Rapid Ecosystem Assessment – SHK

Rapid Ecosystem Assessment (REA) merupakan seperangkat operasional yang dirancang untuk kebutuhan mendesak, untuk penilaian dan pemantauan keanekaragaman hayati di wilayah kelola SHK (Sistem Hutan Kerakyatan).

“KpSHK bekerjasama dengan The Indonesian Community PES (Payment for Environmental Services) Consortium serta didukung oleh ICCO, menyusun satu modul atau pedoman yang disebut Modul REA-SHK”, jelas Moh. Djauhari, Koordinator Nasional KpSHK.

KpSHK telah melaksanakan Worskhop Modul REA-SHK  (28-29 Januari 2015) di Griya Insan Cendikia, Bogor. Modul REA-SHK ini untuk penilaian secara cepat aspek ekosistem, sosial-ekonomi, budaya & adat-istiadat termasuk metode pengukuran dan penghitungan karbon di wilayah kelola SHK. Tujuannya sebagai langkah penyusunan Modul REA-SHK secara bersama-sama.

“Workshop ini untuk menyeragamkan dan menyederhanakan metode dan penulisannya, sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh mitra SHK di seluruh wilayah kelola SHK di Nusantara” terang Handiman Rico, Ketua Tim REA – SHK.

Modul REA-SHK, akan ditulis kedalam 4 Seri Modul yakni, Seri Ekosistem & Jasa Lingkungan – SHK, Seri Ekonomi-SHK, Seri Sosial Budaya-SHK, dan Seri Karbon-SHK.

Menurut Ari Munir, Programe Manager KpSHK, keempat seri modul tersebut, bisa dibuat dengan sederhana dan bisa dipahami dalam penyajian modul. Serta bisa ditambahkan dengan proses pelatihan yang akan disampaikan.

“Perlu suatu tampilan dan isian modul yang bisa dipahami dan menarik bagi khalayak umum dalam sharing dan pengembangan pengetahuan. Bagaimana mempermudah istilah vegetasi untuk kerapatan di hutan, seperti kerapatan hutan yang jarang – sedikit – bagus. Namun untuk di luar bisa menggunakan istilah penggunaan lahan” demikian menurut Manager Programe KpSHK.

A. Kisworo Pinilih dari Tim REA-SHK menjelaskan, bahwa modul ini adalah penjabaran tools. “Kita mencoba tools apa yg akan kita buat. Setiap aspek dlm Pendokumentasian-SHK bisa kita buat tools sendiri. Merancang tools di teman-teman komunitas salah-satunya, mengenai karbon” tambahnya.

Semenatar itu The Indonesian Community PES (Payment for Environmental Services) Consortium, Arif Aliadi yang hadir dalam Workshop menjelaskan bahwa Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) dipahami sebagai system interaktif yang harmonis antara masyarakat dengan alam.

Menurutnya perspektif ini meyakini masyarakat lokal dengan pengalaman dan pengetahuannya mampu mengelola hutan secara arif, adil dan lestari.  Keyakinan ini dibuktikan melalui penjelasan fungsi-fungsi struktur social dan keragaman penataan ruang setempat.  Dalam prakteknya, salah satu fungsi SHK adalah fungsi ekologi, di antaranya menyerap karbondioksida dan menghasilkan  oksigen.

Terkait dengan fungsi penyerap karbondioksida, maka SHK diyakini mampu berkontribusi dalam reduksi emisi karbondioksida seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah, “Apa buktinya masyarakat pengelola SHK dapat berkontribusi dalam reduksi emisi karbondioksida?  Apa ukurannya? Kalau bisa diukur, berapa besar kontribusinya ?” pancing Arif di hari pertama Workshop. #(inal)