Keberlanjutan Rotan Rakyat

Rotan adalah komoditi rakyat Indonesia. Sudah sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia, rotan dibudidayakan dan diusahakan sebagai penopang ekonomi masyarakat lokal (adat). Rotan mulai menjadi komoditi komersil sejak Pemerintah Hindia Belanda mempopulerkannya ke pasar Internasional pada awal abad 19.

Tak ayal, saat Indonesia booming dengan produk kayu log dan olahan, rotan yang termasuk dalam hasil hutan semisal kayu menjadi komiditi ekspor non migas Indonesia pada 1986 . Tercatat pada 1987, rotan Indonesia diserap sebanyak 300.000 ton per tahun di pasar dunia. Yang saat ini, lima tahun terakhir, sudah mencapai angka 600.000 ton per tahun di akhir 2009.

Kondisi politik dagang rotan terakhir pada 2010, adanya kebijakan tentang pembatasan ekspor rotan mentah dan setengah jadi yang baru, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No.36 tahun 2009 tentang Kuota Ekspor Rotan telah membuat gejolak tata niaga rotan. Petani, pemungut dan pedagang menengah tak berkutik. Mereka mengalami krisis harga dan permodalan. Begitupun industri manufaktur, kerajinan, meubel dan eksportir rotan mentah terancam gulung tikar.

Pada 14-15 Juli 2010, telah berkumpul perwakilan petani, pemungut, pedagang, pengrajin, pengusaha, LSM dan beberapa pemerintah daerah dari tiga wilayah besar penghasil dan pengguna bahan baku rotan yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Yogyakarta di Hotel Bidakara, di Jakarta, dalam acara Rattanation Dialogue dan Workshop. Salah satu kesepakatan dan harapan yang dibangun secara bersama menyerukan kepada semua pihak terutama pemerintah pusat untuk :

1. Tetap menjadikan rotan sebagai produk ekspor unggulan Indonesia, dengan jaminan pengusahaan rotan adalah pengusahaan komoditi yang mencegah kerusakan hutan dan deforestasi.
2. Merevisi dan menciptakan regulasi tata niaga rotan (kebijakan) yang adil dan mewadahi semua kepentingan pelaku rotan.
3. Segera merevisi Permendag No.36 tahun 2009 tentang Kuota Eskpor Rotan dengan titik berat pengutamaan ekspor rotan budidaya, membuka dan memperluas jenis atau species rotan untuk ekspor, perlu ada peningkatan pajak ekspor rotan.
4. Mempermudah dan memberikan ETR (Eksportir Terdaftar Rotan) hingga ke tingkat propinsi.
5. Memberikan insentif bagi pelaku sektor rotan, dan mengefektifkan biaya-biaya promosi rotan yang ada di masing-masing kementerian atau departemen terkait.
6. Mendorong terbentuknya kelompok-kelompok petani dan pemungut rotan dari level desa, kabupaten hingga nasional sebagai upaya penguatan posisi tawar petani dan pengumpul rotan dalam dinamika perdagangan rotan Indonesia.
7. Melakukan pengawasan atas aktivitas penyelundupan rotan mentah ke luar negeri.
8. Menjadikan barang-barang berbahan baku rotan sebagai barang-barang inventaris kantor-kantor pemerintah terutama di daerah-daerah penghasil rotan.
9. Mendorong terbentuknya forum para pihak di sektor rotan yang untuk sementara diwadahi oleh Forum Rattanation hingga ada menemukan bentuk khusus forum para pihak yang permanen di sektor rotan Indonesia.
10. Menjahit forum-forum para pihak yang telah ada wilayah yang fokus kepada Hasil Hutan Bukan Kayu dengan forum para pihak di sektor rotan.

Pernyataan bersama ini diharapkan segera menjadi perhatian Pemerintah (pusat-daerah) sebelum komoditi rotan rakyat lenyap dan hilang tanpa nilai ekonomi di pasaran dunia.

Yang memberikan pernyataan atas hasil kesepakatan bersama para pihak di atas dalam acara Rattanation Dialogue dan Workshop (14-15 Juli 2010) :

Host : KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan).