Pengelolaan Hutan Lestari merupakan bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pengelolaan hutan yang lestari.

Dalam melaksanakan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK Nomor 5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 dalam melakukan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan hak.

Tahun 2014 KLHK mengalokasikan peta indikasi arahan pemanfaatan hutan secara langsung dalam pengembangan perhutanan sosial seluas 11.441.860 Ha yang tersebar di 26 provinsi. Pada tahun 2015, mengeluarkan sebaran indikatif areal perhutanan sosial seluas 18.371.901,41 Ha yang tersebar di 28 Provinsi.

Hal yang menjadi pembahasan antara pemerintah dan CSO ialah dengan mengeluarkan sebaran Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12.766.586,47 Ha yang tersebar di 34 provinsi.

Kewenangan serta peluang masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan ini merupakan arahan dari PP No.3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang membuka keran melalui mekanisme perhutanan sosial.

Munculnya kelembagaan baru dalam mengelola kawasan hutan, khususnya kesatuan hidrologi gambut (KHG) melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan suatu peluang namun juga menambah kerancuan dalam pengembangan perhutanan sosial. Hal ini dikarenakan jumlah luasan KHG yang mencapai 26.477.720 Ha dan tersebar di 7 provinsi seluas 22.446.080 Ha belum diketahui dimana lokasinya dan juga, apakah masuk ke dalam suatu areal dalam usulan sebaran PIAPS.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak menyatakan bahwa sekelompok masyarakat, orang perorang maupun masyarakat hokum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak yang dapat difasilitasi oleh Pokja PPS maupun LSM.

Untuk itu, peluang gerakan SHK dalam mengajukan proses PIAPS sangat terbuka lebar, baik bagi pelaku SHK (komunitas) maupun pendamping SHK.

Nurhidayat Ari Moenir (Divisi Perhutanan Sosial KpSHK) mengatakan “Dengan kondisi ini, diperlukan suatu pembahasan bersama dalam menyusun strategi terkait kondisi terkini dalam melakukan pengawalan serta mengidentifikasi kembali sebaran usulan PIAPS yang telah dilakukan oleh pendukung gerakan SHK”.

Diskusi konsolidasi perdana di KpSHK (08/04/16) ini dihadiri rekan-rekan dari RMI, BRWA, FWI, LATIN, JKPP, PUTER dan KpSHK. Sementara Longgena Ginting (Greenpeace) berhalangan hadir karena sedang di Manila.

Markus Ratriyono (FWI) menghimbau kawan-kawan CSO di nasional terutama para kontributor awal PS seperti AMAN, JKPP dan KpSHK agar mendesak PSKL-KLHK untuk update secara resmi progress Perhutanan Sosial per April 2016.

Sementara ditingkat tapak untuk membantu kelompok menyusun dokumen usulan lokasi perhutanan sosial, Erizal (LATIN) menyarankan agar dibuatkan Panduan Penyusunan Dokumen Usulan PS.

#Ari/inal#

 

 


Raffles Brotestes Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, mengatakan, “Perlu adanya suatu kordinasi yang kuat antar lembaga untuk memutuskan siapa sebenarnya pihak yang berhak mengeluarkan jumlah titik panas, sehingga antisipasi penanggulangannya juga bisa segera dilakukan bila kita mendapati memang terdapat titik api di suatu daerah.” Demikian disebutkan dalam Siaran Pers KLHK dengan tema “Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencanakan Aksi Cepat Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan” (KLHK, 31/03/2016).

 

Siaran pers ini menyebutkan bahwa pada tahun 2015, Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berhasil memadamkan 11.240 ha kebakaran lahan dan hutan, berdasarkan estimasi KLH, peristiwa ini juga melepas 1,1 giga ton CO2 eqivalen ke udara. Pada tahun 2016 berdasarkan pantauan satelit NOAA18 dengan menggunakan tingkat signifikan dan kepercayaan sebesar 80%, data menunjukkan adanya penurunan jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari Januari-Maret 2016, dibandingkan pada bulan yang sama di tahun 2015.

 

Lanjutnya “Pada Februari 2015 misalnya hasil pantauan satelit NOAA mencatat ada 518 titik api, sementara tahun ini hanya 166 titik api,” ujar Raffles. Raffles juga menjelaskan, KLHK tengah mengembangkan aplikasi yang bisa diunduh oleh petugas pemantau kebakaran hutan dan lahan di daerah melalui telepon genggam (smartphone) mereka. Aplikasi ini memberi informasi secara langsung (real time) lokasi-lokasi dan kordinat daerah dengan titik panas (hot spot) yang tinggi. Bila setelah pemantauan lapangan petugas mendapati bahwa titik panas tersebut tidak berpotensi menjadi titik api, maka laporan tersebut dapat langsung dihapus (delete), secara langsung sistem ini akan membaca penghapusan informasi ini sebagai laporan bahwa titik tersebut aman dari kebakaran.

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Menurut siaran pers tersebut bahwa Dr. Indroyono Soesilo, yang turut hadir dalam diskusi ini menerangkan pihaknya bersama dengan tim dari Institut Teknologi Bandung, tengah mengembagkan alat berbentuk drone dan pesawat tanpa awak, yang dilengkapi kamera, untuk memantau dan mencitrakan gambar serta kordinat kebakaran hutan secara langsung (real time).

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Aftrinal Sya’af Lubis (Divisi Pengendalian Perubahan Iklim SHK) di KpSHK mengatakan “SAMPAN Kalimantan bisa jadi Ketua Tim Drone/WTA Karhutla KLHK. Kalau ITB baru mau mengembangkan, SAMPAN sudah lebih maju, mereka sudah memproduksi sendiri dan mengaplikasikannya tahun kemarin di Kalbar”.

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Foto produksi WTA dan uji coba kelaikan terbang oleh SAMPAN Kalimantan

Fajri Nailus (Direktur Eksekutif SAMPAN Kalimantan) saat dihubungi menegaskan “SAMPAN Kalimantan siap untuk mengambil bagian dalam tim pemantauan KARHUTLA di KLHK memakai drone, kami punya infrastruktur dan tim”.

 

Foto pengembangan interkoneksi antara WTA / Drone dengan tekhnologi informasi berbasis hand phone bahkan media sosial oleh SAMPAN Kalimantan

Foto pengembangan interkoneksi antara WTA / Drone dengan tekhnologi informasi berbasis hand phone bahkan media sosial oleh SAMPAN Kalimantan

Saat ini SAMPAN juga sedang mengembangkan koneksi antara WTA / Drone dengan tekhnologi informasi berbasis hand phone ataupun media sosial.

#inal-KpSHK#

 

 

 


KpSHK_Yogyakarta, 01 Maret 2016. Dalam rangka pemulihan kondisi hutan Jawa, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa* menyerukan pada pemerintah untuk segera mencabut PP 72 tahun 2010 tentang perum Perhutani. Hal ini diutarakan langsung oleh Agus Budi Purwanto, Direktur Eksekutif ARuPA selaku vocal point KPH Jawa dalam acara “Konsolidasi KPH Jawa” yang mengangkat tema “Mengenali Kondisi, Menangkap Peluang” pada Selasa, 1 Maret 2016 di Yogyakarta.
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) yang bekerja sama dengan Samdhana Institute dan KPH Jawa, Agus, menyebutkan bahwa proses revisi PP No 72 tahun 2010 yang saat ini dilakukan di level pemerintah berlangsung secara tertutup dan tidak melibatkan petani dan masyarakat sipil.

“Dengan tertutupnya proses tersebut, hal ini diduga akan melanggengkan penguasaan hutan jawa oleh Perhutani, yang berpotensi bertentangan dengan Nawacita JKW-JK,” seru Agus.

Dalam bagian ke-8 Nawacita “berdaulat dalam bidang politik”, disebutkan komitmen “mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa”, yang dilaksanakan diantaranya melalui: “mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan melakukan fasilitasi, supervisi dan pendampingan”.

Jokowi-JK sendiri juga berencana “menyiapkan dan menjalankan regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan”, juga “memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN), dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa berjalan secara efektif”, serta “Menyiapkan dan menjalankan regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, KPH Jawa juga memandang, alih-alih melakukan revisi PP 72 tahun 2010, Pemerintah seharusnya menata ulang persoalan tata kuasa atas lahan hutan Jawa, mengingat dalam satu dekade terakhir ini banyak terdapat konflik lahan yang menimbulkan korban jiwa.

Dugaan pelanggaran HAM tersebut nampak dalam sejarah penguasaan hutan Jawa oleh Perhutani dan karakteristik kerja Perhutani, berdasarkan catatan LSM Arupa dan LBH Semarang, dalam kurun waktu 1998 – 2011 Perhutani telah menganiaya, mencederai, dan menembak setidak-tidaknya 108 warga desa sekitar hutan yang dianggap/diduga mencuri kayu atau merusak hutan, 34 diantaranya tewas tertembak atau dianiaya petugas keamanan hutan dan 74 lainnya luka-luka. Terdapat 64 kasus penganiayaan dan penembakan. Perhutani juga tak segan melakukan kriminalisasi terhadap warga yang dituduh mencuri kayu.

Selain itu, dalam catatan HuMa (2013), dari 72 konflik terbuka kehutanan yang terjadi di Indonesia, 41 (empat puluh satu) konflik hutan terjadi di Jawa yang nota bene diurus oleh Perum Perhutani.

Rekonfigurasi hutan Jawa, dengan demikian, diperlukan untuk melestarikan hutan guna memperbaiki keseimbangan ekologi Pulau Jawa, serta perluasan ruang kelola rakyat guna mengentaskan kemiskinan masyarakat desa hutan. Perubahan dilakukan terhadap beberapa aspek penting yaitu: Paradigma, Tata Kuasa, Tata Guna, dan Kebijakan.

Salah satu solusi untuk merekonfigurasi Hutan Jawa sendiri adalah mengembalikan tata kelola dan kuasanya kembali ke tangan rakyat. Hutan rakyat, khususnya hutan rakyat di Pulau Jawa dewasa ini telah menjadi sebuah fenomena sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang sangat luar biasa. Data Ditjen RLPS, Kementerian Kehutanan 2009 menyebutkan bahwa luas total hutan rakyat di seluruh Indonesia mencapai 3.589.343 ha, dimana 2,799,181 ha atau 77, 98% diantaranya terdapat di Pulau Jawa.

Berdasarkan data BPKH Wilayah XI tahun 2009, komposisi sebaran tersebut adalah: Jawa Barat dan Banten 1,2 juta ha, Jawa Tengah 747ribu ha, DIY 111 ribu ha, Jawa Timur 641 ribu ha. Sementara itu dari sisi sebaran berdasarkan daerah aliran sungai (DAS), sebaran hutan rakyat di Jawa adalah sebagai berikut: seluas 375.730 ha berada di bagian hilir DAS, seluas 1.010.192 ha berada di bagian tengah DAS, dan seluas 1.198.990 ha berada di bagian hulu DAS.

Persebaran hutan rakyat yang juga merata dari hulu sampai hilir tersebut, menunjukkan perannya dalam konservasi air yang tidak hanya untuk mengurangi laju limpasan, tetapi juga berperan dalam daerah tangkapan air untuk menjaga konservasi tanah dan menjadi penyangga terhadap bahaya abrasi, dan (bahkan) tsunami.

Secara sosial ekonomi, hutan rakyat di Jawa terbukti telah mampu menjadi salah satu katup solutif sekaligus penopang roda perekonomian rakyat pedesaan melalui kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan‐kebutuhan penting dan mendesak yang bersifat jangka panjang. Melalui sebuah terminologi kearifan lokal yang disebut dengan “tebang butuh”, masyarakat pemilik hutan rakyat mampu beradaptasi dengan tekanan ekonomi yang menghimpitnya. Sementara secara sosio‐kultural, hutan rakyat telah mampu menumbuhkan semangat menanam sekaligus kewirausahaan (entrepreneurship) berbasis kayu.

Produksi kayu bulat dari hutan rakyat di wilayah Jawa Madura, menurut Statistik Kehutanan tahun 2011 dan data Dinas Kehutanan Provinsi Lingkup Jawa Madura mencapai 4.690.684m3.77 Produksi kayu bulat dari hutan rakyat tersebut didominasi oleh jenis jati, sengon, mahoni, akasia, dan jenis campuran.78 Secara proporsional sebaran data produksi kayu bulat tersebut sebagai berikut: Banten 40.878m3, Jawa Barat 2.331.460m3, Jawa Tengah 952.199m3, DI Yogyakarta 238.180m3, dan Jawa Timur 1.127.931m3.

Terakhir, secara ekologis hutan rakyat telah mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui keberhasilan meningkatkan luasan tutupan lahan yang tentu akan membawa dampak positif bagi meningkatnya daya dukung lingkungan.

“Oleh karena itu, mandat pengelolaan kawasan hutan negara di Jawa kepada Perhutani sudah saatnya harus ditinjau ulang. Bukan sekedar merevisi, tetapi mencabut melalui kebijakan pengganti yang lebih paradigmatis berpihak pada kepentingan sosial dan ekologis!”pungkas Agus.

 

Kembalikan Hutan Jawa Ke Tangan Rakyat!!!

Kontak person:

Agus Budi Purwanto (Lembaga ARuPA) : 085643662166
Arip Yogiawan (LBH Bandung) : 081214194445
Andrianto (JPIK Jateng) : 085742743960
Bambang Teguh (SD INPERS) : 081336700332

 
Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa
Sekber: Karanganyar RT:10 RW:29 No. 201, Sinduadi Mlati Sleman Yogyarta 55284,
Tlp/Fax: (0274) 551571
Catatan Editor:

– Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa merupakan koalisi 38 organisasi masyarakat sipil di Jawa yang peduli pada upaya pemulihan hutan jawa. Dideklarasikan pada 17 januari 2012. Ke 38 Organisasi Masyarakat Sipil, yakni ARuPA, FKKM, FPPK, FPPKS, FWI, HuMa, Javlec, JPIK Jateng, Karsa, Kompleet, KpSHK, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Surabaya, Lidah Tani, LPH Yaphi, LPPSLH, Ortaja, Paguyuban Petani Turi, Paramitra, PPHJ, PPLH Mangkubumi, RMI, Rumah Aspirasi Budiman, SD INPERS, Sepkuba, SPP, SPPT, Stan Balong, Suphel, Telapak, Walhi DIY, Walhi Jabar, Yayasan Koling, Yayasan Sitas Desa, Yayasan Trukajaya, LBH Yogyakarta, dan Epistema.


KpSHK. Jakarta – Untuk menyelamatkan ekosistem rawa gambut 2 juta hektar langkah pertama kepala Badan Restorasi Gambut melantik Sekretaris dan Para Deputi, Jum’at 19/02/2016 di Sekretariat Negara.

Nazir Foead sebagai Kepala BRG telah melantik, Ir. Hartono Prawiraatmadja, M.Sc (Sekretaris), DR. Budi Satyawan Wardhana (Deputi Perencanaan dan Kerjasama), Alue Dohong, SE, M.Sc (Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan), DR. Myrna A. Safitri (Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan), dan DR. Haris Gunawan (Deputi Penelitian dan Pembangunan).

Pelantikan ini dihadiri Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta para tamu undangan diantaranya tampak hadir San Afri Awang, para wakil aktifis lingkungan hidup, para awak media, dll.

Foto KpSHK - Kepala BRG Nazir Foead

Foto KpSHK – Kepala BRG Nazir Foead

Nazir Foead berharap percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Berdasarkan Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, BRG wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan seluas kurang lebih 2.000.000 (dua juta) hektar” jelas Nazir Foead kepada para deputi dan sekretaris BRG.

BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Foto KpSHK - Ucapan Selamat kepada Myrna Safitri dari Para Pendukungnya

Foto KpSHK – Ucapan Selamat kepada Myrna Safitri dari Para Pendukungnya

Perpres tersebut menjelaskan bahwa prioritas perencanaan dan pelaksanaan dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.
#inal-KpSHK#


Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), 2015.

Belum adanya penerangan listrik dari pemerintah (PLN) di kampung-kampung di sekitar hutan, termasuk di Kampung Meragun tempat Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Beganak tinggal, membuat masyarakat kreatif menciptakan penerangan, diantaranya menggunakan pembangkit diesel namun ini berbiaya sangat mahal apalagi jika harga BBM terus naik.

Sementara Kampung Meragun ini memiliki potensi sumber energi terbarukan yang cukup besar, yaitu ketersediaan air yang melimpah untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dari Air Terjun Riam Kemokak di Hulu Sungai Meragun dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Naning.

Kepala Desa Meragun mengatakan bahwa masyarakat Kampung Meragun tidak mampu untuk membeli listrik pribadi (diesel), maka dengan dibangunnya PLTMH ini taraf ekonomi masyarakat bisa meningkat, dan dalam rekomendasinya Camat Nanga Taman mengatakan bahwa demi keamanan lingkungan dan kenyamanan belajar anak maka penerangan listrik diperlukan, kemudian dengan adanya listrik, berbagai aktivitas dapat dilaksanakan, misalnya untuk meningkatkan kualitas SDM demi kesejahteraan masyarakat.

IMP (Institut Menua Punjung) sebagai mitra lokal KpSHK di Sekadau dan implementor Plan Vivo di HKm Beganak, Saban Setiawan Direktur IMP menjelaskan bahwa IMP juga telah berpengalaman dalam fasilitasi pengembangan energi alternatif dari Sumber Daya Air Sungai Segak pada Tahun 2013.

Airan Air dari Bendungan Air Terjun Riam Kemokak Menuju Turbin dan Generator. Proses Mikro Hidro Merubah Energi Air Menjadi Energi Listrik. (KpSHK, 16/12/15)

Airan Air dari Bendungan Air Terjun Riam Kemokak Menuju Turbin dan Generator. Proses Mikro Hidro Merubah Energi Air Menjadi Energi Listrik. (KpSHK, 16/12/15)

Sesuai dengan PIN (Project Idea Note) yang sudah ditulis dan didaftarkan oleh KpSHK dan IMP ke lembaga Sertifikasi Plan Vivo, dan sesuai Surat Keputusan Bupati Sekadau Tahun 2012 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Hutan Lindung Gunung Naning atas nama Kelompok Beganak seluas ± 2.375 Ha di Kampung Meragun Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Standar Plan Vivo adalah kerangka sertifikasi bagi proyek yang mendukung kelompok tani hutan yang mengusung perbaikan pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan, melalui pengembangan jasa ekosistem.

Secara etnis Kelompok HKm Beganak berasal dari Suku Dayak Taman sebagai penduduk asli, mereka telah melakukan pembibitan dan penanaman Tengkawang (50.000 bibit) untuk perlindungan areal Sungai Meragun dan Sungai Taman, Gaharu (25.000 bibit), dan Durian (25.000 Bibit). Upaya pencegahan deforestasi, mereka telah memasang papan peringatan dan sosialisasi untuk menjaga dan tidak merusak hutan, membuat pondok penjagaan di jalan masuk menuju Hutan Lindung Gunung Naning, membuat patok tapal batas, dan melakukan patroli.

Kelompok HKm Beganak secara mandiri bersama 174 anggotanya pada Tahun 2014 telah mengusulkan kepada Pemda Sekadau untuk pembangunan PLTMH ini sebagai energi listrik alternatif di wilayah Kampung Meragun.

Ketua HKm Beganak Agus Aswandi di Hutan Lindung Gunung Naning, Kampung Meragun, Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. (KpSHK, 16/12/15)

Ketua HKm Beganak Agus Aswandi di Hutan Lindung Gunung Naning, Kampung Meragun, Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. (KpSHK, 16/12/15)

Saat ditemui KpSHK di rumahnya di Kampung Meragun yang sekaligus menjadi tempat Sekretariat HKm Beganak, Ketua HKm Agus Aswandi mengatakan “Ini hasil dari kerja keras HKm, pada tahun 2015 PLTMH Riam Kemokak telah dibangun atas bantuan APBD” senyumnya lebar.

Hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan dengan semangat gotong-royong kelompok tani hutan dan bantuan biaya dari APBD pembangkit listrik ini telah selesai dibangun, ketika KpSHK mengunjungi Bendungan Riam Kemokak (16/12/2015), didampingi Ketua HKm Beganak, nampak pekerjaan finishing akhir dan perawatan PLTMH diantaranya pengecatan pipa-pipa air sedang berlangsung.

Wagiman Anggota Tim Teknis Pembangunan PLTMH Air Terjun Riam Kemokak. (KpSHK, 16/12/15)

Wagiman Anggota Tim Teknis Pembangunan PLTMH Air Terjun Riam Kemokak. (KpSHK, 16/12/15)

PLTMH Air Terjun Riam Kemokak yang memiliki lebar 20 meter dan ketingiian 15 meter ini menurut Wagiman selaku Tim Teknis Pembangunan PLTMH memiliki kapasitas 60.000 watt dan telah menerangi 174 rumah warga Kampung Meragun.

Habis gelap terbitlah terang, dengan energi terbarukan kini seluruh rumah masyarakat Suku Dayak Taman di Kampung Meragun terang-benderang menyambut tahun baru 2016. #(inal@kpshk)#


Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lokasi bagi kegiatan pengimplementasian Program Carbon Fund berbasis lanskap yang didanai oleh World Bank.

Tim Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan para pihak terkait dari Kalimantan Timur diantaranya Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur (DDPI Kaltim) telah melakukan Penyusunan Dokumen Emission Reduction Program Idea Note (ER-PIN).

Selanjutnya, sebelum diserahkan kepada pihak World Bank pada bulan Desember yang akan datang, dokumen tersebut terlebih dahulu dikomunikasikan secara lebih luas kepada berbagai pihak terkait melalui “Komunikasi Publik Proses Penyusunan Emision Reduction-Program Idea Note (ERPIN) dalam kerangka FCPF Carbon Fund”, pada 19 November 2015 di Hotel Grand Jatra, Balikpapan. Kalimantan Timur.

Salah satu mekanisme yang dapat diujicobakan adalah Carbon Fund dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).  FCPF merupakan kemitraan global yang difokuskan untuk mendorong pengurangan emisi CO2 dari Skema REDD+.

FCPF membangun dua mekanisme pendanaan yang terpisah namun saling melengkapi yaitu Readines Fund (Dana Kesiapan) dan Carbon Fund (Dana Karbon). Readiness Fund dirancang untuk mendukung negara-negara yang berpartisipasi dalam pengembangan strategi dan kebijakan REDD+, tingkat emisi referensi, pengukuran, pelaporan, dan sistem verifikasi (atau biasa disebut MRV) dan kapasitas kelembagaan untuk mengelola REDD+, termasuk perlindungan lingkungan dan sosial.

“Tujuan utama CF bukan perdagangan karbon nya, tetapi skema insentif untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus menyelamatkan hutan”, jelas Dr.Zahrul Muttaqun selaku Ketua Tim Penyusunan ERPIN Kaltim.

“Semakin besar kita menjanjikan pengurangan emisi, semakin besar komitmen kita menjaga hutan” demikian sambutan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian LHK (P3SEKPI) Dr.Bambang Triharmono.

Sambutan lain oleh Prof. Dr Daddy Ruhiyat, Ketua Harian DDPI Kaltim, bahwa Kalimantan Timur telah mempublikasikan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon ‘Low Carbon Growth Strategy’ “2010 kami telah mendeklarasikan ‘Kaltim Hijau’ sebagai jaminan jangka penjang fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.

Para pihak yang hadir dalam komunikasi publik tersebut diantaranya dari Jajaran KLHK Kaltim, BLH Kaltim, Tim FCPF, P3SEKPI, Bank Dunia, Jajaran Pemprov Kaltim, DDPI Kaltim, Pokja REDD+ Kaltim, Perwakilan Universitas Mulawarman, AMAN Kaltim, Nurani Perempuan, Yayasan BIOMA, Yayasan BUMI, Kawal Borneo, Serumpun, Kepala Adat Wehea, KpSHK, GCF, WWF, TNC, dan GIZ.

Selain pertanyaan mengenai MRV (Measuring, Reporting and Verification) serta pelibatan masyarakat yang belum secara jelas diatur dalam dokumen ERPIN. Pertanyaan senada disampaikan oleh BIOMA, KpSHK, dan AMAN Kaltim mengenai masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai pengelola hutan di Kaltim karena tidak disebutkan secara rinci dan jelas sebagai penerima manfaat pertama dari program tersebut. (inal)


“Model Integrasi Pendekatan Sosial-Ekonomi-Lingkungan dalam Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat” demikian tema diskusi yang diselenggarakan oleh KpSHK di Rumah Kopi Ranin Bogor (24/10/15).

Sambil menikmati racikan biji kopi pilihan, maka diskusi mengalir dengan hangat, tampak hadir jaringan NGO Nasional diantaranya WALHI, AMAN, RMI, dll.

Hadir para narasumber dalam diskusi tersebut adalah Nani Saptariani (UNORCID) yang menjelaskan soal Perspektif Gender dan Bias Feminisme dalam Praktik Tatakelola Hutan Berbasis Masyarakat. Nesti Handayani (FEM IPB) berbicara mengenai Added Value dari Usaha Ekonomi Petani Hutan dan Pengembangan Pasar Alternatif. Prof. Armansyah Tambunan (FATETA IPB) dan M.Ridwan (CER Indonesia) mengangkat tema Penurunan Emisi Carbon dan Pengembangan Potensi Renewable Energy di Pedesaan Pinggir Hutan.

Menurut Nani Saptariani (UNORCID-Gender Specialist) bawha tata kelola hutan dan tata ijin dengan perspektif gender dintaranya harus menempatkan berbagai kelompok perempuan dan warga marjinal sebagai aktor/subyek penting.

“Proses pengambilan keputusan dalam tata kelola hutan di tingkat pembuat kebijakan (lembaga eksekutif dan legislatif) harus dilakukan melalui proses yang terbuka/transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, dan melibatkan wakil para pihak yang terkait, termasuk perempuan dan warga marjinal lainnya” jelas Nani.

Menurut Moh.Djauhari (Koordinator KpSHK), diskusi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan penerapan dari pendekatan sosial-ekonomi-lingkungan dalam memajukan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat; dan untuk menemukan hal-hal prinsipil yang dapat dijadikan dasar integrasi dari pendekatan sosial-ekonomi-lingkungan secara teknis-metodologis yang dapat memperbaiki praktik pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.

Bahwa hampir 30 tahun terakhir parapihak yang bergelut di sektor pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat telah melahirkan berbagai pendekatan (model/cara) dalam melaksanakan program-programnya. Sebut saja semisal FPIC (free, prior, informed and consent), perspektif gender/keseimbangan gender, pembangunan berbasis resiko bencana, inventarisasi hutan partisipatif, pemetaan partisipatif, penurunan tingkat kemiskinan, sertifikasi penurunan emisi carbon hutan, identifkasi potensi hasil hutan bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP), resolusi konflik dan banyak lagi lainnya yang dari semua itu dapat dikategorikan secara umum demi terlaksananya “demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam”.

Banyaknya berbagai pendekatan di sektor pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat tersebut pada pelaksanaannya terkadang bersifat parsial atau terpisah-pisah sesuai dengan tensi utama dari program (yang biasanya terkait dengan politik pendanaan program). Dan tidak bisa dipungkiri juga dapat terjadi kontraproduktif antar pendekatan-pendekatan tersebut. Contoh konkrit terjadinya benturan dari pendekatan-pendekatan tersebut adalah FPIC sebagai pendekatan penyelesaian konflik masyarakat adat dengan perusahaan pemegang ijin usaha kehutanan/kebun berbenturan dengan FPIC sebagai syarat pelaksanaan sertifikasi produk atau manajemen pengelolaan hutan dan kebun.

Pemetaan partisipatif yang dilaksanakan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bersama masyarakat lokal/adat dalam upaya penyediaan bukti klaim mayarakat lokal/adat atas wilayahnya ditolak secara metodologis oleh Pemerintah, sehingga peta-peta partisipatif tidak mendapatkan pengakuan hukum atau sebagai bukti sah atas klaim wilayah masyarakat. Beberapa perusahaan perkebunan sawit yang mendapat sertifikasi sustainable palm oil (ISPO/RSPO) dalam praktiknya masih melakukan pengrusakan sungai dan pembakaran hutan.

PSDABM-IPB-KpSHK

KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) yang berdiri sejak 1997 dalam menjalankan programnya (Demokratisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat) secara bersama dengan anggota dan mitranya menerapkan “Sembilan Prinsip Sistem Hutan Kerakyatan”.

Sembilan prinsip tersebut diantaranya Prinsip (1) Pelaku utama pengelola adalah rakyat (masyarakat local/adat) secara bersama. Prinsip (7) Sistem ekonomi ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama; Prinsip (9) Mengedepankan kesetaraan social dan gender dalam melakukan pengelolaan SHK.

#inal#


Pers Release
”Upaya Mengatasi Kebakaran Hutan dari Aspek Anggaran Proyek Pengendalian Api, Tumpang Tindih Kewenangan dan Penegakkan Hukum”

Pengantar
Kebakaran hutan dan lahan sejalan dengan deforestasi (penggundulan hutan) di Indonesia. Puncak kejadiannya dalam 40 tahun terakhir terjadi pada 1997-1998 dimana areal hutan yang terbakar mencapai total luas 10 juta hektar dengan angka deforestasi sekitar 3,2 juta ha/tahun (Asurambo dkk, 2014). Dan hal ini pula yang mengindikasikan Indonesia sebagai negara pengemisi karbon yang berada di urutan tiga besar dunia setelah Amerika Serikat dan China dari aspek penggunaan dan perubahan lahan hutan (Land Used, Land Use Change and Forest-LULUCF).

Pada puncak kejadian kebakaran hutan dan lahan di tahun 1997-1998 karbon dioksida yang terlepas ke langit Indonesia dan negara tentangga mencapai 171 juta metrik ton (Levin dkk, 1999).

Pada saat semua negara di dunia harus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi kenaikan suhu bumi yang menyebabkan pemanasan global hingga di level 2 derajat Celcius setiap tahunnya, Indonesia berkomitmen akan menurunkan pelepasan emisi karbon dari sektor hutan dan lahan (LULUCF) sebanyak 26%-41% hingga tahun 2020.

Dengan masih maraknya kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam lima tahun terakhir dengan alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan yang relatif tidak signifikan untuk mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan, apakah komitmen Indonesia menurunkan emisi karbonnya akan tercapai?

Beberapa kondisi Pemerintah yang menghambat terjadinya penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan seperti alokasi anggaran yang tidak efektif, tumpang tindih kewenangan dan kebijakan, lemahnya koordinasi antarpihak dan lemahnya penegakan hukum.
A. Efektifitas Alokasi Kehutanan dan Kebakaran Hutan
Hadirnya UU 17/2003 tentang keuangan negara mengharuskan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas bukan hanya soal pembelanjaan uang publik melainkan juga apakah uang publik tersebut telah digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif (value of money). Setiap anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam untuk memaksimalkan pelayanan (money follow function).

Setiap tahun kementerian kehutanan dan lingkungan hidup memperoleh anggaran untuk melaksanakan pembangunan dibidangnya termasuk soal kebakaran hutan.

Dilihat Dari sisi penganggaran, terdapat 4 (empat) permasalahan yang berpotensi mempengaruhi efektifitas kinerja pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan, sebagai berikut:
1. Pemerintah Jokowi-JK belum serius membangun sektor kehutanan.

Fokus pembangunan ditahun 2015 lebih condong pada pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan ketimbang mengurusi soal lingkungan hidup dan kehutanan.

Terlihat dari muatan isi Perpres No. 3 Tahun 2015 mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBN 2015, dimana tidak ditemukan sama sekali sektor lingkungan dan kehutanan (termasuk soal kebakaran hutan) masuk dalam daftar sektor unggulan maupun quick win yang menjadi turunan dari 9 (sembilan) agenda Nawacita untuk diperkuat ditahun 2015.

Sehingga tidak mengherankan, pemerintah terlihat kurang sigap dalam mencegah timbulnya kebakaran hutan. Upaya pemerintah mengatasi kebakaran hutan terkesan seperti ‘pemadam kebakaran’.
2. Minimnya dukungan anggaran sektor kehutanan.

Sebelum dimerger menjadi kementerian LHK, proporsi belanja Kementerian Kehutanan pertahun rata-rata dialokasikan sebesar 1,04% dari total belanja K/L. Namun setelah merger dengan kementerianLH, proporsi anggarannya turun menjadi 0,84% dari total belanja K/L. Bahkan untuk RAPBN 2016 turun menjadi 0,81% (Lebih rinci lihat grafik 1).

Menurut statistic kehutanan 20103, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia hingga tahun 2013 mencapai 129.425.443,29 ha yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini membutuhan biaya yang tidak sedikit untuk menjaga kawasan tersebut agar tetap terjaga keamanan dan kelestariannya.

Namun selama ini, jumlah anggaran yang dialokasikan terhadap total luas kawasan hutan dan perairan Indonesia hanya sebesar Rp44.194/hektar/tahun (2011-2015). Itupun seringkali realisasinya belum optimal dimana rata-rata masih dibawah pagu anggaran atau sekitar Rp39.338/ha/tahun.
Upaya melindungi kawasan hutan dari berbagai gangguan, memerlukan komitmen yang serius dan dukungan anggaran yang memadai serta dilakukan dengan berbagai langkah terobosan nyata.

Sayangnya hal itu belum terlihat di 2016 mendatang sebagai periode awal bagi Presiden Jokowi untuk mewujudkan agenda-agenda nawacita. Indeks alokasi anggaran untuk sektor hutan sama sekali belum berubah bahkan turun menjadi Rp48.685/ha/tahun dibanding indeks tahun sebelumnya (Rinciannya Lihat Grafik 2).

Minimnya dukungan anggaran akan mempengaruhi kinerja pemerintah disektor kehutanan untuk memenuhi target kinerja telah direncanakan sebelumnya.
3. Target pencegahan kebakaran hutan kurang realistis

Dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian LHK mencanangkan penurunan kebakaran hutan pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu: 1) menurunkan 10% jumlah hotspot dari rata-rata tahun 2014 sebanyak 17.820 hotspot menjadi 16.038 hotspot pada tahun 2018; dan 2) menurunkan 10% luas area kebakaran hutan (-386,1 Ha) dari rata-rata luas area kebakaran hutan di tahun 2014 seluas 3.861,3 Ha menjadi seluas 3.475,2 ha pada tahun 2018. Padahal dibandingkan dengan penurunan 2 tahun sebelumnya (2013 dan 2014) rata-rata sekitar 20%-40%.

Mestinya dengan pengadaan sarana prasarana dan penambahan personil ditahun-tahun sebelumnya, target peningkatan kinerja ditahun-tahun mendatang seharusnya lebih tinggi.
4. Anggaran proyek pengendalian ‘api’ belum optimal menyelesaikan masalah kebakaran hutan

Dalam 3 tahun terakhir (2013-2015), Pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan sebesar Rp421,68 miliar dan kembali dianggarkan untuk tahun 2016 sebesar Rp 190,4 miliar. Dari gambar grafik 3, terlihat pertumbuhan anggaran kebakaran hutan mengalami penurunan 11%-33%.

Dengan berbagai kejadian kebakaran hutan belakangan ini, Kementerian LHK terkesan belum bisa berbuat banyak untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dilihat dari tren anggaran dan luas area kebakaran hutan di tahun 2013 dan 2014, kebutuhan anggaran yang dibelanjakan untuk mencegah kebakaran hutan sekitar Rp32 juta – Rp37 Juta per hektar per tahun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana tanggap darurat yang dikelola oleh BNPB. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya pemerintah lebih optimal meminimalisir potensi kebakaran hutan sebelum menimbulkan kebakaran yang masif.

B. Tumpang tindih kebijakan
Sejak lahirnya Undang Undang No.5 tahun 1967 tentang Kentuan Pokok Pokok Kehutanan dimana sejalan dengan kontribusi sektor kehutanan yang besar bagi Pembangunan Indonesia di masa Orde Baru, kebakaran hutan dan lahan memberikan pula sumbangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan.
Eksploitasi besar-besaran terhadap hutan kita pada tahun 1980-an hingga ada fenomena “banjir cap” (kayu-kayu hasil tebangan diangkut melalui sungai hingga menutupi badan sungai) di sungai-sungai di Sumatera dan Kalimantan. Perusahaan pemegang ijin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri) dengan semena-mena menggunakan metode “tebang-bakar” (slash and burn) yang menyebabkan 3,6 juta hektar hutan kita lenyap dibakar (Asurambo dkk, 2014).
Dalam dua masa pemerintahan, dari Orde Baru hingga Orde Reformasi, terdapat hampir 18 undang-undang ( UU No.41 tahun 1999, UU No.18 tahun 2004, UU No.24 tahun 2007, UU No.32 tahun 2009, dll) dan peraturan yang mengatur penanganan kebakaran hutan dan lahan dan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan.

Banyaknya undang-undang dan peraturan ini tidak membuat pengambil keputusan di kementerian dan lembaga yang bertanggungjawab melakukan perlindungan dan pengamanan hutan dan lingkungan hidup bekerja secara efektif dan berkoordinasi dengan mudah.

Karena masih kementerian dan lembaga menerjemahkan undang-undang dan peraturan hingga ke tingkat teknis berbeda-beda. Saat ini tercatat ada 4 kementerian dan lembaga yang bertanggungjawab terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan yaitu Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan badan-badan dibawah Pemda.
Tumpang tindih aturan dan pemahaman yang berbeda para pemangku kepetingan terkait perlindungan, pengamanan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan menyebabkan para pihak saling tuding. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdalih bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi lebih banyak di luar kawasan hutan, di dalam kawasan hutan hanya 20% (Wiratno, 2015?).

Dengan demikian, kebakaran hutan tidak hanya berpangku kepada upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semata, butuh upaya dari Kementerian Pertanian dan badan-badan lainnya dan Pemerintah Daerah.
Dalam setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah selalu mengeluarkan ancaman kepada para pelaku usaha pemegang ijin kehutanan dan perkebunan sawit yang masih menggunakan teknik “tebang-bakar”.

Namun hingga saat ini belum terbukti ada perusahaan pemegang ijin Hutan Tanaman Industri dan HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan sawit yang arealnya dibakar dipidanakan, walau beberapa hari lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya telah mengumumkan 10 nama perusahaan-perusahaan yang membakar hutan-gambut di areal konsesi.
Kesimpulan dan Rekomendasi
1. Lambannya pemerintah mengatasi kebakaran hutan disebabkan pemerintah belum fokus pada pembangunan kehutanan. Hal ini terlihat juga dari pertumbuhan anggaran sektor kehutanan yang mengalami penurunan dari rata-rata 1,04% menjadi 0,84% terhadap dari total belanja K/L. Bahkan jumlah anggaran yang dialokasikan selama ini terhadap total luas kawasan hutan dan perairan Indonesia hanya mampu dialokasikan sebesar Rp44.194/hektar/tahun (2011-2015). Melihat dampak kerusakan hutan yang ditimbulkan, seharusnya pemerintah tidak mengabaikan sektor kehutanan sebagai sektor unggulan dan meningkatkan alokasi dan optimalisasi penggunaan anggaran.
2. Dalam mengatasi kebakaran hutan, pemerintah perlu lebih realistis dalam menyusun target pencegahan dengan alokasi anggaran yang lebih memadai. Mengedepankan pencegahan kebakaran melalui pengawasan pada titik-titik hotspot merupakan tindakan yang dapat mengefisienkan anggaran. Kegiatan pemadaman kebakaran hutan jangan sampai terkesan menjadi ‘proyek’ tahunan pemerintah untuk menyedot anggaran.
3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditunjukkan sebagai “leading sector” menangani kebakaran hutan dan lahan harus melakukan inovasi baru (metode-teknologi) dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Untuk kebakaran tahun ini saja Pemerintah masih menyewa pesawat pembom air dari negara luar.
4. Perlu sinkronisasi di tingkat peraturan dan kebijakan pelaksanaan teknis berkenaan dengan perlindungan hutan dan kawasan hutan. Banyaknya undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan sumberdaya alam, kehutanan dan lingkungan telah menyebabkan konflik kebijakan dan wewenang-tugas kemeneterian dan lembaga yang sangat menghambat koordinasi antarpihak.
5. Sudah saatnya Pemerintah tidak sekadar mengancam perusahaan-perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan di areal konsesinya, tetapi sudah menyeret pelaku besar kejahatan hutan ke pengadilan.
6. Berbagai standar-standar pengelolaan dan produk dari kehutanan dan perkebunan yang lestari harus memasukkan prasyarat areal konsesi “bebas api”. Sertifikasi FSC (Forest Steward Council), SVLK (Sertifikasi, Verifikasi dan Legalitas Kayu), RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai instrumen-instrumen supply-demand di nasional dan internasional sangat mudah didapatkan perusahaan kayu dan perkebuanan kelapa sawit swasta sementara dari sebagian perusahaan itu ditengarai masih melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Jakarta, 20 September 2015
Indonesia Budget Center (IBC)
Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK)

 

Lampiran-Lampiran

Grafik 1 Perkembangan Anggaran

Sumber: IBC, diolah

Grafik 2. Trena Alokasi Sektor Kehutanan

Sumber: IBC, diolah

Grafik 3 Tren Alokasi


Catatan Syam Asinar Radjam

Sejak tahun 2012, propinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Lumbung Energi Nasional. Wilayah ini merupakan penghasil batubara dan migas. Pemasok bahan bakar untuk pembangkit listrik di daerah lain. Tapi propinsi ini justru terkesan krisis energi. Terutama, energi listrik. Kondisi yang memperlihatkan negara dalam keadaan kurang tenaga seperti ini, beberapa desa tampaknya mesti mencari solusi sendiri dalam memenuhi kebutuhan energi listrik.

Desa Muara Siran, misalnya. Di sini listrik hanya tersedia pada malam hari. Menyala sejak pukul 5 sore, padam di pukul 7 pagi. Padahal perahu ponton lalu lalang mengangkut batubara melintasi sungai yang hanya beberapa langkah kaki dari rumah penduduk.

Bukan dari batubara, kebutuhan listrik masyarakat ini dipasok dari bangunan serupa gardu kecil di tepi sungai. Sebuah unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Kalau listrik tersedia dalam 24 jam, banyak kegiatan ekonomi yang bisa berkembang di sini,” ungkap Hairil, kepala Desa Muara Siran.

Desa Muara Siran hidup dari sektor perikanan air tawaran. Sebagian besar dari perikanan tangkap, sisanya budidaya dalam kerambah. Ketika datang musim hujan, hasil tangkapan ikan melimpah, tapi harga jual jatuh. Ikan lele alam dijual dengan harga Rp 5.000/kg. Sudah murah, sebagian terbuang percuma.

Menurut Hairil, pedagang pasar di pasar Samarinda hanya membeli ikan lele yang masih hidup. Ikan yang sudah mati mereka tolak. Terbuang saja. Selain dijual segar, masyarakat Muara Siran juga mengolah ikan. Dikeringkan di bawah matahari atau diasap jadi ikan salai. Jumlahnya masih terbatas. Cuaca di musim hujan menjadi kendala.

Kalau energi listrik cukup, tersedia sepanjang waktu, mungkin akan lain ceritanya. Sebuah industri skala kecil untuk pengolahan ikan dapat berdiri di sini. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Siran berpendapat, “Kalau listrik 24 jam, banyak bisa dilakukan. Misal, bikin abon lele. Pengeringan minyaknya bisa pakai mesin kecil. Tapi butuh listrik.”

Kebun Energi, Sebuah Rencana

Pada awalnya terjadi pertemuan tingkat kabupaten Kutai Kertanegara yang membahas pengembangan kehutanan masyarakat dan energi biomassa. Lalu, lahirlah gagasan pengembangan kebun energi di Muara Siran. Dari luas keseluruhan wilayah desa seluas 42. 213 hektar ini, rencana tata ruang dan wilayah desa ini mencadangkan sekitar 400 hektar lahan untuk kebun energi.

Areal kebun energi akan ditanami dengan jenis tanaman kayu energi yang cocok dengan ekosistem rawa gambut, relatif cepat dipanen, serta memberi kalor dan produksi tinggi. Kebun energi ini akan dipanen bergilir kemudian diolah menjadi pelet kayu untuk dijual ke pembangkit listrik yang akan memasang jaringan sampai ke desa Muara Siran.

PLTD_Mini_Muara _siran

Gagasan ini masih dalam tahap penyempurnaan menuju implementasi. Masih banyak tahapan yang perlu dilewati. mulai dari kepastian pasar biomassa atau produk olahan dalam bentuk pelet kayu yang dihasilkan, pemilihan jenis tanaman kayu dibudidayakan, permodalan, dan sistem pengelolaan usaha kelompok. Tapi yang pasti adalah dibutuhkan jaminan kepastian hak tenurial atas lahan gambut yang akan dijadikan kebun energi

Jalan masih panjang… # # #


Workshop Nasional Meningkatkan Komitmen Bersama “Mendorong Pendanaan Perubahan Iklim Melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan” (Century Park, Jakarta – 25 Agustus 2015).

Dalam rangka mendiskusikan pemikiran mengenai keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan jasa lingkungan dalam mendorong pembangunan hutan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bekerjasama dengan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) menyelenggarakan Workshop Nasional Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim dengan tema “Meningkatkan Komitmen Bersama (Pemerintah, Sektor Swasta Nasional, dan NGO) Dalam Pendanaan Perubahan Iklim melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan” Selasa, 25 Agustus 2015 di Jakarta.

Workshop dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin dan Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja.

Juga hadir sebagai narasumber adalah Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Direktorat Jenderal PPI, KLHK Achmad Gunawan Wicaksono dengan tema “Kebijakan Perubahan Iklim dan Peran Para Pihak dalam Perubahan Iklim” serta Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air BAPPENAS, Basah Hernowo dengan mengutarakan soal “Meningkatkan Sumber Pendanaan Perubahan Iklim (Lingkungan Hidup)”.

Narasumber lain adalah Mitra Hijau Andi Samya Nugraha, Koordinator Nasional Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) Moh.Djauhari, Forest Ecosystem Specialist Fauna and Flora Indonesia (FFI) Joseph Hutabarat, Presiden Direktur PT Rimba Makmur Utama (RMU) Dharsono Hartono, masisng-masing dengan tema “Pasar Karbon dan Potensinya”, “Skema Sertifikasi Plan Vivo dan Pilot Project Karbon Komunitas”, “Pengembangan Model REDD+ dan Distribusi Pembagian Manfaatnya”, dan “Pengembangan Model REDD+ dan Manfaat Ekonomi”.

Workshop Nasional ini dihadiri oleh lembaga pemerintah, BUMN dan Swasta, NGO dan Lembaga Riset, serta Komunitas dan Lembaga Komunitas Pelaku SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) di tingkat tapak yang merupakan aktor utama dan pendamping masyarakat di dalam dan sekitar hutan, tampak hadir diantaranya LTA (Lembaga Tumbuh Alami) dari Kerinci, ICS (Institution Conservation Society) dari Solok Selatan, KELOPAK dari Bengkulu, WATALA dari Lampung, KAIL (Konservasi Alam Indonesia Lestari) dari Jawa Timur, SD INPERS dari Jawa Timur, YAPPI (Yayasan Pemberdayaan Pemuda Indonesia) dari Sulawesi Tenggara, Perkumpulan Institut Menua Punjung (IMP) dari Kalimantan Barat, SAMPAN dari Kalimantan Barat, Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER-SHK) dari Kalimantan Tengah, LPMA (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Borneo Selatan) dari Kalimantan Selatan, dan BIOMA dari Kalimantan Timur.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan stock karbon hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan penanaman.

DPPI mengemukakan salah-satu dukungan yang penting dalam penurunan emisi adalah dukungan pendanaan. bahwa dukungan pendanaan menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca. Isu pendanaan ini mencakup isu tentang arsitektur kelembagaan intemasional, sumber dan bentuk mekanisme pendanaan termasuk membangun new market mechanism.

KpSHK-Workshop Nasional DPPI

Salah satu opsi dalam pendanaan perubahan iklim yaitu Payment for Environmental Services (PES), yang merupakan salah satu mekanisme bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memberikan kompensasi satu sama lain atas manfaat lingkungan yang dihasilkan. Melihat perkembangan pendanaan perubahan iklim, salah satu sumber pendanaan potensial adalah pendanaan dari sektor swasta dalam negeri. Sektor swasta domestik memiliki potensi yang cukup besar dan masih menyisakan ruang untuk dikembangkan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26% dari sumber domestik dan 41% dengan dukungan intemasional pada tahun 2020. Melihat perkembangan pendanaan perubahan iklim, Indonesia sebagai middle income country, harus mempersiapkan diri untuk tidak tergantung kepada keberadaan dana hibah. (inal)