Ganti Celana Saja Susah

Kawasan hutan di Kabupaten Parigi Moutong atau yang lebih dikenal dengan Parimo masih cukup luas. Total luas kawasan hutan dengan areal penggunaan lain (APL) Kabupaten Parimo mencakup hingga 603.537 hektar. Hutan dengan fungsi konservasi yaitu sebagai suaka alam dan suaka margasatwa mencakup 60.000-an hektar yang berada di empat lokasi di wilayah Kabupaten Parimo.

Dari total luas kawasan hutan di Parimo tersebut, potensi hasil hutan bukan kayu khususnya potensi rotan alam mengalami kecenderungan semakin turun. Lima tahun terakhir berdasarkan data Dinas Kehutanan Parimo (2009) terjadi angka penurunan produksi hingga 1.000-an ton per tahun dengan angka produksi rata-rata 4.530 ton (rotan basah dan kering) di periode 2003-2008.

“Rotan dan kakao sektor andalan Parimo. Walau ada beberapa kendala di sektor peningkatan produksi rotan. Keinginan Dinas Kehutanan bagaimana ada peningkatan titik penggorengan rotan di Parimo. Selama ini 50%-60% rotan di Kota Palu dipasok dari Kabupaten Parimo,” ungkap Ir. Munawir, Sekretaris Dinas Kehutanan Parimo di Kantor Dinas Kehutanan Parimo, Kabupaten Parimo (25/6).

Pembangunan pabrik penggorengan dan pemolesan rotan lebih banyak di Kota Palu. Sehingga pengiriman rotan alam asal Parimo sering mengalami penyusutan berat timbangan rotan melebihi penyusutan normal yaitu menjadi rotan kering sebesar 30-40% dari berat rotan basah. Rotan basah biasanya akan menyusut beratnya hingga mencapai 50% dalam satu hari perjalanan dari Parimo ke Kota Palu. Keinginan adanya pembangunan pabrik penggorengan dan pemolesan di Parimo demi alasan tersebut.

“Rotan Parimo selain memasok Kota Palu, juga memasok Cirebon dan Makasar. Yang jadi soal industri setengah jadi rotan alam ini, rotan goreng dan poles, pengumpul rotan di Parimo harus memiliki pabrik penggorengan dan pemolesan sendiri untuk tingkatkan kualitas rotan dan memberi peingkatan ekonomi pada pemungut rotan,” imbuh Munawir.

Harapan Dinas Kehutanan Parimo tersebut juga akan memberikan dampak kenaikan pemasukan kepada Pemerintah Daerah, yaitu adanya kenaikan restribusi pemungutan dan angkut rotan alam yang saat ini sudah berlaku kenaikan dari 5.000 rupiah per ton menjadi 10.000 rupiah per ton.

Adanya penyelundupan rotan dari Parimo ke tempat lain, menurut Munawir tidak lebih dari 20%. Dan sejak Dinas Kehutanan Parimo melakukan pengetatan terhadap jalur perdagangan hasil hutan, penyelundupan rotan dan kayu hasil ilegal logging semakin menurun.

“Saya konservatif, untuk mencegah masuknya pencari rotan ke dalam kawasan lindung dan suaka alam, Dinas Kehutanan pernah membuat program budidaya rotan pada tahun 2004, 2007 dan 2009, namun terkendala anggaran yang tidak cukup,” jelas Munawir tentang program budidaya rotan di luar kawasan hutan di Parimo.

Tujuan pengenalan budidaya rotan bagi masyarakat pinggir hutan di Parimo tersebut selain untuk keberlanjutan pasokan rotan bagi daerah-daerah di luar Parimo atau daerah tujuan rotan Parimo seperti Cirebon, Palu dan Makassar, juga untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

“Selama ini pencari rotan bisanya hanya memungut rotan dari alam, tidak biasa menanam. Budidaya rotan untuk membantu mereka. Parimo terkenal penghasil rotan alam tapi sauatu saat rotan dapat habis. Budidaya rotan caranya,” tambah Munawir tentang pemberdayaan melalui pengenalan budidaya rotan kepada masyarakat.

Harapan lain dari Dinas Kehutanan Parimo tentang peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor rotan, Munawir menjelaskan perlu penertiban tengkulak dan pemberdayaan tengkulak (pengepul rotan, red), “Pemungut rotan ganti celana dalam saja susah, karena dimainkan tengkulak, ini yang perlu diperhatikan sektor perdagangan rotan.”