut.

Dampak lain yang ditimbulkan PLG adalah air pada kawasan rawa cepat mengering yang mengakibatkan beje milik masyarakat tidak berfungsi secara baik. Karena beje membutuhkan kedalaman air yang cukup baik untuk perkembangan ikan pada saat musim banjir.

Para pendukung SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) diantaranya di Nasional ada KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan), di Kalimanatan Tengah ada Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER SHK) dan Suku Ngaju yang tergabung dalam LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) Desa Gohong, Kelawa, Mantaren I dan Buntoi.

Mereka mengharapkan perbaikan tutupan hutan gambut dengan menambah vegetasi atau tanaman yang dapat dimanfaatkan berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (Non Timber Forest Product) oleh masyarakat pengelola hutan desa dibawah koordinasi LPHD setempat. Serta peningkatan fungsi ekosisten hutan gambut sebagai area lindung dan kestabilan reservoir air dalam siklus hidrologi dan terjadi pengurangan kejadian kebakaran hutan dan gambut.

Pencegahan Konversi Ekosistem Hutan Gambut oleh Suku Ngaju khususnya di Area Kerja Hutan Desa, Gohong, Kalawa, Mantaren I dan Buntoi, di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Bersama Suku Ngaju menelusuri hutan gambut. Foto KpSHK_2

Suku Ngaju yang banyak mendiami areal di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Kahayan. Masyarakat disini masih menjunjung dan menghargai adat. Hal ini ditunjukkan dengan sikap masyarakat apabila terjadi persoalan seperti sengketa tanah atau perkelahian mereka biasanya langsung menemui Kepala Adat atau Mantir di Kelurahan Kalawa. Bahasa keseharian masyarakat adalah Bahasa Ngaju.

Lahan pertanian milik masyarakat sebagian besar berada di kawasan Handel. Handel adalah sebuah sungai (parit) untuk sistem pengairan tradisional pada daerah pasang surut di kawasan rawa gambut yang digunakan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan di Kalimantan Tengah. Areal pada sisi kiri dan kanan handel adalah lokasi ladang, kebun karet dan kebun buah masyarakat.

Di Kelurahan Kalawa, sistem handel sudah ada sejak tahun 1914. Handel yang dari dulu digunakan oleh warga adalah Handel Mahikei dan Handel Buluh. Dua handel yang digunakan warga sebagai jalur transportasi ke lokasi ladang, kebun karet, kebun panting dan menuju ke arah hutan untuk memungut hasil hutan.

Setiap handel dipimpin oleh Kepala Handel. Peran penting Kepala Handel adalah mengatur setiap kegiatan transportasi pertanian rawa gambut seperti pemeliharaan sungai dan handel. Selian itu Kepala Handel juga mengatur pembagian lahan di kiri dan kanan handel. Kepala Handel dipilih oleh anggota handel dengan musyawarah.

Suku Ngaju menelusuri rawa. Foto KpSHK

Handel-handel di atas juga merupakan jalur utama transportasi masyarakat menuju Areal Kerja Hutan Desa (AKHD) yang berupa hutan lindung gambut yang diberikan hak pengelolaannya kepada LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa). Dalam areal Hutan Desa berdasarkan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) sudah terbagi dalam beberapa plot AKHD, dimana dalam setiap plot kerja tersebut sudah ada rencana kerja dan implementasi kegiatan oleh kelompok masyarakat dengan berkoordinasi bersama LPHD dan BP DAS.
#Ari, Inal#


 

Lokasi HKm BEGANAK. Hutan Lindung Gunung Naning. Meragun, Nanga Taman. Sekadau - Kalbar. Foto KpSHK

Lokasi HKm BEGANAK. Hutan Lindung Gunung Naning. Meragun, Nanga Taman. Sekadau – Kalbar. Foto KpSHK

Kawasan hutan yang dimohon menjadi areal kerja HKm (Hutan Kemasyarakatan) oleh Kelompok Tani ”Beganak” adalah  Kawasan Hutan Lindung  (HL) Register 45B Bukit Meragun sesuai dengan SK. Menhut No.259 Tahun 2000 dan RTRW Kabupaten Sekadau.

Lokasi Kelompok HKm BEGANAK di Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Luas kawasan Hutan Lindung yang diusulkan menjadi areal kerja HKm seluas 3.143,5 ha dan kawasan tersebut bebas atau tidak dibebani oleh hak (milik negara), 80% masih berhutan  dengan kondisi penutupan lahan hutan lahan kering primer dan skunder, 20% lainnya sudah menjadi hutan buah (Tembawang), kebun karet dan semak belukar bekas perladangan di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau.

Potensi HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dan sumber plasma nutfah jenis-jenis tanaman komersil serta khas Kabupaten Sekadau, dimana pada kawasan yang terletak pada daerah pegunungan yang bertopografi tinggi terdapat jenis-jenis Damar (Agathis Alba), Meranti (Shorea spp.), Gerunggang (Cratoxylum spp.), Tengkawang (Shorea acuminata Dipterocarpaceaemicrantha) dan sebagainya.

 

Sungai Taman. Hutan Lindung Gunung Naning. HKm Beganak. Foto KpSHK

Sungai Taman. Hutan Lindung Gunung Naning. HKm Beganak. Foto KpSHK

Selain itu juga potensi sumber air bersih dan sumber tenaga listik, dimana didalam areal ini terdapat air terjun Sirin Meragun yang telah dibangun menjadi sumber air bersih untuk wilayah Kecamatan Nanga Taman, Sekadau Hulu dan Sekadau Hilir. Bentukan lahan pada hulu sungai Menterap Trapugan dapat dikelola dan dibangun waduk buatan yang dapat dijadikan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air).

Untuk itu Pemerintah tidak hanya menetapkan sebagai kawasan hutan di wilayah Hutan Lindung Meragun, disatu pihak masyarakat memerlukan lahan tersebut sebafai sumber mata pencarian, namun sistem penggunaan lahan yang dilakukan masyarakat dapat mengurangi fungsi hutan.

Dipihak lain pemerintah berupaya untuk mengembalikan fungsi hutan. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut pemerintah Kabupaten Sekadau menerapkan kebijakan dengan skema HKm.

Kebijakan HKm diharapkan dapat menjawab kepentingan pelestarian hutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 2010 HKm diterapkan Kabupaten Sekadau, mengacu pada Permenhut 31 Tahun 2001 tentang HKm.

Lokasi Hutan Lindung Gunung Naning. HKm Beganak. Foto KpSHK

Lokasi Hutan Lindung Gunung Naning. HKm Beganak. Foto KpSHK

Kelompok “BEGANAK”  yang mendapatkan ijin HKm dari Bupati Sekadau di kawasan HL  Gunung Naning, kemudian berdasarkan Monitoring dan Evaluasi HKm yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sekadau tahun 2009, maka kelompok tersebut mendapatkan HKm dengan luas area 2.325 Ha.

Kelompok HKm Beganak anggotanya berasal dari Suku Dayak Taman, untuk meningkatkan pendapatan keluarganya  kelompok Beganak  mengambil HHBK seperti buah-buahan lokal, Bambu Petung (Dendrocalamus Asper), Rotan (Calamus sp.), Damar (Agathis Alba), Kemenyan (Styrax sp.), sarang burung walet lokal (Collocalia fuciphagus), tanaman hias dan tanaman obat.

Di wilayah Gunung Naning, masih banyak terdapat hewan liar  seperti Beruang, Macan Daun, Trenggiling, dan Rusa.

Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) berupa pengembangan tanaman yang dilakukan di areal Kelompok Tani HKM  BEGANAK yang berfungsi sebagai tanaman pelindung seperti Tengkawang, Meranti dan memberikan peningkatan hasil hutan bukan kayu berupa pohon Petai, Rambutan, dan lain-lain yang menghasilkan buah.

Riak Taman. HKm Beganak. Foto KpSHK

Riak Taman. HKm Beganak. Foto KpSHK

Pengembangan SHK, kelompok Beganak secara swadaya telah mengembangkan pengetahuan peningkatan produktifitas hasil Gaharu (Aquilaria sp.), Tengkawang (Shorea acuminata Dipterocarpaceae) dan Madu Hutan (Apis dorsata).

Peningkatan SHK dari Areal Kerja HKm, dilakukan dengan menyediakan budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya lebah, budidaya pohon serba-guna, budidaya burung wallet, penangkaran satwa liar dan rehabilitasi hijauan makanan ternak. #inal#

Sumber : Ari (Project Manager KpSHK, PIN).


Oleh : Salpayanri (Dubalang Adat)*

Bagian -2

Hutan Versi Adat Alam Minangkabau

IMG_1466

Fungsi hutan di Minangkabau harus dikelola dengan baik, agar fungsi dan artinya bermanfaat untuk semua umat di muka bumi ini. Hutan yang berada di atas Ulayat Penghulu di Nagari merupakan sumber penghasilan penghulu ataupun nagari.

Sumber penghasilan itu macam-macam bentuknya mulai dari tangkuak kayu, bungo kayu. Pancuang Tangkuak adalah biaya izin untuk  membuka hutan. Pancuang aleh ialah biaya yang dipungut berdasarkan hasil hutan seperti damar, rotan dan madu lebah, sarang burung walet dan sebagainya.

Bungo kayu, yaitu biaya yang ditarik dari sejumlah kayu yang ditebang untuk diperdagangkan, biasanya dipungut 10% dari jumlah kayu yang diambil, sedangkan untuk kayu sebatas untuk perumahan warga tidak dipungut biaya.

Petugas pemungut bea ulayat Menurut Adat Minangkabau disebut “padang nan bajaringan, rimbo nan bapacet”. Jaring dan Pacet ialah  nama jabatan yang memungut hasil ulayat dan diberi komisi 10% dari seluruh hasil pungutan, yang mengangkat jabatan Jariang dan Pacet ini ialah Penghulu di Nagari atas hasil musyawarah-mufakat.

Jariangan dan Pacet adalah perangkat adat dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting, salah satu perangkat adat adalah Dubalang Adat, yang ditetapkan oleh Penghulu di Nagari.

Robert Tim Ekspedisi Penulisan Profil SHK Bukit Parambo. Foto KpSHK. Solok Selatan

Petugas kehutanan yang disebut menurut adat Jariang dan Pacet tugas pokok nya adalah menjaga rimba dan hutan sepanjang masa, mencatat hasil hutan dan rimba yang masuk dan yang keluar, memungut hasil hutan dan rimba dari pengambil hasil hutan, melaporkan kepada penghulu bagi yang melanggar ketentuan adat dalam memanfaatkan hasil hutan.

 

Hak-hak Penghulu menurut Adat :

Objek

Ketentuan Adat

Pemanfaat

Bunga ulayat hak penghulu

Tanah   Aia nan buliah diminum, buah nan dapek dimakan, nan batang tatap tingga Investor, pemerintah, anak nagari 10 takar tarek ciek (10%)
Sawah Ka sawah babungo ampiang Anak kemanakan 10 sukek tariak ciek (10%)
Sungai Ka sungai babungo pasie Penambang luar, anak nagari 10 kubik tariak ciek (10%)
Tambang Ka tambang babungo ameh Penambang luar, anak nagari 10 ameh tariak ciek (10%)
Lauik Ka lauik babungo karang Pelaut, anak nagari 10 ikan tariak ciek (10%)
Ngalau Ka guo babungo ngalau Pewalet, anak nagari 10 kilo tariak ciek (10%)

 

Hutan Adat Versi Aturan Pemerintah

Hutan Adat adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Artinya hutan merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat, sehingga pengakuan hutan adat merupakan pengakuan atas wilayah  masyarakat hukum adat secara umum.

Putusan MK No.35/PUU- X /2012, didasarkan pada pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatua RI yang diatur dalam UU”.

Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Th.1960 pasal 3 menjadi pasal utama yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas wilayah adat mereka. Pasal 67 ayat 2 UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, menyatakan bahwa pengukuhan masyarakat adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.

Sumatera Barat memiliki 2 PERDA yang mengakui keberadaan masayarakat hukum adat, yakni Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Th.2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah No.6 Th.2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Salpayanri (Direktur ICS) menjelaskan kepada KpSHK tantangan untuk menghidupkan kembali Hutan Adat di Sumatera Barat, dalam pengalaman ICS mendorong Hutan Adat di Kabupaten Solok Selatan, beberapa persoalan yang ditemui dilapangan antara lain :

  1. Terjadinya tumpang tindih wilayah atau kawasan hutan di setiap Nagari sehingga mereka (Masyarakat Adat dan Dishutbun) saling mengklaim, masyarakat adat mengklaim wilayah Adat atau Hutan Ulayat semetara pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengklaim Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi dll,
  2. Belum tersosialisasinya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012,
  3. Hutan Adat atau Ulayat belum termuat di RTRW,
  4. Belum lahir regulasi ditingkat kabupaten tentang Hutan Adat atau Ulayat,
  5. Kepedulian dan partisipasi dari Penghulu atau Niniak Mamak yang masih minim dan mereka tidak kompak,
  6. Aturan adat dan  kearifan lokal komunitas adat tidak terdokumentasikan dengan baik,
  7. Perhatian dari Pemerintahan Nagari masih minim, terbukti setiapkali undangan pertemuan dan diskusi tentang Hutan Adat atau Ulayat mereka tidak pernah hadir.

Ilustrasi Sumber Daya Air.KpSHK

Demikian jelas Dubalang Adat kepada KpSHK dalam FGD Profil Hutan Adat Bukit Parambo, yang diselenggarakan ICS bekerjasama dengan KpSHK, Januari 16-2015, di Kantor Nagari Lubuk Gadang Utara, Solok Selatan. #inal#