HKm Hidup Matinya Petani Miskin
0 Comment
Luas Hutan Negara di Indonesia sekitar 12,7 juta hektar atau setara dengan 63,42 persen luas daratan, yang berarti bahwa potensi ekonomi sumberdaya kehutanan sangatlah besar.... Read More
Fokus
Read All News 
Jemput Bola TORA – PS Jawa
Luas areal jemput bola Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) Region Jawa di tahun 2018 mencapai ± 13.535,2 ha yang diperuntukan untuk... Read More
Video
KpSHK PSDABM (Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat)
KpSHK ToT Penyusunan Dokumen PIN Standar Plan Vivo
KpSHK Percepatan PS di NTB
KpSHK Pelatihan untuk Pelatih Kendari PSDABM
KpSHK Dialog Percepatan Perhutanan Sosial di Sultra
KpSHK Pelatihan Rehabilitasi Unit HKm dan DAS
KpSHK Pelatihan Penulisan Berita dan Pengisian Website Petani Hutan
KpSHK Rehabilitasi Unit HKm dan DAS PSDABM
KpSHK Workshop dan Dialog Nasional Percepatan Pokja PPS
KpSHK ToT PDD (Project Desain Document) PLAN VIVO
KpSHK ToT PDD (Project Desain Document) PLAN VIVO Hari ke 2
KpSHK ToT PDD (Project Desain Document) PLAN VIVO
KpSHK ToT Pemasaran Produk Kelompok Perempuan & Kelompok Tani Hutan
ToT Pemasaran Produk Kelompok Perempuan & Kelompok Tani Hutan
KPSHK Pekan Belajar dan Asistensi pPengusulan TORA-PS
Petani Hutan
Our Recent Project
Publikasi Buku
Read more
Buku yang hendak menunjukkan kinerja praktik pengelolaan HKm (Hutan Kemasyarakatan) sebagai salah satu bentuk Perhutanan Sosial dengan mengakaji tiga kasus, yaitu praktik HKm Sambelia, HKm Santong, dan HKm Sesaot ketiganya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kajian ini mengungkapkan manfaat ekonomi, sosial dan ekologis dari pengelolaan HKm.
Katalog tanaman ini sebagai panduan petani hutan yang berisi petunjuk teknis pembibitan tanaman HHBK dan HHK dari kegiatan rehabilitasi DAS di Sakuli, unit HKm Santong dan HKm Sambelia.
Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan sistem tatanan yang sudah ada,
khususnya yang baik dan konstruktif berfungsi untuk memperkuat tatanan kelembagaan kelompok, baik dalam penyelesaian konflik, peningkatan ekonomi, penguatan tata kelola, dan kepastian tenurial.
Peran masyarakat dalam pemetaan partisipatif dan intervensi sumberdaya alam untuk pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam studi kasus wilayah PSDABM di Desa Santong, Sambelie dan Sakuli
Penerapan prinsip tata kelola hutan lestari rendah emisi melalui Standar Plan Vivo merupakan kerangka kerja sertifikasi untuk imbal jasa ekosistem berbasis masyarakat (Payment on Ecosystem Services, PES) yang dilakukan petani kecil dan kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Plan Vivo Standar dirancang untuk memastikan program Plan Vivo memberikan manfaat bagi penghidupan masyarakat, memperbaiki ekosistem, dan melindungi keanekaragaman hayati
Sebagai metode, tentunya SGIP-MCA Indonesia membutuhkan penerjemahan yang kontekstual dengan kondisi sosial-kemasyarakatan di lokasi program. Modul ToT (Training of Trainers) Kader Kelompok Perempuan ini merupakan salah satu tujuannya untuk menerjemahkan prinsip kesetaraan gender MCA Indonesia ke dalam pelaksanaan dan sistem monitoring-evaluasi proyek. Selain itu, Modul ToT ini juga ingin menjawab ketimpangan penguasaan sumber daya hutan yang selama ini pada kenyataan di sektor Perhutanan Sosial didominasi oleh Kelompok Tani Hutan Laki-Laki.
Program Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka-Sulawesi Tenggara merupakan salah satu bagian dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Bebasis Masyarakat (PSDABM), dengan tipe program Pengelolaan Penataan Hutan yang lebih baik dan Prakarsa Pembangunan Rendah Karbon. Tujuan dari program ini adalah "Meningkatakn kualitas layanan ekosistem hutan untuk kesejahteraan masyarakat pinggir hutan.
Seri Kajian KPSHK mengenai Sebagai skema pembangunan yang lahir dari kecemasan global terhadap perubahan iklim, REDD+ mengundang debat yang tak kunjung usai di berbagai ranah; pembuat kebijakan, riset akademik hingga gerakan sosial. Hal ini sudah dapat diterka mengingat pengurusan hutan di Indonesia masih mewariskan “persoalan bawaan” yang belum terselesaikan akibat sektoralisme dan dominasi negara atas kawasan hutan.
