K.P. SHK – K.P. SHK

Perempuan beserta pisang hasil dari kebunnya

Fokus

H. Artim tokoh perubahan dengan Aftinal KPSHK

Ketua HKm Santong Dinobatkan Sebagai Tokoh Perubahan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Santong terletak di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Areal HKm berada pada lokasi hutan produksi terbatas dengan luas 221 hektar....

Percepetan PS di NTB dan Sultra

Kelompok tani hutan yang telah menerima izin Hutan Kemasyarakatan atau jenis perhutanan sosial lainnya sangat gembira, masyarakat merasa dihargai oleh pemerintah yang diperbolehkan secara legal...

1 2 3 … 204 Next ›

Our Recent Project

Reduksi Emisi

Reduksi Kemiskinan

Ekonomi Komoditi

Usaha Perempuan

Berita

Video

ToT Penyusanan Dokumen PIN Standar Plan Vivo PSDABM

Publikasi Buku

Modul Kelompok Tani Hutan

Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan sistem tatanan yang sudah ada,
khususnya yang baik dan konstruktif berfungsi untuk memperkuat tatanan kelembagaan kelompok, baik dalam penyelesaian konflik, peningkatan ekonomi, penguatan tata kelola, dan kepastian tenurial.

Peran masyarakat dalam pemetaan partisipatif dan intervensi sumberdaya alam untuk pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam studi kasus wilayah PSDABM di Desa Santong, Sambelie dan Sakuli

Modul PIN PLAN VIVO

Penerapan prinsip tata kelola hutan lestari rendah emisi melalui Standar Plan Vivo merupakan kerangka kerja sertifikasi untuk imbal jasa ekosistem berbasis masyarakat (Payment on Ecosystem Services, PES) yang dilakukan petani kecil dan kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Plan Vivo Standar dirancang untuk memastikan program Plan Vivo memberikan manfaat bagi penghidupan masyarakat, memperbaiki ekosistem, dan melindungi keanekaragaman hayati

Modul Pemberdayaan Kelompok Perempuan

Sebagai metode, tentunya SGIP-MCA Indonesia membutuhkan penerjemahan yang kontekstual dengan kondisi sosial-kemasyarakatan di lokasi program. Modul ToT (Training of Trainers) Kader Kelompok Perempuan ini merupakan salah satu tujuannya untuk menerjemahkan prinsip kesetaraan gender MCA Indonesia ke dalam pelaksanaan dan sistem monitoring-evaluasi proyek. Selain itu, Modul ToT ini juga ingin menjawab ketimpangan penguasaan sumber daya hutan yang selama ini pada kenyataan di sektor Perhutanan Sosial didominasi oleh Kelompok Tani Hutan Laki-Laki.

Modul Acuan Fasilitator Desa Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) Kawasan Lombok Timur, Lombok Utara & Kolaka

Program Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka-Sulawesi Tenggara merupakan salah satu bagian dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Bebasis Masyarakat (PSDABM), dengan tipe program Pengelolaan Penataan Hutan yang lebih baik dan Prakarsa Pembangunan Rendah Karbon. Tujuan dari program ini adalah "Meningkatakn kualitas layanan ekosistem hutan untuk kesejahteraan masyarakat pinggir hutan.

Seri Kajian SHK - REDD+ dan Perebutan Kawasan Hutan

Seri Kajian KPSHK mengenai Sebagai skema pembangunan yang lahir dari kecemasan global terhadap perubahan iklim, REDD+ mengundang debat yang tak kunjung usai di berbagai ranah; pembuat kebijakan, riset akademik hingga gerakan sosial. Hal ini sudah dapat diterka mengingat pengurusan hutan di Indonesia masih mewariskan “persoalan bawaan” yang belum terselesaikan akibat sektoralisme dan dominasi negara atas kawasan hutan.

Modul Pendokumentasian SHK KPSHK

Hutan merupakan warisan pencipta oleh karena itu perlunya penguatan kesadaran bersama akan pentingnya Sistem Hutan Kerakyatan yang berangkat dari masyarakat mengelola sumberdaya alam setempat, proses pendokumentasian sebagai basis argumentasi advokasi maupun promosi-promosi inisiatif perbaikan ekologi di kawasan hutan oleh komunitas.

Naskah Evaluasi Kebijakan Perhutanan Sosial P83 KPSHK

Kebijakan Perhutan Sosial dalam Perspektif dan Kebutuhan Promosi Sistem Hutan Kemasyarakatan:
Kritik terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Usulan Percepatan Implementasinya