Articles By: admin

KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) – sebuah lembaga jaringan organisasi non pemerintah berskala nasional, berkedudukan di Bogor, bertugas mempromosikan model – model pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan memberikan dukungan penuh bagi pelaku sistem hutan kerakyatan dalam bentuk peningkatan kapasitas organisasi, pengembangan program bersama, dan perluasan wilayah kelola rakyat.
SHK Mutakhir Talang Lindung

SHK Mutakhir Talang Lindung

Sistem Hutan Kerakyatan sering ditemukan dalam bentuk fisik agroforest atau wanatani di beberapa tempat di Indonesia. Begitupun di salah satu desa yang berada di Kota Sungai Penuh-Jambi, bentuk dan praktik... 

Kerinci: Sawah-Kebun untuk Infrastruktur

Kerinci: Sawah-Kebun untuk Infrastruktur

Ditengarai konversi sawah sebagai lahan pertanian pangan menjadi areal pembangunan lainnya hingga tahun 2000 mencapai 7,7 juta hektar (Bappenas, 2000). Tidak mungkin tidak pelaksanaan otonomi daerah yang... 

Konversi Hutan Perbatasan Ancaman Baru SHK

Konversi Hutan Perbatasan Ancaman Baru SHK

Beberapa wilayah SHK (sistem hutan kerakyatan) di hutan perbatasan diantaranya Kampung Sui Utik, nama kawasan site SHK ini Jalai Lintang, berada di Desa Rantau Prapat Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.... 

Pemerintah Gagal Selesaikan Konflik

Pemerintah Gagal Selesaikan Konflik

Release Media, SEKBER: PEMERINTAH GAGAL MENYELESAIKAN KONFLIK AGRARIA MESUJI Menyikapi situasi terakhir Sri Tandjung Mesuji antara masyarakat dengan PT. BSMI dan PT. LIP, kami dari Sekber Pemulihan Hak... 

RRI : Suara Konflik Tanah Perkebunan

RRI : Suara Konflik Tanah Perkebunan

WALHI: Stop Sementara Ekspor CPO Selama Konflik Tanah Perkebunan Belum Selesai Kamis , 23 Februari 2012 16:46:43 Oleh : Dian Trihapsari KBRN, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengungkapkan konflik... 

Ketidakadilan Perdagangan CPO

Ketidakadilan Perdagangan CPO

Siaran Pers, Jakarta, 23/02/12. Guna memajukan industri hilir kelapa sawit di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengembangan industri pengolahan CPO lewat dua skema yakni skema jangka... 

Menyelesaikan dengan Pihak Ketiga

Menyelesaikan dengan Pihak Ketiga

Menggagas Kebijakan Daerah mengenai Konflik Tanah Ulayat Oleh : Era Purnama Sari Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang Sampai hari ini setelah satu dasawarsa otonomi daerah, Sumbar... 

Sekber Temu Fraksi GOLKAR DPR RI

Sekber Temu Fraksi GOLKAR DPR RI

Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat Indonesia (Sekber PHRI), lahir dari inisiatif masyarakat sipil yang konsen di berbagai isu, khususnya isu agraria dan sumber daya alam (SDA). Melihat bagaimana... 

Mendukung Moratorium Ekspor CPO

Mendukung Moratorium Ekspor CPO

Bogor, 08 Februari 2012 No. : 013/ST-KpSHK/II/2012 Hal. : Surat Tuntutan Stop Sementara Ekspor CPO Indonesia Kepada Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bpk. Gita Irawan Wirjawan Gedung Utama... 

Stop Sementara Ekspor CPO

Stop Sementara Ekspor CPO

Kejadian-kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM akibat konflik lahan antara perusahaan sawit dengan masyarakat lokal (adat) dalam setahun terakhir ini menjadi tontonan aktual bagi setiap warga masyarakat...