K.P. SHK

Perhutanan Sosial Pilar Pertanian Keluarga

Meningkatkan Kesejahteraan Pertanian Keluarga melalui Perhutanan Sosial

Data Sensus Pertanian BPS 2018 dan Survei Pertanian Antar Sensus yang dikenal dengan SUTAS, menyebutkan 15.890.427 rumah tangga (57,40%) untuk Usaha Rumah Tangga menguasai lahan kurang dari 0,5 ha. Khususnya untuk rumah tangga petani padi yang dibuka 10,1 juta, terdapat 76% yang membudidayakan lahan kurang dari 0,5 ha (BPS 2018).

Sementara Rumah Tangga Pertanian / Keluarga Tani / Pertanian Keluarga, merupakan aktor utama dalam produksi pangan dunia dan investor utama sektor pertanian, sehingga menjadi pondasi bagi kewirausahaan lokal dan struktur ekonomi perdesaan.

“Pertanian Keluarga merupakan sistem usaha yang memberikan kontribusi tidak hanya kepada keluaraga petani dan masyarakat disekitarnya untuk memproduksi pangan, tetapi juga memberikan sumbangsih terhadap pangan dunia” jelas Dr. Ade Candradijaya Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian RI.

Hal ini disampaikan dalam Diskusi Multipihak Rencana Aksi Nasional dan Rencana Strategis Nasional Pertanian Keluarga, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertaniaan RI bekerjasama dengan FAO Indonesia (Jakarta, 17 Mei 2022).

Candra juga menyampaikan bahwa PBB mendeklarasikan the UN Decade on Family Farming (UNDFF) 2019-2028. Deklarasi dasawarsa pertanian keluarga ini menjadi momentum Indonesia untuk memberdayakan dan mengembangkan pertanian keluarga.  Sehingga pada 2019 pemerintah Indonesia bersama stakeholder baik swasta dan masyarakat mendeklarasikan Rancangan Aksi Nasional Pertanian Keluarga 2020-2024.

“Rencana aksi nasional yang dimaksud memuat tujuh pilar utama sebagai panduan nasional  untuk periode 2020 sampai 2024. Visi RAN-PK Indonesia adalah mewujudkan pertanian keluarga dan keluarga petani yang modern, mandiri, adil, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat” jelas Karo Kerjasama Luar Negeri.

Diskusi yang diadakan secara hibrid untuk membahas pertanian keluarga dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, serta Organisasi Petani. Diantaranya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pangan Nasioal, Bappenas dan perwakilan FAO di Indonesia.

Bagaimana nasib Family Farm / pertanian rakyat / petani gurem (lahan sangat kecil) / buruh tani diperbincangkan di dunia semata untuk penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan pertanian yang mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi petani. Akses dan penguasaan lahan juga merupakan tantangan bagi pertanian keluarga karena konversi lahan yang cepat terutama oleh industri.

Melalui berbagai kolaborasi lintas sektoral dan multi-stakeholder baik untuk mobilisasi sumber daya dan program yang disinergikan diantaranya melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui Pilar Inklusi Sosial Ekonomi, bisa menjawab soal akses lahan bagi Petani Keluarga diantaranya dengan Program PS (Perhutanan Sosial).

Program Perhutanan Sosial (PS/HutSos) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan  kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dr. Ir. Mahfudz, M.P yang hadir dalam diskusi secara online menyampaikan “Perhutanan Sosial dalam 5 skema yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK)”.

Sesditjen PSKL-KLHK lebih lanjut menjabarkan bahwa Perhutanan Sosial bertujuan meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% (setara dengan 12,7 juta ha) dalam bentuk hutan sosial. Dampak PS dalam jangka menengah antara lain perbaikan dan adaptasi sistem, tersedianya indikasi wilayah kelola dan perbaikan proses bisnis hutan sosial; perbaikan modal sosial, perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro (BLU), pendampingan dan akses pasar terhadap produk masyarakat; serta peningkatan kapasitas manajemen masyarakat.

 

KPSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) sebagai lembaga non pemerintah yang hadir di Jakarta, dalam kesemptan sesi diskusi tersebut mengusulkan langkah kolaborasi Kementan dan KLHK diantaranya melalui Pilar Inklusi Sosial Ekonomi Pertanian Keluarga, bahwa Kementan sebagai kementerian teknis dapat mendukung Petani Keluarga pada wilayah-wilayah yang telah mendapatkan ijin Perhutanan Sosial, melalui peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial,  penyediaan sarana prasarana agribisnis, bantuan input usahatani dan teknologi, peningkatan akses permodalan, dan peningkatan akses pasar. Optimalisasi peran dan pendampingan Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian di tingkat tapak bekerjasama dengan Dinas Kehutanan / KPH (Kesatuan Pengelola Hutan).

Perhutanan Sosial mampu meningkatkan akses dan kesejahteraan dari petani gurem menjadi Petani Keluarga Sejahtera, sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). Petani Sejahtera Hutan Lestari.

#KPSHK-inal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lihat post lainnya