Tetap jalan
Menteri Kehutanan, Zulfikli Hasan mengatakan terlepas dari untung rugi yang diperoleh
Indonesia dan pro kontra yang terjadi, moratorium Oslo akan tetap dilaksanakan pada 2011
karena ini merupakan usaha penting untuk meningkatkan kelestarian alam dan mengurangi
dampak pemanasan global. Apalagi kawasan hutan primer dan lahan gambut kini sudah tidak
banyak lagi. Hutan primer di Indonesia saat ini tinggal 45 juta hektar, sedangkan kawasan
lahan gambut hanya tinggal 10 juta hektar. Oleh karena itu, Zulkifli menegaskan, dengan
atau tanpa LoI, pemerintah bertekad untuk tetap menjaga kawasan hutan demi melestarikan
lingkungan hidup di Indonesia.
Progres saat ini
Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
Kuntoro Mangkusubroto yang juga Ketua Satuan Tugas Pembentukan Lembaga REDD+
mengatakan bahwa progres kerja sama dengan Norwegia saat ini mengenai tindak lanjut
REDD+ sudah sangat maju.
”Sekarang kita dalam proses memilih satu dari sembilan provinsi yang akan dijadikan proyek
utama pengurangan emisi. Pemilihan provinsi akan dilakukan pada akhir tahun ini,” ujar
Kuntoro. Dari sebelumnya lima provinsi kawasan hutan yang disiapkan untuk REDD+, kini
telah bertambah menjadi sembilan provinsi. Kelima provinsi itu adalah Riau, Aceh, Papua,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Sedangkan provinsi tambahan lainnya adalah
Papua Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
”Kami juga sekarang dalam proses pembentukan lembaganya dan menyiapkan organisasi
yang akan memonitor, melaporkan, dan melakukan verifikasi (MRV) atas pengurangan emisi
yang dilakukan melalui deforestasi dan pencegahan perusakan hutan,” ujarnya.
Sedangkan Zulkifli Hasan mengatakan, sampai bulan Desember 2010 Kementrian Kehutanan
akan melakukan konsolidasi atau pembahasan tata ruang dengan mengikutsertakan
pemerintah daerah.
Satuan tugas untuk program ini telah menyiapkan mekanisme pengaturan keuangan untuk
pengelolaan REDD+. Peraturan presiden soal skema dan lembaga untuk pembiayaan yang
akan mengeksekusi pembayaran juga tengah dipersiapkan. Lembaga pembiayaan diharapkan
dapat memudahkan aliran dan akuntabilitas penggunaan dana dari Norwegia. Pemerintah
juga akan menunjuk lima bank nasional, salah satunya bank BUMN Mandiri, yang nanti
berada di bawah lembaga ini. Bank Dunia juga akan dilibatkan sebagai pendamping yang
bertugas mengawasi pengucuran dana hibah.
”Kalau bantuan dari Norwegia itu datang, perlu ditetapkan masuknya lewat jalur mana,
lembaga mana, dan bagaimana. Uang ini harus masuk kepada pihak yang mengamankan
hutan. Ini bukan birokrasi, melainkan pelaku-pelaku di lapangan, misalnya masyarakat yang
tinggal di hutan dan menjaga hutan atau lembaga-lembaga yang membantu mengamankan
hutan,” ujar Kuntoro.
Staf khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Agus Poernomo, menyatakan bahwa Norwegia
akan mencairkan dana sebesar 30 juta dolar Amerika atau sekitar 270 miliar rupiah terlebih
dahulu dari total dana hibah sebesar satu miliar dolar Amerika. Sisa 70 juta dolar lainnya
akan menyusul tahun depan.
Tidak rugikan pengusaha
Menghadapi tudingan pengusaha yang mengatakan bahwa moratorium hanya mematikan
industri kehutanan dalam negri, Kementerian Kehutanan membela diri. Saat ini Kemenhut
berupaya mengurangi laju deforestasi hingga 200 ribu hektar pada 2011 melalui program
deforestasi terencana. Deforestasi terencana itu berupaya menekan rencana laju deforestasi
yang sejak 2005 hingga 2010 tercatat 1,175 juta hektar per tahun.
Hingga 2020 nanti, laju deforestasi diharapkan dapat ditekan hingga 700 ribu hektar.
Kerja keras pemerintah menekan laju deforestasi dari 3,8 juta hektar menjadi 1,7 juta
hektar pada periode 2002 hingga 2005 merupakan sumbangan berarti yang telah diberikan
Indonesia kepada dunia. Adanya hibah satu miliar dolar AS dari Norwegia bila Indonesia
berhasil menjaga kawasan hutannya merupakan suatu bonus atas kebijakan yang dilakukan
pemerintah dalam pemeliharaan hutan.
Sampai saat ini, Zulfikli Hasan memang belum mengeluarkan izin membuka hutan untuk
perkebunan agar penurunan deforestasi dapat mencapai 500 ribu hektar pada 2011. Program
penurunan deforestasi terencana memang dilakukan dengan penghentian sementara
konversi kawasan hutan primer dan lahan gambut untuk kegiatan usaha perkebunan dan
pertambangan. Tapi harus digarisbawahi bahwa kesepakatan pengurangan emisi karbon tidak
akan mengubah kebijakan percepatan HTI atau pengelolaan hutan lainnya.
Beliau juga menghimbau agar pengusaha HTI dan HPH tidak takut dan tetap beroperasi
seperti biasa. Pemerintah hanya menata operasional izin-izin yang sudah dikeluarkan supaya
lebih tertib lagi. Selain itu Menhut meminta agar masyarakat di kawasan hutan tidak khawatir
mengenai sumber pendapatan. Usaha dan budi daya tetap boleh dilakukan di kawasan tanah
terlantar. Moratorium kemungkinan akan diberlakukan di sejumlah propinsi yang kawasan
hutannya masih bagus seperti Papua, Kalimantan dan Aceh.
Zulkifli Hasan menjamin moratorium Oslo tidak akan merugikan industri. “Karena
yang pemerintah ingin lakukan hanya mempertahankan konsisten komitmen Indonesia
menurunkan emisi 26% pada tahun 2020. Kalau ini berhasil, pemerintah akan berencana
untuk meningkatkan pengurangan emisi dari 26% menjadi 41%,” ujarnya.
Menurutnya, dalam moratorium ini, pemerintah hanya melarang pembuatan izin baru pada
tahun 2011-2012 di kawasan hutan primer dan gambut. “Moratorium atau Letter of Intent
(LoI) tidak menghalangi usaha karena yang dihentikan itu pembuatan izin yang baru. Yang
sudah memiliki izin ya silahkan saja tetap diteruskan,” ungkapnya.
Zulkifli juga menegaskan, Kementrian Kehutanan akan mendesain ulang wilayah
hutan. “Pemerintah akan mendesain ulang mana yang hutan primer, hutan gambut, mana
yang bisa dijadiin hutan tanaman industri (HTI), mana yang harus dikonversi. Kalau dulu
perusahaan bisa memilih lahan mana yang akan dikembangkan maka sekarang pemerintahlah
yang menawarkan lahan mana yang boleh untuk dikembangkan,” tegasnya.
Libatkan negara lain
Pemerintah Indonesia juga mengajak negara-negara besar lain seperti Kanada, Amerika
Serikat, Inggris, dan Australia untuk mendukung program pengurangan emisi dari deforestasi
dan degradasi lahan.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat kepada pers
seusai mendampingi Wapres bertemu dengan Menteri Keuangan Kanada James H Flaherty
di Istana Wapres di Jakarta, Selasa (9/11). ”Salah satu materi yang dibahas Wapres dengan
Menkeu Kanada di antaranya adalah tawaran Wapres agar Kanada ikut serta dalam program
pengurangan emisi di Indonesia melalui program REDD+,” ujar Yopie. Pemerintah Kanada
tertarik tetapi akan mempelajari lebih dulu program tersebut. ”Menkeu Kanada mengakui
masih akan melihat lagi tawaran tersebut, mengingat Kanada sendiri baru 10 persen bisa
mengurangi emisinya,” ucapnya.
