Rotan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, keberadaannya sendiri sudah berabad-abad lamanya. Jaman dahulu rotan dianggap sebagai barang mewah bermakna politis-ekonomis sehingga sering dibawa sebagai seserahan bagi raja di negeri seberang. Misalnya pemberian “sepikul rotan” di masa Sriwijaya kepada salah satu kerajaan di India, “baju perang rotan” yang menandai hubungan baik Majapahit-China, “rotan putih” yang menjadi pengikat kerajaaan-kerajaan di Semenanjung Sumatera (Pasai) di awal munculnya kerajaan Islam-India. Pada masa penjajahan, rotan telah menjadi komoditas dagang yang bernilai ekonomis tinggi. Buktinya, orang Belanda yang masuk ke wilayah Kerajaan Kutai mulai membeli rotan dengan cara barter terutama dengan bahan pokok, kain dan lain-lainnya.

Secara detail tulisan tentang sejarah perkembangan budidaya dan perdagangan rotan memang sangat minim ditemukan, namun narasumber  yang dapat bercerita tentang rotan masih begitu banyak dan bisa dijumpai di desa/kampung. Di Kutai Barat contohnya, etnis yang membudidayakan rotan khususnya adalah etnis Kutai dan Dayak. Masyarakat Kutai dan Dayak banyak menggunakan rotan sebagai bahan pengikat bangunan rumah dan kebutuhan peralatan rumah tangga lainnya. Hal ini mendorong masyarakat menanam dan membudidayakan rotan sesuai dengan jenis-jenis yang memang sering dipakai seperti ; rotan Sega, Jahap, Seltup, Pulut Putih, Pulut Merah dan Manau. 

Menurut catatan sejarah yang dibuat oleh K. Heyne dalam “De Nuttige Planten Van Indonesia”, disebutkan bahwa jenis rotan yang pertama kali dibudidayakan di Indonesia adalah jenis rotan Sega. Pembudidayaan dilakukan sebagai antisipasi kelangkaan rotan karena pada saat itu jenis rotan Sega semakin lama semakin sulit dicari apalagi letaknya makin jauh dari pinggir desa dan pinggir sungai. Kebun rotan yang pertama kali yang didirikan dan secara otomatis menjadi perintis dalam pembudidayaan rotan di Indonesia, terletak di wilayah sekitar desa Mengkatip dekat kota Buntok, dan daerah sekitar desa Dadahup, Kapuas, keduanya berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan pembudidayaannya telah mulai dilakukan sekitar tahun 1850. Di daerah Palembang pembudidayaan rotan mulai dilakukan sejak tahun 1905. Saat itu terdapat banyak ladang-ladang bekas perladangan berpindah yang setelah dipanen lebih dari 2–3 kali menjadi tak subur lagi sehingga ditanami dengan tanaman karet dan tanaman rotan. Selain itu kawasan hutan negara masih luas dan penduduknya masih cenderung sedikit sehingga petani banyak membuka lahan baru untuk ditanami rotan.

Diketahuinya manfaat dan kegunaan rotan secara luas membuat rotan menjadi populer dan bernilai ekonomi tinggi sehingga menjadi salah satu sumber penghasilan bagi daerah-daerah penghasil rotan terutama di luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Rotan mulai diperdagangkan secara luas antar pulau bahkan antar negara sejak tahun 1918. Permintaan akan rotan terus meningkat dan sebanyak-banyaknya serta ada permintaan jenis baru sehingga jenis yang ditanam juga semakin banyak. Tingginya nilai jual rotan dan tingginya permintaan semakin mendorong para petani untuk membudidayakan rotan secara besar-besaran sampai pada tahun 1980-an. Waktu itu harga 1 kg rotan Sega senilai dengan 1 liter bensin atau 1 kg beras. Petani mengalami masa keemasan saat itu. Apalagi dengan tidak adanya komoditas yang mampu menyaingi rotan saat itu, rotan semakin merajai pasar.

Namun setelah tahun 1987 hingga sekarang harga rotan menjadi tidak sebanding lagi. Hal ini akibat dari ditutupnya keran ekspor rotan ke luar negri dan kebijakan Pemerintah tentang ekspor rotan yang berganti-ganti setiap berganti kepemimpinan dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang tentunya bukan petani. Rotan yang pernah mengalami masa keemasannya semoga saja tidak menjadi ‘tinggal sejarah’.


Trend pembangunan berkelanjutan ke arah restorasi sumberdaya alam dan lingkungan. Kemudian semua orang membicarakan dan mengupayakan pembangunan yang harus disertai pemulihan lingkungan. Yang ikut trend ini termasuk penentu kebijakan di sektor sumberdaya alam yang dulu melakukan operasi pembangunan dengan konsep “babat dan keruk habis”.

Harian Kompas (14/4) menurunkan berita tentang adanya komitmen Kemenhut (Kementerian Kehutanan) via Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan untuk tidak melakukan pembukaan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) baru di rawa gambut. Alasan utamanya, Kemenhut membenarkan dugaan kalangan internasional bahwa rawa gambut Indonesia adalah sumber emisi karbon terbesar dunia –walau Kementerian Lingkungan Hidup belum tentu sepakat dengan ini, karena KLH masih mempermasalahkan soal data dasar yang digunakan.

PLG Gagal

Bicara peruntukkan dan pemanfaatan ekosistem rawa gambut, dari aspek keberhasilan pembangunan, banyak orang kemudian menyalahkan dan memberikan ‘cap gagal’ kepada proyek-proyek pembangunan sebelumnya. Semisal Proyek Lahan Gambut se-Juta Hektar (PLG), semua orang menyebut PLG gagal (tidak menutup kemungkinan proyek pertanian pangan di rawa gambut Papua juga akan mengalami hal sama di kemudian hari). Kegagalan PLG ini sangat beragam indikatornya bergantung kepada sudut pandang kelompok kepentingan. PLG menyebabkan kebakaran rawa gambut tahunan, memicu alih fungsi dan pemanfaatan lahan, dan memicu peningkatan konflik sosial, dan lain-lain.

Cap gagal bagi PLG dikaitkan dengan potensi ekosistem rawa gambutnya sebagai areal penurunan emisi karbon diokasida 26% hingga 2020 untuk Indonesia (dari sektor hutan-gambut) sesuai janji Presiden SBY kepada dunia internasional, restorasi rawa gambut menjadi semacam ‘penebusan dosa’ pembangunan. Walau hal ini mengandung kamuflase bila mengacu kepada target penurunan emisi hingga 41% hingga 2020, mitigasi perubahan iklim diarahkan ke soal peluang bantuan pendanaan dari luar. Kawasan PLG pun kemudian dijamah dan jadi perebutan para pihak untuk mendapatkan pendanaan mitigasi perubahan iklim melalui Reducing Emission from Deforestation and Degradation-REDD (+, ++) dan perdagangan karbon.

Areal dengan luas tidak kurang dari 1,5 juta hektar di Kalimantan Tengah tersebut secara beramai-ramai diukur kandungan dan daya serap karbonnya baik dengan pendekatan teknis maupun politis. Areal yang masih berstatus kawasan hutan negara itu layaknya areal ‘penambangan jasa lingkungan’ untuk mitigasi perubahan iklim. Dari 20-an proyek ujicoba mitigasi perubahan iklim, 4 di antaranya berada di Kalimantan Tengah. Sebagai proyek ujicoba tentu masih belum disebut sebagai cara tepat untuk pengurangan pelepasan emisi.

Pekatkan Racun

Cara mudah mengembalikan fungsi hidrologis gambut di beberapa proyek ujicoba mitigasi perubahan iklim di ekosistem gambut-PLG, yang sedang dipromosikan adalah dengan cara menambat kanal. Penambatan kanal-kanal PLG untuk mencegah pengeringan gambut yang secara alamiah, kondisi bawah permukaannya harus berair atau basah.

Cara tersebut juga tidak mudah untuk disebut sebagai cara tepat untuk pemulihan ekologi atau lingkungan di eksosistem rawa gambut PLG. Semua orang sangat mengetahui, akhir-akhir ini pengembangan perkebunan sawit di rawa gambut PLG membuncah, ini dipicu oleh Indonesia sebagai penghasil CPO nomor satu dunia dan munculnya kebijakan baru tentang budidaya kelapa sawit di rawa gambut. Pemeliharaan kebun sawit hingga usia mati berbuah (25 tahun) sarat dengan penggunaan pupuk dan pestisida. Tidak mungkin tidak, menambat kanal PLG justru menambah kepekatan racun (senyawa-senyawa karbon, sulfat dan nitrogen) dalam air gambut.

Lalu, semua kesimpang-siuran, tarik-menarik wacana hutan-gambut dengan perubahan iklim tersebut seolah-olah memperkuat pertanda ‘orang berebut gambut’ dengan menihilkan persoalan-persoalan sosial. Adakah mitigasi perubahan iklim dari sektor hutan-gambut peka pada perbaikan kondisi sosial-budaya orang rawa gambut? Ini yang membutuhkan perhatian (utamanya) Pemerintah, kemauan baik pemerintah. Karena dampak pembangun justru lebih tampak kesoal penurunan kualitas kehidupan sosial.


Pertemuan lanjutan tentang HKm (Hutan Kemasyarakatan) di Balai Desa Pilang, Jambiren Raya, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (15/3), yang diselenggarakan YCI (Yayasan Cakrawala Indonesia) dan Pokker SHK (Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan) membahas beberapa hasil amatan kawasan yang dilakukan oleh para warga pengaju HKm di Desa Pilang.

Hasil-hasil amatan masyarakat tersebut salah satunya mengenai imbas peruntukkan kawasan rawa gambut untuk (PLG) Proyek Lahan Gambut se-Juta Hektar yang diselenggarakan pada 1995 bagi keseimbangan dan keberadaan hutan di Kalimantan Tengah. Temuan warga tersebut menyebutkan, PLG telah menimbulkan kerusakan hutan rawa gambut, memunculkan penebangan liar, pembukaan lahan, dan kebakaran gambut.

“Sejak kanal-kanal PLG ada, wilayah ini mudah terbakar. Dan setiap tahun begitu, “ ungkap Iber (60 th), tetua adat di Desa Pilang yang sudah bertahun-tahun menyerukan PLG sebagai perusak keseimbangan alam di Pulang Pisau, di kediamannya.

Kanal-kanal PLG yang membentang, melintasi dan bermuara ke beberapa sungai besar seperti Sungai Kahayan dan Sungai Kapuas menyebabkan kawasan rawa gambut mengering dan akibatnya setiap kemarau datang menimbulkan kebakaran di kawasan rawa gambut Pulang Pisau.

“Dulu rotan mudah ditemui di sekitar sini. Sejak PLG, kebun musnah, tanaman hutan musnah,” lanjut Iber menceritakan dampak pembangunan PLG bagi produksi masyarakat di Desa Pilang.

Saat ini Iber bersama warga lainnya sedang menyiapkan pengusulan areal HKm untuk 3 kelompok warga di desa yang letaknya persis di pinggir Sungai Kahayan dan pinggir Kanal PLG yang menuju ke arah Taman Nasional Sebangau.


Rotan selain ditanam juga tumbuh alami di hutan-hutan di wilayah tropis. Hutan-hutan di Indonesia ditumbuhi rotan. Kalimantan Tengah yang sebagian besar berupa dataran rendah memiliki hutan rawa gambut tropis dimana rotan alam tumbuh. Sejak PLG (Proyek Lahan Gambut se-Juta Hektar) merubah peruntukan kawasan rawa gambut seluas 1, 4 juta hektar untuk pertanian padi intensif pada 1995, kawasan rawa gambut di Kalimantan Tengah mudah terbakar dalam setiap tahunnya hingga sekarang. Tumbuhan dan tanaman rotan masyarakat di bekas PLG pun tak luput dari ancaman kebakaran.

“Rotan alam hampir tak ada lagi. Sejak PLG bikin kanal-kanal panjang, gambut kering dan mudah terbakar. Dan sejak itu kami mulai menanam rotan,” ujar Uhing (40 th), masyarakat adat Kapuas, saat memberi alasan kenapa masyarakat adat di Kapuas mulai akrab dengan menanam rotan (budidaya) di kebun-kebun mereka (16/3).

Rotan alam yang masih ada dan hingga kini masih dipelihara adalah rotan yang tumbuh di hutan-hutan keramat di kawasan rawa gambut bekas PLG. Hutan keramat ini sangat dijaga masyarakat adat, karena di kawasan ini biasanya leluhur mereka disemayamkan.

“Rotan alam, rotan adat. Rotan adat ini ada di hutan keramat kami. Hanya orang-orang kami saja yang boleh ambil rotan ini, orang luar tidak,” jelas Uhing menerangkan keberadaan rotan alam di Kapuas.

Handil

Pengelolaan kawasan rawa gambut ala masyarakat adat di kawasan bekas PLG di Kalimantan Tengah dengan cara handil yang sudah dilakukan sejak lama oleh nenek moyang masyarakat setempat. Handil adalah kegiatan membuat parit kecil selebar ukuran sampan kecil (biduk) yang biasa menjadi alat transportasi air masyarakat adat dayak.

Pembuatan parit atau handil tersebut kemudian yang dikembangkan menjadi batas wilayah kelola antarmasyarakat (bahkan dalam perkembangannya handil menjadi batas administrasi keadatan) di kawasan rawa gambut di Kalimantan Tengah. Dalam satu wilayah kelola berdasarkan handil biasanya menggambarkan satu kesatuan keluarga besar dalam satu rumah betang dayak di Kalimantan Tengah. Dalam satu rumah betang ada sekitar 100 KK (kepala keluarga). Satu handil, milik satu rumah betang.

“Hutan keramat tidak kami apa-apain. Berladang, berkebun sampai batas hutan keramat. Kami hanya mampu mengelola 3-5 bahu (bahu, satuan lokal untuk luas ladang atau kebun, red), itu pun secara bersama-sama dengan waktu (tahun) bergiliran,” ujar Tomo (37 th), petani rotan asal Desa Keladan yang bersama Uhing sedang berada di Kapuas.


Rotan bukan komoditas yang langka terutama di wilayah Kalimantan Tengah. Setiap kampung atau desa di Kalimantan Tengah mengusahakan tanaman dan tumbuhan rotan.

“Rotan tumbuh dan banyak bila ada tegakan pohon. Di kampung kami, Keladan, rotan banyak. Hampir setiap keluarga bisa anyam keranjang dan tikar, “ ungkap Tomo (37 th), petani rotan asal Desa Keladan, Kecamatan Mentangai, Kapuas, Kalimantan tengah saat di temui di kantor YPD (Yayasan Petak Danum) di Kapuas (16/3).

Petani rotan di Keladan sekaligus menjadi pengumpul. Rotan dari Keladan biasanya dijual petani ke Mentangai. Atau pengumpul dari Mentangai datang ke Keladan. Mentangai adalah kota kecamatan dimana rotan-rotan dari Hulu Kapuas diperdagangkan. Dari Mentangai, rotan-rotan dikirim ke Banjarmasin ke pedagang-pedagang besar.

“Rotan melimpah, kalau hanya untuk buat keranjang dan tikar rumahan tak perlu banyak. Biasanya jual rotan bila ada yang pesan,” jelas Uhing, (40 th), petani rotan yang saat ditemui penulis sedang berada di Kapuas untuk urusan penyiapan Musyawarah Daerah Masyarakat Adat Kapuas yang rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.

Mengusahakan rotan cukup memakan waktu lama bagi petani rotan. Setiap kebun rotan baru menghasilkan rotan siap panen dalam kurun waktu 3 tahun sekali. Itu pun jika kebun masih memiliki tegakan pohon. Rotan di Kapuas diusahakan saat pohon karet atau buah memenuhi tinggi kurang lebih 3 meter dari tanah.

“Selain nanam saya juga beli rotan. Setelah 3 tahun, rotan baru bisa diambil. Kurang lebih 50 ton setiap kebun,” lanjut Tomo menjelaskan waktu tanam dan panen rotan.

“Tanam rotan waktu gilirnya lama. Jadi tanam rotan saat kami balik lagi menggarap karet dari penanaman sebelumnya (ladang karet yang sudah berproduksi, red). Di rawa gambut yang ancam karet dan rotan, ya kebakaran,” jelas Uhing tentang tantangan bagi produksi rotan di Keladan.

Sejak pembukaan rawa gambut di Kalimantan Tengah lewat Proyek Lahan Gambut se-Juta Hektar (1995) masyarakat setempat selalu terancam oleh kebakaran lahan gambut. Desa-desa di Kapuas, seperti desa-desa di Kecamatan Mentangai selalu khawatir dengan ancaman kebakaran ini.

“Kami pada bulan-bulan kemarau selalu tinggal di ladang berminggu-minggu. Rotan dan karet kami perlu dijaga dari kebakaran,” sahut Uhing mengkhawatirkan datangnya masa kemarau di Kawasan Bekas PLG dan sekitarnya.

Walau kondisi berubah dan semakin rumit karena datangnya beberapa perusahaan sawit dan masih beroperasinya perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) di Kecamatan Mentangai atau di Kabupaten Kapuas, masyarakat masih mengusahakan rotan. Saat ini beberapa desa dan kampung di Kawasan Bekas PLG masih mengandalkan rotan sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat adat Mentangai.


Target Pemerintah mengembangkan seluas 500.000 hektar Hutan Kemasyarakat (HKm) dan Hutan Desa di seluruh Indonesia pada 2010 membutuhkan dukungan semua pihak. termasuk dukungan masyarakat pinggir hutan.

“Sebenarnya praktik HKm sudah biasa dilakukan masyarakat, yaitu mengolah dengan sistem kebun hutan. Program ini memberikan kesempatan bagi pengakuan hak kelola masyarakat atas kawasan hutan, “ ungkap Dedi dari Yayasan Cakrawala Indonesia di Desa Pilang, Pulang Pisau, Kalimantang Tengah, saat memimpin pertemuan kampung dalam rangka persiapan pengajuan HKm bagi masyarakat setempat.

Pulang Pisau adalah satu dari empat kabupaten lainnya yang wilayahnya masuk dalam Proyek Lahan Gambut se-Juta Hektar (1995) untuk tanaman pangan (padi). Sejak proyek dibuka, kebakaran rawa gambut di wilayah Pulang Pisau terjadi setiap tahun. Bencana ini dirasakan masyarakat tak hanya di aspek kesehatan, yaitu adanya ancaman ispa (infeksi saluran pernafasan atas) karena asap yang menyelimuti kawasan Pulang Pisau, juga terancamnya produksi ladang dan kebun.

“Setiap tahun ispa menyerang, rotan, karet ikut terbakar. Kejadian ini sering dan terjadi setelah hutan gambut dibuka untuk PLG,” jelas Iber, 60 tahun, tokoh masyarakat di Desa Pilang saat dijumpai di kediamannya.

Identifikasi lokasi potensi untuk Program HKm di kawasan rawa gambut PLG sudah dilakukan beberapa pihak. Pokker SHK,  lembaga pendukung SHK (sistem hutan kerakyatan) di Palangkaraya melalui bantuan KBCF-Kemitraan sudah tiga bulan melakukan identifikasi potensi lokasi HKm di Pulang Pisau. Temuan Pokker SHK menyebutkan beberapa desa yang masyarakatnya mengusahakan SHK berpotensi mendapatkan ijin HKm.

“Tegakan pohon setelah PLG berkurang di rawa gambut ini. Pohon karet masyarakat yang menambah tegakan pohon. HKm cocok diterapkan di bekas PLG ini, “ jelas Uban Hajo, Direktur Pokker SHK.

“Buat parit sudah biasa dilakukan masyarakat. Kami menyebutnya handil dan ini sudah sejak jaman Belanda untuk menanam karet,” imbuh Iber (salah satu tokoh yang menentang PLG) menjelaskan sistem penanaman karet yang sudah mentradisi di wilayah-wilayah yang terkena pelaksanaan PLG.

“Tidak setuju ke PLG, karena kanal-kanal PLG banyak dan panjang-panjang. Pohon-pohonnya ditebang. Gambut cepat kering dan mudah terbakar,” jelas Iber tentang penolakannya terhadap PLG .

Pemulihan kawasan rawa gambut di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas dan Barito Selatan ditengarai meliputi 250.000 ha. Salah satu upaya pemulihan melalui pelaksanaan HKm dimana masyarakat dapat mengajukan hak kelola atas kawasan hutan, Kawasan PLG hingga saat ini masih berstatus kawasan hutan.