Selain perekonomian dunia yang ambruk, persoalan pungutan pajak semakin menambah krisis di sektor rotan rakyat di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Komoditas ekspor rotan yang sedari tahun 1980-an sudah diusahakan secara mandiri baik di tingkat produksi dan perdagangannya, kini limbung karenanya.
“Saat ini udah untung bisa kirim 10 ton per bulan. Dulu 100 ton rotan keluar Kutai Barat per bulan. Sudah pasokan dari petani berkurang, ongkos naik, biaya goreng dan asap naik, pajak siluman masih ada,” keluh Johan (63 th), pengumpul rotan terbesar di Sendawar, Kutai Barat (22/3).
Penurunan pasokan rotan dari petani, menurut Johan karena tidak ada upaya Pemerintah setempat memperbaiki tata niaga rotan dan menghilangkan adanya pungutan-pungutan atau retribusi. Dalam sekali angkut rotan keluar Kutai Barat, pengumpul rotan harus menyediakan biaya tak terduga bagi 13 pos pungutan atau yang dikenal dengan ‘pajak siluman’ .
“Sering kami utarakan ke Pemerintah lokal. Kurangi pungutan. Tak ada untung kami. Tapi tak didengar. Sama saja orang kita yang memerintah. Jeruk makan jeruk,” jelas Johan tentang belum adanya sikap tegas Pemda mengenai adanya pungutan-pungutan angkut rotan.
Pungutan-pungutan angkut rotan tidak hanya dari gudang pengumpul, saat di pelabuhan di Samarinda juga ada pungutan pajak angkut. Dalam satu kontainer rotan biaya yang harus dikeluarkan pedagang kurang lebih 5 juta rupiah.
“Di Damai ini, dulu bisa jual 200 ton per bulan. Sekarang rata-rata bisa 10%-nya dari tiap jenis, irit, sega dan pulut merah,” tutur Johan mengenai adanya penurunan daya serap pasar bagi rotan-rotan yang biasa diperdagangkan di luar Kalimantan Timur.
