K.P. SHK

Sekber Temu Fraksi GOLKAR DPR RI

Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat Indonesia (Sekber PHRI), lahir dari inisiatif masyarakat sipil yang konsen di berbagai isu, khususnya isu agraria dan sumber daya alam (SDA). Melihat bagaimana carut-marutnya persoalan agraria dan konflik yang sampai saat ini terus terjadi, hingga kemudian 77 Organisasi yang terdiri dari LSM, Organisasi Tani, Organisasi Buruh, dll, bersepakat mendirikan Sekber untuk mendorong sebuah Pansus Agraria, yang kita harap sedikit banyak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

“Sekber sudah menjalankan dua agenda diskusi dengan fraksi lain yakni F-PDIP, dan F-PAN, dan ini yang ke-3 dengan F-Golkar, selanjutnya dengan F-PKB dan Hanura” demikian penjelasan Irhash dari WALHI selaku Koordinator Harian Sekber kepada Fraksi Golkar DPR RI, 10 Februari 2012.

Konflik-konflik agraria ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan kebijakan di sektor agrarian yang djalankan negara selama ini. Salah satu faktor utamanya adalah kenyataan bahwa kita sedang menghadapi suatu potret ketimpangan penguasaan & kepemilikan tanah.

“Ada banyak rakyat kita yang berstatus sebagai petani tetapi tidak menguasai tanah. Berpredikat sebagai masyarakat adat, nelayan, buruh, tapi mereka tidak menguasai alat-alat produksi. Pada saat bersamaan kita melihat alokasi peruntukkan tanah untuk sektor swasta untuk kepentingan investasi jauh lebih banyak. Saya kira inilah yang menjadi pemicu utama maraknya konflik agraria” jelas Jubir Sekber Idham Arsyad dari KPA.

Kebijakan yang ada, sesungguhnya lebih banyak bersifat eksploitatif. Padahal, UUD’45 memandatkan bagaimana tanah & SDA ini dikuasai oleh negara tapi diperuntukkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal 33 dalam konstitusi ini kemudian diterjemahkan secara eksplisit dalam UU Pokok Agraria, yang kita kenal dengan hak menguasai negara. Dimana negara, dalam hal ini pemerintah diberi tugas untuk mengatur, merencanakan dan mengelola tanah dan SDA ini.

Tap MPR IX/2001, tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan SDA. Secara jelas memandatkan kepada DPR & Presiden untuk melakukan kaji ulang terhadap seluruh kebijakan agraria & SDA yang tumpang tindih, untuk kemudian dilakukan proses sinkronisasi, yang diarahkan pada kemakmuran rakyat indonesia secara keseluruhan. Tap MPR juga memandatkan, supaya dilakukan penghentian apa yang disebut dengan ketimpangan, dengan jalan melakukan reforma agraria.

Pansus kemudian bekerja, pertama merekomendasikan kelembagaan khusus penyelesaian masalah-masalah agraria & SDA. Bahwa tidak ada satupun institusi di republik ini, apakah nantinya juga akan dimandatkan kepada pansus atau tim apa saja yang dibentuk oleh DPR untuk menyelesaikannya secara cepat.

Melalui pansus, masalah penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tadi di semua sektor perlu di evaluasi. Misalnya pansus kemudian memanggil BPN untuk melihat & mengevaluasi sejauh mana Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah.

Demikian pula kami menghendaki supaya ada evaluasi terhadap kebijakan kehutanan, data KPA menunjukkan ± 30.000 desa di wilayah indonesia ini, statusnya masuk dalam kawasan kehutanan, dan menjadi tempat suburnya konflik agraria & SDA.

Demikian pula sektor kelautan & pesisir, dan pertambangan, kita tahu persis bahwa kebijakan ijin kuasa pertambangan ini bukan  main maraknya, kita menemukan ada ijin yang luasnya melebihi dari luas wilayah tersebut. Sekber PHRI mendesak melalui pansus ini supaya dievaluasi.

Semua tahu bahwa ada banyak janji-janji presiden terkait reforma agraria, tapi dalam prakteknya semua itu tidak berjalan sebagamana mestinya. Bukan reforma agraria, tapi justru upaya sertifikasi secara masif yang sesungguhnya sangat menyimpang dari apa yang disebut dengan reforma agraria.

Sehingga usulannya melalui pansus, harus dievaluasi kerja pemerintah terkait reforma agraria mengambil langkah-langkah strategis dengan menjalankan agendanya. Agenda ini dijalankan tidak secara sektoral, tapi harus menyeluruh. Sekber mengusulkan satu badan yang disebut degan Badan Otorita Reforma Agraria dan Pengelolaan SDA.

Edi Sutrisno dari Sawit Watch, menambahkan “Saat ini alokasi untuk sawit 11,4 juta Ha, dengan rencana ekspansi mencapai 26 juta Ha”. Memang alokasi untuk investasi itu sangat besar, sementara kita ketahui kondisi petani saat ini, di luar Jawa saja alokasi lahan petani tidak sampai 2 Ha. Kondisi ini akan terus menjaga sustinibilitas konflik. Di perkebunan sawit (data Sawit Watch) mencapai 663 komunitas.

Apakah ada institusi negara, yang bisa mengambil kepemimpinan dalam melaksanakan reforma agraria ini? Merupakan tantangan besar, harapan kita pansus ini bisa merekomendasikan sesuatu yang kuat. Ini harus dimulai dari presiden, dengan pengawasan seluruh elemen dalam hal ini yang utama adalah DPR.

Terkait konflik di kelautan dan perikanan, Abdul Halim dari KIARA menjelaskanKasus besar sejak 2007 yang belum terselesaiakan, yakni kasus DIPASENA”. Pertambakan udang terbesar se-asia tenggara, yang menghidupi lebih dari 7 ribu petambak, tepatnya 7.512 petambak, dari delapan kampung, di Kec.Rawajati Timur, Kab. Tulang Bawang, Lampung.

Agus Tiana dari Serikat Petani Pasundan (SPP) menegaskan, “Mohon digarisbawahi, pertama pansus ini bukan penyelesaian sengketa, tetapi lebih mengevaluasi kebijakan soal agraria”. Kedua soal lembaga pertanahan, “Indonesia tidak punya lembaga pertanahan yang tersentral. Logikanya kalau dephut mengelola kawasan, seharusnya tidak mengurus tanahnya”, tambahnya.

Tanggapan, Pandangan Fraksi Golkar

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, M.Si yang merangkap Ketua Komisi II DPR RI, memaprakan “Ada dua permasalahan besar, sengketa Pertanahan, dan Konflik Agraria”. Di Komisi II, Panja Pertanahan, mitra kerjanya adalah BPN. Komisi II, tdk mampu menembus terkait dgn keberadaan BUMN yang ditangani oleh Komisi VI, dan Tambang oleh Komisi VII.

Panja Tanah Komisi II tidak bisa eksekusi karena macet di Kepala BPN. Komisi II, sudah berkirim surat kepada Presiden meminta Joyo Winoto Kepala BPN RI diganti.

Kita bedah pansus, kembali pada mekanisme pansus, apa yang harus dikerjakan oleh  dewan tidak bisa lepas dari tugas-tuga konstitusional dewan. Bahwa dewan bukan eksekutif, tidak mungkin semua persoalan ini selesai di dewan.

Disepakatilah ketika PANSUS itu terkendala oleh TATA-TERTIB, yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan, dan pansus dibatasi oleh dua kali masa sidang, dibatasi seperti itu, apa bisa seluruh persoalan ini diselesaikan?

“Berbicara PANSUS dalam rangka perpanjangan tangan menjalankan fungsi kontrol, pasti sarat dengan nuansa-nuansa politis, karena bicaranya fraksi per fraksi. Di kasus A, sikuning membela si kuning, di kasus yang berbeda si merah bertahan membela yang merah. Akhirnya kebijakan pansus bisa berbeda-beda” jelas Pak Agun.

Fraksi Golkar mengusulkan TIM PENYELESAIAN Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, tim ini dibagi dua, penanganan Sengketa Pertanahan, dan Penanganan Konflik Agraria.

Menurut ketua Komisi II ini, Tim tidak dibatasi dengan waktu, tim ini bebas memanggil siapapun, rakyat bisa berhadapan meminta audiensi, tim ini langsung dipimpin oleh pimpinan dewan yang akan dibantu oleh angota komisi.

Demikian intisari dari audiensi Sekber PHRI dengan Fraksi Golkar, yang dihadiri KpSHK sebagai anggota sekber.

*Inal Lubis (anggota Sekber/anggota Tim Pemantau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lihat post lainnya