Pemerintah Gagal Selesaikan Konflik

Release Media,

SEKBER: PEMERINTAH GAGAL MENYELESAIKAN KONFLIK AGRARIA MESUJI

Menyikapi situasi terakhir Sri Tandjung Mesuji antara masyarakat dengan PT. BSMI dan PT. LIP, kami dari Sekber Pemulihan Hak Rakyat melihat:

1. Ini adalah buah dari kelambanan dan ketidak-tegasan pemerintah untuk menindaklanjuti temuan yang telah disampaikan oleh berbagai pihak, diantaranya: Komnas HAM, Sekber, TGPF, maupun masyarakat luas yang mendesak penuntasan konflik agraria dan sumberdaya alam sebagai prioritas terutama sekali pada kasus-kasus yang mengemuka saat ini seperti kasus Mesuji.
2. Konflik yang terjadi di Mesuji baru-baru ini, menunjukkan secara jelas, bahwa tidaklah cukup penyelesaiannya hanya dengan membentuk TGPF, dan temuannya berupa rekomendasi-rekomendasi “normal” saja, tetapi haruslah penyelesaian integratif, menusuk pada persoalan-persoalan dasar dari konflik-konflik agraria yang terjadi di negeri ini.
3. Kondisi hari ini semakin mengkonfirmasi bahwa pemerintah tidak punya niat dan keberanian untuk menyelesaikan kasus tersebut karena rekomendasi tahapan penyelesaian sudah tersedia, Pemerintah tersandera oleh kekuatan modal sehingga usulan-usulan untuk keadilan masyarakat diabaikan.
4. Tindakan Bupati yang tetap mendukung kehadiran PT. BSMI dan mengabaikan tuntutan masyarakat semakin membuat konflik mengeras karena masyarakat merasa dipinggirkan.
5. Kehadiran pasukan yang terdiri dari 1 Kompi Brimob dan 1 Kompi TNI dan kemudian memblokade jalan dari dan keluar dari lokasi telah melanggar HAM.

Kami menuntut Pemerintah untuk:

1. Presiden harus segera turun tangan untuk menghentikan konflik-konflik yang terjadi, utamanya melalui pembentukan segera Komite Ad hoc Penyelesaian Konflik Agraria secara Nasional.
2. Segera keluarkan polisi dan TNI dari permukiman penduduk dan wilayah kelola rakyat.
3. Segera memberikan rasa keadilan kepada masyarakat melalui pemenuhan tuntutan hak masyarakat sehingga konflik bisa segera diselesaikan.
4. DPR segera membentuk Pansus/Timsus Agraria dan segera melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan agraria.

Jakarta 27 Februari 2011

SEKBER PEMULIHAN HAK RAKYAT