Perubahan Iklim
Keputusan-keputusan ilmiah Conference of the Parties dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengacu pada Assessment Report dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang menggunakan data dan informasi tingkat global. Padahal masing-masing negara memilki variasi iklim yang sangat beragam.
IPCC-internasional Vs IPCC-indonesia
Gagasan dibentuknya IPCC Indonesia untuk menerjemahkan perubahan iklim ke dalam konteks Indonesia, sekaligus sebagai wadah untuk para ahli, peneliti dan praktisi dalam menyusun kajian ilmiah terkait perubahan iklim di Indonesia sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, dan menterjemahkan semua yg ada di global menjadi informasi dan data untuk kebutuhan indonesia.
Diharapkan nantinya kebijakan nasional, program, dan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia ke depan, serta penyusunan posisi Pemerintah Indonesia dalam berbagai perundingan multilateral mengenai perubahan iklim diperlukan basis data terintegratif secara nasional mengenai berbagai penelitian, serta diperlukan publikasi nasional yang telah mendapatkan pengakuan internasional terkait perubahan iklim, sehingga diperoleh data-data dengan kondisi aktual di Indonesia terkait dengan Perubahan iklim.
IPCC-Indonesia didukung oleh working group yang terdiri dari 4 Working Group (WG) Perubahan Iklim (PI) yakni WG Energi & PI, WG Pangan & PI, WG Kehutanan & PI, dan WG Iklim sendiri. Jumlah working group ini tidak bersifat mutlak, dan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, seperti adanya usulan penambahan WG Kelautan terpisah dari pertanian-perikanan (pangan).
Masing-masing working group terdiri dari perwakilan pemerintah para pakar dan praktisi yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, perhimpunan profesi, ikatan tenaga ahli, asosiasi pengusaha, asosiasi pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah (NGO).
Ruang lingkup kegiatan IPCC-Indonesia antara lain mengelaborasi apa yang ada dan sudah dilakukan oleh IPCC kemudian menterjemahkannya kedalam konteks Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan integrasi dengan inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan dan diharapkan hasilnya dapat menjadi dasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional.
IPCC-Indonesia akan bersifat netral, objective dan independen. Bentuknya dapat sebagai ikatan ahli perubahan iklim yang dapat menampung baik dari kalangan tenaga ahli maupun kalangan yang berkaitan dan tertarik dengan isu perubahan iklim.
Sekretariat IPCC-Indonesia berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, sekaligus bertugas membantu dan memfasilitasi termasuk mencarikan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas working group, melakukan publikasi laporan yang dihasilkan oleh kelompok kerja dan mengelola situs elektronik (website) http://ipcc-indonesia.org.
IPCC-Indonesi seseksi Miss Universe
IPCC-indonesia ini sebuah gagasan dimana KpSHK hadir pada peluncuran 3 Oktober 2011 dalam Simposium Penelitian Perubahan Iklim di IICC (IPB International Convention Center), tempat yang seksi karena seminggu kemudian Presiden dan Wapres berikut beberapa Menteri KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) Jilid Dua hadir disini pada hajatan pernikahan Putri Rektor IPB, namun tak diperhatikan masyarakat karena bertepatan dengan kedatangan Ratu Seksi Miss Universe 2011 Leila Lopez dari Angola dan Putri Indonesia 2011 Maria Selena di Mall Botani Square.
Ini hanya harapan walau hingga detik ini nasib negara berkembang, termasuk Indonesia yang sangat rentan terdampak perubahan iklim, juga tak diperhatikan, khususnya pada Pertemuan Perubahan iklim di Panama 1 sampai 7 Oktober 2011, yang hanya menghasilkan inisiatif mekanisme alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.
Kalau Presiden kalah seksi dibanding Miss Universe itu wajar, tapi kalau indonesia tidak seksi di mata negara maju, bagaimana dengan masyarakat adat yang ada di dalam dan sekitar hutan indonesia?.. Apakah IPCC-Indonesia akan diperhatikan?…
Mungkin untuk itu kelompok-kelompok organisasi masyarakat adat yang sedang berada di Panama saat itu, mengambil inisiatif membuat surat yang didukung oleh berbagai kelompok organisasi masyarakat adat dan lainnya di indonesia untuk mendesak Bank Dunia melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan-kebijakannya, terkait hak-hak masyarakat adat. Karena akan ada pertemuan Board Bank Dunia, terkait dengan Policy Review. (inal)
