K.P. SHK – K.P. SHK

Perempuan beserta pisang hasil dari kebunnya

Fokus

Salam Lima Jari dari Orang Rawa Gambut

Pemerintah sejak 2015 telah mengalokasikan 12,7 juta Ha kawasan hutan untuk program Perhutanan Sosial (PS), dengan lima skema seperti yang disebut-sebut kawan-kawan Tim Penggerak Percepatan...

Revitalisasi Rawa Gambut melalui Perhutanan Sosial

Indonesia memiliki lahan gambut sangat luas yaitu 50% dari lahan gambut tropika dunia. Potensi lahan gambut di Indonesia sekitar 15-20 juta hektar tersebar di Sumatera,...

1 2 3 … 218 Next ›

Video

KpSHK PSDABM (Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat)

KpSHK ToT Penyusunan Dokumen PIN Standar Plan Vivo

Diskusi Panel Dialog Percepatan Perhutanan Sosial oleh GPM MCA – Indonesia Jamal Gawi (ujung kiri), Kepala Dinas LHK Ir. Madani Mukarom, M.Si , Bappeda Provinsi NTB Dwi Eko Sukamto, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Ir. Erna Rosdiana, M.Si dan Moderator M. Taqiudin (ujung kanan). Mataram, 13/09/2017.

KpSHK Percepatan PS di NTB

KpSHK Pelatihan untuk Pelatih Kendari PSDABM

KpSHK Dialog Percepatan Perhutanan Sosial di Sultra

KpSHK Pelatihan Rehabilitasi Unit HKm dan DAS

KpSHK Pelatihan Penulisan Berita dan Pengisian Website Petani Hutan

KpSHK Rehabilitasi Unit HKm dan DAS PSDABM

KpSHK Workshop dan Dialog Nasional Percepatan Pokja PPS

KpSHK ToT PDD (Project Desain Document) PLAN VIVO Hari ke 1

KpSHK ToT PDD (Project Desain Document) PLAN VIVO Hari ke 2

KpSHK ToT PDD (Project Desain Document) PLAN VIVO

KpSHK ToT Pemasaran Produk Kelompok Perempuan & Kelompok Tani Hutan Hari ke 1

KpSHK ToT Pemasaran Produk Kelompok Perempuan & Kelompok Tani Hutan

Pekan Belajar dan Asistensi Pengusulan TORA – PS

Petani Hutan

Petani Hutan Sakuli

Petani Hutan Sugian

Petani Hutan Dara Kunci

Petani Hutan Santong

Our Recent Project

Reduksi Emisi

Reduksi Kemiskinan

Ekonomi Komoditi

Usaha Perempuan

Berita

Publikasi Buku

Naskah Evaluasi Kebijakan Perhutanan Sosial P83 KPSHK

Menguatkan Perhutanan Sosial dan KPH : Kasus KPH Rinjani Barat dan KPH Rinjani Timur

Naskah Evaluasi Kebijakan Perhutanan Sosial P83 KPSHK

Kebijakan Perhutan Sosial dalam Perspektif dan Kebutuhan Promosi Sistem Hutan Kemasyarakatan:
Kritik terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Usulan Percepatan Implementasinya

Hutan Kemasyarakatan Hidup Matinya Petani Miskin

Berdasarkan hasil kegiatan Semiloka "Pekan Belajar dan Asistensi Pengusulan TORA-PS" terkait "Penguatan Prakarsa dan Pranata Lokal dalam Penyiapan Dokumentasi dan Perizinan TORA dan PS.

Hutan Kemasyarakatan Hidup Matinya Petani Miskin

Buku yang hendak menunjukkan kinerja praktik pengelolaan HKm (Hutan Kemasyarakatan) sebagai salah satu bentuk Perhutanan Sosial dengan mengakaji tiga kasus, yaitu praktik HKm Sambelia, HKm Santong, dan HKm Sesaot ketiganya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kajian ini mengungkapkan manfaat ekonomi, sosial dan ekologis dari pengelolaan HKm.

Katalog Tanaman HHBK dan HHK

Katalog tanaman ini sebagai panduan petani hutan yang berisi petunjuk teknis pembibitan tanaman HHBK dan HHK dari kegiatan rehabilitasi DAS di Sakuli, unit HKm Santong dan HKm Sambelia.

Modul Kelompok Tani Hutan

Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan sistem tatanan yang sudah ada,
khususnya yang baik dan konstruktif berfungsi untuk memperkuat tatanan kelembagaan kelompok, baik dalam penyelesaian konflik, peningkatan ekonomi, penguatan tata kelola, dan kepastian tenurial.

Peran masyarakat dalam pemetaan partisipatif dan intervensi sumberdaya alam untuk pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam studi kasus wilayah PSDABM di Desa Santong, Sambelie dan Sakuli

Modul PIN PLAN VIVO

Penerapan prinsip tata kelola hutan lestari rendah emisi melalui Standar Plan Vivo merupakan kerangka kerja sertifikasi untuk imbal jasa ekosistem berbasis masyarakat (Payment on Ecosystem Services, PES) yang dilakukan petani kecil dan kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Plan Vivo Standar dirancang untuk memastikan program Plan Vivo memberikan manfaat bagi penghidupan masyarakat, memperbaiki ekosistem, dan melindungi keanekaragaman hayati

Modul Pemberdayaan Kelompok Perempuan

Sebagai metode, tentunya SGIP-MCA Indonesia membutuhkan penerjemahan yang kontekstual dengan kondisi sosial-kemasyarakatan di lokasi program. Modul ToT (Training of Trainers) Kader Kelompok Perempuan ini merupakan salah satu tujuannya untuk menerjemahkan prinsip kesetaraan gender MCA Indonesia ke dalam pelaksanaan dan sistem monitoring-evaluasi proyek. Selain itu, Modul ToT ini juga ingin menjawab ketimpangan penguasaan sumber daya hutan yang selama ini pada kenyataan di sektor Perhutanan Sosial didominasi oleh Kelompok Tani Hutan Laki-Laki.

Modul Acuan Fasilitator Desa Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) Kawasan Lombok Timur, Lombok Utara & Kolaka

Program Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka-Sulawesi Tenggara merupakan salah satu bagian dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Bebasis Masyarakat (PSDABM), dengan tipe program Pengelolaan Penataan Hutan yang lebih baik dan Prakarsa Pembangunan Rendah Karbon. Tujuan dari program ini adalah "Meningkatakn kualitas layanan ekosistem hutan untuk kesejahteraan masyarakat pinggir hutan.

Seri Kajian SHK - REDD+ dan Perebutan Kawasan Hutan

Seri Kajian KPSHK mengenai Sebagai skema pembangunan yang lahir dari kecemasan global terhadap perubahan iklim, REDD+ mengundang debat yang tak kunjung usai di berbagai ranah; pembuat kebijakan, riset akademik hingga gerakan sosial. Hal ini sudah dapat diterka mengingat pengurusan hutan di Indonesia masih mewariskan “persoalan bawaan” yang belum terselesaikan akibat sektoralisme dan dominasi negara atas kawasan hutan.

Modul Pendokumentasian SHK KPSHK

Hutan merupakan warisan pencipta oleh karena itu perlunya penguatan kesadaran bersama akan pentingnya Sistem Hutan Kerakyatan yang berangkat dari masyarakat mengelola sumberdaya alam setempat, proses pendokumentasian sebagai basis argumentasi advokasi maupun promosi-promosi inisiatif perbaikan ekologi di kawasan hutan oleh komunitas.

Panduan Manual Manajemen Website

Manual User ini dibuat sebagai panduan bagi administrator yang akan mengelola website
sebagai media publikasi untuk kepentingan publikasi desa.