KPSHK – Jakarta, 08/09/16
Perhutanan sosial adalah sebuah konsep dan aksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan, dimana pemerintah akan bergandeng tangan dan bekerja sama dengan masyarakat serta para pihak terkait untuk bersama mengelola hutan Indonesia. Untuk mendongkrak antusiasme, Passion, dan Spirit semua pihak untuk lebih mengembangkan kreatifitas sebagai tujuan akhir kemandirian usaha, Kementiran Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan kegiatan Festival Rakyat Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) Tahun 2016 pada tanggal 6-8 September 2016 di Komplek Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Jakarta dengan mengangkat tema “Saatnya Untuk Rakyat”.

Festival Rakyat PeSoNa dibuka langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Selasa, 6 September 2016 dan dihadiri oleh 1.000-an peserta dari seluruh Indonesia. Sesuai dengan namanya, event ini adalah pesta bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai ajang untuk mempromosikan pencapaian yang telah diraih. Sampai 2016 ini, capaian kinerja Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial adalah 1,8 juta ha, terdiri dari luas Penetapan Areal Kerja (Pencadangan) 1,3 juta ha dan yang telah berizin/MoU seluas 451.507 Ha. Program Perhutanan Sosial menargetkan akses kelola masyarakat seluas 12,7 juta melalui 5 skema, yaitu:kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan dan Hutan Adat (HA). Melalui skema tersebut, masyarakat diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan secara lestari yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam sambutannya, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan bahwa terdapat dua hal penting yang dimaksudkan pada Festival Rakyat Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) ini. “Pertama, terkait dengan pemantapan, rekonfirmasi lapangan tentang kebijakan Perhutanan Sosial. Kedua, orientasi atau mengarah pada upaya-upaya when seller meet buyer, dan diharapkan terjalin komunikasi pola bisnis bagi usaha-usaha yang dikembangkan dalam bisnis proses perhutanan sosial. Kedua hal ini merupakan strategi dan konfigurasi bisnis baru, yakni konfigurasi bisnis ekonomi produktif masyarakat/kelompok tani hutan”, ucap Siti.

Kegiatan Festival Rakyat PeSoNa dibalut dengan talk show tentang perhutanan sosial,guna memberi edukasi lebih tentang perhutanan sosial sehingga membuat masyarakat turut serta dalam mengembangkan perhutanan sosial. Selain itu, ada pameran yang berisi tentang produk-produk hasil kelompok tani hutan, produk dari bahan daur ulang (recycle), kerajinan dan souvenir hasil turunan hutan (bukan kayu).

Aftrinal Sya’af Lubis / KpSHK acara PeSoNa di stand pameran MCA-Indonesia MCC

Aftrinal Sya’af Lubis / KpSHK acara PeSoNa di stand pameran MCA-Indonesia MCC

Aftrinal selaku Project Manager dan Abidin Tuarita selaku Koordinator Wilayah Lombok KPSHK mempresentasikan program PSDABM atau Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat pada stand pameran MCA-Indonesia (Millennium Chalange Account Indonesia) dan MCC (Millennium Chalange Corporation) dalam partisipasi kegiatan PeSoNa. Wilayah kelola program PSDABM MCA – Indonesia KPSHK terletak di NTB – Lombok Timur (Kecamatan Sambelia, Desa Dara Kunci dan Desa Sugian) NTB – Lombok Utara (Kecamatan Kayangan, Desa Santong) dan Sulawesi Tenggara (Kolaka, Kecamatan Latambaga, Kelurahan Sakuli). Intervensi dari program tersebut yang pertama peningkatan akses kelola dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat. Serta yang kedua adalah peningkatan tata kelola hutan berbasis masyarakat sesuai prinsip hutan lestari rendah emisi. Targetnya antara lain masyarakat mendapatkan ijin pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial berupa Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Kemitraan.
# Sumber KLHK dan KPSHK


Kelurahan Sakuli berada di Kecamatan Latembaga, Kota Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara berjarak 5 km dari kota Kolaka sebagai pusat perekonomian dan perdagangan. Mayoritas penduduk Kelurahan Sakuli bermata pencaharian petani kurang lebih 75 % , PNS 15 % , Pedagang 5 % , buruh tani dan buruh bangunan 5 %. PNS yang tinggal di Kelurahan Sakuli juga berkebun hingga total masyarakat pemilik kebun + 90 %, dengan luas kepemilikan lahan dan pekarangan rata-rata kepala keluarga kurang lebih 0,74 Ha dari 946 KK. Lahan perkebunan ditanami Cengkeh, Pala, Lada dan Kakao, dengan umur tanaman bervariasi antara 0 – 15 tahun. Produksi Kakao 5 tahun terakhir mengalami gagal produksi hingga rata-rata 20 kg per tahun akibat serangan hama.

Laode Mangki (Koordinator Wilayah Kolaka) / YAPPI Sultra

Laode Mangki (Koordinator Wilayah Kolaka) / YAPPI Sultra

“Target capaian dari program PSDABM KPSHK – MCA Indonesia untuk Keluarahan Sakuli yaitu meningkatnya pendapatan petani, menurunnya jumlah KK miskin, menurunnya dampak emisi rumah kaca, impelmentasi peran gender yang seimbang serta IUPHHK – HKm hutan lindung seluas + 500 Ha.”, tutur Laode Mangki selaku koordinator wilayah Kolaka dari lembaga YAPPI Sultra dalam Workshop Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) – MCA Indonesia, Bogor, 25/07/2016.

Akses jalan Kabupaten Kolaka umumnya sudah beraspal namun untuk akses jalan pada lahan pertanian di Kelurahan Sakuli yang letaknya pada lereng masih jalan perkerasan yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua. Pembuatan teras sesuai kontur lahan dan pada kaki kontur di tanami tanaman Pinang dan Gamal sebagai penahan longsor dan banjir.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sakuli ditanami Bambu, Sengon, dan tanaman buah (Durian, Langsat dan Mangga), tanaman perkebunan (Kakao, Aren dan Pinang). Hasil produksi aren dimanfaatkan untuk Gula Aren yang memiliki nilai jual yang tinggi. Sedangkan buah pinang untuk komoditi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Terdapat 3 Dam pada DAS Sakuli sebagai penahan arus air dan persediaan air bagi masyarakat untuk tanaman perkebunan dan sayuran pada musim kemarau. DAS juga berfungsi sebagai wisata pemandian dan pemancingan ikan air tawar. Namun ancaman ekologis DAS Sakuli sampai saat ini adalah adanya ijin penambangan pasir pada musim kemarau.

Penanda tanganan MoU PSDABM oleh Laoedo Mangki (Koordinator Wilayah Kolaka) / YAPPI Sultra dan Abdul Maal (Field Administration Kolaka) / YAPPI Sultra

Penanda tanganan MoU PSDABM oleh Laoedo Mangki (Koordinator Wilayah Kolaka) / YAPPI Sultra dan Abdul Maal (Field Administration Kolaka) / YAPPI Sultra

Rencana dan harapan Kelurahan Sakuli terhadap program PSDABM bersama dengan KPSHK – MCA Indonesia :
Untuk Kawasan Hutan Lindung mengusulkan areal IUPPH-Hkm ( Hutan Kemasyarakatan seluas 500 Ha ), Implementasi pengkayaan tanaman seluas 50 Ha. Penanaman bambu, kayu-kayuan dan MPTS pada areal HKm dan DAS Sakuli sepanjang 3 Km.
Untuk Kawasan Hutan Rakyat (Lahan Milik) budidaya dan meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan buah-buahan.
Peran Gender Kelurahan Sakuli terdapat 6 Kelompok tani yang beranggotakan pria dan 1 kelompok perempuan tani yang tergabung dalam GAPOKTAN POLULOA sebagai perwakilan perempuan. Perempuan akan menjadi dominan pada semua level untuk meingkatkan pengetahuan dan keterampilan kelembagaan dan manajemen.

#Aris/Laode Mangki#


KPSHK, Bogor 19 Agustus 2016

Lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Santong terletak di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Posisi Desa Santong terletak di sebelah Barat Laut Gunung Rinjani dan mewakili tipologi HKm Hutan Produksi di daerah pegunungan dengan lahan vulkan yang subur.

Kawasan hutan Santong termasuk dalam Kelompok Hutan Rinjani (RTK 1 Rinjani Barat) yang meliputi; Hutan Lindung 1.530 hektar, Hutan Produksi 1.739 hektar dan Hutan Produksi Terbatas 1.976 hektar. Areal HKm berada pada lokasi HPT dengan luas 221 hektar. Sementara areal HKm ini berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk yaitu Dusun Santong Asli dan Dusun Waker Desa Santong, serta lahan milik masyarakat.

Nilai adat sangat berpengaruh dalam penataan struktur sosial termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam. Mata pencaharian utama masyarakat bergantung pada sektor pertanian, yang didominasi oleh pertanian lahan kering. Kepemilikan lahan pertanian relatif sangat rendah rata-rata 0,5 Ha/KK.

Pada tahun 2011, tercatat 43% penduduk Desa Santong merupakan buruh tani. Keterbatasan lahan mendorong beberapa rumah tangga mencari nafkah menjadi TKI, tercatat jumlah TKI sebanyak 197 orang terdiri dari 87 laki-laki dan 110 perempuan.

Fasilitator Desa Santong Ikliludin. ToT Fasilitator Desa PSDABM, MCA-Indonesia KPSHK, Bogor 27-30 Juli 2016

Fasilitator Desa Santong Ikliludin. ToT Fasilitator Desa PSDABM, MCA-Indonesia KPSHK, Bogor 27-30 Juli 2016

“Dalam pertanian peran lelaki lebih dominan, namun tidak memungkiri perempuan juga berperan aktif dalam kegiatan pertanian” tutur Ikliluddin (Fasilitator Desa Santong) dalam kegiatan Workshop Persiapan Pelaksanaan Program dan Training of Trainers Fasilitator Desa PSDABM MCA-Indonesia KPSHK di Bogor tanggal 25-30 Juli 2016.

Pada tahun 2000, sejumlah LSM dan Dinas Kehutanan NTB memfasilitasi penguatan kelompok dan pembentukan Koperasi Tani Hutan Maju Bersama. Pada tahun 2009, Koperasi Tani Hutan Maju Bersama mengajukan IUPHKm dan pada tahun yang sama mendapat ijin penetapan Area Kerja HKm dari Menteri Kehutanan. Pada tahun 2011, Koperasi mendapat IUPHKm dari Bupati Lombok Utara.

Perjalanan Unit HKm Santong tergolong tertua di NTB. Luas area kerja HKm di Desa Santong seluas 221 Ha dari luas total IUPHKm 758 Ha yang tersebar di 4 desa yaitu Santong, Salut, Selengen dan Mumbulsari.

Tipe vegetasi tutupan lahan saat ini didominasi oleh jenis kayu-kayuan seperti rajumas, sentul, garu, dan lain-lain. Diantara tanaman kayu tersebut, rajumas paling dominan terutama pada tingkat pohon yang mempunyai standing stock mencapai rata-rata 80 m3/ha. Produk unggulan HKm Santong saat ini meliputi buah kopi, buah kakao, biji kakao kering, buah pisang, buah pinang, daun sirih, keladi, vanili, bambu dan rebung.

Pada program Green Prosperity PSDABM (Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat) MCA-Indonesia oleh Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) bekerjasama dengan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) Mataram, penerima manfaat dari program ini adalah petani Unit HKm Santong sejumlah 285 KK, yaitu masyarakat Suku Sasak yang berdomisili di Desa Santong yang terdiri atas masyarakat setempat (30%) dan pendatang (70%) yang berasal dari Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Kelompok masyarakat pendatang dapat dikategorikan sebagai penduduk asli karena mereka sudah menetap sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga interaksi sosialnya sudah sangat menyatu dengan masyarakat setempat.

Selain petani Unit HKm Santong, penerima manfaat lainnya adalah 513 RTP (Rumah Tangga Petani) yang akan mengelola hutan seluas 600 Ha sebagai usulan HKm baru di Desa Santong dan 1 kelompok perempuan RTP HKm sebanyak 1 kelompok yang berjumlah sekitar 10 orang.

#Aris/Tim KM#


KPSHK – Bogor, 10/08/16

Wilayah Desa Dara Kunci dan Desa Sugian berada di DAS Kolah Pasiran, Kokoh Rajak, Kokoh Nangka, Kokoh Sepang, Kokoh Semareng, Gili Lawang dan Gili Sulat yang merupakan wilayah kerja BPDAS Dodokan Moyosari. Berdasarkan fungsi hutan di Desa Dara Kunci dan Desa Sugian sebagian besar berupa kawasan Hutan Lindung.

Pada tahun 2010 masyarakat di dua desa tersebut bergabung dan membentuk Kelompok Tani “Wana Lestari” dengan jumlah anggota 437 orang yang terdiri dari 20 kelompok kerja/blok yang mendapatkan IUPHKm (Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) di kawasan hutan produksi Sambelia dengan luas total 420 ha.

Sebelum pembangunan Unit HKm (Hutan Kemasyarakatan) Sambelia, lahan tersebut merupakan lahan semak belukar muda, belukar tua, dan hutan jarang. Penggunaan lahan Unit HKm Sambelia pada tahun pertama dan kedua ditanami dengan padi gogo dan kacang-kacangan sebagai tanaman sela dan mendapatkan hasil yang baik. Pada tahun ketiga hingga saat ini dilakukan budidaya empon-empon karena penutupan tajuk tanaman pohon (kayu-kayuan) mulai rapat dan menutup namun hasilnya kurang baik karena kondisi kering dan cuaca yang kurang hujan.

Masyarakat di lokasi Bentang Alam Pembangunan (BAP) Kabupaten Lombok Timur khususnya BAI Desa Dara Kunci dan Sugian sebagian besar adalah Suku Sasak dan beragama Islam. Ikatan sosial antara keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar sangat tinggi. Dalam berbagai kegiatan sosial, masyarakat menunjukkan sikap yang penuh kebersamaan. Dalam rumah tangga, laki-laki masih merupakan sosok yang dominan, karenanya sistem patriarki masih berlaku. Sementara perempuan masih dianggap berperan hanya mengurusi masalah domestik. Di Lombok Timur, tokoh masyarakat yang disegani disebut Tuan Guru. Tuan Guru lebih disegani selain Kepala Desa dan Kepala Dusun.

Mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan hutan di Kecamatan Sambelia masih bergantung pada sektor pertanian secara luas, yang didominasi oleh pertanian lahan kering. Kepemilikan lahan pertanian pun relatif sangat rendah yaitu rata-rata 0,5 Ha/KK.

Data Kecamatan Sambelia Tahun 2011 menyebutkan 80% penduduk Desa Dara Kunci dan Desa Sugian adalah buruh tani. Ketiadaan dan keterbatasan penguasaan lahan pertanian sawah, mendorong petani mengelola hutan dan memanfaatkan hasil hutan.

Ppada program Green Prosperity Pengeloaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) MCA-Indonesia oleh Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) dan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) Mataram, penerima manfaat adalah Petani HKm Sambelia di Desa Dara Kunci dan Desa Sugian sebanyak 437 orang yang terhimpun dalam 20 kelompok kerja/blok yang masing-masing beranggotakan 20-35 orang.

Abidin Tuarita Koordinator Wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara

Abidin Tuarita Koordinator Wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara

Abidin Tuarita selaku Koordinator Wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara mengatakan bahwa selain petani HKm Sambelia, penerima manfaat dari proyek ini adalah 486 Rumah Tangga Petani yang akan mengelola hutan seluas 480 Ha sebagai usulan unit HKm baru dan ibu-ibu sebanyak 20 kelompok atau sekitar 100 orang.

“Produk unggulan HKm Sambelia adalah Kayu, buah Srikaya, Pisang, Asam, Nangka, Mete, dan Kemiri” jelas Abidin dalam acara Workshop Persiapan Pelaksanaan Program PSDABM MCA-Indonesia Konsorsium KPSHK di Bogor, 25 Juli 2016.

#Aris/Abidin#


KPSHK, Bogor 27-30 Juli 2016

KPSHK berkonsorsium dengan KONSEPSI-Mataram, YAPPI-Sultra dan LaPAK Sultra untuk melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) MCA-Indonesia selama 6 Quartal kedepan dengan tema “Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka”.

Untuk mensukseskan pelaksanaan program PSDABM ini diperlukan Fasilitator Desa ataupun Community Organizer yang handal. Sehingga segala aktivitas dapat terlaksana dalam pencapai indikator output kegiatan.

Manager Knowledge Management KPSHK (Nurhidayat Moenir) mengatakan “Perlu merumuskan Tim Fasiltator Desa PSDABM yang cekatan dan memahami terhadap kerja-kerja pengorganisasian di tingkat desa, khususnya dalam hal memfasiltasi kegiatan, serta program desa maupun pelatihan yang bisa dibagi bersama dengan masyarakat di desa”.

“Fasilitator Desa menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan, yang mampu memimpin dalam perubahan sosial di desa”, jelas Aftrinal Sya’af Lubis (Project Manager KPSHK) dalam pengantar Training of Trainers Fasilitator Desa untuk Program PSDABM pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juli 2016 di Bogor , dengan Joko Waluyo dan M. Nur Asikin sebagai Fasilitator ToT.

Tampak hadir Fasilitator Desa Dara Kunci (Subhan), Fasilitator Desa Sugian (Ida Laely), Fasilitator Desa Santong (Ikliluddin), Fasilitator Kelurahan Sakuli (Martin Saramam) pada ToT Fasdes PSDABM Lot.2 MCA-Indonesia Nusra dan Sultra. Bogor, 27-30 Juli 2016.

Tampak hadir Fasilitator Desa Dara Kunci (Subhan), Fasilitator Desa Sugian (Ida Laely), Fasilitator Desa Santong (Ikliluddin), Fasilitator Kelurahan Sakuli (Martin Saramam) pada ToT Fasdes PSDABM Lot.2 MCA-Indonesia Nusra dan Sultra. Bogor, 27-30 Juli 2016.

Joko Waluyo (JW) mengawali ToT Fasdes 4 hari tersebut dengan meminta rekan-rekan sharing pengalaman lapangan sebagai fasillitator. Dilanjutkan dengan pertanyaan “Apa itu fasilitasi?”. Menurutnya fasilitasi berasal dari kata “Facile” yang artinya Mudah! “Fasilitasi” Bikin Semua Jadi Mudah! “Fasilitator” adalah Pemudah Cara! JW menjelaskan “Kita harus menggali apa yang diinginkan masyarakat. Fasilitator adalah membantu masyarakat menjadi mudah mengatasi persoalannya dan mencapai tujuannya. Jadi kita datang semua menjadi mudah bukan menjadi rumit” terang JW.

Selanjutnya JW menjelaskan perbedaan antara Fasilitator, Pelatih, Nara Sumber dan Pengamat. “Fasilitator tidak boleh sok tahu” harapnya. Fasilitator Desa harus menggali berdasarkan pengalaman masyarakat sendiri.

Berbeda dengan Pengamat yang sedikit bertanya dan sedikit memberi tahu, kalau fasilitator lebih banyak bertanya dari pada memberi tahu. Sementara Pelatih banyak bertanya dan banyak memberi tahu, dan Narasumber lebih banyak memberi tahu daripada bertanya. “Jadi fasilitator itu lebih banyak menggali. Fasilitator yang baik itu mengamati dan mengkonservasi bukan memberi tahu” jelas JW.

M.Nur Asikin mengatakan bahwa jangan berpikir ini adalah pekerjaan baru, “Community Organzing (CO) itu bukan pekerjaan tetapi melekat pada manusia” jelasnya. KPSHK sejak tahun dibentuk visinya kedaulatan rakyat (komunitas) terhadap hutan. Pilihan strateginya KPSHK percaya bahwa komunitas harus kuat, kemudian kebijakan yang memihak dan perlu dukungan pihak lain. “Agar komunitas menjadi kuat harus ada pendampingan” jelas Asikin pada acara ToT Fasdes tersebut.

Dewi Mutiara (Finance Manager KPSHK) menyatakan bahwa peserta ToT Fasdes ini diikuti oleh Fasilitator Desa dari Desa Dara Kunci, Desa Sugian, Desa Santong dan Kelurahan Sakuli, didampingi Koordinator Wilayah masing-masing dari Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka, serta Tim Kerja Pimpinan Konsorsium KPSHK dan Anggota Konsorsium, dan Supporting Unit / Tim Ahli PSDABM.

Tampak hadir Fasilitator Desa Dara Kunci (Subhan), Fasilitator Desa Sugian (Ida Laely), Fasilitator Desa Santong (Ikliluddin), Fasilitator Kelurahan Sakuli (Martin Saramam), Field Administration Lombok Timur dan Lombok Utara (Halimah), Field Administration Kolaka (Abdul Maal), (Koordinator Wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara (Abidin Tuarita), dan Koordinator Wilayah Kolaka sekaligus Direktur YAPPI-Sultra (Laode Mangki), Direktur KONSEPSI-Mataram (Moh.Taqiudin) dan Direktur LaPAK-Sultra (Mustakim).

Kesepakatan Bekerjasama Mensukseskan Program PSDABM Lot.2 MCA-Indonesia, Nusa Tenggara dan Sulawesi Tenggara. Konsorsium KPSHK, KONSEPSI-Mataram, YAPPI-Sultra, dan LaPAK-Sultra.

Kesepakatan Bekerjasama Mensukseskan Program PSDABM Lot.2 MCA-Indonesia, Nusa Tenggara dan Sulawesi Tenggara. Konsorsium KPSHK, KONSEPSI-Mataram, YAPPI-Sultra, dan LaPAK-Sultra.

Kegiatan ditutup dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama untuk Mensukseskan Program PSDABM Lot.2 MCA-Indonesia, Nusa Tenggara dan Sulawesi Tenggara. Konsorsium KPSHK, KONSEPSI-Mataram, YAPPI-Sultra, dan LaPAK-Sultra.

#Tim Knowledge Management KPSHK#


KPSHK, Bogor 25-26 Juli 2016

Sejalan dengan tujuan Green Prosperity dan dukungan Millennium Challenge Account-Indonesia, Konsorsium KPSHK bekerjasama dengan mitra lokal di Wilayah Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka sebagai anggota Konsorsium yaitu KONSEPSI, YAPPI-Sultra dan LaPAK Sultra akan melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) Lot.2 MCA-Indonesia selama 18 bulan, terhitung Juli 2016 sampai dengan Desember 2017.

Dengan tema “Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka”. KPSHK telah melaksanakan Workshop Persiapan Pelaksanaan Program PSDABM di Bogor, 25-26 Juli 2016.

Praktek pemanfaatan hutan di tiga kabupaten lokasi program Lombok Utara, Lombok Timur, dan Kolaka menjadi dasar dalam menentukan dan mencapai tujuan pelaksanaan program PSDABM, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan ekosistem hutan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Workshop Persiapan Pelaksanaan Proyek Green Prosperity MCA-Indonesia, KPSHK. Bogor, 25 Juli 2016.

Workshop Persiapan Pelaksanaan Proyek Green Prosperity MCA-Indonesia, KPSHK. Bogor, 25 Juli 2016.

Moh. Djauhari selaku Penanggung Jawab Program mengatakan “Tujuan utama Green Prosperity adalah mereduksi emisi dan mereduksi kemiskinan di Indonesia Timur melalui peningkatan akses kelola pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat dan peningkatan tata kelola hutan berbasis masyarakat sesuai prinsip hutan lestari rendah emisi standard Plan Vivo”.

Adapun output dari program PSDABM ini adalah: (1) Kesepakatan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat dan para pihak di tujuan utama program; (2) Peta penggunaan lahan berkelanjutan dan dokumen perencanaan tata kelola hutan berbasis masyarakat; (3) Akses kelola hutan skema perhutanan sosial dan draft izin pemanfaatan hasil hutan kayu; (4) Peningkatan kapasitas manajemen dan jaringan kader kelompok pengelola hutan; (5) Ketersediaan produk dan potensi pasar komoditi unggulan dari hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan; (6) Rehabilitasi lahan dan DAS di wilayah kelola hutan masyarakat; (7) Penerapan pengelolaan hutan lestari (SFM) rendah emisi sesuai standard Planvivo, demikian rinci Aftrinal Sya’af Lubis (Project Manager KPSHK).

Knowledge Management Manager KPSHK (Nurhidayat Moenir) dan Finance Manager KPSHK (Dewi Mutiara) menjelaskan bahwa peserta workshop adalah seluruh tim yang terlibat dalam pelaksanaan program hibah PSDABM MCA-Indonesia di Lombok Utara, Lombok Timur dan Kolaka, yaitu Pimpinan Konsorsium KPSHK, Anggota Konsorsium di Nusa Tenggara Barat (KONSEPSI) dan Anggota Konsorsium di Sulawesi Tenggara (YAPPI-Sultra dan LaPAK-Sultra).

Workshop Persiapan Pelaksanaan Proyek Green Prosperity MCA-Indonesia, KPSHK. Bogor, 26 Juli 2016.

Workshop Persiapan Pelaksanaan Proyek Green Prosperity MCA-Indonesia, KPSHK. Bogor, 26 Juli 2016.

Tampak hadir Abidin Tuarita (Koordinator Wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara), Laode Mangki (Koordinator Wilayah Kolaka), Subhan (Fasilitator Desa Dara Kunci), Ida Laely (Fasilitator Desa Sugian), Ikliluddin (Fasilitator Desa Santong), dan Martin Saramami (Fasilitator Kelurahan Sakuli), serta Halimah (Field Administration Lombok Timur dan Lombok Utara) dan Abdul Maal (Field Administration Kolaka), juga Moh. Taqiudin (Direktur KONSEPSI-Mataram) dan Mustakim Iskandar (Direktur LaPAK-Sultra), dengan Joko Waluyo sebagai Fasilitator Workshop 2 hari, 25-26 Juli 2016.

Workshop sekaligus dihadiri Tim Supporting Unit atau Tim Ahli PSDABM Konsorsium KPSHK, diantaranya Tim Monitoring and Evaluation Specialist (Ita Natalia), Tim Social and Gender Integration Plan (Andi Inda Fatinaware), Environmental and Social Management System (Sutisna) dan Lifescape-Landscape Analysis (Dhona Arianti), Economic Empowerment Training and Economic Rates of Return Analysis (Herman Supriyanto), Penyuluh Agroforestry (M.Zaki Albahrawi) dan Knowledge Management Pengembangan Media Komunitas Lombok (Pipin Noviati Sadikin), GIS Analysis and REDD+Komunitas (Bayu Saputro), Manajemen Hutan dan Perhutanan Sosial (M.Fachrudin).

# Tim Knowledge Management KPSHK #


UNDP, Jakarta, 08/06/2016
Dialog Iklim UNDP yang bertajuk “Putting the Paris Agreement into Action” yang berkaitan dengan tindakan yang sedang berlangsung dan direncanakan untuk mengarusutamakan perubahan iklim ke dalam kebijakan, bertujuan untuk memberikan mitra pembangunan dengan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana Indonesia menangani target pengurangan emisi dengan cara yang lebih terintegrasi.

UNDP dalam surat undangannya kepada KPSHK menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk memberikan kepada para pemangku kepentingan perubahan iklim update yang jelas dan terdefinisi dengan baik tentang gambar strategis secara keseluruhan dan kebijakan berbasis sektor; dan bagaimana Pemerintah Indonesia akan menerjemahkan INDC (Intended Nationally Determined Contributions) dalam kebijakan, program dan peraturan perundang-undangan.

Satya Yudha, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR

Satya Yudha, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR

Selakau moderator Sarwono Kusumaatmadja (Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),  dan tampak hadir sebagai narasumber diantaranya Fahmudin Agus, Agricultural Research & Development (IAARD), Kementerian Pertanian dengan tema “Kontribusi sektor pertanian terhadap pencapaian INDC di Indonesia”. Farida, mewakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tema “Mempercepat pelaksanaan energi terbarukan: Sebuah update tentang kemajuan”. Kindy R.Syahrir, selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan tema Peran kebijakan fiskal dan keuangan dalam mempercepat penanganan perubahan iklim. Serta Satya Yudha, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR, soal “Dukungan parlemen untuk mengubah INDC ke dalam tindakan”

Kontribusi yang Diniatkan dan Ditetapkan secara Nasional (INDCs) yang dikomunikasikan semua negara menjelang COP21 menempatkan pengaturan kebijakan nasional dalam kerangka global untuk mendorong tindakan kolektif menuju masa depan yang rendah karbon.

INDC Indonesia mempertimbangkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% (atau 41% dengan dukungan internasional) pada tahun 2030. Didorong oleh pendekatan lanskap yang mencakup ekosistem darat, pesisir, dan laut, INDC Indonesia mengakui bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bersifat multi-sektoral dan membutuhkan pendekatan yang holistis dan terpadu.

Menyoroti praktik terbaik yang mengakui langkah signifikan dalam upaya multi-stakeholder untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia bermaksud untuk meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi yang inovatif oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan dukungan dari mitra pembangunan yang relevan.

INDC mengidentifikasi lima sektor penting untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2030, yaitu penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan; pertanian; energi (termasuk transportasi); proses industri dan penggunaan produk; dan limbah.
Berkaitan unsur penting pengarusutamaan agenda iklim kedalam perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan tata ruang dan proses penganggaran, Indonesia akan mencakup indikator perubahan iklim kunci dalam target program pembangunan, termasuk mempromosikan ketahanan iklim untuk pangan, air dan energi; dan meningkatkan manajemen sumber daya alam untuk meningkatkan ketahanan iklim dengan melindungi dan memulihkan ekosistem darat, laut dan pesisir.

Putting the Paris Agreement into Action

Putting the Paris Agreement into Action

 

Sebagai hasil dari proses konsultasi Indonesia untuk pengembangan INDC, keselarasan dengan kerangka kebijakan menyeluruh yang ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 jelas, dan memastikan inklusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Seperti yang dinyatakan dalam INDC bahwa “masa 2015-2019 akan meletakkan dasar untuk tujuan yang lebih ambisius melampaui 2020”.  #inal@kpshk#


Yayasan Perspektif Baru (YPB) bekerja sama dengan Kemitraan (Partnership) telah menggelar Diskusi Terbatas mengenai perkembangan pelaksanaan Moratorium Hutan, sebagai upaya membahas pelaksanaan moratorium izin jeda tebang selama ini serta untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan moratorium setahun ke depan, dengan judul diskusi “Menyelamatkan Hutan dan Mengurangi Emisi melalui Moratorium Hutan” di Jakarta (25/05/2016).

Indonesia genap telah 6 tahun melaksanakan kebijakan Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, melalui 3x perpanjangan Instruksi Presiden, terakhir Jokowi mengeluarkan inpres No.8 Tahun 2015 yang berlaku selama dua tahun hingga Mei 2017. Kebijakan tersebut yang dikenal dengan istilah Moratorium Hutan atau jeda tebang yang diharapkan dapat menjadi proses untuk menyelamatkan dan memperbaiki tata kelola hutan agar lebih transparan dan akuntabel.

Prita Laura dari Metro TV selaku moderarator melemparkan pertanyaan kepada narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Apa kesulitan utama dalam pelaksanaan moratorium hutan?” tanya Prita.

“Tidak ada yang sulit sebenarnya! Kalau pertanyaannya tadi kenapa masih ada keluar ijin baru? Itu bukan di wilayah moratorium”, jelas Yuyu Rahayu (Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK).

Norman Jiwan dari Transformasi untuk Keadilan (TuK Indonesia), mengkritisi “Moratorium memang bukan obat mujarab. Kami mendukung moratorium dalam perspektif tata kelola”.

Lanjutnya “Moratoriumnya terlalu sempit karena hanya pada hutan primer dan lahan gambut. Emisi terjadi karena pembukaan hutan dan konversi lahan. Moratorium tidak otomatis mengurangi emisi, sementara izin terus dikeluarkan dan emisi terus terjadi” kritik Norman.

Perspektif Baru dalam ToR yang disampaikan kepada KPSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) menuliskan juga bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam National Statement, yang diucapkan saat penandatangan Perjanjian Paris, menyampaikan bahwa kehutanan dan pemanfataan lahan adalah sektor yang paling signifikan dalam pengendalian perubahan iklim. Ini karena kawasan hutan luasnya mencapai 65% dari luas wilayah Negara Indonesia 187 juta km2.

 

Rakyat Menyelamatkan Hutan Indonesia

Rakyat Menyelamatkan Hutan Indonesia

KPSHK melalui gerakan “Rakyat Menyelamatkan Hutan” diantaranya inventarisasi yang telah dilakukan oleh anggota dan mitra lokal KPSHK sejak tahun 2000, dimana wilayah SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) tersebar di 22 Provinsi, 134 Kabupaten, 600 Kecamatan dan 3.796 Desa dengan luas mencapai ±15,023 juta Ha.

KPSHK bersama lembaga mitra lokal sejak 2013 terus mendorong proses penguatan tata kelola hutan di beberapa wilayah SHK diantaranya melalui skema Payment for Environmental Services (PES) dengan Sertifikasi Plan Vivo. Sistem sertifikasi hutan lestari berbasis PES untuk hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat yang lebih sederhana dan ramah terhadap pengetahuan komunitas.

Pemerintah diharapkan dalam pemenuhan penurunan emisi, mampu menciptakan program-program yang mengcover pembiayaan inisiatif-insiatif voluntary REDD+ Komunitas yang selama ini berbasis proyek semisal pelaksanaan Plan Vivo pada unit-unit SHK dan kebijakan yang mendorong “National interest on community REDD+”

Perspektif Baru menegaskan kembali bahwa moratorium merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, bahwa Indonesia merupakan satu dari 171 negara yang menandatangani Perjanjian Paris dan 13 negara yang langsung mendepositkan instrument ratifikasi. *inal@kpshk#


REDD+ INDONESIA DAY
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dengan dukungan Pemerintah Norwegia melalui UNDP REDD+ telah menyelenggarakan Seminar Nasional “Moving Indonesia REDD+ Forward : Resolving Challenges” – Seri II di Jakarta, pada 29 April 2016.

DPPI mengkomunikasikan status dan progress REDD+ di Indonesia, menuju implementasi secara penuh, berbagai hasil dari upaya yang telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun sub nasional, oleh berbagai pihak. DPPI berharap terkumpulkannya masukan dan gagasan mengenai langkah-langkah konkrit selanjutnya untuk mewujudnyatakan implementasi REDD+ Indonesia secara penuh, pre-2020 dan post-2020.

 

Moving Indonesia REDD+ Forward : Resolving Challenges

Moving Indonesia REDD+ Forward : Resolving Challenges

Progres REDD+ oleh inisiatif kelompok masyarakat
Mohammad Djauhari (Koordinator KpSHK) salah-satu narasumber dalam sesi seminar tersebut menyatakan “Potensi Carbon dari Unit SHK: 70-200 tonC/ha” dalam presentasinya “Mewujudkan 29% Penurunan Emisi Carbon Indonesia melalui REDD+ Komunitas”.

Menurutnya carbon hutan dari hutan-hutan masyarakat menjadi alternatif pengembangan ekonomi kerakyatan atau membangun Indonesia dari pinggiran serta sebagai usaha alternatif pengusahaan/pemanfaatan hasil hutan bukan kayu masyarakat atau jasa REDD+ Komunitas.

Melalui sertifikasi standard Plan Vivo pada Unit SHK (Sistem Hutan Kerakyatam) menjadi pemicu lahirnya sistem sertifikasi hutan lestari berbasis carbon hutan / PES (Payment for Ecosystem Services) di level nasional untuk hutan hutan yang dikelola masyarakat yang lebih sederhana “ramah terhadap pengetahuan komunitas”. Saat ini belum ada sistem sertifikasi carbon hutan nasional untuk perhutanan sosial atau hutan-hutan yang dikelola masyarakat.

 

Tantangan Plan Vivo pada Unit SHK
Bagaimana mencegah konversi hutan menjadi peruntukan lain yang mendorong peningkatan emisi carbon (deforestasi/degradasi)? Beberapa wilayah SHK (tembawang, simpuqn) berubah menjadi lahan perkebunan sawit dan tambang batubara, karena secara ekonomi lebih cepat mendatangkan uang (cash money) ungkap Djauhari.

Bagaimana mewujudkan sistem insentif dari mitigasi-adaptasi perubahan iklim dari sektor Perhutanan Sosial menjadi kenyataan bukan sekadar wacana? Skema REDD+ sebagai insentif dari ekonomi produksi sektor kehutanan dan pertanian masih berupa proyek ujicoba baik yang skala besar maupun skala komunitas.

“Dari tahap ujicoba ini seharusnya sudah menuju ke tahap yang lebih maju, ada program nasional yang mewadahi keberlanjutan proyek-proyek ujicoba tersebut, misal: skema karbon nusantara, program green village, dll” harap Djauhari.    #inal/KpSHK#

 

Rakyat Menyelamatkan Hutan

Rakyat Menyelamatkan Hutan


Pengelolaan Hutan Lestari merupakan bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pengelolaan hutan yang lestari.

Dalam melaksanakan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK Nomor 5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 dalam melakukan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan hak.

Tahun 2014 KLHK mengalokasikan peta indikasi arahan pemanfaatan hutan secara langsung dalam pengembangan perhutanan sosial seluas 11.441.860 Ha yang tersebar di 26 provinsi. Pada tahun 2015, mengeluarkan sebaran indikatif areal perhutanan sosial seluas 18.371.901,41 Ha yang tersebar di 28 Provinsi.

Hal yang menjadi pembahasan antara pemerintah dan CSO ialah dengan mengeluarkan sebaran Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12.766.586,47 Ha yang tersebar di 34 provinsi.

Kewenangan serta peluang masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan ini merupakan arahan dari PP No.3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang membuka keran melalui mekanisme perhutanan sosial.

Munculnya kelembagaan baru dalam mengelola kawasan hutan, khususnya kesatuan hidrologi gambut (KHG) melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan suatu peluang namun juga menambah kerancuan dalam pengembangan perhutanan sosial. Hal ini dikarenakan jumlah luasan KHG yang mencapai 26.477.720 Ha dan tersebar di 7 provinsi seluas 22.446.080 Ha belum diketahui dimana lokasinya dan juga, apakah masuk ke dalam suatu areal dalam usulan sebaran PIAPS.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak menyatakan bahwa sekelompok masyarakat, orang perorang maupun masyarakat hokum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak yang dapat difasilitasi oleh Pokja PPS maupun LSM.

Untuk itu, peluang gerakan SHK dalam mengajukan proses PIAPS sangat terbuka lebar, baik bagi pelaku SHK (komunitas) maupun pendamping SHK.

Nurhidayat Ari Moenir (Divisi Perhutanan Sosial KpSHK) mengatakan “Dengan kondisi ini, diperlukan suatu pembahasan bersama dalam menyusun strategi terkait kondisi terkini dalam melakukan pengawalan serta mengidentifikasi kembali sebaran usulan PIAPS yang telah dilakukan oleh pendukung gerakan SHK”.

Diskusi konsolidasi perdana di KpSHK (08/04/16) ini dihadiri rekan-rekan dari RMI, BRWA, FWI, LATIN, JKPP, PUTER dan KpSHK. Sementara Longgena Ginting (Greenpeace) berhalangan hadir karena sedang di Manila.

Markus Ratriyono (FWI) menghimbau kawan-kawan CSO di nasional terutama para kontributor awal PS seperti AMAN, JKPP dan KpSHK agar mendesak PSKL-KLHK untuk update secara resmi progress Perhutanan Sosial per April 2016.

Sementara ditingkat tapak untuk membantu kelompok menyusun dokumen usulan lokasi perhutanan sosial, Erizal (LATIN) menyarankan agar dibuatkan Panduan Penyusunan Dokumen Usulan PS.

#Ari/inal#