Rehabilitasi HKm dan DAS
0 Comment
Kelestarian hutan sangat tergantung dari pengelola yang memegang kendali dan tujuan pengelolaan kehutanan, upaya rehabilitasi lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) ini diperlukan agar sumber... Read More
Fokus
Read All News 
Percepatan Perhutanan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan di NTB
Bappeda Nusa Tenggara Barat (NTB) memaparkan NTB memiliki 3 masalah yang perlu segera ditangani yakni kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Jumlah penduduk miskin NTB mencapai 793.776... Read More
Video
Petani Hutan
Our Recent Project
Publikasi Buku
Read more
Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan sistem tatanan yang sudah ada,
khususnya yang baik dan konstruktif berfungsi untuk memperkuat tatanan kelembagaan kelompok, baik dalam penyelesaian konflik, peningkatan ekonomi, penguatan tata kelola, dan kepastian tenurial.
Peran masyarakat dalam pemetaan partisipatif dan intervensi sumberdaya alam untuk pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam studi kasus wilayah PSDABM di Desa Santong, Sambelie dan Sakuli
Penerapan prinsip tata kelola hutan lestari rendah emisi melalui Standar Plan Vivo merupakan kerangka kerja sertifikasi untuk imbal jasa ekosistem berbasis masyarakat (Payment on Ecosystem Services, PES) yang dilakukan petani kecil dan kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Plan Vivo Standar dirancang untuk memastikan program Plan Vivo memberikan manfaat bagi penghidupan masyarakat, memperbaiki ekosistem, dan melindungi keanekaragaman hayati
Sebagai metode, tentunya SGIP-MCA Indonesia membutuhkan penerjemahan yang kontekstual dengan kondisi sosial-kemasyarakatan di lokasi program. Modul ToT (Training of Trainers) Kader Kelompok Perempuan ini merupakan salah satu tujuannya untuk menerjemahkan prinsip kesetaraan gender MCA Indonesia ke dalam pelaksanaan dan sistem monitoring-evaluasi proyek. Selain itu, Modul ToT ini juga ingin menjawab ketimpangan penguasaan sumber daya hutan yang selama ini pada kenyataan di sektor Perhutanan Sosial didominasi oleh Kelompok Tani Hutan Laki-Laki.
Program Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka-Sulawesi Tenggara merupakan salah satu bagian dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Bebasis Masyarakat (PSDABM), dengan tipe program Pengelolaan Penataan Hutan yang lebih baik dan Prakarsa Pembangunan Rendah Karbon. Tujuan dari program ini adalah "Meningkatakn kualitas layanan ekosistem hutan untuk kesejahteraan masyarakat pinggir hutan.
Seri Kajian KPSHK mengenai Sebagai skema pembangunan yang lahir dari kecemasan global terhadap perubahan iklim, REDD+ mengundang debat yang tak kunjung usai di berbagai ranah; pembuat kebijakan, riset akademik hingga gerakan sosial. Hal ini sudah dapat diterka mengingat pengurusan hutan di Indonesia masih mewariskan “persoalan bawaan” yang belum terselesaikan akibat sektoralisme dan dominasi negara atas kawasan hutan.
