K.P. SHK

Jaga Kelestarian Hutan melalui Patroli Hutan

Salah satu fokus utama program pengelolaan terpadu ekosistem hutan gambut adalah melakukan kegiatan patroli, baik patroli hutan atau patroli Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Implementasinya adalah kegiatan patroli rutin dilakukan setiap bulan oleh masing-masing Tim Patroli Hutan (TPH) LPHD.

Tim Patroli Hutan mempunyai tugas dalam hal pengamanan hutan desa. TPH menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Desa di areal Hutan Desa melalui kegiatan patroli hutan. Tujuannya agar fungsi lindung dan konservasi tercapai secara optimal.

Joko merupakan ketua TPH Desa Buntoi yang menikmati perjalanan selama patroli di hutan desa. Menurutnya, Hutan menjadi tempat damai dan tenang, karena hal tersebutlah salah satu alasan Joko mengikuti program ini agar lebih sering di hutan.

“Tim kami biasa menginap di hutan tepatnya di lokasi perbatasan melakukan pemantauan untuk menutup niat seseorang atau kelompok melakukan gangguan seperti penebangan liar di hutan desa” Jelas Joko

Lanjutnya, patroli pengamanan hutan dilakukan guna mencegah adanya kejahatan kehutanan khususnya perambahan, penebangan hutan/pencurian kayu, kebakaran hutan, perburuan satwa dan pendudukan kawasan di hutan desa.

“Kegiatan di hutan juga dimulai dengan pemeliharaan jalur patroli atau jalur sungai untuk mempermudah akses alkon atau ces lewat” Ujar Joko

Titik koordinat dan jalur patroli berupa SHP dan Avenza Map. Selain itu, tim patroli juga mencatat data/ informasi vegetasi dan satwa di areal hutan desa. Biasanya tim melakukan kegiatan patroli di hutan desa selama 8 hari.

“Kami banyak mendapat temuan satwa seperti sarang burung, sarang orang hutan, jejak rusa, dan jejak babi hutan” Ungkap Joko

Penemuan tersebut kami catat untuk laporan pengamatan satwa atau tumbuhan, lanjutnya. Tim patroli juga mengamati infrastruktur sepanjang jalur patroli seperti sekat kanal, sumur bor, embung atau beje, dsb.

“Kegiatan patroli perlu koordinasi antara tim patroli dengan pemerintah, saat kami bertemu dengan penebang liar, kami hanya bisa memperingati saja” Ucap Joko

Menurutnya, hal tersebut menjadi kendala ketika TPH memperingati perorangan ataupun kelompok agar tidak masuk ke hutan desa dengan tujuan menebang liar atau mencuri kayu. Penebang liar akan meminta surat tugas resmi TPH dari pemerintah. Maka dari itu, patroli memang harus ada surat ijinnya agar tim patroli bisa dilindungi secara hukum dan TPH bisa lebih bebas untuk melarang keras penebang liar.

Memastikan bahwa kegiatan pengawasan terhadap kawasan hutan tetap efektif dan optimal, tim terus mengumpulkan data dan informasi smart patrol selama melakukan patroli penjagaan hutan desa.

Kelestarian hutan desa dapat dipertahankan untuk kepentingan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem melalui berbagai tindakan pencegahan dan pemantauan yang dilakukan oleh tim patroli hutan.

Penulis: Alma

Editor : Aris

Sumber:

Wawancara ketua TPH Buntoi

Leave a Reply

Lihat post lainnya