Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), 2015.

Belum adanya penerangan listrik dari pemerintah (PLN) di kampung-kampung di sekitar hutan, termasuk di Kampung Meragun tempat Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Beganak tinggal, membuat masyarakat kreatif menciptakan penerangan, diantaranya menggunakan pembangkit diesel namun ini berbiaya sangat mahal apalagi jika harga BBM terus naik.

Sementara Kampung Meragun ini memiliki potensi sumber energi terbarukan yang cukup besar, yaitu ketersediaan air yang melimpah untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dari Air Terjun Riam Kemokak di Hulu Sungai Meragun dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Naning.

Kepala Desa Meragun mengatakan bahwa masyarakat Kampung Meragun tidak mampu untuk membeli listrik pribadi (diesel), maka dengan dibangunnya PLTMH ini taraf ekonomi masyarakat bisa meningkat, dan dalam rekomendasinya Camat Nanga Taman mengatakan bahwa demi keamanan lingkungan dan kenyamanan belajar anak maka penerangan listrik diperlukan, kemudian dengan adanya listrik, berbagai aktivitas dapat dilaksanakan, misalnya untuk meningkatkan kualitas SDM demi kesejahteraan masyarakat.

IMP (Institut Menua Punjung) sebagai mitra lokal KpSHK di Sekadau dan implementor Plan Vivo di HKm Beganak, Saban Setiawan Direktur IMP menjelaskan bahwa IMP juga telah berpengalaman dalam fasilitasi pengembangan energi alternatif dari Sumber Daya Air Sungai Segak pada Tahun 2013.

Airan Air dari Bendungan Air Terjun Riam Kemokak Menuju Turbin dan Generator. Proses Mikro Hidro Merubah Energi Air Menjadi Energi Listrik. (KpSHK, 16/12/15)

Airan Air dari Bendungan Air Terjun Riam Kemokak Menuju Turbin dan Generator. Proses Mikro Hidro Merubah Energi Air Menjadi Energi Listrik. (KpSHK, 16/12/15)

Sesuai dengan PIN (Project Idea Note) yang sudah ditulis dan didaftarkan oleh KpSHK dan IMP ke lembaga Sertifikasi Plan Vivo, dan sesuai Surat Keputusan Bupati Sekadau Tahun 2012 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Hutan Lindung Gunung Naning atas nama Kelompok Beganak seluas ± 2.375 Ha di Kampung Meragun Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Standar Plan Vivo adalah kerangka sertifikasi bagi proyek yang mendukung kelompok tani hutan yang mengusung perbaikan pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan, melalui pengembangan jasa ekosistem.

Secara etnis Kelompok HKm Beganak berasal dari Suku Dayak Taman sebagai penduduk asli, mereka telah melakukan pembibitan dan penanaman Tengkawang (50.000 bibit) untuk perlindungan areal Sungai Meragun dan Sungai Taman, Gaharu (25.000 bibit), dan Durian (25.000 Bibit). Upaya pencegahan deforestasi, mereka telah memasang papan peringatan dan sosialisasi untuk menjaga dan tidak merusak hutan, membuat pondok penjagaan di jalan masuk menuju Hutan Lindung Gunung Naning, membuat patok tapal batas, dan melakukan patroli.

Kelompok HKm Beganak secara mandiri bersama 174 anggotanya pada Tahun 2014 telah mengusulkan kepada Pemda Sekadau untuk pembangunan PLTMH ini sebagai energi listrik alternatif di wilayah Kampung Meragun.

Ketua HKm Beganak Agus Aswandi di Hutan Lindung Gunung Naning, Kampung Meragun, Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. (KpSHK, 16/12/15)

Ketua HKm Beganak Agus Aswandi di Hutan Lindung Gunung Naning, Kampung Meragun, Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. (KpSHK, 16/12/15)

Saat ditemui KpSHK di rumahnya di Kampung Meragun yang sekaligus menjadi tempat Sekretariat HKm Beganak, Ketua HKm Agus Aswandi mengatakan “Ini hasil dari kerja keras HKm, pada tahun 2015 PLTMH Riam Kemokak telah dibangun atas bantuan APBD” senyumnya lebar.

Hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan dengan semangat gotong-royong kelompok tani hutan dan bantuan biaya dari APBD pembangkit listrik ini telah selesai dibangun, ketika KpSHK mengunjungi Bendungan Riam Kemokak (16/12/2015), didampingi Ketua HKm Beganak, nampak pekerjaan finishing akhir dan perawatan PLTMH diantaranya pengecatan pipa-pipa air sedang berlangsung.

Wagiman Anggota Tim Teknis Pembangunan PLTMH Air Terjun Riam Kemokak. (KpSHK, 16/12/15)

Wagiman Anggota Tim Teknis Pembangunan PLTMH Air Terjun Riam Kemokak. (KpSHK, 16/12/15)

PLTMH Air Terjun Riam Kemokak yang memiliki lebar 20 meter dan ketingiian 15 meter ini menurut Wagiman selaku Tim Teknis Pembangunan PLTMH memiliki kapasitas 60.000 watt dan telah menerangi 174 rumah warga Kampung Meragun.

Habis gelap terbitlah terang, dengan energi terbarukan kini seluruh rumah masyarakat Suku Dayak Taman di Kampung Meragun terang-benderang menyambut tahun baru 2016. #(inal@kpshk)#


Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lokasi bagi kegiatan pengimplementasian Program Carbon Fund berbasis lanskap yang didanai oleh World Bank.

Tim Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan para pihak terkait dari Kalimantan Timur diantaranya Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur (DDPI Kaltim) telah melakukan Penyusunan Dokumen Emission Reduction Program Idea Note (ER-PIN).

Selanjutnya, sebelum diserahkan kepada pihak World Bank pada bulan Desember yang akan datang, dokumen tersebut terlebih dahulu dikomunikasikan secara lebih luas kepada berbagai pihak terkait melalui “Komunikasi Publik Proses Penyusunan Emision Reduction-Program Idea Note (ERPIN) dalam kerangka FCPF Carbon Fund”, pada 19 November 2015 di Hotel Grand Jatra, Balikpapan. Kalimantan Timur.

Salah satu mekanisme yang dapat diujicobakan adalah Carbon Fund dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).  FCPF merupakan kemitraan global yang difokuskan untuk mendorong pengurangan emisi CO2 dari Skema REDD+.

FCPF membangun dua mekanisme pendanaan yang terpisah namun saling melengkapi yaitu Readines Fund (Dana Kesiapan) dan Carbon Fund (Dana Karbon). Readiness Fund dirancang untuk mendukung negara-negara yang berpartisipasi dalam pengembangan strategi dan kebijakan REDD+, tingkat emisi referensi, pengukuran, pelaporan, dan sistem verifikasi (atau biasa disebut MRV) dan kapasitas kelembagaan untuk mengelola REDD+, termasuk perlindungan lingkungan dan sosial.

“Tujuan utama CF bukan perdagangan karbon nya, tetapi skema insentif untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus menyelamatkan hutan”, jelas Dr.Zahrul Muttaqun selaku Ketua Tim Penyusunan ERPIN Kaltim.

“Semakin besar kita menjanjikan pengurangan emisi, semakin besar komitmen kita menjaga hutan” demikian sambutan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian LHK (P3SEKPI) Dr.Bambang Triharmono.

Sambutan lain oleh Prof. Dr Daddy Ruhiyat, Ketua Harian DDPI Kaltim, bahwa Kalimantan Timur telah mempublikasikan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon ‘Low Carbon Growth Strategy’ “2010 kami telah mendeklarasikan ‘Kaltim Hijau’ sebagai jaminan jangka penjang fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.

Para pihak yang hadir dalam komunikasi publik tersebut diantaranya dari Jajaran KLHK Kaltim, BLH Kaltim, Tim FCPF, P3SEKPI, Bank Dunia, Jajaran Pemprov Kaltim, DDPI Kaltim, Pokja REDD+ Kaltim, Perwakilan Universitas Mulawarman, AMAN Kaltim, Nurani Perempuan, Yayasan BIOMA, Yayasan BUMI, Kawal Borneo, Serumpun, Kepala Adat Wehea, KpSHK, GCF, WWF, TNC, dan GIZ.

Selain pertanyaan mengenai MRV (Measuring, Reporting and Verification) serta pelibatan masyarakat yang belum secara jelas diatur dalam dokumen ERPIN. Pertanyaan senada disampaikan oleh BIOMA, KpSHK, dan AMAN Kaltim mengenai masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai pengelola hutan di Kaltim karena tidak disebutkan secara rinci dan jelas sebagai penerima manfaat pertama dari program tersebut. (inal)


“Model Integrasi Pendekatan Sosial-Ekonomi-Lingkungan dalam Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat” demikian tema diskusi yang diselenggarakan oleh KpSHK di Rumah Kopi Ranin Bogor (24/10/15).

Sambil menikmati racikan biji kopi pilihan, maka diskusi mengalir dengan hangat, tampak hadir jaringan NGO Nasional diantaranya WALHI, AMAN, RMI, dll.

Hadir para narasumber dalam diskusi tersebut adalah Nani Saptariani (UNORCID) yang menjelaskan soal Perspektif Gender dan Bias Feminisme dalam Praktik Tatakelola Hutan Berbasis Masyarakat. Nesti Handayani (FEM IPB) berbicara mengenai Added Value dari Usaha Ekonomi Petani Hutan dan Pengembangan Pasar Alternatif. Prof. Armansyah Tambunan (FATETA IPB) dan M.Ridwan (CER Indonesia) mengangkat tema Penurunan Emisi Carbon dan Pengembangan Potensi Renewable Energy di Pedesaan Pinggir Hutan.

Menurut Nani Saptariani (UNORCID-Gender Specialist) bawha tata kelola hutan dan tata ijin dengan perspektif gender dintaranya harus menempatkan berbagai kelompok perempuan dan warga marjinal sebagai aktor/subyek penting.

“Proses pengambilan keputusan dalam tata kelola hutan di tingkat pembuat kebijakan (lembaga eksekutif dan legislatif) harus dilakukan melalui proses yang terbuka/transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, dan melibatkan wakil para pihak yang terkait, termasuk perempuan dan warga marjinal lainnya” jelas Nani.

Menurut Moh.Djauhari (Koordinator KpSHK), diskusi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan penerapan dari pendekatan sosial-ekonomi-lingkungan dalam memajukan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat; dan untuk menemukan hal-hal prinsipil yang dapat dijadikan dasar integrasi dari pendekatan sosial-ekonomi-lingkungan secara teknis-metodologis yang dapat memperbaiki praktik pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.

Bahwa hampir 30 tahun terakhir parapihak yang bergelut di sektor pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat telah melahirkan berbagai pendekatan (model/cara) dalam melaksanakan program-programnya. Sebut saja semisal FPIC (free, prior, informed and consent), perspektif gender/keseimbangan gender, pembangunan berbasis resiko bencana, inventarisasi hutan partisipatif, pemetaan partisipatif, penurunan tingkat kemiskinan, sertifikasi penurunan emisi carbon hutan, identifkasi potensi hasil hutan bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP), resolusi konflik dan banyak lagi lainnya yang dari semua itu dapat dikategorikan secara umum demi terlaksananya “demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam”.

Banyaknya berbagai pendekatan di sektor pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat tersebut pada pelaksanaannya terkadang bersifat parsial atau terpisah-pisah sesuai dengan tensi utama dari program (yang biasanya terkait dengan politik pendanaan program). Dan tidak bisa dipungkiri juga dapat terjadi kontraproduktif antar pendekatan-pendekatan tersebut. Contoh konkrit terjadinya benturan dari pendekatan-pendekatan tersebut adalah FPIC sebagai pendekatan penyelesaian konflik masyarakat adat dengan perusahaan pemegang ijin usaha kehutanan/kebun berbenturan dengan FPIC sebagai syarat pelaksanaan sertifikasi produk atau manajemen pengelolaan hutan dan kebun.

Pemetaan partisipatif yang dilaksanakan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bersama masyarakat lokal/adat dalam upaya penyediaan bukti klaim mayarakat lokal/adat atas wilayahnya ditolak secara metodologis oleh Pemerintah, sehingga peta-peta partisipatif tidak mendapatkan pengakuan hukum atau sebagai bukti sah atas klaim wilayah masyarakat. Beberapa perusahaan perkebunan sawit yang mendapat sertifikasi sustainable palm oil (ISPO/RSPO) dalam praktiknya masih melakukan pengrusakan sungai dan pembakaran hutan.

PSDABM-IPB-KpSHK

KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) yang berdiri sejak 1997 dalam menjalankan programnya (Demokratisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat) secara bersama dengan anggota dan mitranya menerapkan “Sembilan Prinsip Sistem Hutan Kerakyatan”.

Sembilan prinsip tersebut diantaranya Prinsip (1) Pelaku utama pengelola adalah rakyat (masyarakat local/adat) secara bersama. Prinsip (7) Sistem ekonomi ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama; Prinsip (9) Mengedepankan kesetaraan social dan gender dalam melakukan pengelolaan SHK.

#inal#


Pers Release
”Upaya Mengatasi Kebakaran Hutan dari Aspek Anggaran Proyek Pengendalian Api, Tumpang Tindih Kewenangan dan Penegakkan Hukum”

Pengantar
Kebakaran hutan dan lahan sejalan dengan deforestasi (penggundulan hutan) di Indonesia. Puncak kejadiannya dalam 40 tahun terakhir terjadi pada 1997-1998 dimana areal hutan yang terbakar mencapai total luas 10 juta hektar dengan angka deforestasi sekitar 3,2 juta ha/tahun (Asurambo dkk, 2014). Dan hal ini pula yang mengindikasikan Indonesia sebagai negara pengemisi karbon yang berada di urutan tiga besar dunia setelah Amerika Serikat dan China dari aspek penggunaan dan perubahan lahan hutan (Land Used, Land Use Change and Forest-LULUCF).

Pada puncak kejadian kebakaran hutan dan lahan di tahun 1997-1998 karbon dioksida yang terlepas ke langit Indonesia dan negara tentangga mencapai 171 juta metrik ton (Levin dkk, 1999).

Pada saat semua negara di dunia harus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi kenaikan suhu bumi yang menyebabkan pemanasan global hingga di level 2 derajat Celcius setiap tahunnya, Indonesia berkomitmen akan menurunkan pelepasan emisi karbon dari sektor hutan dan lahan (LULUCF) sebanyak 26%-41% hingga tahun 2020.

Dengan masih maraknya kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam lima tahun terakhir dengan alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan yang relatif tidak signifikan untuk mengurangi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan, apakah komitmen Indonesia menurunkan emisi karbonnya akan tercapai?

Beberapa kondisi Pemerintah yang menghambat terjadinya penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan seperti alokasi anggaran yang tidak efektif, tumpang tindih kewenangan dan kebijakan, lemahnya koordinasi antarpihak dan lemahnya penegakan hukum.
A. Efektifitas Alokasi Kehutanan dan Kebakaran Hutan
Hadirnya UU 17/2003 tentang keuangan negara mengharuskan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas bukan hanya soal pembelanjaan uang publik melainkan juga apakah uang publik tersebut telah digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif (value of money). Setiap anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam untuk memaksimalkan pelayanan (money follow function).

Setiap tahun kementerian kehutanan dan lingkungan hidup memperoleh anggaran untuk melaksanakan pembangunan dibidangnya termasuk soal kebakaran hutan.

Dilihat Dari sisi penganggaran, terdapat 4 (empat) permasalahan yang berpotensi mempengaruhi efektifitas kinerja pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan, sebagai berikut:
1. Pemerintah Jokowi-JK belum serius membangun sektor kehutanan.

Fokus pembangunan ditahun 2015 lebih condong pada pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan ketimbang mengurusi soal lingkungan hidup dan kehutanan.

Terlihat dari muatan isi Perpres No. 3 Tahun 2015 mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBN 2015, dimana tidak ditemukan sama sekali sektor lingkungan dan kehutanan (termasuk soal kebakaran hutan) masuk dalam daftar sektor unggulan maupun quick win yang menjadi turunan dari 9 (sembilan) agenda Nawacita untuk diperkuat ditahun 2015.

Sehingga tidak mengherankan, pemerintah terlihat kurang sigap dalam mencegah timbulnya kebakaran hutan. Upaya pemerintah mengatasi kebakaran hutan terkesan seperti ‘pemadam kebakaran’.
2. Minimnya dukungan anggaran sektor kehutanan.

Sebelum dimerger menjadi kementerian LHK, proporsi belanja Kementerian Kehutanan pertahun rata-rata dialokasikan sebesar 1,04% dari total belanja K/L. Namun setelah merger dengan kementerianLH, proporsi anggarannya turun menjadi 0,84% dari total belanja K/L. Bahkan untuk RAPBN 2016 turun menjadi 0,81% (Lebih rinci lihat grafik 1).

Menurut statistic kehutanan 20103, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia hingga tahun 2013 mencapai 129.425.443,29 ha yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini membutuhan biaya yang tidak sedikit untuk menjaga kawasan tersebut agar tetap terjaga keamanan dan kelestariannya.

Namun selama ini, jumlah anggaran yang dialokasikan terhadap total luas kawasan hutan dan perairan Indonesia hanya sebesar Rp44.194/hektar/tahun (2011-2015). Itupun seringkali realisasinya belum optimal dimana rata-rata masih dibawah pagu anggaran atau sekitar Rp39.338/ha/tahun.
Upaya melindungi kawasan hutan dari berbagai gangguan, memerlukan komitmen yang serius dan dukungan anggaran yang memadai serta dilakukan dengan berbagai langkah terobosan nyata.

Sayangnya hal itu belum terlihat di 2016 mendatang sebagai periode awal bagi Presiden Jokowi untuk mewujudkan agenda-agenda nawacita. Indeks alokasi anggaran untuk sektor hutan sama sekali belum berubah bahkan turun menjadi Rp48.685/ha/tahun dibanding indeks tahun sebelumnya (Rinciannya Lihat Grafik 2).

Minimnya dukungan anggaran akan mempengaruhi kinerja pemerintah disektor kehutanan untuk memenuhi target kinerja telah direncanakan sebelumnya.
3. Target pencegahan kebakaran hutan kurang realistis

Dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian LHK mencanangkan penurunan kebakaran hutan pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu: 1) menurunkan 10% jumlah hotspot dari rata-rata tahun 2014 sebanyak 17.820 hotspot menjadi 16.038 hotspot pada tahun 2018; dan 2) menurunkan 10% luas area kebakaran hutan (-386,1 Ha) dari rata-rata luas area kebakaran hutan di tahun 2014 seluas 3.861,3 Ha menjadi seluas 3.475,2 ha pada tahun 2018. Padahal dibandingkan dengan penurunan 2 tahun sebelumnya (2013 dan 2014) rata-rata sekitar 20%-40%.

Mestinya dengan pengadaan sarana prasarana dan penambahan personil ditahun-tahun sebelumnya, target peningkatan kinerja ditahun-tahun mendatang seharusnya lebih tinggi.
4. Anggaran proyek pengendalian ‘api’ belum optimal menyelesaikan masalah kebakaran hutan

Dalam 3 tahun terakhir (2013-2015), Pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan sebesar Rp421,68 miliar dan kembali dianggarkan untuk tahun 2016 sebesar Rp 190,4 miliar. Dari gambar grafik 3, terlihat pertumbuhan anggaran kebakaran hutan mengalami penurunan 11%-33%.

Dengan berbagai kejadian kebakaran hutan belakangan ini, Kementerian LHK terkesan belum bisa berbuat banyak untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dilihat dari tren anggaran dan luas area kebakaran hutan di tahun 2013 dan 2014, kebutuhan anggaran yang dibelanjakan untuk mencegah kebakaran hutan sekitar Rp32 juta – Rp37 Juta per hektar per tahun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana tanggap darurat yang dikelola oleh BNPB. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya pemerintah lebih optimal meminimalisir potensi kebakaran hutan sebelum menimbulkan kebakaran yang masif.

B. Tumpang tindih kebijakan
Sejak lahirnya Undang Undang No.5 tahun 1967 tentang Kentuan Pokok Pokok Kehutanan dimana sejalan dengan kontribusi sektor kehutanan yang besar bagi Pembangunan Indonesia di masa Orde Baru, kebakaran hutan dan lahan memberikan pula sumbangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan.
Eksploitasi besar-besaran terhadap hutan kita pada tahun 1980-an hingga ada fenomena “banjir cap” (kayu-kayu hasil tebangan diangkut melalui sungai hingga menutupi badan sungai) di sungai-sungai di Sumatera dan Kalimantan. Perusahaan pemegang ijin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri) dengan semena-mena menggunakan metode “tebang-bakar” (slash and burn) yang menyebabkan 3,6 juta hektar hutan kita lenyap dibakar (Asurambo dkk, 2014).
Dalam dua masa pemerintahan, dari Orde Baru hingga Orde Reformasi, terdapat hampir 18 undang-undang ( UU No.41 tahun 1999, UU No.18 tahun 2004, UU No.24 tahun 2007, UU No.32 tahun 2009, dll) dan peraturan yang mengatur penanganan kebakaran hutan dan lahan dan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan.

Banyaknya undang-undang dan peraturan ini tidak membuat pengambil keputusan di kementerian dan lembaga yang bertanggungjawab melakukan perlindungan dan pengamanan hutan dan lingkungan hidup bekerja secara efektif dan berkoordinasi dengan mudah.

Karena masih kementerian dan lembaga menerjemahkan undang-undang dan peraturan hingga ke tingkat teknis berbeda-beda. Saat ini tercatat ada 4 kementerian dan lembaga yang bertanggungjawab terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan yaitu Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan badan-badan dibawah Pemda.
Tumpang tindih aturan dan pemahaman yang berbeda para pemangku kepetingan terkait perlindungan, pengamanan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan menyebabkan para pihak saling tuding. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdalih bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi lebih banyak di luar kawasan hutan, di dalam kawasan hutan hanya 20% (Wiratno, 2015?).

Dengan demikian, kebakaran hutan tidak hanya berpangku kepada upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semata, butuh upaya dari Kementerian Pertanian dan badan-badan lainnya dan Pemerintah Daerah.
Dalam setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah selalu mengeluarkan ancaman kepada para pelaku usaha pemegang ijin kehutanan dan perkebunan sawit yang masih menggunakan teknik “tebang-bakar”.

Namun hingga saat ini belum terbukti ada perusahaan pemegang ijin Hutan Tanaman Industri dan HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan sawit yang arealnya dibakar dipidanakan, walau beberapa hari lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya telah mengumumkan 10 nama perusahaan-perusahaan yang membakar hutan-gambut di areal konsesi.
Kesimpulan dan Rekomendasi
1. Lambannya pemerintah mengatasi kebakaran hutan disebabkan pemerintah belum fokus pada pembangunan kehutanan. Hal ini terlihat juga dari pertumbuhan anggaran sektor kehutanan yang mengalami penurunan dari rata-rata 1,04% menjadi 0,84% terhadap dari total belanja K/L. Bahkan jumlah anggaran yang dialokasikan selama ini terhadap total luas kawasan hutan dan perairan Indonesia hanya mampu dialokasikan sebesar Rp44.194/hektar/tahun (2011-2015). Melihat dampak kerusakan hutan yang ditimbulkan, seharusnya pemerintah tidak mengabaikan sektor kehutanan sebagai sektor unggulan dan meningkatkan alokasi dan optimalisasi penggunaan anggaran.
2. Dalam mengatasi kebakaran hutan, pemerintah perlu lebih realistis dalam menyusun target pencegahan dengan alokasi anggaran yang lebih memadai. Mengedepankan pencegahan kebakaran melalui pengawasan pada titik-titik hotspot merupakan tindakan yang dapat mengefisienkan anggaran. Kegiatan pemadaman kebakaran hutan jangan sampai terkesan menjadi ‘proyek’ tahunan pemerintah untuk menyedot anggaran.
3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditunjukkan sebagai “leading sector” menangani kebakaran hutan dan lahan harus melakukan inovasi baru (metode-teknologi) dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Untuk kebakaran tahun ini saja Pemerintah masih menyewa pesawat pembom air dari negara luar.
4. Perlu sinkronisasi di tingkat peraturan dan kebijakan pelaksanaan teknis berkenaan dengan perlindungan hutan dan kawasan hutan. Banyaknya undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan sumberdaya alam, kehutanan dan lingkungan telah menyebabkan konflik kebijakan dan wewenang-tugas kemeneterian dan lembaga yang sangat menghambat koordinasi antarpihak.
5. Sudah saatnya Pemerintah tidak sekadar mengancam perusahaan-perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan di areal konsesinya, tetapi sudah menyeret pelaku besar kejahatan hutan ke pengadilan.
6. Berbagai standar-standar pengelolaan dan produk dari kehutanan dan perkebunan yang lestari harus memasukkan prasyarat areal konsesi “bebas api”. Sertifikasi FSC (Forest Steward Council), SVLK (Sertifikasi, Verifikasi dan Legalitas Kayu), RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai instrumen-instrumen supply-demand di nasional dan internasional sangat mudah didapatkan perusahaan kayu dan perkebuanan kelapa sawit swasta sementara dari sebagian perusahaan itu ditengarai masih melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Jakarta, 20 September 2015
Indonesia Budget Center (IBC)
Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK)

 

Lampiran-Lampiran

Grafik 1 Perkembangan Anggaran

Sumber: IBC, diolah

Grafik 2. Trena Alokasi Sektor Kehutanan

Sumber: IBC, diolah

Grafik 3 Tren Alokasi


Catatan Syam Asinar Radjam

Sejak tahun 2012, propinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Lumbung Energi Nasional. Wilayah ini merupakan penghasil batubara dan migas. Pemasok bahan bakar untuk pembangkit listrik di daerah lain. Tapi propinsi ini justru terkesan krisis energi. Terutama, energi listrik. Kondisi yang memperlihatkan negara dalam keadaan kurang tenaga seperti ini, beberapa desa tampaknya mesti mencari solusi sendiri dalam memenuhi kebutuhan energi listrik.

Desa Muara Siran, misalnya. Di sini listrik hanya tersedia pada malam hari. Menyala sejak pukul 5 sore, padam di pukul 7 pagi. Padahal perahu ponton lalu lalang mengangkut batubara melintasi sungai yang hanya beberapa langkah kaki dari rumah penduduk.

Bukan dari batubara, kebutuhan listrik masyarakat ini dipasok dari bangunan serupa gardu kecil di tepi sungai. Sebuah unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Kalau listrik tersedia dalam 24 jam, banyak kegiatan ekonomi yang bisa berkembang di sini,” ungkap Hairil, kepala Desa Muara Siran.

Desa Muara Siran hidup dari sektor perikanan air tawaran. Sebagian besar dari perikanan tangkap, sisanya budidaya dalam kerambah. Ketika datang musim hujan, hasil tangkapan ikan melimpah, tapi harga jual jatuh. Ikan lele alam dijual dengan harga Rp 5.000/kg. Sudah murah, sebagian terbuang percuma.

Menurut Hairil, pedagang pasar di pasar Samarinda hanya membeli ikan lele yang masih hidup. Ikan yang sudah mati mereka tolak. Terbuang saja. Selain dijual segar, masyarakat Muara Siran juga mengolah ikan. Dikeringkan di bawah matahari atau diasap jadi ikan salai. Jumlahnya masih terbatas. Cuaca di musim hujan menjadi kendala.

Kalau energi listrik cukup, tersedia sepanjang waktu, mungkin akan lain ceritanya. Sebuah industri skala kecil untuk pengolahan ikan dapat berdiri di sini. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Siran berpendapat, “Kalau listrik 24 jam, banyak bisa dilakukan. Misal, bikin abon lele. Pengeringan minyaknya bisa pakai mesin kecil. Tapi butuh listrik.”

Kebun Energi, Sebuah Rencana

Pada awalnya terjadi pertemuan tingkat kabupaten Kutai Kertanegara yang membahas pengembangan kehutanan masyarakat dan energi biomassa. Lalu, lahirlah gagasan pengembangan kebun energi di Muara Siran. Dari luas keseluruhan wilayah desa seluas 42. 213 hektar ini, rencana tata ruang dan wilayah desa ini mencadangkan sekitar 400 hektar lahan untuk kebun energi.

Areal kebun energi akan ditanami dengan jenis tanaman kayu energi yang cocok dengan ekosistem rawa gambut, relatif cepat dipanen, serta memberi kalor dan produksi tinggi. Kebun energi ini akan dipanen bergilir kemudian diolah menjadi pelet kayu untuk dijual ke pembangkit listrik yang akan memasang jaringan sampai ke desa Muara Siran.

PLTD_Mini_Muara _siran

Gagasan ini masih dalam tahap penyempurnaan menuju implementasi. Masih banyak tahapan yang perlu dilewati. mulai dari kepastian pasar biomassa atau produk olahan dalam bentuk pelet kayu yang dihasilkan, pemilihan jenis tanaman kayu dibudidayakan, permodalan, dan sistem pengelolaan usaha kelompok. Tapi yang pasti adalah dibutuhkan jaminan kepastian hak tenurial atas lahan gambut yang akan dijadikan kebun energi

Jalan masih panjang… # # #


Workshop Nasional Meningkatkan Komitmen Bersama “Mendorong Pendanaan Perubahan Iklim Melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan” (Century Park, Jakarta – 25 Agustus 2015).

Dalam rangka mendiskusikan pemikiran mengenai keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan jasa lingkungan dalam mendorong pembangunan hutan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bekerjasama dengan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) menyelenggarakan Workshop Nasional Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim dengan tema “Meningkatkan Komitmen Bersama (Pemerintah, Sektor Swasta Nasional, dan NGO) Dalam Pendanaan Perubahan Iklim melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan” Selasa, 25 Agustus 2015 di Jakarta.

Workshop dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin dan Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja.

Juga hadir sebagai narasumber adalah Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Direktorat Jenderal PPI, KLHK Achmad Gunawan Wicaksono dengan tema “Kebijakan Perubahan Iklim dan Peran Para Pihak dalam Perubahan Iklim” serta Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air BAPPENAS, Basah Hernowo dengan mengutarakan soal “Meningkatkan Sumber Pendanaan Perubahan Iklim (Lingkungan Hidup)”.

Narasumber lain adalah Mitra Hijau Andi Samya Nugraha, Koordinator Nasional Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) Moh.Djauhari, Forest Ecosystem Specialist Fauna and Flora Indonesia (FFI) Joseph Hutabarat, Presiden Direktur PT Rimba Makmur Utama (RMU) Dharsono Hartono, masisng-masing dengan tema “Pasar Karbon dan Potensinya”, “Skema Sertifikasi Plan Vivo dan Pilot Project Karbon Komunitas”, “Pengembangan Model REDD+ dan Distribusi Pembagian Manfaatnya”, dan “Pengembangan Model REDD+ dan Manfaat Ekonomi”.

Workshop Nasional ini dihadiri oleh lembaga pemerintah, BUMN dan Swasta, NGO dan Lembaga Riset, serta Komunitas dan Lembaga Komunitas Pelaku SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) di tingkat tapak yang merupakan aktor utama dan pendamping masyarakat di dalam dan sekitar hutan, tampak hadir diantaranya LTA (Lembaga Tumbuh Alami) dari Kerinci, ICS (Institution Conservation Society) dari Solok Selatan, KELOPAK dari Bengkulu, WATALA dari Lampung, KAIL (Konservasi Alam Indonesia Lestari) dari Jawa Timur, SD INPERS dari Jawa Timur, YAPPI (Yayasan Pemberdayaan Pemuda Indonesia) dari Sulawesi Tenggara, Perkumpulan Institut Menua Punjung (IMP) dari Kalimantan Barat, SAMPAN dari Kalimantan Barat, Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER-SHK) dari Kalimantan Tengah, LPMA (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Borneo Selatan) dari Kalimantan Selatan, dan BIOMA dari Kalimantan Timur.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan stock karbon hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan penanaman.

DPPI mengemukakan salah-satu dukungan yang penting dalam penurunan emisi adalah dukungan pendanaan. bahwa dukungan pendanaan menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca. Isu pendanaan ini mencakup isu tentang arsitektur kelembagaan intemasional, sumber dan bentuk mekanisme pendanaan termasuk membangun new market mechanism.

KpSHK-Workshop Nasional DPPI

Salah satu opsi dalam pendanaan perubahan iklim yaitu Payment for Environmental Services (PES), yang merupakan salah satu mekanisme bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memberikan kompensasi satu sama lain atas manfaat lingkungan yang dihasilkan. Melihat perkembangan pendanaan perubahan iklim, salah satu sumber pendanaan potensial adalah pendanaan dari sektor swasta dalam negeri. Sektor swasta domestik memiliki potensi yang cukup besar dan masih menyisakan ruang untuk dikembangkan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26% dari sumber domestik dan 41% dengan dukungan intemasional pada tahun 2020. Melihat perkembangan pendanaan perubahan iklim, Indonesia sebagai middle income country, harus mempersiapkan diri untuk tidak tergantung kepada keberadaan dana hibah. (inal)


Catatan Syam Asinar Radjam

Hidup di kawasan rawa, membuat masyarakat Muara Siran sangat adaptif dengan alam dan perubahan musim. Pada musim hujan, sebagian besar dari wilayah desa seluas 42.201 hektar ini tergenang air. Tak heran bila desa ini disebut desa di atas air. Tetapi aktifitas warga tetap berlangsung normal. Rumah panggung yang terhubung dengan jalan berupa jembatan dari kayu ulin membuat mobilitas warga tidak terganggu.

Musim hujan yang diikuti dengan banjir mungkin mencemaskan bagi kebanyakan orang, berkebalikan dengan masyarakat Desa Muara Siran. Mungkin tak banyak yang tahu bila musim hujan yang membuat desa mereka tergenang justru membawa berkah.

Supiyani, salah satu ketua RT di desa ini mengaku pernah kebingungan. Pasalnya, suatu kali datang bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Bantuan untuk korban banjir. Desanya memang sedang penuh tergenang air. Tapi itu bukan bencana dan tak ada korban. Hampir sepanjang tahun, sebagian besar wilayah Desa Muara Siran selalu tergenang air. Setahun sekali, pada saat datang musim hujan, saat itulah ikan tersedia berlimpah.

Pada musim hujan, air tinggi, desa tergenang, saatnya musim tangkap ikan bagi warga Muara Siran. Saatnya “panen raya” Ikan Biawan (Helostoma temminckii), Ikan Keli (Clarias betracus), dll.

Hairil, Kepala Desa Muara Siran, menceritakan pengalamannya ketika masih giat sebagai nelayan beberapa tahun silam. Pernah ia mesti bolak-balik dari desa ke Danau Siran, tempat jaring ikan dia pasang. Perahu sudah penuh dengan Ikan Biawan, tapi jaring belum semua diangkat.

“Sementara teman saya terus melanjutkan pekerjaan mengambil ikan dari jaring, saya pulang ke desa. Mengantarkan ikan yang sudah memenuhi perahu. Kemudian kembali lagi ke danau untuk mengambil sisa ikan di jaring. Hasilnya dapat satu perahu lagi.”

Ikan Biawan sebanyak dua perahu yang didapat Hairil dan rekannya hari itu kurang lebih 14 ton. Ikan dijual Rp 5.000 per kg. “Kami dapat 7 juta dalam sehari,” kenang Hairil.

Berkah ini datang dari kondisi alam Desa Muara Siran. Desa ini berada di antara dua ekosistem perairan yang besar. Pertama, Danau Siran yang menjadi hulu Sungai Siran. Kedua, Sungai Ancalong (Anak Sungai Mahakam) tempat Sungai Siran bermuara. Kondisi ini membuat kekayaan keragaman hayati cukup tinggi. Khususnya, biota perairan.

Ekosistem Danau Siran yang didominasi rawa gambut mempunyai kadar kemasaman tinggi (pH rendah) dibandingkan dengan ekosistem Sungai Ancalong. Pertemuan dua perairan ini menyebabkan Desa Muara siran melimpah dengan ikan. Ekosistem rawa gambut dan tepiannya merupakan tempat mencari makan (feeding ground), tempat pembesaran (nursery ground) bagi ikan.

Jpeg

Jpeg


“Selama hutan rawa gambut masih ada di Muara Siran, ikan masih akan terus melimpah,” kata Sabri, nelayan Muara Siran sambil menambatkan perahu ketika kami tiba di hutan tepi Danau Siran.

Tak heran bila kini pemerintahan dan masyarakat Muara Siran sibuk melakukan upaya merawat hutan rawa di desa mereka. ###


Catatan Syam Asinar Radjam

“Sakit mata seorangan, sakit mata penghidupan sekampungan,” tutur Supiyani, lelaki 60-an tahun, warga desa Muara Siran. Ucapannya bukan tanpa alasan.

Desa Muara Siran berada di wilayah kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 4 jam dari Samarinda sampai ibukota kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan perahu motor menghulu Sungai Mahakam berbelok ke Sungai Ancalong sampai muara sungai Siran, tempat desa ini berada.

Wilayah seluas 42.201 hektar ini dihuni oleh 369 keluarga. Jumlah penduduk saat ini sebanyak 1.356 jiwa. Sebagian besar warga hidup sebagai nelayan. Dengan wilayah yang hampir sepanjang tahun tergenang air, ikan tersedia seolah tak ada habisnya. Kawasan tangkap ikan berada di Sungai Ancalong, Sungai Siran, dan terutama Danau Siran yang berada dalam ekosistem hutan rawa gambut.

Ekosistem dan sistem hutan kerakyatan yang telah eksis didalamnya mendatangkan berkah bagi penduduk. Dari danau dan sungai, rata-rata sebanyak 8 ton ikan air tawar berhasil ditangkap setiap hari. Jenis ikan air tawar yang ditangkap antara lain, gabus, baung, lais, biawan, dan lele. Hasil tangkapan ikan melonjak di musim hujan. Terutama, ikan lele dan ikan biawan. Berton-ton ikan didapat sekali tangkap.

Para nelayan Muara Siran menggunakan alat tangkap tradisional. Rawai, tempirai, dan jenis perangkap tradisional lain. Penangkapan ikan dengan menggunakan racun maupun cara “setrum” terlarang bagi mereka.

Selain untuk konsumsi, ikan hasil tangkapan dijual dalam keadaan segar (basah) maupun diproses menjadi ikan kering dan ikan asap (salai). Produksi ikan dari desa ini semakin beragam dengan dimulainya kegiatan budidaya ikan mas dalam kerambah.

Kepala Desa Muara Siran, Hairil atau akrab dipanggil Pak Uhai, mengaku bahwa kegiatan ekonomi utama warganya adalah perikanan air tawar. “Bisa dibilang, hampir semua warga sini nelayan. Ada yang nelayan penuh, ada yang mencari ikan sembari menekuni profesi lain”, ujarnya. Sebelum menjabat kepala desa, Hairil juga bekerja sebagai nelayan.

Disadari, berkah alam yang dirasakan masyarakat Muara Siran seluas ini amat berkait dengan kelestarian ekosistem rawa gambut. Danau Muara Siran yang memiliki luas sekitar 750 hektar merupakan habitat bagi ikan untuk hidup dan berkembang biak. Kelestarian ikan di danau ini amat bergantung pada kelestarian hutan rawa gambut yang mengelilinginya.

Karena itu, Desa Muara Siran menolak tawaran masuknya investasi pembukaan kebun kelapa sawit yang mengubah bentang alam sekaligus berpotensi merusak kelestarian hutan rawa gambut. Menurutnya, bila hutan rawa gambut rusak maka persediaan ikan akan habis. Beberapa rawa di desa-desa tetangga telah dialihfungsikan untuk kebun sawit. Akibatnya para nelayan mesti mencari ikan sampai ke luar desa mereka, termasuk ke wilayah ke Muara Siran.

Pilihannya, masyarakat dan pemerintahan desa ini merancang tata ruang desa terkait pengelolaan sumber daya alam mereka. Termasuk mempertahankan kelestarian hutan rawa gambut yang ada. Sesuai rencana tata ruang dan tata wilayah, desa Muara Siran membagi wilayahnya menjadi beberapa zona pengelolaan sumber daya alam sesuai fungsinya. Pembagian zona tersebut meliputi (1) kawasan agroforestry, (2) cagar alam, (3) ekowisata gambut, (4) kebun energi, (5) perhutanan masyarakat, (6) pemanfaatan kayu, (7) pemukiman, (8) zona perlindungan inti, (9) zona pertanian semusim, (10) pusat pendidikan gambut, dan (11) zona rencana pengembangan pemukiman.

desa_muara_siran

“Rancangan ini sangat dibutuhkan untuk melindungi masa depan sumber penghidupan penduduk Muara Siran,” terang kepala desa Muara Siran. “Jangan sampai sumber perikanan, sumber kayu, wilayah pertanian, dan lain-lain beralih fungsi.

Ibarat tubuh manusia, bila ada organ yang terganggu fungsinya, maka secara keseluruhan tubuh akan merasa dampak. Demikian juga dengan ekosistem sebuah kawasan yang memiliki fungsi alam, sosial, dan ekonomi pada masyarakat di sekitarnya. Bila fungsi alamnya terganggu, dampak buruknya akan dirasakan masyarakat.

Benar apa yang dikatakan Supiyani. Sakit mata dirasakan per orangan, sakit sumber mata pencaharian dirasakan orang sekampung.”

# # #


KpSHK, Jakarta 03 Juli 2015

“Seperti Bayi Ajaib (PPI), begitu lahir langsung berlari, bukan lagi belajar berjalan”, demikian ujar Ibu Nur Masripatin selaku Dirjend PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) ketika membuka acara Seminar Nasional di Manggala (03/07/2015) dengan tema “Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia, Implementasi di Tingkat Nasional dan Persiapan Menuju COP 21 Paris”.

Penanganan perubahan iklim di tingkat internasional yang dibahas melalui kerangka kerja konvensi perubahan iklim (UNFCCC) dihasilkan melalui proses negosiasi dan bersifat mengikat kepada negara-negara yang meratifikasi konvensi termasuk Indonesia. Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional (Keputusan COP dll) memerlukan penterjemahan kedalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mengarus-utamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim. Efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan ‘measure’ di semua level (internasional, regional, nasional, dan sub-nasional). Di tingkat internasional terutama terkait dengan komitmen negara maju untuk mengurangi emisi dan komitmen untuk menyediakan dukungan finansial, teknologi dan peningkatan kapasitas kepada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara berkembang.

Dirjend PPI mengungkapkan bahwa Program Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia harus mempertimbangkan kesepakatan internasional, sejalan dengan kebijakan nasional dan diimplementasikan di semua level (dari pusat sampai ke tingkat tapak). Kenyataan ini menunjukan bahwa dalam program kerja pengendalian perubahan iklim di Indonesia harus komprehensif dan disusun dengan melibatkan berbagai pihak. Program kerja harus dapat sinergi dengan berbagai pihak sehingga dapat diberlakukan sebagai agenda bersama penanangan Perubahan Iklim di tingkat nasional dan sub nasional.

Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden no.16/2015 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja KLHK, telah memasukkan didalamnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Dari aspek substansi tugas dan fungsi, DJPPI merupakan penggabungan dari dua Kementerian dan dua Lembaga Pemerintah yang menangani Perubahan Iklim yaitu (Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, DNPI dan BPREDD+).

Dengan telah selesainya persidangan Badan bawahan UNFCCC (SBSTA, SBI, ADP) di Bonn yang diselenggarakan tanggal 1-11 juni 2015 dan semakin mendekatnya pelaksanaan COP-21 di Paris (30 November – 11 Desember 2015), maka persiapan yang intensif sudah diperlukan. Disamping itu, sebagai Unit Organisasi baru, DJPPI perlu segera menyusun program-program pengendalian perubahan iklim sesuai mandat PERPRES No. 16/2015 dan Permenhut No. 18/2015, dan guidance dari NAWACITA dan RPJMN 2015-2019, serta tuntutan pengendalian perubahan iklim yang efektif.

Menurut Nur Masripatin dengan pertimbangan kedua hal ini, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) sebagai National Focal Point (NFP) UNFCCC menyelenggarakan Seminar tersebut yang dihadiri beberapa NGO’s diantaranya WRI Indonesia dan Muayat Ali Muhsi selaku praktisi Pengelolaan Carbon Berbasis Masyarakat dari KpSHK.

Dirjend PPI dan KpSHK

KpSHK optimis target pemerintah menurunkan emisi 26% dari deforetasi dan degradasi hutan dan peningkatan cadangan karbon hutan tercapai diantaranya melalui perhutanan sosial yang sudah dicanangkan Dirjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan seluas 12,7 juta hektar yang berada pada wilayah SHK (SHK tersebar di 22 Provinsi, 134 Kabupaten, 600 Kecamatan dan 3.796 Desa dengan luas mencapai ±15.023.931,59 Ha) dimana komunitas pengelola hutan di dalam dan sekitar hutan mampu menurunkan emisi 50% dari target pemerintah tersebut ditambah komitmen para stakeholders lainnya menyediakan pasar imbal jasa lingkungan (Payment Environmental Service) nasional. (inal)


SHK Karst Kampung Merabu

Kampung Merabu di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, aktifitas ekonomi utama di kampung ini terdiri dari pertanian dan meramu hasil alam seperti sarang burung walet alam, mengambil madu hutan, beternak sapi, beternak unggas, menanam sayur-mayur, dll. Termasuk potensi ekonomi terkait keberadaan kampung ini dalam Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat.

Di Kampung Merabu, telah muncul sejumlah gagasan pengembangan ekonomi. Mulai dari pengembangan pertanian terpadu dengan peternakan hingga ke ekowisata serta gagasan kampung hijau. Untuk mewujudkan beberapa gagasan yang telah muncul di masyarakat dibutuhkan proses pendampingan, terutama terkait penguatan kelompok masyarakat.

Ekosistem Karts memiliki karakteristik khas dan kaya potensi alam. Kawasan ini menyimpan potensi sumber daya alam bernilai ekonomis, berupa sarang burung walet, potensi wisata alam, hasil hutan kayu maupun non-kayu, serta batuan mineral. Selain itu, kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, menjadi salah satu habitat penting orang utan dan sejumlah fauna endemik lain. Nilai penting lain dari kawasan ini, di dalamnya terdapat jejak peninggalan pra-sejarah yang terlihat dari lukisan tangan yang diperkirakan telah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi.

KPSHK bersama Bioma dan Kerima Puri merancang sebuah pelatihan pengembangan kelompok ekonomi dan pelatihan pengembangan mata pencaharian alternatif Kampung Merabu. Pelatihan ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan model kegiatan ekonomi bersama yang sejalan dengan proses dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan sebuah upaya untuk meminimalisir konflik pengelolaan sumber daya alam yang sekaligus menjawab kebutuhan ekonomi dan tanpa menambah tekanan terhadap kelestarian alam.

Penguatan basis ekonomi desa menjadi amat penting untuk mencegah kemiskinan di pedesaan. Secara sederhana, basis ekonomi desa adalah sumber pendapatan di desa. Adapun cara menguatkan basis ekonomi desa amat beragam. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelompok.

Tradisi dan semangat bekerjasama dalam kelompok bukanlah hal baru bagi masyarakat di Nusantara. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah terbiasa bekerjasama dengan semangat gotong-royong. Beragam kegiatan mulai dari kegiatan pertanian, membangun rumah, hingga pemeliharaan fasilitas bersama biasa dikerjakan bersama-sama.

Dalam kegiatan ekonomi di pedesaan, gotong royong dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas seperti pengelolaan tanah, musim tanam, panenan, dll. Dalam rangka mengorganisir kegiatan-kegiatan semacam ini kemudian bermunculan kelompok-kelompok musiman yang bersifat sementara dan biasanya berakhir seusai kegiatan bersama tersebut.

Semangat dan tradisi bekerja dalam kelompok yang bersifat sementara ini dapat dioptimalkan agar mempu memberi manfaat dalam pengelolaan basis ekonomi pedesaan secara berkelanjutan. Semangat dan tradisi tersebut merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan menjadi kelompok yang berkesinambungan. Kelompok masyarakat semacam ini dapat menjawab keterbatasan tenaga, waktu, modal, dan teknologi diperlukan dalam pengembangan ekonomi di desa-desa, serta mempermudah pencapaian tujuan ekonomi masyarakat.

Hal yang paling penting, kelompok masyarakat memiliki peran penting dalam ekonomi pedesaan. Pada dasarnya mereka mengenal segala potensi yang dimiliki desa yang dapat dikembangkan. Agar potensi ekonomi sebuah desa dapat terkelola secara optimal dan berkelanjutan diperlukan kelompok atau komunitas masyarakat yang telah terbangun dan mampu bekerja sama untuk kebutuhan bersama dalam jangka panjang. (inal/Syam)