Fokus
Read All News
Rempah-Rempah dan Sejarah Dunia
Lukman Basri mewakili Dewan Rempah Indonesia saat dijumpai KpSHK di Sekretariat DRI, Gedung Pusat Informasi Agribisnis, Kantor Kementerian Pertanian RI, Jakarta menyambut baik niat KpSHK... Read More
Video
Petani Hutan
Our Recent Project
Publikasi Buku
Read more
Kebijakan Perhutan Sosial dalam Perspektif dan Kebutuhan Promosi Sistem Hutan Kemasyarakatan:
Kritik terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Usulan Percepatan Implementasinya
Album Peta PSDABM (Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat ) yang dibuat oleh Konsorsium KpSHK (KpSHK, KONSEPSI-Mataram, YAPPI-Sultra, dan LaPAK-Sultra) atas dukungan MCA-Indonesia selama 2016 / 2017. Menyajikan Peta Bentang Alam Investari, Peta Bentang Alam Pembangunan, Peta Rehabilitasi Unit HKm dan DAS, Peta serta Usulan Perhutanan Sosial.
Berdasarkan hasil kegiatan Semiloka "Pekan Belajar dan Asistensi Pengusulan TORA-PS" terkait "Penguatan Prakarsa dan Pranata Lokal dalam Penyiapan Dokumentasi dan Perizinan TORA dan PS.
Standard Plan Vivo sertifikasi imbal jasa manfaat bagi penghidupan masyarakat, memperbaiki ekosistem, dan melindungi keanekaragaman hayati. Pembelajaran kepada kelompok tani mengenai praktik skema sertifikasi karbon internasional, mengetahui dan memahami cara pengisian dokumen PDD Plan Vivo, serta memahami cara pengukuran karbon di lapangan.
Panduan bagi KTH dan KWT mengetahui terkait arah kebijakan Pemda dalam pengembangan produk unggulan HHK dan HHBK, mampu mengidentifikasi potensi produk unggulan, ekonomi, pemasaran, manfaat lembaga ekonomi desa, mampu menyusun rencana usaha. Mengembangakan produk lokal melalui strategi pemasaran dan pengembangan jaringan pasar.
Pendampingan terhadap petani hutan melakukan kegiatan rehabilitasi DAS melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman Rehabilitasi HKm.
Buku yang hendak menunjukkan kinerja praktik pengelolaan HKm (Hutan Kemasyarakatan) sebagai salah satu bentuk Perhutanan Sosial dengan mengakaji tiga kasus, yaitu praktik HKm Sambelia, HKm Santong, dan HKm Sesaot ketiganya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kajian ini mengungkapkan manfaat ekonomi, sosial dan ekologis dari pengelolaan HKm.
Katalog tanaman ini sebagai panduan petani hutan yang berisi petunjuk teknis pembibitan tanaman HHBK dan HHK dari kegiatan rehabilitasi DAS di Sakuli, unit HKm Santong dan HKm Sambelia.
Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan sistem tatanan yang sudah ada,
khususnya yang baik dan konstruktif berfungsi untuk memperkuat tatanan kelembagaan kelompok, baik dalam penyelesaian konflik, peningkatan ekonomi, penguatan tata kelola, dan kepastian tenurial.
Peran masyarakat dalam pemetaan partisipatif dan intervensi sumberdaya alam untuk pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam studi kasus wilayah PSDABM di Desa Santong, Sambelie dan Sakuli
Penerapan prinsip tata kelola hutan lestari rendah emisi melalui Standar Plan Vivo merupakan kerangka kerja sertifikasi untuk imbal jasa ekosistem berbasis masyarakat (Payment on Ecosystem Services, PES) yang dilakukan petani kecil dan kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Plan Vivo Standar dirancang untuk memastikan program Plan Vivo memberikan manfaat bagi penghidupan masyarakat, memperbaiki ekosistem, dan melindungi keanekaragaman hayati
Sebagai metode, tentunya SGIP-MCA Indonesia membutuhkan penerjemahan yang kontekstual dengan kondisi sosial-kemasyarakatan di lokasi program. Modul ToT (Training of Trainers) Kader Kelompok Perempuan ini merupakan salah satu tujuannya untuk menerjemahkan prinsip kesetaraan gender MCA Indonesia ke dalam pelaksanaan dan sistem monitoring-evaluasi proyek. Selain itu, Modul ToT ini juga ingin menjawab ketimpangan penguasaan sumber daya hutan yang selama ini pada kenyataan di sektor Perhutanan Sosial didominasi oleh Kelompok Tani Hutan Laki-Laki.
Program Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka-Sulawesi Tenggara merupakan salah satu bagian dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Bebasis Masyarakat (PSDABM), dengan tipe program Pengelolaan Penataan Hutan yang lebih baik dan Prakarsa Pembangunan Rendah Karbon. Tujuan dari program ini adalah "Meningkatakn kualitas layanan ekosistem hutan untuk kesejahteraan masyarakat pinggir hutan.
Seri Kajian KPSHK mengenai Sebagai skema pembangunan yang lahir dari kecemasan global terhadap perubahan iklim, REDD+ mengundang debat yang tak kunjung usai di berbagai ranah; pembuat kebijakan, riset akademik hingga gerakan sosial. Hal ini sudah dapat diterka mengingat pengurusan hutan di Indonesia masih mewariskan “persoalan bawaan” yang belum terselesaikan akibat sektoralisme dan dominasi negara atas kawasan hutan.
