Resolusi: Indonesia Pulih

Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup

KpSHK menghadiri agenda Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) yang diselenggarakan oleh Walhi di Bandung, 18-19 April 2011.

Sebuah media konsultasi nasional lingkungan hidup dengan agenda utama mencari jawaban atas potret krisis yang terjadi.

Kegiatan KNLH ini dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen gerakan lingkungan di Indonesia dan gerakan sosial lainnya dengan tujuan utama mencari jalan keluar bersama untuk menghentikan laju kerusakan lingkungan dan membangun agenda bersama guna memastikan jalan pemulihan Indonesia di masa depan.

Sumber – Sumber Kehidupan

Tiga tema besar KNLH yaitu, produksi dan distribusi asset dalam pengelolaan Sumber – Sumber Kehidupan (SSK), mendorong produktivitas rakyat dalam pemanfaatan dan perlindungan SSK serta merumuskan strategi adaptasi dan meningkatkan daya lenting rakyat dalam menghadapi anomaly dampak perubahan iklim, dan regulasi yang memarjinalkan posisi rakyat terhadap SSK serta politik rejim yang ekploitatif.

Memanggil Peran Negara

Seminar dan lokakarya, “Memanggil Peran Negara dalam Penyelamatan Sumber-Sumber Kehidupan (SSK) Rakyat” merupakan media yang digunakan guna menjawab kebuntuan terhadap model pengelolaan lingkungan yang terjadi selama ini, dan media ini memaparkan resolusi masyarakat sipil.

Resolusi – Indonesia Pulih

Resolusi masyarakat sipil yang sudah dihasilkan, dan dirumuskan bersama sebagai Resolusi-Indonesia Pulih, adalah sebagai berikut :

1. Negara harus melakukan penataan ulang atas penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam yang berkeadilan.
2. Negara harus melindungi wilayah penting investasi rakyat untuk kesejahteraan dan keberlanjutannya yang akan menjadi penopang hidup keluarga, dan negara.
3. Negara harus menjamin produktivitas rakyat melalui penguasaan langsung atas tanah dan sumber daya alam, serta dukungan terhadap penataan produksi rakyat dengan menyediakan modal, pendidikan, jaminan pasar, dsb).
4. Melibatkan secara sungguh-sungguh rakyat luas dalam pengambilan keputusan pada perumusan dan pembahasan rencana tata ruang wilayah.
5. Negara harus menempatkan perekonomian rakyat sebagai basis pembangunan ekonomi nasional, bahwa rakyat telah memiliki kekayaan dan investasi rakyat (kebun, sawah, hutan, perairan, dlsb) dalam pengelolaan SDA dan sumber kehidupannya dan sumbangan untuk ekonomi negara.
6. Memperkecil dominasi ruang kelola korporasi dan skema hutan konsesi negara, memperbesar hak warga atas ruang dengan basis hak kelola demi keberlanjutan hidup dan lingkungan.
7. Mendorong negara berposisi terhadap anak dan kemampuan perempuan yang rentan terhadap ancaman perubahan iklim.
8. Mendorong pemerintah untuk membangun mekanisme perlindungan masyarakat yang berkeadilan gender dalam menghadapi perubahan iklim.
9. Mendorong gerakan WORLD SILENT DAY di dunia serta melawan pembodohan informasi dari pemerintah.